Terlawandengan cara menjual apartemen yang masuk dalam perkara penyitaan.Oleh karena perbuatan yang dirumuskan dalam perlawanan (penipuan) itumerupakan perbuatan pidana, sehingga secara hukum perlawanan Pelawanmenjadi salah alamat.Bahwa Majelis berpendapat perkara ini adalah perkara perlawanan pihakketiga (derden verzet) terhadap sita jaminan (conservatoir beslag),Sedangkan peletakan Sita Jaminan merupakan tindakan dalam ranahhukum (acara) perdata, dan gugatan perlawanan ini juga merupakangugatan perdata

Pelawan sebagai Pelawan yang Beritikad Buruk dan Tidak Benar.Bahwa Terlawan mendalilkan upaya Pelawan untuk membatalkan sitajaminan tanpa pernah melakukan upaya hukum acara pidana (tidakmelaporkan Turut Terlawan ke Polisi) atau tidak melakukantuntutan/menggugat secara langsung kepada Turut Terlawan sebagai orangyang paling bertanggung jawab atas kerugian Pelawan, dan tidak pernahmenuntut pembatalan jual beli dan pengembalian uang, maka dari faktatersebut terdapat dugaan yang kuat bahwa pelawan telah

Seharusnya menurut Prinsip dan Hukum Acara Perdata, Pelawan (dahuluTergugat) harus digugat di Pengadilan Negeri Soe;c. Bahwa Relas pemberitahuan Putusan Perkara Perdata No.128/Pdt.G/2016/PN KPG, tidak pernah disampaikan kepada Pelawan(dahulu Tergugat) secara Patut;d.

Bahwa sekira awal bulan Desember 2017, Terlawan VI memberitahukankepada Pelawan adanya aamaning ( tegoran) dari Pengadilan NegeriTanjung Pati kepada Terlawan V dan VI, yang mana Terlawan VI memintapada Pelawan agar membongkar bangunan dan lantai jemur sertamemindahkan gilingan padi milik Pelawan yang tentu saja dalam hal iniHalaman4 dari 33 Putusan Nomor 15/PDT/2019/PT PDG10.1112.13.Pelawan sangat keberatan dengan aamaning (teguran) atau proseseksekusi tersebut karena jelas ada hakhak perdata pelawan

Bahwa dalil Para Pelawan dalam posita gugatan perlawanannya angka 9menyatakan sekira bulan Desember 2017 Terlawan VI memberitahukankepada Pelawan adanya anmaning (tegoran) dari Pengadilan NegeriTanjung Pati kepada Terlawan V dan VI, yang mana Terlawan VImeminta pada Pelawan agar membongkar bangunan dan laintai jemurserta memindahkan gilingan padi milik Pelawan yang tentu saja dalamhal ini Pelawan sangat keberatan dengan anmaning (tegoran) atauproses eksekusi tersebut karena jelas ada hakhak perdata

Pelawan pada sebahagian objek perkara perdata Nomor 10/Pdt.G/2012/PN.Tjpyaitu dengan adanya Perjanjian Kerja sama mendirikan bangunan tempatberdirinya heler (gilingan padi) RMP 2 FASE dengan itikad baik milikGapoktan SRI.Dalil Para Pelawan yang menyatakan ada hakhak perdataPelawan pada sebahagian objek perkara perdata Nomor10/Pdt.G/2012/PN.Tjp adalah dalil yang keliru, tanpa dasar danmengadaada maka harus ditolak, sebab tidak benar Pelawan punyahak perdata atas sebahagian objek perkara perdata Nomor10

Notaris di Sidoarjo No. 8,tanggal 12 April 2004 antara Atiek (ibu kandung Pelawan) denganTriyanto Notodihardjo tidak diikutkan Pelawan selaku para pihak;Bahwa sesuai pasal 1320 KUH Perdata, Pelawan termasuk kelompoksyarat obyektif tidak diikutkan dalam perjanjian jual beli Sochib Arifin,SH., Notaris di Sidoarjo No. 8 tanggal 12 April 2004 sebab merupakansyarat mutlak sahnya perjanjian jual beli tersebut menyangkutkeberadaan obyek;B.

