Ditemukan 457799 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Tata usaha negara Keputusan tata usaha Keputusan tata usaha negara Perubahan kawasan alam/tata ruang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 06-12-2022 — Upload : 30-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5287 B/PK/PJK/202
Tanggal 6 Desember 2022 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT TATA MOTORS DISTRIBUSI INDONESIA
23 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT TATA MOTORS DISTRIBUSI INDONESIA
Pengadilan PN SAROLANGUN Pidana Khusus
Register : 24-01-2019 — Putus : 26-02-2019 — Upload : 19-03-2019
Putusan PN SAROLANGUN Nomor 12/Pid.B/LH/2019/PN SRL
Tanggal 26 Februari 2019 — Penuntut Umum:
RIKSON LOTHAR.SH
Terdakwa:
KAMARUZZAMAN BIN H. M. KHATIB
424 — 62
  • S.639/MENHUTVI/2013 dan himbauantersebut terletak di jalan poros devisi VI dan sekira 100 meter dari lokasipenananam kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa ; Bahwa Saksi menerangkan izin konsesi IUPHHKHTI PT Samhutani tidakpernah diberikan kepada pihak lainnya baik perseorangan ataupunperusahaan ; Bahwa Saksi menerangkan tata cara management yang dilakukan olehPT.
    Jambi yaknisebagai Fungsional Umum Seksi Perencanaan Tata Hutan BidangPerencanaan dan pemanfaatan Hutan Pada dinas Kehutanan Prov.Jambi ; Bahwa benar Ahli menerangkan selaku ahli Penataan kawasan Hutanada memiliki surat Tugas Nomor : 7205/SPT/Dishut2.1/X1/2018, tanggal12 November 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas KehutananProv.
    Jambi ; Bahwa benar Ahli menerangkan yang menjadi tugas dan tanggungjawab Ahli sebagai Fungsional Umum Seksi Perencanaan tata hutanBidang Perencanaan dan pemanfaatan Hutan Pada dinas KehutananPutusan Nomor 12/Pid.B/LH/2019/PN SRL, halaman 27 dari 50 halamanProv.
    Hutan lindungHutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokoksebagai perlindungan sebagai system penyangga kehidupan untukmengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegahintrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah Hutan ProduksiHutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsipokok memproduksi hasil hutanBahwa benar Ahli menerangkan PT.
    TOBING, adapunmekanisme pengajuan dan pemberian izin berdasarkan peraturan menteri LHKNomor : 09/MenLHK/II/2015, tentang tata cara pemberian , perluasan arealkerja dan perpanjangan IUPHHKHA, IUPHHKRE, atau IUPHHKHTI padahutan Produksi, tanggal 20 Maret 2015 adalah : Permohonan di ajukan oleh pemohon ke menteri LHK up. KepalaBKPM dan tembusan kepada dirjend, gubernur dan bupati/walikota. Permohonan bisa disampaikan langsung ke bkpm atau secara online.
Pengadilan PN SEKAYU Pidana Khusus
Register : 15-02-2023 — Putus : 06-04-2023 — Upload : 18-04-2023
Putusan PN SEKAYU Nomor 54/Pid.B/LH/2023/PN Sky
Tanggal 6 April 2023 — Penuntut Umum:
1.Siti Fatimah, S.H., M.H.
2.Selly Agustina, SH
3.Herman, S.H.
4.Armein Ramdhani, S.H., M.H,
5.Ardhia Azim, SH
Terdakwa:
Juliyanto Alias Zuli Bin Sukarto
71 — 30
Pengadilan PT PEKANBARU Perdata
Register : 26-12-2018 — Putus : 12-03-2019 — Upload : 13-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 253/PDT/2018/PT PBR
Tanggal 12 Maret 2019 — Pembanding/Penggugat : YAYASAN RIAU MADANI
Terbanding/Tergugat I : KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Cq.PEMERINTAH PROVINSI RIAU Cq.PEMERINTAH DAERAH KEBUPATEN PELALAWAN
Terbanding/Tergugat II : PT.Madukoro
152 — 136
  • terlihat dalam pertimbangan PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 07/G/2017/PTUN Pbr,tanggal 26 Juli 2017, halaman 59 59.
    Oleh Pengadilan Tata Usaha Negara maupun dariPemberi izin (Tergugat !).
