PT LANNA HARITA INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PT LANNA HARITA INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PT LANNA HARITA INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PT LANNA HARITA INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;;

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT LANNA HARITA INDONESIA;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);

PT LANNA HARITA INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT LANNA HARITA INDONESIA tersebut;

PT LANNA HARITA INDONESIALawanDrs. SABAR SINAGA, M.Si., Dk

HASYIM DKK VS DIREKSI PT. LANNA HARITA INDONESIA

Hasyim, paraPemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Pembanding;melawan:DIREKSI PT. LANNA HARITA INDONESIA, berkedudukan diJin.

Lanna Harita Indonesia (Tergugat) dengan Koperasi Serba Usaha(KSU) yang ada di wilayah PKP2B PT. Lanna Harita Indonesia, masyarakatberhak mendapatkan bagi hasil dari penambangan batu bara yang dilakukan olehpihak kedua berupa royalty/fee sebesar Rp. 16.500, (enam belas ribu lima ratusHal. 6 dari 27 hal. Put.

Lanna Harita Indonesia No.01/Pdt.G/2003/PN.Smda, tanggal 2 Januari 2003 (P.22).

Bahwa pada pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 13 Februari2009 tidak pernah melakukan pengukuran tanah seluas 100 m x 25 m dantidak pernah menanyakan kebenarannya kepada para Penggugat/paraPemohon Kasasi sehingga tidak pernah memberi pernyataan/memberipembenaran, karena hal itu sama sekali tidak masuk akal sehat, bagaimanamungkin lahan seluas 100 m x 25 m bisa ditambang, sedangkan alatalatberat seperti traktor, truk tronton dan lain sebagainya tidak bisa lewat,sedangkan PT.

Lanna Harita Indonesia adalah permodalan asing dengankonsesi seluas 60.560 hektar.

Penggugat:1.MARKUS MOCH MUNIR2.SUDARMITergugat:PT. LANNA HARITA INDONESIA

Penggugat:
1.MARKUS MOCH MUNIR
2.SUDARMI
Tergugat:
PT. LANNA HARITA INDONESIA

,
Tergugat:
PT LANNA HARITA INDONESIA

Penggugat:
HELDA ERNIKA
Tergugat:
Ari Rahman
Turut Tergugat:
1.Firminus Mayon
2.PT. Lanna Harita Indonesia

Pembanding/Tergugat : PT LANNA HARITA INDONESIA Diwakili Oleh : Parman Hasibuan, S.H. M.H
Terbanding/Penggugat I : Drs. SABAR SINAGA, M.Si
Terbanding/Penggugat II : dr. TM. SINAGA, M.Ph.,

PUTUSANNOMOR 123/PDT/2019/PT SMRDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, yang memeriksadan mengadili perkara perkara Perdata dalam Peradilan Tingkat Bandingmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :PT LANNA HARITA INDONESIA, berkantor pusat di 8 Floor Veteran RI, JalanJenderal Sudirman Kav.50 Jakarta Selatan dan berkantorSite Jalan Bukit Seribu RT.11, Desa Pampang, KelurahanSungai Siring, Kecamatan Samarinda Utara, KotaSamarinda

Bahwa pada tanggal 3 Juni 2017 Penggugat /Drs.SABAR SINAGA M.Siselaku pemilik atau pemegang hak atas tanah telah menyampaikankeberatan secara tertulis dan juga pada tanggal 17 Juli 2017 telah jugadisampaikan Somasi/Teguran Hukum oleh Kuasa Para Penggugat kepadaTergugat/PT Lanna Harita Indonesia, namun sampai dengan sekarang initidak ada tanggapan dan/atau etikad baik dari Tergugat untukmenyelesaikan permasalahan a quo;7.