Bahwa menurut hukum acara perdata PELAWAN berhak ataspartiy verset yaitu upaya hukum perlawanan lelang terhadap barangbergerak dan barang yang tidak bergerak diatur dalam pasal 207 HIRdan pasal 225 RBg;Hal. 5 dari 31 hal. Put. No. 811/PDT/2019/PT SBY14.

Nomor 218/Pdt.G/2006PN.JKT.TIM. maka benar tindakan penyitaantersebut dilakukan oleh Pengadilan Negeri Bekasi;Menimbang, bahwa Pelawan ini khususnya ditujukan kepada sertifikat yangberada di tangan Terlawan Penyita yang telah dilakukan oleh PengadilanNegeri Bekasi atas Delegasi dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur makasesual Hukum Acara Perdata Pelawan ini harus diajukan ke PengadilanNegeri Bekasi yang telah melakukan tindakan penyitaan tersebut;Hal. 12 dari 17 Hal. Put.

yaitumemperoleh tanah dan sertifikat dengan caracara yang tidakdibenarkan peraturan Perundangundangan, terutama masalahLeveringnya/perpindahan Hak milik, harus dengan aktenotariel/sesuai kesepakatan para pihak; Bahwa domisili Pelawan dari dulu sampai dengan sekarang jugatidak berubah, seharusnya pihak Terlawan memberitahukanterlebin dahulu dengan Pelawan atau setidaktidaknyaberembuk dengan Pihak keluarga Pelawan untuk musyawarahmufakat, bukan dengan minta beking oknum polsek Berangasuntuk mencampuri urusan perdata

Pelawan serta menganggapPelawan tidak ada/stidak diketahui keberadaannya.

Bahwa perlu diketahui selain Pelawan melakukan upaya hukumsecara PERDATA, Pelawan juga melakukan upaya hukumsecara PIDANA, hal tersebut mengingat DIDALAM PROGRAMKKB BCA TERNYATA ADA KETERLIBATAN TERLAWANdalam masalah tersebut dan sekarang masih dalampenanganan Polda Jawa Tengah dan diduga melanggarsebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 UU No.42 Tahun1999, Tindak Pidana Penggelapan, sebagaimana dimaksuddalam Pasal 372 KUP, Tindak Pidana Penipuan,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP, tindakPidana

Bahwa sekira awal bulan Desember 2017, Terlawan VI memberitahukankepada Pelawan adanya aamaning ( tegoran) dari Pengadilan NegeriTanjung Pati kepada Terlawan V dan VI, yang mana Terlawan VI memintapada Pelawan agar membongkar bangunan dan lantai jemur sertamemindahkan gilingan padi milik Pelawan yang tentu saja dalam hal iniPelawan sangat keberatan dengan aamaning (teguran) atau proseseksekusi tersebut karena jelas ada hakhak perdata pelawan padasebahagian obyek perkara perdata nomor : 10/Pdt.G/2012

Bahwa dalil Para Pelawan dalam posita gugatan perlawanannya angka 9menyatakan sekira bulan Desember 2017 Terlawan VI memberitahukankepada Pelawan adanya anmaning (tegoran) dari Pengadilan NegeriTanjung Pati kepada Terlawan V dan VI, yang mana Terlawan VImeminta pada Pelawan agar membongkar bangunan dan laintai jemurserta memindahkan gilingan padi milik Pelawan yang tentu saja dalamhal ini Pelawan sangat keberatan dengan anmaning (tegoran) atauproses eksekusi tersebut karena jelas ada hakhak perdata

Pelawan pada sebahagian objek perkara perdata Nomor 10/Pdt.G/2012/PN.Tjpyaitu dengan adanya Perjanjian Kerja sama mendirikan bangunanHalaman 14 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Padt.BTH/2018/PN.

PNDum) dengan isi keterangan secara garisbesarnya adalah sama dengan isiPERLAWANAN aquo, namun dalamkesaksiannya ketika itu dimukapersidangantersebut PELAWAN menyebutkan sempadantanahnya : eeeeseees Sebelah Selatan berbatas dengan KAHIMUR;Bahwa keterangan ini menjadi saling bertentangan dengan posita perlawanan aquo padasaat sekarang yang menyebutkan :heseee sebelah selatan berbatas dengan tanah Misnan /17 M)(halaman posita angka 1 (satu) perlawanan aquo)Bahwa dengan demikian menurut hukum acara perdata

PELAWAN seharusnyamempertahankan/membela haknya secara resmi melalui proses persidangan dengan caraikut serta sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara perdata reg.