    Bahwa Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat (1) Undangundang No.5 Tahun 1986 jo Undangundang No.9 Tahun 2004tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur bahwa : "Sseseorangatau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikanoleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukangugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang, berisi tuntutanagar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itudinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutanganti rugi dan/atau rehabilitasi
    Bahwa Menanggapi Poin 16 Dalil Penggugat yang pada pokoknyaPenggugat telah menggugat ke Penggadilan Tata Usaha NegaraPekanbaru kami tanggapi sebagai berikut : Bahwa sudah seharusnya Perkara ini di diperiksa dan di adili diPengadilan Tata Usaha Negara karena berkaitan denganKeputusan Tata Usaha Negara.
    Bahwa SK Surat Keputusan Nomor: 522.21/IUPHHKT/1/ 2003/017tanggal 31 Januari 2003 merupakan Keputusan Tata usahaNegara yang telah memenuhi syarat yang harus diperiksa di adilioleh Pengadilan Tata Usaha Negara.7. Bahwa Menanggapi Poin 17 Dalil Penggugat : Bahwa izin PT Madukoro telah melewati prosedurprosedur izinyang diatur berdasarkan hukum Positif di Indonesia. Bahwa dalam diri Penggugat tidak mampu membuktikankepentinga Pelestarian Hutan di Indonesia.
Pengadilan PN BANJARBARU Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 18-07-2023 — Putus : 19-09-2023 — Upload : 26-04-2024
Putusan PN BANJARBARU Nomor 207/Pid.B/LH/2023/PN Bjb
Tanggal 19 September 2023 — Penuntut Umum:
1.SUPARDI, S.H.
2.ROMLY SALIJO, S.H.
3.MASRITA FAKHLIYANA,S.H.
4.UWAIS DEFFA I QORNI, S.H., M.H.
5.JODDI ADITYA INDRAWAN, S.H.
6.WAN ACHMAD FERDIANSHAH, SH
Terdakwa:
Saiful Anwar Als Anwar Bin H. Waluyo
44 — 38
  • Waluyo tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Memanfaatkan Ruang Tidak Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 61 Huruf b Yang Mengakibatkan Perubahan Fungsi Ruang sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
  • Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan pidana
Pengadilan PTTUN MANADO TUN
Register : 02-10-2023 — Putus : 08-12-2023 — Upload : 20-02-2024
Putusan PTTUN MANADO Nomor 68/B/LH/2023/PT.TUN.MDO
Tanggal 8 Desember 2023 — Pembanding/Terbanding/Tergugat II Intervensi I : PT. BANGUN MINANGA LESTARI Diwakili Oleh : GLORIO IMMANUEL KATOPPO, SH
Terbanding/Pembanding/Tergugat II : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa Diwakili Oleh : WILLEM PAULUS NAINGGOLAN,S.H.
Terbanding/Pembanding/Tergugat III : Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Minahasa Diwakili Oleh : WILLEM PAULUS NAINGGOLAN,S.H.
Terbanding/Pembanding/Tergugat IV : Bupati Kabupaten Minahasa Diwakili Oleh : WILLEM PAULUS NAINGGOLAN,S.H.
Terbanding/Penggugat I : LENDA RENDE
Terbanding/Penggugat III : Syultje Sangian
Terbanding/Tergugat I : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa
Terbanding/Tergugat V : Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara
127 — 73
  • Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 49/G/LH/2022/PTUN.MDO. tanggal 29 Agustus 2023, yang dimohonkan banding;
MENGADILI SENDIRI:
Dalam eksepsi:
- Menyatakan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;
Dalam Pokok Perkara:
1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
2.
Pengadilan PN ROKAN HILIR Pidana Khusus
Register : 23-05-2019 — Putus : 04-12-2019 — Upload : 10-12-2019
Putusan PN ROKAN HILIR Nomor 301/Pid.B/LH/2019/PN Rhl
Tanggal 4 Desember 2019 — Penuntut Umum:
1.MARULITUA J. SITANGGANG, SH.
2.NIKY JUNISMERO, SH
3.REZA RIZKI FADILLAH, S.H.
