Bahwa Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor :188.4.45/569/HK/XI/2008 tertanggal 28 November 2008 diterima Penggugathari Senin, tanggal 12 Januari 2009 dan gugatan diajukan pada tanggal 22Januari 2009, sehingga masih pada tenggang waktu dapat menggugat (sesuaiPasal 55 UU No. 5 Tahun 1986); 2. a. Bahwa Surat Keputusan Bupati Kutai Timur aquo adalah merupakanPenetapan Tertulis berupa Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor :188.4.45/569/HK/XI/2008 tertanggal 28 November 2008; b.

Banding tertanggal 06 Mei 2011 Nomor :34/G/2010/PTUNSMD, dengan mengemukakan alasanalasan banding yang padapokoknya sebagai berikut: e Berdasarkan UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan KeduaAtas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara(UUPTUN), Pembanding mempunyai hak untuk mengajukan permohonanpenundaan pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 540.1/K.441/HK/V/2010 tertanggal 4 Mei 2010 tentang pencabutan Keputusan BupatiKutai Timur Nomor : 188.4.45

Bupati Kutai Timur (TERBANDING) telah melakukan kesalahan dalammenerbitkan SK Bupati No. 540.1, karena:SK Bupati Nomor : 540.1 yang membatalkan Keputusan Bupati Kutai TimurNomor : 188.4.45/116/HK/III/2009 tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP)Eksploitasi kepada PT Investama Resources seluas 10.000 HA yang terletak diKecamatan Busang, Kabupaten Kutai Timur (IUP Eksploitasi) bertentangandengan peraturan perundangundangan yang berlaku yaitu melanggar ketentuanPasal 119 UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009

Investama Resources (Penggugat) sebagaimanadimaksud dalam Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 188.4.45/116/HK/ If/2009,tanggal 27 Maret 2009 (Vide bukti P4), yang merupakan kelanjutan atau peningkatandari Tin Usaha Pertambangan (IUP) penyelidikan umum dan ekplorasi karena terbuktiwilayahnya sebagian masuk dalam kawasan hutan, dan terbukti pula PT. InvestamaResources (Penggugat) belum mendapatkan (mempunyai) jin Pinjam Pakai KawasanHim. 9 dari 11 him. Put.

Banding tertanggal 06 Mei 2011 Nomor :33/G/2010/PTUN.SMD, dengan mengemukakan alasanalasan banding yang padapokoknya sebagai berikut: e Berdasarkan UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan KeduaAtas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara(UUPTUN), Pembanding mempunyai hak untuk mengajukan permohonanpenundaan pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 540.1/K.442/HK/V/2010 tertanggal 4 Mei 2010 tentang pencabutan Keputusan BupatiKutai Timur Nomor : 188.4.45

Bupati Kutai Timur (TERBANDING) telah melakukan kesalahan dalammenerbitkan SK Bupati No. 540.1, karena:SK Bupati Nomor : 540.1 yang membatalkan Keputusan Bupati Kutai TimurNomor : 188.4.45/117/HK/III/2009 tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP)Eksploitasi kepada PT Investmine Nusa Persada seluas 10.000 HA yang terletakdi Kecamatan Busang, Kabupaten Kutai Timur (IUP Eksploitasi) bertentangandengan peraturan perundangundangan yang berlaku yaitu melanggar ketentuanPasal 119 UndangUndang Nomor 4 Tahun

Investmine Nusa Persada (Penggugat) sebagaimanadimaksud dalam Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 188.4.45/117/HK/ If/2009,tanggal 27 Maret 2009 (Vide bukti P4), yang merupakan kelanjutan atau peningkatandari Yin Usaha Pertambangan (IUP) penyelidikan umum dan ekplorasi karena terbuktiwilayahnya sebagian masuk dalam kawasan hutan, dan terbukti pula PT. InvestmineNusa Persada (Penggugat) belum mendapatkan (mempunyai) Ijin Pinjam Pakai KawasanHim. 9 dari 12 him. Put.

Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 366 K/TUN/2011tanggal 19 Januari 2012, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranyamelawan sekarang Para Termohon Peninjauan Kembali I, If dahulu Para TermohonKasasi I, I/Terbanding/Tergugat dan Tergugat II Intervensi, dengan posita gugatansebagai berikut:Adapun yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :Surat Keputusan Bupati Kutai Timur, Nomor: 540.1/K.441/HK/V/2010, TentangPencabutan Keputusan Bupati Kutai Timur, Nomor : 188.4.45

Pemegang IUP atau IUPK dinyatakan pailit;Bahwa seluruh kewajiban berdasarkan undangundang pertambangan mineral danbatu bara telah dipenuhi seluruh persyaratannya oleh Penggugat, sehingga terbitlahSurat Keputusan Bupati Kutai Timur, Nomor : 188.4.45/116/HK/II/2009, tentangIzin Usaha Pertambangan (IUP) Eksploitasi kepada PT. Investama Resources,seluas 10.000 HA yang terletak di Long Lees Kecamatan Busang, Kabupaten KutaiTimur, tang gal 27 Maret 2009,.