Bahwa akibat dari perbuatan pihak Tergugat/PT Lanna Harita Indonesiadimaksud di atas, maka Para Penggugat selaku pemilik yang sah ataupemegang hak atas tanah sangat dirugikan dan perbuatan tersebut adalahbertentangan dengan hukum dan perundangundangan yang berlaku, olehkarena tanah milik Para Penggugat dimaksud telah selesai ditambangmaka, Tergugat/PT Lanna Harita Indonesia harus bertanggung jawab untukmelakukan Reklamasi pasca tambang atau mengembalikan kondisi tanahmilik Para Penggugat seperti

Lanna Harita Indonesia untuk memberikankompensasi akibat rusaknya kondisi tanah pasca tambang ataumengembalikan kondisi tanah pertanian milik Para Penggugat sepertisemula dan membayar kompensasi atau ganti rugi akibat PerbuatanTergugat senilai Rp100.000,00/M2 (seratus ribu rupiah) setiap meter persegiatau setara dengan Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) seketika dansekaligus selambatlambatnya 14 (empat belas) hari sejak Putusan dalamperkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan perincian

Bahwa pada tanggal 20 April 2018, Kepala Kantor Dinas Energi danSumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur, telah mengklarifikasitanah yang digugat Para Penggugat dan pada waktu itu dibuat BeritaAcara Permasalahan Sengketa Lahan Kelompok Tani Sepakatdengan PT. Lanna Harita Indonesia. Dalam acara klarifikasi tersebuttelah diberitahukan Tergugat kepada Para penggugat, bahwa keduabidang tanah in casu disewa Tergugat dari sdr. Gregorius Mogly Tenesdan sdr.

Lanna Harita Indonesia adalah sebesarRp7.182.700.000, dan tidak diketahui kapan pencatatan atas tambahanmodal sebesar Rp21.548.200.000, (Rp28.730.900.000 Rp7.182.700.000); SPT Tahunan PPh OP dari Lim Hariyanto Wijaya Sarwono diketahuitidak pernah ada hutang kepada PT. Harita Jayaraya dan SPT TahunanPPh Badan PT.

Harita Jayaraya; Pemegang saham PT. Lanna Harita Indonesia; Komisaris utama PT.

Lanna Harita Indonesia sebesarRp28.730.900.000, sesuai dengan Akta Notaris Amrul PartomuanPohan, SH, LLM Nomor: 1 Tanggal 2 Februari 1998; bahwa dana /nvestasi di PT.

Lanna Harita Indonesia tersebut diperolehmelalui pinjaman personal loan dari Lim Hariyanto Wijaya Sarwonosesuai dengan perjanjian hutang piutang tanpa nomor tanggal 2Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 233 B/PK/PJK/201513.Februari 1998 sebesar Rp.28.730.900.000, yang mana dana tersebutdipinjam oleh Lim Hariyanto Wijaya Sarwono dari PT. Harita Jayarayayang merupakan pemegang saham sebesar 95% di PemohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding); bahwa PT.

Harita Jayarayadireklas menjadi Investasi PT. Lanna Harita Indonesia sehinggamengakibatkan piutang PT. Harita Jayaraya yang semula sebesarRp.32.317.795.683, menjadi Rp. 3.586.895.683, akan tetapi PT. HaritaJayaraya baru membukukannya pada akhir tahun 2008 karena tidak ikutsunset policy.

Terbanding/Penggugat : HELDA ERNIKA
Terbanding/Turut Tergugat I : Firminus Mayon
Terbanding/Turut Tergugat II : PT. Lanna Harita Indonesia

MULYADI
Tergugat:
1.DIREKSI PT. LANNA HARITA INDONESIA
2.SITE MANAGER PT. LANNA HARITA INDONESIA
3.CV. PUSPA JUITA
4.MUHAMMAD ANWAR
5.HJ. MAS INTAN
6.MAS ATI Als ATI
7.MASNIAH
8.KETUA RT TANAH MERAH
9.LURAH TANAH MERAH
10.CAMAT SAMARINDA UTARA
Turut Tergugat:
1.RAHMAN
2.ABDUL SALAM