Terdakwa:
WILLIEM Alias ATONG ANAK SALIM
412 — 83
  • ., Jabatan Kepala Seksi AuditLingkungan dan Tindak Lanjut pada Sub Direktorat Audit LingkunganHidup dan Data Informasi, Direktorat Pencegahan Dampak LingkunganUsaha dan Kegiatan, Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkunganmenerangkan pada pokoknya:e Bahwa di Indonesia usaha dan/atau kegiatan terkait dengan dokumenlingkungan hidup dibagi menjadi tiga kategori, (a) yaitu:1. usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal2. usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki UKLUPL3. usaha dan/atau kegiatan
    Sesuai dengan ketentuan Pasal 34ayat (2) UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009, jenis rencana usahadan/atau kegiatan yang wajid memliki UKLUPL ditetapkan olehgubernur atau bupati/walikota.Bahwa Tata cara penetapannya rencana usaha dan/atau kegiatanwajidb UKLUPL dan SPPL oleh gubernur atau bupati/walikota sesuaidengan kewenangannya adalah sebagai berikut :1. Pastikan bahwa rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut tidaktermasuk dalam daftar jenis rencana usaha dan/atau kegiatan wajibAmdal;2.
    teknisyang telah ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah NonHalaman 9 dari 41 Putusan Nomor 301/Pid.BLH/2019/PN RhlKementerian (K/L) seperti Peraturan Menteri PU Nomor 10/PRT/M/2008tentang Penetapan Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan BidangPekerjaan Umum yang Wajib Dilengkapi dengan Upaya PengelolaanLingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup ataudapat juga mengacu pada daftar jenis rencana usaha dan/atau kegiatanyang wajib UKLUPL yang tercantum di dalam surat Deputi MENLHBidang Tata
    Lingkungan KLH Nomor B5362/DeplI1/LH/07/2010; B7797/Depl1/10/2010; B1233/DepI1/LH/02/2013);Bahwa sesuai Pasal 45 ayat (1) UndangUndang Nomor 39 Tahun 2014tentang Perkebunan, yang menyatakan bahwa untuk mendapatkan IzinUsaha Perkebunan harus memenuhi persyaratana) Izin Lingkungan;b) Kesesuaian dengan tata ruang wilayah, danc) Kesesuaian dengan rencana perkebunan.Bahwa terkait dengan izin lingkungan, sesuai dengan Pasal 40 ayat (1)Pasal 36 ayat (2) dan ayat (4) UndangUndang RI Nomor 32 Tahun 2009tentang
    ,seharusnyaIUP tidak dapat diterbitkan tanpa adanya izin Lingkungan,mengingatsesuai dengan Pasal 40 ayat (1) UndangUndang Nomor 32 tahun 2009tentang PPLH menyatakan bahwa izin Lingkungan merupakanpersyaratan untuk memperoleh izin usaha atau kegiatan,hal ini sejalanjuga dengan Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 67 ayat (1) s/d ayat (4) UndangUndang Nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan yang menyatakanbahwa untuk mendapatkan izin usaha perkebunan harus memenuhipersyaratan,izin Lingkungan, sesuai dengan tata
Pengadilan PN BANYUWANGI Pidana Khusus
Register : 01-08-2018 — Putus : 18-10-2018 — Upload : 22-10-2018
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 516/Pid.B/LH/2018/PN Byw
Tanggal 18 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
1.MULYO SANTOSO. SH.
2.I GUSTI PUTU RAHADHYAKSA, SH.