Bahwa, sesuai pasal 1320 KUH Perdata, Pelawan termasuk kelompok syaratobyektif tidak diikutkan dalam perjanjian Jual Beli Soechib Arifin, SH. Notaris diSidoarjo No.8 Tanggal 12 April2004 sebab merupakan syarat mutlak sahnyaperjanjian jual beli tersebut menyangkut keberadaan obyek ; B. Alasan dan keberatan terhadap perjan jian jual beli Sochib Arifin, SH. Notaris diSidoarjo No.8 tanggal 12 April 2004 dengan uraian sebagai berikut : 1.

/2010/PN.Kdi. maka itu jelasjelasadalah Fitnah, pencemaran nama baik dan merupakan perbuatan yang tidakmenyenangkan dan untuk itu, Terlawan IV masih mempertimbangkan untukmelaporkannya kepada pihak Kepolisian, karena adalah jelasjelas hibah dimaksudsah, legal dan atas kehendak isteri / keluarga yang nyatanyata sebagai pemilikjuga ;8 Bahwa menurut pendapat Terlawan IV, bahwa sita jaminan terhadap obyeksengketa jaminan Perkara No : 56/Pdt.G/2010/PN.Kdi. tersebut jelasjelasmerugikan / merampas Hak Perdata

Pelawan dan oleh karenanya wajib untukdiangkat kembali / dibatalkan ;Menimbang, bahwa terhadap jawaban Terlawan I, II, III dan IV tersebut Pelawanmengajukan Replik tertanggal 21 Januari 2015 dan selanjutnya Terlawan I,II, Ill dan IVmengajukan duplik tertanggal 28 Januari 2015 yang selengkapnya Replik maupun Dupliktersebut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;Menimbang, bahwa selain jawaban tentang pokok perkara Terlawan I, II dan IIImengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa

(satujuta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) ; e Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ; 6 Bahwa berdasarkan dalildalil diatas dapat disimpulkan Pelawan sangat tidak mengertitentang Hukum Acara Perdata khususnya tentang Perlawanan verzet ;7 Bahwa dikarenakan menurut hukum acara perdata Pelawan tidak mempunyai kapasitassebagai Pelawan dalam perkara a quo maka sudah sepantasnyalah permohonan Pelawanditolak atau setidaktidaknya tidak dapat diterima ; II Perlawanan Pelawan Ne bis in idem

., yang telah berkekuatan hukum tetap, olehkarena itu mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak seluruh dalilperlawanan Pelawan;Menimbang, bahwa oleh karena dalil perlawanan Pelawan telah disangkaloleh Terlawan I, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 163 HIR Jo. pasal1865 kitab undangundang hukum perdata, Pelawan dibebani kewajiban untukmembuktikan dalildalil perlawanannya;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil perlawanannya Pelawan telahmengajukan buktibukti surat yang diberi tanda

2009 tanggal 30 Juni2010 jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 154PK/PDT/2012 tanggal 14 Agustus 2012 ) Sehingga berdasarkanfakta hukum yang diperkuat oleh peraturan perundangundangandan Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap, maka jelas dantegas Pelawan tidak dapat lagi bertindak dalam kapasitas sebagaiPemilik objek tanah aquo karena sudah tidak memiliki hubunganhukum apapun dengan objek tanah aquo dan karenanya sesuaiHal 11 Putusan Nomor 597/PDT/2017/PT.DKI2.2.ketentuan hukum acara perdata

Pelawan tidak dapat dikualiflkasisebagai Pihak Ketiga yang berhak mengajukan gugatanperlawanan, dengan demikian beralasan hukum Majelis Hakimmenolak dalil Pelawan dan menyatakan Pelawan adalah Pelawanyang tidak benar;Bahwa Pelawan tidak memenuhi kualifikasi sebagai Pihak Ketigaberdasarkan fakta secara ketentuan peraturan perundangundangan, Pelawan in casu Lurah Kramatjati merupakan satuanorganisasi perangkat daerah dibawah jajaran Pemerintah PropinsiDKI Jakarta Cq.