Penggugat:
LPBH NU KOTA SAMARINDA
Tergugat:
3.DIREKSI PT. LANNA HARITA INDONESIA : GENERAL OFFICE
4.SENIOR MANAGER PT. LANNA HARITA INDONESIA ; MINE SITE
5.SUHARSO
6.TONY SOETOPO
7.MUHAMMAD ANWAR
8.SITI NORHASANAH
9.M. RIDUANSYAH
Turut Tergugat:
7.KETUA RT. 14 TANAH MERAH
8.LURAH TANAH MERAH
9.CAMAT SAMARINDA UTARA

Lanna Harita Indonesiayang bertindak untuk dan atas nama PT. Lanna Harita Indonesia dalam hal initidak memiliki Kedudukan hukum (Legal Standing) sebagai pemberi kuasa yangbertindak untuk dan atas nama PT. Lanna Harita Indonesia, adapun argumentasihukum bahwa pemberi kuasa tidak memiliki kedudukan hukum (Legal Standing)adalah sebagai berikut :1.

Lanna Harita Indonesia yang bertindakuntuk dan atas nama PT.

Lanna Harita Indonesia No.04 tanggal 26Oktober 2015,dan bukti P.3 berupa Surat KEMENKUM HAM nomor : AHUAH.01.030982542 tanggal 24 Nopember 2015 tentang penerimaanpemberitahuan perubahan anggaran dasar PT. Lanna Harita Indonesia posisiThamrong Angsakul, adalah Managing Directur PT.

Bahwa PT. Lanna Harita Indonesia melakukan kegiatan penambangan diatastanah a quo yang di sewa oleh PT. Lanna Harita Indonesia dari SARIPUDINberdasarkan Surat Perjanjian Sewa Tanah Nomor : LHI044SMD/LAND2056/V/2017, tanggal 29 Mei 2017 (Bukti P5):. bahwa setelah dilakukan kegiatan penambangan oleh PT.

Lanna Harita Indonesia hadir dan mendengarpernyataan H.

MULYADI
Tergugat:
1.DIREKSI PT. LANNA HARITA INDONESIA
2.SITE MANAGER PT. LANNA HARITA INDONESIA
3.CV. PUSPA JUITA
4.MUHAMMAD ANWAR
5.HJ. MAS INTAN
6.MAS ATI Als ATI
7.MASNIAH
8.KETUA RT TANAH MERAH
9.LURAH TANAH MERAH
10.CAMAT SAMARINDA UTARA
Turut Tergugat:
1.RAHMAN
2.ABDUL SALAM

SITE MANAGER PT. LANNA HARITA INDONESIA ; MINE SITE ; Jalan Bukit Seribu,Desa Pampang Kelurahan Sungai Siring, Kecamatan Samarinda Utara Kalimantan Timur75118, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IIDalam hal ini memilih domisili hukum dikantor Kuasanya Dr. Drs.

Lanna Harita Indonesia. Meskipun tanah tersebut pernahdisewa PT.

Puspa Juita) dankemudian dieksploitasi oleh PT. Lanna Harita Indonesia (Pihak Tergugat dan PihakTergugat II) di pihak lainnya.Putusan No. 103/Pdt.G/2018/PN Smr, Hal. 26 dari 59 Halaman b Ada pun keterlibatan dari Pihak Tergugat V, Pihak Tergugat VI, dan PihakTergugat Vil dalam a ini talah karena SuratSurat Tanah yang dibuat atas namaPemohon yaitu Sdr.

SULAIMAN, terus. dijual kepada Penggugat;Bahwa ABDUL AZIS ada juga tanah disana dan berbatasan dengan tanahPenggugat;Bahwa tahun 2012 PT. Lanna Harita Indonesia sudah ada kegiatan menambangdisana;Bahwa di Kelompok Tani Angin Mamiri Saksi sebagai anggota;Bahwa Saksi memiliki 2 (dua) bidang tanah;Bahwa ukuran tanah Alm. SULAIMAN adalah 2 (dua) hektar,Bahwa pada saat disewa oleh PT.