Terdakwa:
SATUMIN
493 — 186
  • Bahwa terdakwa diingatkan sudah 2 tahun lebin sama pak mandor sadaptersebut; Bahwa terdakwa tidak pernah menebang pohon; Bahwa saat dikepolisian terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum; Bahwa saat itu karena ada tumbuhan liar lalu terdakwa tata agar menjadi rapi; Bahwaterdakwa diingatkan setelah 2 (dua) hari dari tanam tersebut; Bahwaterdakwa menanam tersebut unruk menambah modal kehidupan; Bahwa pendapatan terdakwa dari hasil sadap ya melihat cuaca dan pastinyaterdakwa tiap bulan mendapatkan Rp
    Bahwa peraturan perundangundangan yang ada sampai saat initidak memadai dan belum mampu menangani pemberantasansecara efektif terhadap perusakan hutan yang terorganisasi;Menimbang, bahwa secara sosiologis oleh karena berdasaran fakta hukumterdakwa tinggal di sekitar kawasan hutan dan hidupnya bergantung pada sumberdaya alam dan lingkungan sekelilingnya yaitu hutan, maka Pengakuan terhadap hakhak masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan perlu diperhatikan sehinggasesuai dengan tata nilai budaya
Pengadilan PN Teluk Kuantan Perdata
Register : 28-11-2019 — Putus : 11-06-2020 — Upload : 01-07-2020
Putusan PN Teluk Kuantan Nomor 18/Pdt.G/LH/2019/PN Tlk
Tanggal 11 Juni 2020 — Penggugat:
YAYASAN RIAU MADANI
Tergugat:
3.INDRA WADI Alias ACIN
4.Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau
114 — 60
Pengadilan PN TEBO Pidana Khusus
Register : 01-09-2022 — Putus : 31-10-2022 — Upload : 07-11-2022
Putusan PN TEBO Nomor 121/Pid.Sus-LH/2022/PN Mrt
Tanggal 31 Oktober 2022 — Penuntut Umum:
Jendro Hadi Wibowo SH
Terdakwa:
Lugito Bin Paniran
95 — 53
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 12-12-2017 — Putus : 24-05-2018 — Upload : 25-06-2018
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 157/G/LH/2017/PTUN.BDG
Tanggal 24 Mei 2018 — Penggugat:
1.DRS AGUS DERMAWAN DASUKI Dkk
2.HERMAWAN LUKITO
3.H WAN ISMET BSc
4.MURYANTO SARWOKO
5.H DICKY SUWANDI
6.USMAN BUDIHARTO
7.DR H ENDJANG NAFFANDY MSi
8.TOTOK WIDJANARKO
9.ASIAHWATI
10.IR DINA PARI RAHMAN
11.MAC SJAVIANTO
12.RIZAL HANIFAN ARDLIANTO
13.SETYANTO
14.BOMA HERMAWAN
15.USEP FATHUDDIEN
16.EDDY SUPARMAN SE
17.H RACHMAT
18.IYUS ROSWADI
19.H TATANG TARJONO
20.DEFI FIRDAUS
21.SALEH ARDISOMA
22.ANWAR SANUSI ST
23.ABDUL YASMIN EFENDI
24.IR BAMBANG PUDJIANTO
25.SUHARTONO
26.ADE YUSUP
27.Drs SUWANDI
28.H MUCHLIS ABDULLAH
29.NANA H SUDRADJAT
30.KAMALUDDIN
31.DR CHAIRIL AIBAR SIREGAR
32.DIDIT ADI DWI ANANDA P
33.IR H HERRY PURNOMO MT
34.DRS R AGAH GS BSC
35.MUSTARI KANI
36.RHE ROESLAN ADIWIDJAJA
37.SULAEMAN
38.R ASEP BUDIARSA
39.H KARDJOKO
40.H EMAN SUHERMAN
41.EDI SETIAWAN ST
42.ADB MANAN
43.JATUN

Tergugat:
WALIKOTA BANDUNG Cq KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Intervensi:
PT MARGAHAYU RAYA Perseroan diwakili H Hari Raharta Sudrajat SE
640 — 232
  • PUTUSANNomor: 157/GILH/2017/PTUN.BDGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acarabiasa yang bersidang di gedung yang telah disediakan untuk itu di JalanDiponegoro Nomor 34 Bandung, telah memberikan Putusan dalam sengketaantara :1. DRS.
    Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor:157/Pen.MH/2017/PTUN.BDG, tertanggal 13 Desember 2017, tentangPenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikansengketa Tata Usaha Negara tersebut ; Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor:157/PEN.PPJS/2017/PTUN.BDG, tertanggal 13 Desember 2017, tentangPenunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti ;Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara BandungNomor: 157/Pen.PP/2017/PTUN.BDG, tertanggal
    Bahwa, objek gugatan a quo merupakan Keputusan Tata Usaha Negarayang sejatinya telah memenuhi syarat berdasarkan ketentuan Pasal 1angka 3 Undangundang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Pasal 1 angka 9Undangundang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yangdikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisitindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturanperundangundangan yang berlaku, yang
    yangditerbitkan dalam bentuk surat tertulis (beschikking) berupa IzinMendirikan Bangunan yang ditandatangani oleh Tergugat sebagaiPejabat Tata Usaha Negara ; b) Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara Berdasarkanketentuan Pasal 1 angka 2 Undangundang Nomor 5 Tahun 1986 junctoPasal 1 angka 8 Undangundang Nomor 51 Tahun 2009 tentangPeradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan Badan atauPejabat Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut :Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah
    Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkankeputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 telah menggunakanwewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenangtersebut ;c.
Pengadilan PN SAROLANGUN Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 14-01-2021 — Putus : 23-03-2021 — Upload : 04-05-2021
Putusan PN SAROLANGUN Nomor 4/Pid.B/LH/2021/PN Srl
Tanggal 23 Maret 2021 — Penuntut Umum: 1.DODI JAUHARI, SH 2.RAFLINDA.SH Terdakwa: RUDIYANTO Bin MAJID
195 — 57
Pengadilan PN LIWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT Pidana Khusus
Register : 26-11-2018 — Putus : 02-04-2019 — Upload : 11-04-2019
Putusan PN LIWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT Nomor 168/Pid.B/LH/2018/PN Liw
Tanggal 2 April 2019 — Penuntut Umum:
WISNU HAMBORO, SH
Terdakwa:
RIZA PAHLEVI BIN SURYA MARHALIM , REZA PAHLEVI BIN SURYA MARHALIM
558 — 693
  • Pesisir Barat merupakan Zona Wilayah Pengolahan Ikan, PerikananTangkap dan Pariwisata sebagaimana dengan Pasal 30 Peraturan DaerahKabupaten Pesisir Barat Nomor. 8 Tahun 2017 tentang Rencana Tata RuangWilayah Tahun 2017 2037.Bahwa dikarenakan tempat usaha milik terdakwa tidak sesuai dengan PerdaNomor. 8 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2017 2037, kemudian Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat mengeluarkan suratteguran sebanyak 3 (tiga) kali kepada terdakwa yaitu :1.
    Pesisir Barat merupakan Zona WilayahPengolahan Ikan, Perikanan Tangkap dan Pariwisata sebagaimana denganPasal 30 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor. 8 Tahun 2017tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2017 2037.
    Ruang Wilayah (RTRW) Pemda Pesisir Barat,dimana BAPPEDA Pesisir Barat yang membuat Rencana Tata RuangWilayah (RTRW) tersebut; Bahwa benar Usaha budidaya tambak udang milik Terdakwa tersebutbertentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kab.
    Zetta sudah berjalansebelum terbit Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), sedangkanPeraturan Daerah perihal rencana Tata Ruang wilayah tahun 20172037di tetapkan pada tanggal 28 November 2017; Bahwa tambak udang yang sudah ada sebelum Rencana Tata RuangWilayah (RTRW) diterbitkan akan dihentikan setelah tenggang waktu 2(dua) tahun setelah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tersebutdiberlakukan; Bahwa tambak udang yang sudah ada sebelum Rencana Tata RuangWilayah (RTRW) diterbitkan akan dihentikan setelah
    Ruang Pemda Pesisir Barat sesuai dengan Perda Nomor. 8Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2017 2037,; Bahwa benar sudah ada surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu :1.
Pengadilan PN DUMAI Perdata
Register : 01-02-2021 — Putus : 15-03-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN DUMAI Nomor 6/Pdt.G/LH/2021/PN Dum
Tanggal 15 Maret 2021 — Penggugat melawan Tergugat
41 — 0
Pengadilan PN Teluk Kuantan Perdata
Register : 13-11-2019 — Putus : 12-12-2019 — Upload : 23-01-2020
Putusan PN Teluk Kuantan Nomor 15/Pdt.G/LH/2019/PN Tlk
Tanggal 12 Desember 2019 — Penggugat:
YAYASAN RIAU MADANI
Tergugat:
1.HENDRIYANTO Alias AHWAT
2.Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau
99 — 59
Pengadilan PN BENGKALIS Perdata
Register : 10-02-2020 — Putus : 24-08-2020 — Upload : 02-09-2020
Putusan PN BENGKALIS Nomor 6/Pdt.G/LH/2020/PN Bls
Tanggal 24 Agustus 2020 — Penggugat:
YAYASAN FIRMAR ABADI
Tergugat:
1.Alek, Akiang Pemilik Kebun Kelapa Sawit
2.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Cq. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Cq. UPT KPH Unit V Bengkalis, Wilayah Administrasi Provinsi Riau
3.Kementerian Dalam Negeri RI Cq Pemerintah Provinsi Riau Cq Pemerintah Daerah Kab Bengkalis Bupati Bengkalis
4.Kementrian ATR, BPN Provinsi Riau Cq Kementrian BPN Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau
194 — 73
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 28-11-2006 — Upload : 03-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 17PK/TUN/2002
Tanggal 28 Nopember 2006 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PONTIANAK ; A. K A R I M, SH.
116 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 08-01-2020 — Putus : 25-02-2020 — Upload : 25-02-2020
Putusan PT PEKANBARU Nomor 11/PID.B-LH/2020/PT PBR
Tanggal 25 Februari 2020 — Pembanding/Penuntut Umum I : MARULITUA J. SITANGGANG, SH.
Terbanding/Terdakwa : WILLIEM Alias ATONG ANAK SALIM
358 — 47
  • ., JabatanKepala Seksi Audit Lingkungan dan Tindak Lanjut pada SubDirektorat Audit Lingkungan Hidup dan Data Informasi, DirektoratHalaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 11/PID.BLH/2020/PT.PBR.Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan, DitjenPlanologi Kehutanan dan Tata Lingkungan menerangkan padapokoknya:e Bahwa di Indonesia usaha dan/atau kegiatan terkait dengandokumen lingkungan hidup dibagi menjadi tiga kategori, (a) yaitu:1. usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal2. usaha dan
    Sesuai dengan ketentuan Pasal 34ayat (2) UU No. 32 Tahun 2009, jenis rencana usaha dan/ataukegiatan yang wajib memliki UKLUPL ditetapkan oleh gubernuratau bupati/walikota.e Bahwa Tata cara penetapannya rencana usaha dan/ataukegiatan wajid UKLUPL dan SPPL oleh gubernur ataubupati/walikota Sesuai dengan kewenangannya adalah sebagaiberikut :1.
    B5362/DeplI1/LH/07/2010; B7797/Depl1/10/2010; B1233/Depl1/LH/02/2013).Bahwa sesuai Pasal 45 ayat (1) Undang Undang Nomor 39 Tahun2014 tentang Perkebunan, yang menyatakan bahwa untukmendapatkan Izin Usaha Perkebunan harus memenuhi persyaratana) Izin Lingkungan,b) Kesesuaian dengan tata ruang wilayah, danc) Kesesuaian dengan rencana perkebunan.Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 11/PID.BLH/2020/PT.PBR.Bahwa terkait dengan izin lingkungan, Sesuai dengan Pasal 40 ayat(1) Pasal 36 ayat (2) dan ayat
    mengajukanMemori Bandingnya didalam perkara ini ;Menimbang, bahwa baik kepada Terdakwamaupun Penuntut Umumtelah diberitahukan/diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara(inzage) sesuai dengan Surat Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir NomorW4.U12/4698/HK.01/12/2019/PN Rhl tanggal 18 Desember 2019 terhitungmulai dari tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 26 Desember2019 ;Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebuttelah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata
Pengadilan PN BANGKINANG Perdata
Register : 27-07-2022 — Putus : 31-08-2022 — Upload : 07-09-2022
Putusan PN BANGKINANG Nomor 50/Pdt.G/LH/2022/PN Bkn
Tanggal 31 Agustus 2022 — Penggugat:
Yayasan Pradata Anugerah Negeri
Tergugat:
1.Hansen William
2.Moh. Natsir Pane
Turut Tergugat:
Kementerian kehutanan dan lingkungan hidup RI cq Menteri kehutanan dan lingkungan hidup RI cq Dinas kehutanan provinsi Riau cq KPH Tahura
82 — 23
Pengadilan PN ROKAN HILIR Perdata
Register : 13-10-2020 — Putus : 17-12-2020 — Upload : 18-01-2021
Putusan PN ROKAN HILIR Nomor 35/Pdt.G/LH/2020/PN Rhl
Tanggal 17 Desember 2020 — Penggugat:
Yayasan Riau Madani
Tergugat:
BONAR SIANIPAR
Turut Tergugat:
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia)
80 — 42