Ditemukan 23205 data
Urut Berdasarkan
Putus : 24-03-2021 — Upload : 16-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 619 B/PK/PJK/2021 Tanggal 24 Maret 2021 — PT SARI LEMBAH SUBUR VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
189 — 140 — Berkekuatan Hukum Tetap
189 — 140 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 09-09-2020 — Upload : 17-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2524/B/PK/Pjk/2020 Tanggal 9 September 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT KARUNIA KENCANA PERMAISEJATI
323 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
323 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Penghasilan Netto PPh Badan Tahun Pajak2007 atas Penyesuaian Fiskal Positif berupa biaya selisin kurs sebesarRp7.787.412.579,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis HakimPengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti danmenguji kembali dalildalil yang diajukan dalam Memori PeninjauanKembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan KontraMemori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan
Bahwa karenanya yang menjadi obyek sengketaberupa Koreksi Penghasilan Netto PPh Badan Tahun Pajak 2007 atasPenyesuaian Fiskal Positif berupa biaya selisin kurs sebesarRp7.787.412.579,00 yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta,buktibukti dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tidakdipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar, karena in casuPemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali telahmelaksanakan pemenuhan dan penenunaian kewajiban perpajakan yangdilakukannya
Putus : 08-04-2020 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 393/B/PK/Pjk/2020 Tanggal 8 April 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT METITO INDONESIA
282 — 111 — Berkekuatan Hukum Tetap
282 — 111 — Berkekuatan Hukum Tetap
adalahsebagai berikut:Penghasilan Netto .............. cc cccccccceceecceeee eee eeee Rp3.743.064.677,00Kompensasi Kerugian .................cccceeceeccecee eee eees Rp3.743.064.677,00Penghasilan Kena Pajak ................. ccc Rp 0,00PPR Terutanng 2.00.00... cccccccccce ee eeceeeeseeeeeeeeean ees Rp 0,00Kredit Pajak 00.0.0 cccccccccccceeceetstssaeeeeeeeees Rp 353.715.938,00PPh Kurang/(Lebih) Bayar...................ccceeeees (Rp 353.715.938,00)Sanksi AdMInistraSi ........... eee e eee eees Rp 0,00Jumlah PPh
hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMenyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan Banding PemohonBanding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP1196/WPJ.07/2015tanggal 9 April 2015, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2012 Nomor00008/206/12/056/14 tanggal 28 April 2014, atas nama: PT Metito Indonesia,NPWP 01.794.017.2056.000, beralamat di Jalan Ampera Raya Nomor 18A,Cilandak Timur, Jakarta Selatan, sehingga penghitungan jumlah PPh
Putus : 26-06-2019 — Upload : 16-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1593/B/PK/Pjk/2019 Tanggal 26 Juni 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT PRIMA TRAKTOR INDONUSA
28 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
28 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1593/B/PK/Pjk/2019datanya sebagai berikut : Uraian Menurut WP Beda Waktu Belum dipotong(Rp) (Rp) (Rp)Dasar Pengenaan Pajak 1.586.912.946 288.971.788 144.914.639Pajak Penghasilan (PPh) Terutang 94.505.194 17.338.307 8.694.877Kredit Pajak 61.994.867 PPh Kurang/(Lebih) Bayar 32.510.327 8.694.877Sanksi Administrasi 15.115.284 4.173.540(lebih) vier asi Narus!
48.115.284 12.868.417 Bahwa beda waktu adalah pembayaran PPh Pasal 23 atas invoiceyang dicatat pada bulan Maret dilakukan pemotongan dan pelaporan padabulan April 2006 atas Invoice Astra Graphia dan United Tractor dengan nilaiDasar Pengenaan Pajak sebesar Rp 288.971.788 dan Pajak terutangRp 17.338.307;Bahwa belum dipotong adalah invoice yang tercatat pada perkiraanbiaya Pemohon Banding yang belum dipotong PPh Pasal 23, dengan dasarpengenaan pajak sebesar Rp 144.914.639 dan Pajak terutang sebesarRp
8.694.877;Bahwa untuk itu kewajiban yang belum Pemohon Banding lakukanadalah pemotongan PPh Pasal 23 atas invoice yang mengandung objek 23dan ditambah denda sebanyak 48%, sehingga jumlah PPh yang masihharus dibayar adalah Rp 12.868.417.Bahwa berdasarkan uraian Pemohon Banding tersebut, PemohonBanding memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim peradilan pajakuntuk mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding dikarenakan:1.
Ada13 Invoice yang Pemohon Banding catat pada perkiraan biaya yangmerupakan objek PPh Pasal 23.2. Sehingga jumlah PPh yang masih harus Pemohon Banding bayar adalahRp 12.868.417.Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 23 Juli 2012;Halaman 2 dari 9 halaman.
adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP079/WPJ.14/BD.06/2012tanggal 17 Februari 2012, tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa PajakMaret 2006 Nomor 00142/203/06/725/10 tanggal 24 November 2010, atasnama PT Prima Traktor Indonusa, NPWP 01.957.920.0725.001, beralamatdi Jalan Mulawarman No. 21 RT. 23 RW. 007, Manggar, Balikpapan 76116,dengan perhitungan PPh
Putus : 24-03-2021 — Upload : 10-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1160 B/PK/PJK/2021 Tanggal 24 Maret 2021 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT EVANS INDONESIA
148 — 187 — Berkekuatan Hukum Tetap
148 — 187 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 13-05-2020 — Upload : 10-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1437 B/PK/PJK/2020 Tanggal 13 Mei 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT SAMUDRA TIMUR SANTOSA
150 — 152 — Berkekuatan Hukum Tetap
150 — 152 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 21-04-2022 — Upload : 16-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2608 B/PK/PJK/2022 Tanggal 21 April 2022 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT REBINMAS JAYA
64 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
64 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 08-04-2020 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 385/B/PK/Pjk/2020 Tanggal 8 April 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT PANASIA INDO RESOURCES, TBK
242 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
242 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
Garuda 153/74 Bojonagara AndirKota Bandung, Jawa Barat, sehingga pajak terutang dihitung kembali menjadi:Penghasilan Neto Rp 12.664.956.330Kompensasi Kerugian Rp 12.664.956.330Penghasilan Kena Pajak Rp 0PPh Terutang Rp 0Kredit Pajak Rp 2.957.424.259Jumlah PPh yang kurang/(lebih) dibayar Rp (2.957.424. 259) Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 7 Desember 2018,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan
Putusan Nomor 385/B/PK/Pjk/2020Kompensasi Kerugian Rp 12.664.956.330Penghasilan Kena Pajak Rp 0PPh Terutang Rp 0Kredit Pajak Rp 2.957.424.259Jumlah PPh yang kurang/(lebih) dibayar Rp (2.957.424.259)Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan
Putus : 25-11-2020 — Upload : 09-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4617/B/PK/Pjk/2020 Tanggal 25 Nopember 2020 — PT NEWMONT NUSA TENGGARA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
332 — 3 — Berkekuatan Hukum Tetap
332 — 3 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 22-06-2022 — Upload : 16-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3038 B/PK/PJK/2022 Tanggal 22 Juni 2022 — PT PARASAWITA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
93 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
93 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 22-06-2022 — Upload : 15-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1840 B/PK/PJK/2022 Tanggal 22 Juni 2022 — PT DENSO MANUFAKTURING INDONESIA (dahulu PT
ASMO INDONESIA) VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
81 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
81 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 29-08-2022 — Upload : 12-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4118 B/PK/PJK/2022 Tanggal 29 Agustus 2022 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS KOP. KOPERASI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT (KPKS)
MAPUR MANDIRI
148 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
148 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 18-08-2022 — Upload : 10-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3817 B/PK/PJK/2022 Tanggal 18 Agustus 2022 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT AIA FINANCIAL
90 — 146 — Berkekuatan Hukum Tetap
90 — 146 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 09-09-2020 — Upload : 17-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2522/B/PK/Pjk/2020 Tanggal 9 September 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT DAIKIN AIRCONDITIONING INDONESIA
372 — 115 — Berkekuatan Hukum Tetap
372 — 115 — Berkekuatan Hukum Tetap
...ccccccesesecceecceceeeeeseseseseseeeneeseeneeeees Rp34.095.759.465,00PPR Terutang .........cececcccccceeeeceececneeeeecnneeeeeeeseeeeeeecnseeeeesesseeeesensaes Rp 8.523.939.750,00Kredit Pajak ......... 00. ccc ccc ccc ce ec ee cee ene nee cee nee eee eae cee eee aeeeeaeae eee enes Rp 9.255.476.648,00Pajak yang tidak/Kurang iDayal ...............ccccccccececeeeeseeeeeeeeeeeeeeeeenes Rp (731.536.898,00)Sanksi administrasi Pasal 13 (2) KUP ............ccccccecccccceeeeeseeeneneees Rp 0,00Jumlah PPh
Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Penghasilan Netto PPh Badan Tahun Pajak2012 yang terdiri dari;1. Koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp9.782.052.405,00 berupa;a. Cash Rebate sebesar Rp6.824.309.346,00:b. Equalisasi HPP sebesar Rp2.438.663.940,00;c. Margin Keuntungan sebesar Rp519.079.119,00;2. Koreksi Negatif Harga Pokok Penjualan sebesar(Rp2.438.663.940,00) berupa;a. Koreksi negatif pembelian impor produk sebesar(Rp522.786.361 ,00);b.
Bahwa karenanya yang menjadi objek sengketa berupa KoreksiPenghasilan Netto PPh Badan Tahun Pajak 2012 yang telahdipertimbangkan berdasarkan fakta, buktibukti dan penerapan hukumserta diputus dengan kesimpulan tidak dipertahankan oleh Majelis Hakimsudah tepat dan benar.
dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi lebin bayar sebesar Rp/31.536.898,00; dengan perinciansebagai berikut:Penghasilan Nt scrcvccscccccscsveccecsxezenscesseveiwecennergensveeeexteetveseweseemereeseeneiere Rp34.095.759.465,00KOMPENSASI KELUGiAN ...........ccc cece cecceccecececeececeseseseeseseecseeaaeseseesseeeaeeeees Rp 0,00Rp34.095.759.465,00Rp 8.523.939.750,00Penghasilan Kena Pajak ...PPh
Terutang ................000 Kredit Pajak .................c cee ceeeee eee ee eee wee Rp 9.255.476.648,00Pajak yang tidak/kurang dibayar ............. sie Rp (731.536.898,00)Sanksi administrasi Pasal 13 (2) KUP .0........ oc eccccceeeeeeesseseseceaeaeaeeeaes Rp 0,00Jumlah PPh yang masih haruS dibayar ..............cccccccsescccececececeecceeeeeesees Rp (731.536.898,00)Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali
Putus : 09-06-2022 — Upload : 16-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3089 B/PK/PJK/2022 Tanggal 9 Juni 2022 — PT PARASAWITA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
105 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
105 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 06-09-2018 — Upload : 14-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1617/B/PK/Pjk/2018 Tanggal 6 September 2018 — BUT NATUNA 1 BV VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
231 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
231 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1617/B/PK/Pjk/2018Bahwa oleh karena itu, Pemohon Banding mohon kepada MajelisHakim Pengadilan Pajak yang memeriksa, memutus, dan mengadilisengketa banding ini berkenan untuk menerima dan mengabulkan seluruhbanding Pemohon Banding, dengan perhitungan sebagai berikut: Dasar Pengenaan Pajak 16,364,885.00PPh terutang 1,636,488.50Kredit Pajak 1,636,488.50PPh Kurang (Lebih) Bayar NIHILSanksi Administrasi Jumlah PPh yang masih lebih dibayar NIHIL Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding
Memerintahkan Termohon untuk membatalkan, mencabut dan/ataumemperbaiki SKPKB PPh Pasal 26 Nomor 00006/245/06/081/12 tanggal14 Desember 2012 untuk Masa Pajak Januari s.d. Desember 2006; dan;4. Mengadili dan memutuskan bahwa jumlah PPh Pasal 26 yang kurangbayar untuk Masa Pajak Januari s.d.
Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Sengketa Perbedaan Tarif PPh Pasal 26 ayat (4)UndangUndang PPh atas Branch Profit Tax dimana Tarif PPh Pasal 26ayat (4) UndangUndang PPh atas Brach Profit Tax menurut Terbanding(sekarang Termohon Peninjauan Kembali) adalah sebesar 20%sedangkan menurut Pemohon Banding (sekarang Pemohon PeninjauanKembali) adalah sebesar 10% dapat dibenarkan, karena setelah menelitidan menguji kembali dalildalil yang diajukan dalam Memori
PeninjauanKembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan denganKontra Memori Peninjauan Kembali dapat menggugurkan faktafaktadan melemahkan buktibukti yang terungkap dalam persidangan sertapertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, Karena dalam perkara aquo berupa perlakuan atas Perbedaan Tarif PPh Pasal 26 ayat (4) UUPPh atas Branch Profit Tax dimana Tarif PPh Pasal 26 ayat (4) UU PPhatas Branch Profit Tax sebesar 20% dan oleh Pemohon Bandingsebesar 10% yang secara yuridis fiskal telah dilakukan
karena terdapat putusan Pengadilan Pajak yangnyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e UndangundangNomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yangmasih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar USD 0,00; (nihil),dengan perincian sebagai berikut :16,364,885.0Dasar Pengenaan Pajak USD 0PPh terutang USD 1,636,488.50Kredit Pajak USD 1,636,488.50PPh Kurang (Lebih) Bayar USD NIHILSanksi Administrasi USD Jumlah PPh
Putus : 27-02-2020 — Upload : 25-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 752/B/PK/Pjk/2020 Tanggal 27 Februari 2020 — BUT TALISMAN (JAMBI MERANG) LIMITED VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
411 — 136 — Berkekuatan Hukum Tetap
411 — 136 — Berkekuatan Hukum Tetap
Memerintahkan Termohon untuk membatalkan, mencabut dan/ataumemperbaiki dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP2103/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 22 Desember 2017 tentang permohonanKeberatan atas SKPKB PPh Pasal 26 ayat (4) Minyak dan Gas BumiNomor 00004/246/13/081/16 tanggal 6 Desember 2016 untuk Masa PajakJanuariDesember 2013;4.
Mengadili dan memutuskan bahwa jumlah PPh Pasal 26 ayat (4) yangkurang dibayar untuk Masa Pajak JanuariDesember 2013 adalah Nihil;Atau, jika Majelis Hakim pada Mahkamah Agung Republik Indonesiaberpendapat lain, kami mohon Putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 3 September 2019 yang pada intinya PutusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta
Ketiga, karena adadua /ex spesialis atas UndangUndang PPh, yaitu: (a) P3B atas kuasaPasal 32A, dan (b) PSC atas kuasa Pasal 33A ayat (4), sehinggaberdasar prinsip lex consumen derogat legi consumte karena ketentuanPSC lebih mendominasi pemajakan BUT Talisman (Jambi MerangLimited) ketimbang P3B, maka Pemohon Banding sekarang PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat memperoleh fasilitas perpajakan danberlaku tarif BPT 20% UndangUndang PPh. Pemberlakuan ini sekaligusHalaman 5 dari 8 halaman.
mengedepankan prinsipJudicial activism diketahui bahwa dalam Plan of Development (POD) dandokumen korespondensi Menteri Keuangan Nomor S443a/MK01 2/1982tanggal 6 Mei 1982 dan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor3985A/39/M.DJM/88 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan darikontrak/perjanjian antara BUT Talisman (Jambi Merang Limited) denganPemerintah Republik Indonesia dapat diketahui bahwa bagi hasil netoantara para pihak adalah sebesar 85:15, yang hanya dapat terpenuhidengan penerapan tarif PPh
Putusan Nomor 752/B/PK/Pjk/2020Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar USD4,669,690.00, dengan perincian sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak/ PKP USD 31,551,958.00Pajak Penghasilan (PPh) Terutang USD 6,310,392.00Kredit Pajak USD 3,155,196.00PPh yang Tidak/ Kurang Dibayar USD 3,145,478.00Sanksi Administrasi USD 1,514,494.00Jumlah PPh yang Masih Harus Dibayar USD 4,669,690.00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali
Putus : 11-03-2019 — Upload : 28-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 583/B/PK/Pjk/2019 Tanggal 11 Maret 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT PANGANMAS INTI PERSADA
35 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
35 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penyesuaian Fiskal Negatif649.425.024 Jumlah Penyesuaian Fiskal9.133.719.234 Jumlah Penghasilan Netto(101.487.843.620) Kompensasi Rugi Penghasilan Kena Pajak Pajak TerhutangKredit PajakPPh Pasal 22 1.594.200PPh Pasal 22 Dibayar Sendiri 2.977 .766.000PPh Pasal 25 331.990.7911 Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan3.311.350.991 Jumlah PPh yang Lebih Dibayar (3.311.350.991) 2.
Putusan Nomor 583/B/PK/Pjk/2019tentang Keberatan SKPLB Nomor 00010/406/13/522/15 tanggal 23 Juni2015 PPh Badan Tahun Pajak 2013;3.
WP4J.32/2016 tanggal 19Agustus 2016, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak LebihBayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2013 Nomor 00010/406/13/522/15tanggal 23 Juni 2015, atas nama: PT Panganmas Inti Persada, NPWP01.626.220.6522.000, beralamat di Jalan Laut Jawa, Pelabuhan TanjungIntan Nomor 1, Tambakreja, Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, denganperhitungan sebagai berikut: Penghasilan Netto (Rugi) Rp = (77.653.880.264))Kompensasi Kerugian Rp 0(Penghasilan Kena Pajak Rp = (777.653.880.264) +)PPh
Putusan Nomor 583/B/PK/Pjk/2019 Kompensasi Kerugian Rp 0Penghasilan Kena Pajak Rp (77.653.880.264)PPh Terutang Rp 0Kredit Pajak Rp 3.311.350.991PPh Kurang /(Lebih) Bayar Rp (3.311.350.991)Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepadaPemohon
Putus : 25-05-2023 — Upload : 04-07-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1388 B/PK/PJK/2023 Tanggal 25 Mei 2023 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT MANDIRI TUNAS FINANCE
27 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
27 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 10-12-2018 — Upload : 27-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3489/B/PK/Pjk/2018 Tanggal 10 Desember 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT ECCO TANNERY INDONESIA
41 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
41 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jumlah (ab) 650.870.84610 Fasilitas penanaman modal (pengurangan) 11 Penghasilan neto fiskal 31.369.381.81212 Kompensasi Kerugian 13 Penghasilan Kena Pajak ((1112) atau NIHIL) 31.369.381.81214 PPh Terutang (tarif x 13) 7.842.345.25015 Kredit Pajak:b. Dipotong/dipungut oleh pihak lain:b.3 PPh Pasal 23 8.795.216Jumlah 8.795.216c. Dibayar sendiri:c.1 PPh Pasal 22 549.273.561c.2 PPh Pasal 25 4.219.015.824c.3 PPh Pasal 29 3.065.260.649c.4 STP (pokok kurang bayar) Jumlah 7.833.550.034d.
Jumlah sanksi administrasi (atb+c+d+e+f) 18 Jumlah PPh yang masih harus dibayar (16+17.b) Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 25 Agustus 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut104900.15/2010/PP/M.XIIIA Tahun 2018, tanggal 22 Maret 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya Banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00017/KEB/WPJ.24/2016tanggal