Foto copy Kontrak No : LHI 009 / CONTRACT / If / 2013 Perjanjian Jasa PertambanganAntara PT LANNA HARITA INDONESIA DAN CV PUSPA JUITA, diberi tanda T.III.3.a;4. Foto copy Addendum No. 06 TO THE CONTRACT. No. LHI009/Contract/Ill/2013, DatedMarch 2, 2018, diberi tanda T.IH.3.b;5. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama SIT!

sekalitidak berhubungan langsung= dengan penjualan batubaramelainkan PM yang berhubungandengan jasa pengangkutan(freight) batubara, jasa analisabatubara;hahwathetaedarkan data/informasi yang disampaikan oleh Terbanding maupun oleh Pemohon Banding dan penjelasan yang diberikan oleh para pihak selama persidangan, dapat dikemukakan halhal sebagaiberikut :bahwa bidang usaha Pemohon Banding adalah memberikan jasa konsultasi baik dalam hal manajementambang termasuk didalamnya manajemen keuangan kepada PT

Lanna Harita Indonesia dan PT.Singlurus Pratama yang merupakan subsidiaries dari Lanna Resources Public Company (Pemegang Sahammayoritas perusahaan Pemohon Banding);Mulai tahun 2009, Pemohon Banding juga bergerak di bidang perdagangan ekspor batubara;bahwa untuk tahun pajak 2010, sebesar 99,58 % kegiatan usaha Pemohon Banding adalah merupakanperdagangan Batubara sedangkan sebesar 0,48% adalah merupakan jasa manajemen;bahwa berdasarkan Perjanjian Tentang Penjualan & Pembelian Batubara diketahui bahwa

XXX tidak memiliki transaksi jual beli batubara dengan PT. Lanna Harita Indonesia;2. PT. XXX sampai saat ini tidak memiliki site dimanapun3.

XXX tidak memiliki transaksi jual beli batubara dengan PT. Lanna Harita Indonesia;2. PT. XXX sampai saat ini tidak memiliki site dimanapun;3. Sehubungan dengan kegiatan perusahaan Wajib Pajak ekspor batubara, Wajib Pajak nyatakanbahwa batubara adalah bukan merupakan (BKP) barang kena pajak; Majelis berpendapat bahwa batubara yang dijual oleh Pemohon Banding adalah termasuk barangyang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai ;bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur di dalam :1.

sekalitidak berhubungan langsungdengan penjualan batubaramelainkan PM yang berhubungandengan jasa pengangkutan(freight) batubara, jasa analisabatubara; Nbanwathebajedirkan data/informasi yang disampaikan oleh Terbanding maupun oleh Pemohon Bandingdan penjelasan yang diberikan oleh para pihak selama persidangan, dapat dikemukakan halhal sebagaiberikut :bahwa bidang usaha Pemohon Banding adalah memberikan jasa konsultasi baik dalam hal manajementambang termasuk didalamnya manajemen keuangan kepada PT

Lanna Harita Indonesia dan PT.Singlurus Pratama yang merupakan subsidiaries dari Lanna Resources Public Company (PemegangSaham mayoritas perusahaan Pemohon Banding);Mulai tahun 2009, Pemohon Banding juga bergerak di bidang perdagangan ekspor batubara;bahwa untuk tahun pajak 2010, sebesar 99,58 % kegiatan usaha Pemohon Banding adalah merupakanperdagangan Batubara sedangkan sebesar 0,48% adalah merupakan jasa manajemen;bahwa berdasarkan Perjanjian Tentang Penjualan & Pembelian Batubara diketahui bahwa

XXX tidak memiliki transaksi jual beli batubara dengan PT. Lanna Harita Indonesia;. PT. XXX sampai saat ini tidak memiliki site dimanapun;3.

XXX tidak memiliki transaksi jual beli batubara dengan PT. Lanna Harita Indonesia;2. PT. XXX sampai saat ini tidak memiliki site dimanapun;3. Sehubungan dengan kegiatan perusahaan Wajib Pajak ekspor batubara, Wajib Pajak nyatakanbahwa batubara adalah bukan merupakan (BKP) barang kena pajak;bahwa Majelis berpendapat bahwa batubara yang dijual oleh Pemohon Banding adalah termasukbarang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai;bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur di dalam :1.