Maret 2009 sebelumnya juga telahpernah ada gugatangugatan terhadap tanah yang menjadi Obyeksengketa yaitu Gugatan Perdata Nomor 89/Pdt.G/2003/ PN.Bpptanggal 20 Desember 2004 dengan Pelawannya yaitu : Zulgasri, danperkara perdata tersebut telah diputus oleh Pengadilan NegeriBalikpapan Nomor 89/Pdt.G/2003/PN.Bpp tanggal 30 Desember 2004juncto putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di SamarindaNomor 106/PDT/2005/PT.KT.Smda tanggal 08 Maret 2006 dengan isiputusan mengalahkan dan menolak gugatan perdata

Pelawan(Zulgasri) dan memenangkan Pemohon Kasasi (dahulu Terlawan II)dalam perkara a quo sehingga dalam perkara tersebut PemohonKasasi (Wariyanti) dinyatakan menang dan putusan telah berkekuatanhukum tetap.Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 89/Pdt.G/2003/PN.Bpp tanggal 27 Desember 2004, amar putusan :MENGADILI:Dalam Gugatan Asal :Dalam Pokok Perkara :e Menolak gugatan Pelawan untuk seluruhnya;Dalam Gugatan Intervensi :Dalam Pokok Perkara :e Mengabulkan gugatan Pelawan Intervensi untuk

dengansaat ini ditetapkan sejumlah Rp574.000,00 (lima ratus tujuh puluh empatribu rupiah);Putusan tersebut telah diberitahukan oleh Pengadilan Negeri Raha kepadaPenggugat tanggal 14 Mei 2016 dan kepada Tergugat 28 Juni 2016;Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengamati dengan mendudukandan membandingkan antara tanggal perbuatan peralihnan hak tanah kembalidari Terlawan Tersita Laode Marjan kepada Pelawan Subandi pada tanggal 30Oktober 2014 dan diteguhkan dihadapan PPAT tanggal 19 Juli 2017 denganGugatan Perdata

Pelawan Subandi sebagai Penggugat menggugat Hj.

Bahwa oleh karena anak Pelawan yang bernama Ridley Havergal Siagianmasih dibawah umur maka secara hukum berdasarkan ketentuan Pasal345 KUH Perdata Pelawan selaku ibu kandung berhak bertindak untukdan atas nama anak tersebut terutama dalam mempertahankan hak dankepentingan hukum nya .Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 548/Pdt/2019/PT MDN10.Bahwa tanah terperkara sebelum dibeli oleh suami Pelawan HANSENNESKEN SIAGIAN atau NESKEN HANSEN SIAGIAN telah melihatadanya pengumuman tertulis yang dibuat didepan

Tng.Bahwa sesuai dengan ketentuan Hukum Perdata (KUH Perdata) Pelawan sebagai suatu BadanHukum dengan bentuk Perseroan Terbatas merupakan subjek hukum yang mandiri sebagaimana diaturdalam Undangundang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Sebagai subjek hukumPelawan memiliki kekayaan yang terpisah dengan kekayaan pengurusnya.

berupa 2 (dua) bidang tanah dalam (satu) hamparan luas keseluruhan 748 M2 berikutbangunan di atasnya yang terletak di Taman Tirta Golf BSD Blok F Nomor 32, Lemgkong Krya, Serpong,Tangerang sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00149/Lengkong Karya danNomor 00285/Lengkong Karya keduanya atas nama Askan Naim (Termohon Eksekusi) yang telahdibebabi Hak Tanggungan sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 4847/2012;Bahwa sesuai dengan ketentuan Hukum Perdata (KUH Perdata

) Pelawan sebagai suatu Badan Hukumdengan bentuk Perseroan Terbatas merupakan subjek hokum yang mandiri sebagaimana diatur dalamUndangundang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Dengan demikian dalil Pelawan yang mengatakanbangunan rumah di Jalan Kembang Jepun Nomor 35 Surabayaadalah dalil yang mengandung unsur tipu muslihat dan bohongbelaka, tanpa memiliki alas hak yang cukup;e Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka sesuai denganprinsip, dan ketentuan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUH Perdata,Pelawan wajib dibebani beban pembuktian untuk membuktikan dalilperlawanannya;Exceptio litis petendis (Eksepsi sub jupice):Bahwa gugatan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan