DR.HJ.JEMFY NASWIL DKK >< PEMERINTAH RI CQ GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI DKI JAKARTA CS

DKI Jakarta dan menempati RumahDinas yang terletak di Jalan KH.

DKI Jakarta dan menempati RumahDinas yang terletak di Jalan H.

Husni Thamrin PegawaiNegeri Sipil dilingkungan Dinas Kesehatan Propinsi DKI Jakarta danmenempati Rumah Dinas yang terletak di Komplek Dokter, Jalan H.

Penggugat:
Effendy
Tergugat:
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta

NYONYA YOELIA ERNA, vs KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI DKI JAKARTA, dkk

KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHANNASIONAL PROPINSI DKI JAKARTA, berkedudukan diJalan Taman Jatibaru No.1, Jakarta, dalam hal inimemberikan kuasa kepada : Ito S. Wijaya, SH., MH., KantiWilujeng, SH., M.si., Sunardi, SH., Munisah, KesemuanyaPegawai pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalPropinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor : 1729/Sk31/V1V2010 tertanggal 27 Juli 2010 ;2.

Bahwa Penggugat merasa keberatan terhadap terbitnya Surat KeputusanKepala Kantor Wilayah BPN Propinsi DKI Jakarta No. 010/HGB/BPN.31/2010 tgl. 29 Januari 2010 tentang Pemberian Hak Guna Bangunanatas nama Perseroan Terbatas PT.Hustani Cipta Jaya berkedudukan diJakarta.2.

Bahwa dasar dari penerbitan Surat Keputusan diatas adalah tanah bekasmilik adat (Girik) bukan dari tanah Erfpacht Verponding No. 9 sebagaimanayang didalilkan oleh Penggugat, sehingga Penggugat tidak berkompetenmengajukan gugatan pembatalan terhadap penerbitan Surat KeputusanKepala Kantor Wilayah BPN Propinsi DKI Jakarta No.010/HGB/BPN.31/2010 tgl. 29 Januari 2010 tentang Pemberian Hak GunaBangunan atas nama Perseroan Terbatas PT.Hustani Cipta Jayaberkedudukan di Jakarta karena tidak ada hubungan

hukum antaraPenggugat dengan tanah bekas milik adat yang menjadi dasar penerbitanSurat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi DKI Jakarta No.010/HGB/BPN.31/2010 tgl. 29 Januari 2010 tentang Pemberian Hak GunaBangunan atas nama Perseroan Terbatas PT.Hustani Cipta Jayaberkedudukan di Jakarta, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakimyang memeriksa perkara ini agar gugatan Penggugat tidak dapat diterima.Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat llmengajukan eksepsi pada pokoknyaatas

PROPINSI DKI JAKARTA ; Ny. Hj. HADRIANA AMIR ; Dkk

PEMERINTAH PROPINSI DKI JAKARTA Cq. GUBERNUR PROINSI DKI JAKARTA, DK VS ROSANA alias MULYA ROSANA

PEMERINTAH PROPINSI DKI JAKARTA Cq. GUBERNURPROPINS!I DKI JAKARTA, beralamat di Jl. Medan MerdekaSelatan No. 89 Jakarta Pusat ;2.

Bahwa saat ini di atas tersebut telah dibangun sarana olahraga milikPemerintah Propinsi DKI Jakarta ;. Bahwa Pemerintah Propinsi DKI Jakarta Cq. Gubernur DKI Jakarta tidakmemberikan ganti rugi terhadap tanah milik Penggugat tersebut dikarenakanterdapat perbedaan nama seperti tersebut di atas ;. Bahwa untuk memperkuat gugatan ini, Penggugat akan melampirkan buktibukti surat sebagai berikut :a.Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 453/43/IX/2001 dari KUA Kec. CabangBungin Bekasi (bukti P1) ;.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak, makaPemohon Kasasi dan Il/Tergugat dan Turut Tergugat dihukum untukmembayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;Memperhatikan UndangUndang No. 48 Tahun 2009 dan UndangUndang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang No. 3Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILI:Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dan IiPEMERINTAH PROPINSI

DKI JAKARTA Cq.

KEPALA SUB DINAS BINA USAHA ANGKUTAN JALAN PEMERINTAH PROPINSI DKI JAKARTA VSPRIBADI, SKM;dkk

PUTUSANNo. 120 K/TUN/2006DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara :KEPALA SUB DINAS BINA USAHA ANGKUTAN JALANPEMERINTAH PROPINSI DKI JAKARTA, berkedudukan diJalan Taman Jati Baru 1, Jakarta Pusat, dalam hal inimemberi kuasa kepada : Agusdin Susanto, SH., dkk,semuanya Pegawai Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta,beralamat di Jalan Medan Merdeka Selatan No. 89, GedungBalai Kota

No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubahdengan UndangUndang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua denganUndangUndang No. 3 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan kasasitersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula tidakternyata bahwa putusan Judex Factie dalam perkara ini bertentangandengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi yangdiajukan oleh Pemohon Kasasi : KEPALA SUB DINAS BINA USAHAANGKUTAN JALAN PEMERINTAH PROPINSI

DKI JAKARTA tersebut tidakdapat diterima;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari PemohonKasasi tidak dapat diterima, maka Pemohon Kasasi dihukum membayarbiaya perkara dalam tingkat kasasi ini;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang No. 4 Tahun 2004,UndangUndang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangHal. 11 dari 12 hal.

NYI CARITEM, ; KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI DKI JAKARTA

DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) ORGANDA, ; DPP ORGANDA PROPINSI DKI JAKARTA, DADAN IRAWAN SARPINGI. MBA, dkk

Tanggal 12 Mei 2004, Yo SuratKeputusan Dewan Tanggal 2 Juni 2004 tentang : Pengukuhan DanPengesahan Susunan Pengurus dan Personalia Dewan Pimpinan DaerahORGANDA Propinsi DKI Jakarta Periode 20032008 Yo Keputusan DPPORGANDA No. SKEP. 120/K/DPP/VII/2004, Tanggal 15 Juli 2004, TentangHal. 5 dari 18 hal. Put.

SKEP. 117/K/DPP/V/2004 tentangPengukuhan dan Pengesahan Susunan Pengurus dan Personalia DewanPimpinan Daerah ORGANDA Propinsi DKI Jakarta Periode 2003 s/d2008, Tanggal 2 Juni 2004 Jo. Keputusan DPP ORGANDA No.

SKEP.120/K/DPP/VII/2004 Tentang Pengukuhan dan Pengesahan SusunanPengurus dan Personalia Antar Waktu) Dewan Pimpinan DaerahORGANDA Propinsi DKI Jakarta Periode 2003 s/d 2008, Tanggal 15 Juli2004, serta tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum apapun sampaiadanya Putusan Pengadilan yang telah mempunyai Kekuatan Hukumyang tetap/pasti;3.

SKEP. 117/K/DPP/V/2004 tentangPengukuhan dan Pengesahan Susunan Pengurus dan Personalia DewanPimpinan Daerah ORGANDA Propinsi DKI Jakarta Periode 2003 s/d 2008,Tanggal 2 Juni 2004 Jo. Keputusan DPP ORGANDA No.

SKEP. 120/K/DPP/VII/2004 TentangPengukuhan dan Pengesahan Susunan Pengurus dan Personalia AntarWaktu Dewan Pimpinan Daerah ORGANDA Propinsi DKI Jakarta PeriodeHal. 8 dari 18 hal. Put.

DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA cq GUBERNUR PROPINSI DKI JAKARTA, dkk vs MOKH. SOLEH bin DAMIN

(dua ribuenam ratus tujun puluh sembilan meter persegi) (bukti P5) yangsemula dikenal dengan Desa Bintaro, Kecamatan Ciputat,Kabupaten Tangerang, lalu dengan adanya pemekaran wilayah olehDaerah Propinsi DKI Jakarta menjadi Kelurahan Pesanggrahan,Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan yang dikenal umumHalaman 62 dari 90 hal. Put.

(dua ribu enam ratus tujuh puluh sembilan meterpersegi) (bukti P5) yang semula dikenal dengan Desa Bintaro,Kecamatan Ciputat, Kabupaten Tangerang, lalu dengan adanyapemekaran wilayah oleh Daerah Propinsi DKI Jakarta menjadiKelurahan Pesanggrahan, Kecamatan Pesanggrahan, JakartaHalaman 64 dari 90 hal. Put.

(dua ribu enam ratus tujuh puluh sembilan meterpersegi) dengan Nop 31.71.010.001.042.0185.0 yang menjadi obyekgugatan dalam perkara a quo semula berlokasi di Desa Bintaro,Kecamatan Ciputat, Kabupaten Tangerang, karena adanya pemekaranwilayah oleh Daerah Propinsi DKI Jakarta menjadi KelurahanPesanggrahan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan yangdikenal umum dengan Jalan Bintaro Puspita RT 009/02 Pesanggrahan;.

(dua ribu enam ratus tujuh puluh sembilan meter persegi) (bukti P5)yang semula dikenal dengan Desa Bintaro, Kecamatan Ciputat,Kabupaten Tangerang, lalu dengan adanya pemekaran wilayah olehDaerah Propinsi DKI Jakarta menjadi Kelurahan Pesanggrahan,Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan yang dikenal unum denganHalaman 79 dari 90 hal. Put.

(dua ribu enam ratus tujuhpuluh sembilan meter persegi) dengan Nomor Objek Pajak (NOP)31.71.010.001.042.0185.0 semula terletak di Desa Bintaro, KecamatanCiputat, Kabupaten Tangerang karena adanya pemekaran wilayah menjadimasuk wilayah Propinsi DKI Jakarta, Kelurahan Pesanggarahan, KecamatanPesangrahan, Jakarta Selatan;Bahwa berdasarkan surat dari Kantor Pelayanan Pratama JakartaKebayoran Lama Nomor S195/WPJ04/KP.0606/2011, tanggal 12 Oktober2011 pada angka 2 dan 4 dijelaskan antara lain:b.

.;KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROPINSI DKI JAKARTA .;BAMBANG SUGENG RAHARDJO.;

., M.Si;Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (SEKDA) Propinsi DKI Jakarta,

SH, Msi. tercantum di dalamnya(Nomor urut 6 dalam Lampiran Daftar Keputusan)Tertanggal 28 Desember 2007 (untuk selanjutnya disebutKTUN ObjekSEMGKeta) p ~~ mm en i we wn in mie in i ee nePada pokoknya berbunyi sebagaiDETI KUTT ~~ e e n e mi i i ss ie ieKESATU: Meresmikan Pemberhentian Dengan Hormat ParaTenaga Ahli DPRD Propinsi DKI Jakarta yangnamanya tercantum dalam lampiran KeputusanSekretaris DPRD DKI Jakarta ini, disertaiucapan terima kasih atas pelaksanaanTUQASNYaj 6 sees sees semis seeKEDUA

KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI DKI JAKARTA, Nyonya LILIS LIMSA ; Ny. NYI CARITEM

PUTUSANNo. 89 K/TUN/2009DEMI KEADILAN BERDASARKAN KET UHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara :1.KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHANNASIONAL PROPINSI DKI JAKARTA, berkedudukan diJalan Taman Jati Baru No. 1, Jakarta Pusat, dalam hal inimemberi kuasa kepada :1. Andjar Setiana, SH., pekerjaan Kepala BidangPengkajian dan Penanganan Sengketa dan KonflikPertanahan ;2.

, Surat Ukur No. 6561/Tegal Alur/2000tertanggal 24 Januari 2000 yang dikenal Jalan Raya Menceng No. 10RT. 004 RW. 011, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres,Kotamadya Jakarta Barat, Propinsi DKI Jakarta, dimana suamiPenggugat tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 5 Agustus2007 di Bandung;B. Penggugat Menguasai Secara Fisik Atas Tanah Obyek Sengketa;C.

, Surat Ukur No.6561/Tegal Alur/2000 tertanggal 24 Januari 2000 yangdikenal Jalan Raya Menceng No. 10 RT. 0047 RW. 11,Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, KotamadyaJakarta Barat, Propinsi DKI Jakarta, dimana suamiPenggugat tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 5Agustus 2007 di Bandung;Hal. 16 dari 24 hal. Put. No. 89 K/TUN/2009A.2.

DKI Jakarta, yang faktanya tanahHal. 17 dari 24 hal.

KEPALA KANTOR WILAYAH BADANPERTANAHAN NASIONAL PROPINSI DKI JAKARTA, dan 2.

THOMAS HARTONO ; KEPALA KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL PROPINSI DKI JAKARTA ; NY. MARJAM MUKTININGSIH

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN GEDUNG PEMERINTAH DAERAH PROPINSI DKI JAKARTA, DK

DKI Jakarta No. 2/2011, tertanggal 19 Januari 2011 danNo. 3/2011 tertanggal 19 Januari 2011 dikeluarkan atas permohonan dari Sdr.

Bahwa namun Majelis Hakim PT TUN dalam pertimbangan hukumnya padahalaman 11 alinea 4 (empat) menyatakan bahwa dari segi substansi, rumah sengketaadalah termasuk perumahan yang penempatannya / penggunaannya masih dikuasaioleh Gubernur Propinsi DKI Jakarta Cq. Dinas Perumahan dan Gedung PemerintahDaerah Propinsi DKI Jakarta (rumah ber SIP), dan Surat Ijin Perumahan (SIP)terakhir dikeluarkan oleh Tergugat adalah SIP No. TN.501/00003/10.00 tanggal 27Juni 1997 atas nama Drs. Frans J.

DKI Jakarta Cq.

Dinas Perumahan dan Gedung PemerintahDaerah Propinsi DKI Jakarta, pertimbangan Majelis Hakim PT TUN tersebut padapoint 5 (lima) dan 6 (enam) di atas jelas sangat bertentangan satu dengan lainnya;.

Lumelle (Orang Tua dari Herdy Riando T Lumelle salah seorangTERBANDING) yang berlaku sampai dengan tanggal 13 Oktober 2000, sementarapenerbitan keputusan obyek sengketa berupa Keputusan Kepala Dinas Perumahandan Gedung Pemerintah Daerah Propinsi DKI Jakarta No. 2/2011, tertanggal 19Januari 2011 dikeluarkan atas permohonan dari Sdr.

NY.TJHIN FONG JIN, ; VS NY.SRI INDAHWATI.W, ; KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL PROPINSI DKI JAKARTA.

ROULI NAPITUPULU >< PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) BIRO UMUM SEKRETARIS PEMERINTAH DAERAH PROPINSI DKI JAKARTA,cs

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) BIRO UMUM SEKRETARISPEMERINTAH DAERAH PROPINSI DKI JAKARTA., beralamat di JalanMedan merdeka Selatan, Nomor 89, Jakarta Pusat.Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) BIRO UMUM SEKRETARISPEMERINTAH DAERAH PROPINSI DKI JAKARTA., beralamat di JalanMedan merdeka Selatan, Nomor 89, Jakarta Pusat.Hal dari 75 hal. Putusan Perdata. Nomor : 610/Pdt.G/2014/PN.Jkt.PstSelanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ;3.

KETUA UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASAPEMERINTAH (ULP) PROPINSI DKI JAKARTA., beralamat di JalanKebon Sirih, Nomor 18, Blok H, Lantai 20, Jakarta Pusat.Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV ;5. SEKRETARIS DAERAH PEMERINTAH PROPINSI DKI JAKARTA.,beralamat di Jalan Medan Merdeka Selatan, Nomor 89, Jakarta Pusat.Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT I;6.

Propinsi DKI Jakarta "Dalmilus Amas, S.Sos,SH, MAP yang ditujukan kepada PT.

Dayatunas Mekarwangi melawan KepalaBiro Umum Sekretaris Daerah Propinsi DkI Jakarta ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat tidak mengajukansaksi ; Hal 63 dari 75 hal. Putusan Perdata.

TT.1, TT.U 3 : Fotocopi sesuai dengan aslinya SuratKepala Badan Layanan Pengadaan Barang / Jasa Propinsi DKI Jakarta,tanggal 5 Pebruari 2014, Nomor 133/077, Hal : Laporan Kronologis Lelangpengadaan Meubalair Blok H Gedung balai Kota ;Bukti T.1,U,IV. TT.1, TT.U 4 : Fotocopi sesuai dengan fotocopinyaSurat Kepala Biro Umum Setda Propinsi DKI Jakarta Nomor 3181/76.98,tanggal 8 September 2014, Perihal : Penyampaian RUP dan RPP ;5. Bukti T.1,U,IV.

YAYASAN RUMAH SAKIT JAKARTA, ; KEPALA DINAS PENATAAN DAN PENGAWASAN BANGUNAN (P2B) PROPINSI DKI JAKARTA, PT. KREDOSINDO PERKASA,

YUSMANTO Bin KARTOREDJO;1.KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROPINSI DKI JAKARTA, 2.BAMBANG SUGENG RAHARDJO

.: 5568/P/JB/1984, tertanggal 21 Nopember 1984 diterbitkan oleh Pegawai Luar BiasaPencatat Sipil Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta; Berdasarkan Kutipan AktaKelahiran No.: 5568/P/JB/1984, tertanggal 21 Nopember 1984 tersebut Sdr.Bambang Sugeng Rahardjo mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukumterhadap Penggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan Nomor Perkara: 69/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim dan telah diputus pada tanggal 23 April 2014, yang isinyamenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat

NAIH bin MADJAR MELAWAN GUBERNUR DKI JAKARTA Cq.Kepala Dinas Pertanaman dan Pemakaman Propinsi DKI Jakarta, CS

GUBERNUR DKI JAKARTA Cq.Kepala Dinas Pertanaman danPemakaman Propinsi DKI Jakarta, berkedudkan di Jalan Aipda KSTubun No.1 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT I;2.

terletak di jalan Raya Cilengkap Rt.012/05 Kelurahan CilangkapKecamatan Cipayung Jakarta Timur seluas +8.592 m2 berdasarkanGirik C 765 Persil 20 D II (Bukti P1);Bahwa adapun tanah tersebut berbatasan dengan batasbatas sebagaiberikut :e Sebelah Utara tanah Bapak Isprawito Sebelah Timur tanah agrowisatae Sebelah Selatan wilayah kelurahan Munjule Sebelah Barat tanah Bapak Thomas Ratulangi;Bahwa Lokasi tanah dan ataui tanah makam tersebut terletakberdampingan dengan lokasi Taman Pemakaman Umum (TPU)Propinsi

DKI Jakarta dimna diatas makam tersebut dimakamkan ayatPenggugat Alm.Madjar bin Kiran beserta beberapa keluarga lainnya;Bahwa Kepemilikan tersebut diperoleh dari Hak Waris Girik C 434 atasnama Madjar bin Kiran yang tercatat sebagai tanah adat (bukti P2)yang sampai sekarang masih atas nama Penggugat berdasarkanSurat Keterangan No.163/1.711.1 Kelurahan Cilangkap pada tanggal27 Juli 2007 (bukti P3);Bahwa + pada tahun 1974 Tergugat selaku pihak TPU telahmemperluas pemakaman sampai kepada tanah milik