diterbitkan oleh Tergugat,sepatutnya Majelis Hakim memerintahkan Tergugat untuk mencabut suratkeputusan tersebut di atas, yang dimaksud dalam gugatan ini;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Penggugat mohon kepadaPengadilan Tata Usaha Negara Samarinda agar memberikan putusan sebagai berikut:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat, Nomor 540.1/K.441/HK/V/2010, tanggal 4 Mei 2010, tentang Pencabutan Keputusan Bupati KutaiTimur, Nomor 188.4.45

/116/HK/III/2009, tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP)Eksploitasi kepada PT.Investama Resources, seluas 10.000 HA, terletak di LongLees Kecamatan Busang Kabupaten Kutai Timur;Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat,Nomor 540.1/K.441/HK/V/2010, tanggal 4 Mei 2010, tentang PencabutanKeputusan Bupati Kutai Timur, Nomor 188.4.45/116/HK/III/2009, tentang IzinUsaha Pertambangan (IUP) Eksploitasi kepada PT.Investama Resources, seluas10.000 HA, terletak di Long Lees Kecamatan Busang

Bahwa Judex Facti dan Judex Juris telah melakukan kekeliruan nyata denganmembenarkan tindakan termohon PK I/dahulu Tergugat yang melanggarAsas Kepastian Hukum di dalam SK No.188.4.45/116/HK/III/2009 tanggal 27 Maret 2009 (vide Bukti P4), dimanadidalam pemberian izin pertambangan (IUP) tersebut disebutkan :Bahwa lokasi yang dimohon berada dalam Kawasan Budidaya NonKehutanan (KBNK) sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi(RTRWP)...dst.Namun IUP milik Pemohon PK/dahulu Penggugat tersebut tetap

HAJI MUJAHIDIN IBRAHIM, M.Si , di angkat sebagaiSekertaris Daerah kabupaten Luwu Utara yang memiliki kedudukan danjabatan sebagai Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) padaSekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara yang sekaligus juga menjabatselaku Pengguna Anggaran pada Sekertariat Daerah Kabupaten LuwuBahwa selanjutnya berdasarkan Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor188.4.45/71/lIV2011 tentang perubahan atas lampiran Keputusan BupatiNomor 188.4.45/23//2011 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen

Put. 65/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKSBahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan program / kegiatan pengadaantanah untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di lingkup Sekretariat DaerahKabupaten Luwu Utara tersebut berdasarkan Surat Keputusan (SK) BupatiLuwu Utara Nomor 188.4.45 / 12 / / 2011 Tentang Pembentukan PanitiaPengadaan Tanah Untuk Pelaksanaan Pembangunan PrasaranaPemerintah Dan Kepentingan Umum Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Utaratanggal 10 Januari 2011, menetapkan susunan panitia pengadaan tanah yaitu

permohonannya yang didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Agama Masamba Nomor 299/Pdt.G/2016/PA Msb, tanggal 24Juni 2016, telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasansebagai berikut :Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada hari Ahadtanggal 6 Februari 2005, yang dicatat olen Pegawai Pencatat Nikah Kantor UrusanAgama Kecamatan Palangga, Kabupaten Gowa, sesuai dengan Kutipan Akta NikahNomor 60/19/II/2005, tanggal 7 Pebruari 2005.oleh Bupati Luwu Utara dengan Nomor 188.4.45

yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon datangmenghadap di persidangan.Bahwa oleh karena kedua belah pihak hadir di persidangan, maka Majelis Hakimberusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya kepada Pemohondengan Termohon diberikan kesempatan untuk menempuh proses mediasi akan tetapimediator dalam laporannya menyatakan mediasi telah dilaksanakan namun tidakberhasil.Bahwa Pemohon sebagai pegawai negeri sipil telah memperoleh izin dari atasannyaberdasarkan Surat Keputusan Nomor 188.4.45

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar bersabar dantidak terburuburu mengambil sikap untuk menceraikan Termohon akan tetapi upayatersebut tidak berhasil.Menimbang, bahwa terkait status Pemohon sebagai pegawai negeri sipil KabupatenLuwu Utara, dalam hal ini Pemohon telah memperoleh izin yang diterbitkan oleh BupatiUtara, berdasarkan Surat Keputusan Nomor 188.4.45

Bahwa Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 188.4.45/569/HK/XI/2008 tertanggal 28 Nopember 2008 diterima Penggugat hariSenin, tanggal 12 Januari 2009 dan gugatan diajukan pada tanggal 22Januari 2009, sehingga masih pada tenggang waktu dapatmenggugat (sesuai Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986);2. a. Bahwa Surat Keputusan Bupati Kutai Timur a quo adalahmerupakan Penetapan Tertulis berupa Surat Keputusan BupatiKutai Timur Nomor: 188.4.45/569/HK/XI/2008 tertanggal 28Nopember 2008 ;b.

Saritaprima Coal seluas 25.000 (dua puluh lima ribu)Hektar (Bukti P8);Bahwa hasil keterangan dan penjelasan Bapak Djaya Putra selakuPejabat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, pengeluaran SuratKeputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 188.4.45/569/HK/XI/2008tertanggal 28 Nopember 2008 tentang Pencabutan Keputusan BupatiKutai Timur Nomor : 597/02.188.45/HK/XI/2007 tertanggal 28Nopember 2008 tentang Perpanjangan ljin Usaha PertambanganTahap Penyelidikan Umum kepada PT.

Gugatan a quo Tidak Jelas dan Kabur (Obscuur Libel):Bahwa dalam gugatannya, Termohon Peninjauan Kembali telahmenegaskan bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo adalah Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 188.4.45/569/HK/X1/2008 tanggal 28 Nopember 2008 tentang PencabutanKeputusan Bupati Kutai Timur Nomor 597/02.188.45/HK/XI/2007tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan TahapPenyelidikan Umum Kepada PT.

No. 11 PK/TUN/201220.30.berupa Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 188.4.45/20/ HK/11/2009 tanggal 6 Pebruari 2009 tentang Revisi Keputusan BupatiKutai Timur Nomor 597/02.188.45/HK/XI/2007 tentangPerpanjangan Izin Usaha Pertambangan Tahap PenyelidikanUmum kepada PT.

/20/HK/II/2009 tanggal 6 Pebruari 2009 tentang RevisiKeputusan Bupati Kutai Timur Nomor 188.4.45/569/ HK/XI/2008tentang Pencabutan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor597/02.188.45/HK/XI/2007 tentang Perpanjangan Izin UsahaPertambangan Tahap Penyelidikan Umum Kepada PT.Saritaprima Coal Seluas 25.000 Ha Yang Terletak di KecamatanMuara Ancalong, Kabupaten Kutai Timur tersebut karena terdapatkekeliruan mengenai penyebutan nama badan hukum, yangseharusnya PT.

Kembali terhadap Putusan Mahkamah AgungNomor 365 K/TUN/2011 tanggal 19 Januari 2012 yang telah berkekuatan hukumtetap, dalam perkaranya melawan sekarang Termohon Peninjauan Kembali , Ildahulu Termohon Kasasi , IVTerbanding/Tergugat dan Tergugat Il Intervensidengan posita gugatan sebagai berikut:Adapun yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 540.1/K.442/HK/V/2010, tanggal4 Mei 2010, tentang Pencabutan Keputusan Bupati Kutai Timur, Nomor:188.4.45

Pemegang IUP atau IUPK dinyatakan pailit;Bahwa Penggugat telah memenuhi seluruh kewajiban berdasarkan undangundang pertambangan mineral dan batu bara, sehingga terbitlah SuratKeputusan Bupati Kutai Timur, No. 188.4.45/117/HK/2009, tanggal27 Maret 2009, tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) EksploitasiKepada PT.

Menyatakan batal atau. tidak sah Surat Keputusan TergugatNo. 540.1/K.442/HK/V/2010. tgl 4 Mei 2010, tentang Pencabutan KeputusanBupati Kutai Timur, Nomor 188.4.45/117/HK/II/2009, tentang Izin UsahaPertambangan (IUP) Eksploitasi kepada PT.

Investmine Nusa Persada,seluas 10.000 HA, yang terletak di Long Less, Kecamatan Busang,Kabupaten Kutai Timur;Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat KeputusanNo. 540.1/K.442/HK/V/2010. tgl 4 Mei 2010, tentang Pencabutan KeputusanBupati Kutai Timur, Nomor 188.4.45/117/HK/IIV2009, tentang Izin UsahaPertambangan (IUP) Eksploitasi kepada PT. Investmine Nusa Persada,seluas 10.000 HA, yang terletak di Long Less, Kecamatan Busang,Kabupaten Kutai Timur;4.

Bahwa Judex facti dan Judex Juris telah melakukan kekeliruan nyatadengan membenarkan tindakan Termohon PK Vdahulu Tergugat yangmelanggar Asas Kepastian Hukum di dalam SK No.188.4.45/117/HK/IIV2009 tanggal 27 Maret 2009 (vide Bukti P4),dimana didalam pemberian izin pertambangan (IUP) tersebutdisebutkan :Bahwa lokasi yang dimohon berada dalam Kawasan BudidayaNon Kehutanan (KBNK) sesuai dengan Rencana Tata RuangWilayah Propinsi (RTRWP)...dst.Namun IUP milik Pemohon PK/dahulu Penggugat tersebut tetapdibatalkan

TUN/2011, Tanggal 19 Januari 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalamperkaranya melawan sekarang Termohon Peninjauan Kembali I, II dahulu sebagaiTermohon Kasasi I, II/Para Terbanding/ Tergugat, Tergugat II Intervensi dengan positagugatan pada pokoknya sebagai berikut:TENTANG DUDUK PERKARAAdapun yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:Surat Keputusan Bupati Kutai Timur, Nomor: 540.1/K.443/HK/V/2010 tanggal 4 Mei2010 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 188.4.45

Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuaidengan kewenangannya apabila:a Pemegang IUP atau IUPK tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkandalam IUP atau IUPK serta peraturan perundangundangan;b Pemegang IUP atau IUPK melakukan tindak pidana sebagaimanadimaksud undangundang ini; atauc Pemegang IUP atau UPK dinyatakan pailit;6 Bahwa Penggugat telah memenuhi seluruh kewajiban berdasarkan UndangUndang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, sehingga terbitlah Surat1011Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 188.4.45

olehTergugat, sepatutnya Majelis Hakim memerintahkan Tergugat untuk mencabutsurat Keputusan tersebut di atas, yang dimaksud dalam gugatan ini;Berdasarkan halhal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Bapak MajelisHakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, yang memeriksa perkara ini berkenanmemutuskan:1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat Nomor 540.1/K.443/HK/V/2010, tanggal 4 Mei 2010, tentang Pencabutan Keputusan Bupati KutaiTimur, Nomor 188.4.45

Ridlatama Tambang Mineral, seluas 10.000 hektaryang terletak di Kecamatan Busang dan Kecamatan Telen, Kabupaten KutaiTimur;3 Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor 540.1/K.443/HK/V/2010, tanggal 4 Mei 2010, tentang Pencabutan Keputusan Bupati KutaiTimur, Nomor 188.4.45/118/HK/III/2009, tentang Izin Usaha Pertambangan(IUP) Eksploitasi kepada PT.

Bahwa Judex Facti dan Judex Juris telah melakukan kekeliruan nyata denganmembenarkan tindakan Termohon PK I/dahulu Tergugat yang melanggar AsasKepastian Hukum di dalam SK No. 188.4.45/118/ HK/III/2009 tanggal 27 Maret2009 (vide Bukti P4), dimana didalam pemberian izin usaha pertambangan (IUP)tersebut disebutkan :bahwa lokasi yang dimohon berada dalam Kawasan Budidaya Non Kehutanan(KBNK) sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP)...dst.Namun IUP milik Pemohon PK/dahulu Penggugat tersebut

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;----------------------------------------------------------------------------------------------------

1. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;----------------------------------------------------------------------------------
2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Morowali Nomor : 188.4.45/KEP

.200/DPMDP3a/2017 Tentang Pemberhentian Sementara dan Pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Desa Laroue Kecamatan Bungku Timur Kabupaten Morowali tertanggal 7 Juni 2017;---------------------------------------------------------------------------

Bahwa PENGGUGAT adalah Kepala Desa Laroue KecamatanBungku Timur Kabupaten Morowali untuk masa jabatan selama 6 (enam)tahun yakni Periode 2015 s/d 2021 yang diangkat berdasarkan SuratKeputusan Bupati Morowali Nomor: 188.4.45/KEP.0249/BPMPEMDES/2015 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan KepalaDesa Laroue Kecamatan Bungku Timur Kabupaten Morowali tertanggal14 September 2015.;2.

Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;2: Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati MorowalliNomor: 188.4.45/KEP.200/DPMDP3A/2017 Tentang PemberhentianSementara dan Pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DesaLaroue Kecamatan Bungku Timur Kabupaten Morowali tertanggal 7 Juni2017.:3.

Bahwa benar Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor:188.4.45/KEP.200/DPMDP3A/2017 tanggal 7 Juni 2017 tentangPemberhentian Sementara dan Pengangkatan Pelaksana TugasHal. 11 dari 73 Hal. Putusan Nomor 14/G/2017/PTUN.PI(PIt.) Kepala Desa Laroue Kecamatan Bungku Timur KabupatenMorowali;4.

Bahwa Penggugat (in casu Mariajang) diangkat dan dilantiksebagai Kepala Desa Laroue berdasarkan Surat Keputusan BupatiMorowali Nomor : 188.4.45/KEP.0249/BPMPEMDES/2015 TentangPemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Laroue KecamatanBungku Timur Kabupaten Morowali tanggal 14 September 2015 (videbukti surat P2);2.

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati MorowaliNomor : 188.4.45/KEP.200/DPMDP3A/2017 Tentang PemberhentianSementara dan Pengangkatan Pelaksana Tugas (PIt) Kepala Desa LaroueKecamatan Bungku Timur Kabupaten Morowali tertanggal 7 Juni 2017;4. Memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi atau memulihkan hakPenggugat dalam kemampuan dan kedudukan, harkat dan martabat sepertisemula;5.

PT Kalla Arebamma, SK Bupati No.188.4.45/134/V/2011, luas6.895Ha;(2). PT Aneka Tambang, SK Bupati No.188.4.45/135/V/2011, luas5.167Ha;(3). PT Sapta Cipta Kencana, SK Bupati No.188.4.45/136/V/2011, luas14.330Ha;(4). PT Andalan Prima Cakrawala, SK Bupati No.188.4.45/137/V/2011,luas 6.895Ha;Halaman 10 dari 28 halaman Putusan Nomor263 K/TUN/201344.45.46.47.(5). PT Trisakti Panca Sakti, SK Bupati No.188.4.45/138/V/2011,luas 8.136Ha;(6).

PT Dataran Seko Perkasa SK Bupati No.188.4.45/139/V/2011, luas88.620Ha;(7). PT Citra Palu MineralSK Bupati No.188.4.45/140/V/2011, luas12.010Ha;(8). PT Seko BuktiMas SK Bupati No.188.4.45/141/V/2011, luas11.680Ha;(9).

PT Samudra Raya Prima SK Bupati No.188.4.45/142/V/2011, luas14.330 Ha;Kesemuanya tanggal 24 Mei 2011;Bahwa Surat Keputusan Bupati sebagaimana tersebut dalam butir 43 diatas seluruh wilayah HGU Penggugat, mengakibatkan Penggugat sudahtidak lagi melaksanakan lahan secara optimal, khawatir sewaktuwaktulahan yang sudah ditanam bibit kopi Arabika mendapatkan gangguandalam kegiatan pertambangan;Bahwa telah terbukt Bupati ada pihakpihak yang berusaha agar HGUatas nama Penggugat dicabut untuk mendapatkan

., tanggal 25 April 2017 dalam sengketa keduabelah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut:MENGADILLI:Dalam Eksepsi;Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat Il Intervensi Ditolak Seluruhnya;Dalam Pokok Sengketa;1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa: Keputusan BupatiLuwy Utara Nomor: 188.4.45/386/VI/2016, tanggal 20 Juni 2016, TentangPemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala DesaTerpilin Hasil Pemilinan Kepala Desa

Serentak seKebupaten Luw UtaraPeriode 2016 2022, khusus Lampiran Keputusan Bupati Luwu UtaraNomor: 188.4.45/386/VI/ 2016, Nomor Urut 34, atas nama Nasrianti;.

Mewajiobkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negaraberupa: Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor: 188.4.45/386/V1/2016, tanggal20 Juni 2016, Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa danPengangkatan Kepala Desa Terpilin Hasil Pemilihan Kepala Desa SerentakseKebupaten Luwu Utara Periode 2016 2022, khusus Lampiran KeputusanBupati Luwu Utara Nomor: 188.4.45/386/VI/ 2016, Nomor Urut 34, atas namaNasrianti;.

,tanggal 25 April 2017, Memori banding Tergugat Il Intervensi dan surat suratlain sebagaimana dalam bundel A dan Bundel B maka Majelis Hakim Bandingdalam musyawarahnya pada tanggal 20 September 2017 telah berkesimpulandengan pertimbangan sebagai berikut :DALAM EKSEPSI:Menimbang bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara iniadalah Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor: 188.4.45/386/VI/2016, tanggal 20Juni 2016, tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan PengangkatanKepala Desa Terpilin Hasil

Pemilinan Kepala Desa Serentak SeKabupatenLuwu Utara Periode 20162022, Khusus Daftar Lampiran Keputusan BupatiLuwu Utara Nomor: 188.4.45/386/VV2016, Nomor Urut 34, atas nama Nasrianti;Menimbang bahwa Tergugat dan Tergugat Il Intervensi telahmengajukan eksepsi dalam jawabannya yaitu :a.Salah menentukan objek gugatanb.Kurang pihakc.Daluarsad.kewenangan mengadili.halaman 9 dari 18 halaman.

Mengenai Objek SengketaBahwa yang menjadi objek sengketa adalah Surat Keputusan Bupati Kutai TimurNomor : 540.1/K.444/HK/V/2010, tanggal 4 Mei 2010, tentang pencabutanKeputusan Bupati Kutai Timur, Nomor : 188.4.45/119/ HK/II/2009, tentang IzinUsaha Pertambangan (IUP) eksploitasi kepada PT. Ridlatama Trade Powerindo,seluas 5.386 HA yang terletak di Kecamatan Busang, Kabupaten Kutai Timur;II. Mengenai Dasar Dan Alasan Gugatan1.

Pemegang IUP atau IUPK dinyatakan pailit;Bahwa Penggugat telah memenuhi seluruh kewajiban berdasarkan UndangUndang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, sehingga terbitlah SuratKeputusan Bupati Kutai Timur No. 188.4.45/119/ HK/2009 tanggal 27 Maret10.Il,12.2009, tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksploitasi kepada PT.Ridlatama Trade Powerindo, seluas 5.386 Ha yang terletak di KecamatanBusang, Kabupaten Kutai Timur;Bahwa oleh sebab itu bukti seluruh kewajiban Penggugat kepada Tergugatakan dibuktikan

diterbitkanoleh Tergugat, sepatutnya Majelis Hakim memerintahkan Tergugat untukmencabut surat keputusan tersebut diatas, yang dimaksud dalam gugatan ini;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepadaPengadilan Tata Usaha Negara Samarinda agar memberikan putusan sebagai berikut:1.2Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat Nomor : 540.1/K.444/HK/V/2010, tanggal 4 Mei 2010, tentang pencabutan Keputusan Bupati KutaiTimur, Nomor : 188.4.45

Ridlatama Trade Powerindo, seluas 5.386 Ha yangterletak di Kecamatan Busang, Kabupaten Kutai Timur;Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor : 540.1/K.444/HK/V/2010, tanggal 4 Mei 2010, tentang pencabutan Keputusan Bupati KutaiTimur, Nomor : 188.4.45/119/HK/III/2009, tentang Izin Usaha Pertambangan(IUP) Eksploitasi kepada PT.

Bahwa Judex Facti dan Judex Juris telah melakukan kekeliruan nyata denganmembenarkan tindakan Termohon PK I/dahulu Tergugat yang melanggar AsasKepastian Hukum di dalam SK No. 188.4.45/119/HK/III/2009 tanggal 27Maret 2009 (vide Bukti P4), dimana didalam pemberian izin pertambangan(IUP) tersebut disebutkan :bahwa lokasi yang dimohon berada dalam Kawasan Budidaya Non Kehutanan(KBNK) sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP)...dst.Namun IUP milik Pemohon PK/dahulu Penggugat tersebut tetap

Pada tanggal 8 Oktober 2014, Bupati Morowali menerbitkanKeputusan Bupati Morowali No. 188.4.45/ KEP.217 /DESDM/2014, tertanggal 8 Oktober 2014 tentang Pembatalan Atas SuratKeputusan Bupati Morowali Nomor 188.4.45/0020/DESDM/2014Tentang Persetujuan Perubahan Wilayah Izin UsahaPertambangan Eksplorasi Kepada PT Daya Sumber MiningIndonesia (untuk selanjutnya disebut sebagai "KeputusanBupati Morowali No. 217);Halaman 14b.

Pada tanggal 18 November 2014, Bupati Morowali menerbitkanKeputusan Bupati Morowali No. 188.4.45/ KEP.0243/DESDM/2014, tertanggal 18 November 2014 tentangPencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PTBintang Delapan Wahana (untuk selanjutnya disebut sebagaiKeputusan Bupati Morowali No. 0243);Berdasarkan Keputusan Bupati Morowali No. 0243 tersebut,maka IUP Operasi Produksi PT BDW tidak berlaku lagi, sehinggaWIUP Operasi Produksi Penggugat (PT DSMIl) tidak lagitumpang tindih dengan WIUP Operasi

Lebih lanjut, dalam Evaluasi dan Verifikasi Dokumen sebagaimanatercantum dalam Rekomendasi Clean and Clear tersebut pada butir Bdisebutkan bahwa Berdasarkan Keputusan Bupati Morowali No.188.4.45/KEP.0243/DESDM/2014 tentang Pencabutan Izin UsahaPertambangan Operasi Produksi PT Bintang Delapan Wahana sehinggaWilayah IUP Op.

.; 22 == 222 n= nnn nnn nnn ne nen cee mene cee nnn nee nee cenceHalaman 15Bahwa namun demikian, pada tanggal 2 Desember 2015, ternyataTergugat menerbitkan Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah No. 540/723/DESDMGST/2015, tertanggal 2 Desember 2015 tentang PencabutanKeputusan Bupati Morowali No. 188.4.45/KEP.0243/DESDM/2014 tentangPencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Bintang DelapanWahana (untuk selanjutnya disebut sebagai Keputusan Gubernur No. 540).Berdasarkan Keputusan Gubernur No

Wewenangb. prosedur, dan/ atauc. substansi,Halaman 31Bahwa dari aturan tersebut di atas Keputusan Gubernur Nomor :540.723/DISESDMG.ST/2015 Tertanggal 02 Desember 2015 TentangPencabutan SK Bupati Morowali Nomor : 188.4.45/KEP.0243/DESDM/2014tertanggal 18 November 2014 Tentang Pencabutan lIzin Usaha PertambanganOperasi Produksi PT.

Ha yang terletak diDesa Rantau Makmur, Mukti Jaya, Kebun Agung, Margo Mulyo, PulungSari, Tanjung Labu, dan Desa Manunggal Jaya Kecamatan Rantau PulungKabupaten Kutai Timur, (Bukti P1), dan telah mengalami perpanjangan IzinLokasi sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Kutai TimurNomor: 188.4.45/539/HK/XI/2008 tanggal 7 November 2008 (Bukti P2)tentang : Perpanjangan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor:537/02.188.45/HK/ X/2007 tanggal 9 Oktober 2007, dan Surat KeputusanBupati Kutai Timur Nomor

(Bukti P3), dan Surat Keputusan Bupati Kutai TimurNomor: 188.4.45/828/HK/XI/2009 tanggal 8 Desember 2009, tentangPerpanjangan Keputusan Bupati Kuta Timur Nomor188.4.45/539/HK/XI/2008 tanggal 7 November 2008 (Bukti P4), dan SuratKeputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 525.26/K.97/HK/III/2011 tanggal 9Maret 2011 tentang : Perpanjangan dan Refisi Keputusan Bupati KutalTimur Nomor : 188.4.45/828/HK/XI/2009 tanggal 8 Desember 2009, (BuktiP5). Tentang Perpanjangan Ijin Lokasi Kepada PT.

Surat Kputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 188.4.45/539/HK/X1/2008tanggal 07 November 2008 tentang perpanjangan Keputuan BupatiKutai Timur Nomor : 537/02.188.45/HK/X/2007 tanggal 9 Oktober2007.. Surat Keputusan Bupati KutaiTimur Nomor : 500/ 605/XII/2007tanggal 05 Desember 2007 tentang pemberian ijin Usaha Perkebunan(IUP), kepada PENGGUGAT UNTUK KEPERLUAN BUDIDAYAPERKEBUNAN KELAPA SAWIT seluas kurang lebih 17.259 Ha..

Surat Keputusan Bupati Kutai timur Nomor : 188.4.45/828/HK/XI/ 2009tanggal 08 Desember 2009 tentang perpanjangan Keputusan BupatiKutai Timur Nomor : 188.4.45/ 539/HK / XI/2008 tanggal 07Nopember 2008..

Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 525.26/k.97/HK/ III/ 2011tanggal 09 Maret 2011 tentang perpanjangan dan revisi keputusanBupati Kutai Timur Nomor : 188.4.45/828/HK/XI/2009 tanggal 08Desember 2009 tentang perpanjangan ijin lokasi kepadaPENGGUGAT,mengalami perubahan luas lahan yakni kurang lebih15.944 ha.Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 525.26/K.429/HK/V/ 2012tanggal 31 Mei 2012 tentang perpanjangan jjin lokasi untuk keperluanPutusan No. : 55/PDT/2017/PT.SMR. .Halaman 14 dari 322

tidak mempunyai kekuatan hukum apapun; Pemohon Peninjuan Kembali/Pelawan tidak pernah menyebutkan ataumemberikan pengakuan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali memilikiIzin Kuasa Pertambangan sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim aquo dan didalam perjanjian tertanggal 4 Oktober 2007 pada Pasal 3ataupun dalam PasalPasal lainnya yang menyebutkan Pemohon/Terlawan memiliki Izin Kuasa Pertambangan; Secara de yure dan de facto bahwa terbitnya Izin Usaha Pertambangan(IUP) Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 188.4.45

DKI Jakarta dalam perkara a quotelah melakukan kekhilafan nyata dan keliru dalam menerapkan kriteriawanprestasi, dalam memutus perkara a quo, faktanya TermohonPeninjuan Kembali yang tidak membayar kekurangan yang sudahdisepakati sebagaimana diperjanjikan dan Pemohon telah melaksanakanprestasinya dengan melepaskan Plotino Area Milik Pemohonsebagaimana Titik Koordinat yang identik milik Pemohon PeninjuanKembali yang ada dalam Koordinat Izin Usaha Pertambangan (IUP)Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 188.4.45

Kesepakatan Perjanjian antara Tn Daryanto Wijaya dan TnPrasetyo; Surat dari Dinas Pertambangan dan Energi Kawasan Perkantoranbukti Pelangi Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, yang ditujukankepada PT Mulia Surya Bara, berikut lampirannya yang diberiarsir, atas nama PT MSB dengan luas area tambang 15.030 Ha,yang identik dengan PT Surya Kuttim Minning, sebagaimanadiperjanjiakan identik dengan luas yang PT Surya Kuttim Minning,berasal dari PT MSB (Prasetyo): Lampiran Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 188.4.45

Jakarta Nomor 244/PDT.PLW/2012/PT DKI, yang putus padatanggal 03 Desember 2012, dan jelasjelas sangat merugikan PemohonPeninjaauan Kembali, sebab apa yang didalilkan Penggugat/Terlawan/Terbanding/Termohon Peninjuan kembali atas terbitnya Izin UsahaPertambangan (IUP) Keputusan Bupati Kutai Timur;Nomor 188.4.45/83/HK/II/2008, yang diberikan Kepada PT Surya Kuttim MINING(Lampiran PK2), dengan luas, 15.033 Ha, yang terletak dan berlokasi diKecamatan Karangan dan di Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur

KekuasaanKehakiman tentang lingkuangan Peradilan);Bahwa dalam pertimbangan Hukum Judex Facti juga tidak memeriksa sertamempertimbangan sama sekali buktibukti yang diajukan oleh PemohonPeninjuan Kembali, dimana Judex Facti telah keliru berat dalam memeriksadalildalil dan buktibukti, mohon periksa buktibukti, Pemohon PeninjuanKembali keberatan terhadap pertimbangan hukum Judex Facti padahalaman 27 alinea 1 sampai dengan 5, Faktanya Izin Usaha Pertambangan(IUP), Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 188.4.45

., tanggal 12 April 2016 dengandalildalil sebagai berikut :1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah padatanggal 16 Agustus 2009, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan ............ cesses , Kabupaten oer , sesuaidengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.20.01/PW.01/078/2015,tanggal 27 Maret 2015.2 Bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memiliki surat izin ceraiyang dikeluarkan oleh Bupati Luwu Utara Nomor 188.4.45/02/BKDD/

datangnya itu disebabkan suatuhalangan yang sah.Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidakbercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalildalil gugatannya untukbercerai dengan Tergugat;Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datangmenghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukanperceraian telah memperoleh Izin dari atasannya yakni Bupati Luwu Utara denganNomor 188.4.45

Namun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damaisebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Penggugat hidup rukun kembalidengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan Surat Izin Perceraian dariatasannya yakni Bupati Luwu Utara Nomor 188.4.45/02/BKDD/I/2016 tanggal 19Januari 2016 oleh karenanya telah terpenuhi maksud ketentuan Pasal

di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraSamarinda tanggal 27 Agustus 2010, dengan Register Perkara Nomor : 33/G/2010/PTUN SMD, sebagaimana telah diperbaiki dalam Perherissaaz) RePSibpas Wanddal 4)da@ Robex...2010, yang pada pokoknya mengemukakan dblildalil gugatannya sebagai berikut : Adapun yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah sebagai berikut : Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 540.1/K.442/HK/V/2010, tanggal 4Mei 2010, tentang Pencabutan Keputusan Bupati Kutai Timur, Nomor : 188.4.45

TELEN, ATAS TANAH DIKABUPATEN KUTAITIMUR, PROPINSI KALIMANTAN TIMUR, DITETAPKAN DI JAKARTA,SELUAS 6.489,23 HEKTAR, PADA TANGGAL 18 SEPTEMBER 2007; KEPUTUSAN BUPATI KUTAI TIMUR NOMOR: 188.4.45/017/Eko.11/2015TENTANG PEMBERIAN REVISI IZIN USAHA PERKEBUNAN ( IUP ) PT.TELEN UNTUK KEPERLUAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT SELUAS +Halaman 6 dari 136 halaman, Putusan Nomor 23/G/LH/2016/PTUNSMD6.369 HEKTAR YANG TERLETAK DI KECAMATAN KARANGANKABUPATEN KUTAI TIMUR, DITETAPKAN DI SANGATTA, PADATANGUGAL, 28 JANUARL

terbuktimasuk dalam kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) seluas 87,61 Ha(delapan puluh tujuh koma enam puluh satu perseratus hektar), sehinggaKeputusan Tergugat I adalah batal atau tidak sah; Bahwa berdasarkan Peta Lampiran Surat Keputusan Gubernur PropinsiKalimantan Timur Nomor. 050/K.443/1999 tentang Penetapan HasilPaduserasi Antara Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) denganTata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) Propinsi Kalimantan Timur, tanggal1 Nopember 1999 terhadap Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor.188.4.45

SKPD 2.2.1) tertanggal 21 November 2011.Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor :188.4.45/29/DIKORDALU/V/2011 tanggal 2 Mei 2011 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan BupatiLuwu Utara Nomor : 188.4.45/09/DIKORDALU/II/2011 tentang Pengangkatan PejabatPenatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Yang Menandatangani Bukti Penerimaan Kasdan Bukti Penerimaan Lainnya, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), sertaMengangkat Pejabat Pembuat Komitmen (PPKm) Pada Dinas Pendidikan, Olahraga danPemuda

LuwuUtaraberdasarkan Surat Keputusan Bupati Luwu Utara No. 188.4.45/29/DIKORDALU/V/2011 tanggal 2 Mei 2011 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan BulatiLuwu Utara Nomor : 188.4.45/09/DIKORDALU/2011 tentang Pengangkatan PejabatPenatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Yang Menandatangani Bukti Penerimaan Kasdan Bukti Penerimaan Lainnya, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sertamengangkat Pejabat Pembuat Komitmen (PPKm) pada Dinas Pendidikan Olahraga danPemuda Kab.

Luwu Utara Tahun 2011 berdasarkanSurat Keputusan Nomor : 188.4.45/60/DIKORDALU/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011tentang Perubahan atas lampiran Keputusan Bupati Luwu Utara 188.4.45/09/DIKORDALU/II/2011 tentang Pengangkatan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), PejabatPelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang mempunyai tugas dan tanggung jawab, yaitu :a.

SKPD 2.2.1) tertanggal 21 November 2011.Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor =:188.4.45/29/DIKORDALU/V/2011 tanggal 2 Mei 2011 tentang Perubahan AtasLampiran Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor : 188.4.45/09/DIKORDALU/II/2011tentang Pengangkatan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat YangMenandatangani Bukti Penerimaan Kas dan Bukti Penerimaan Lainnya, PejabatPelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), serta Mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen(PPKm) Pada Dinas Pendidikan, Olahraga dan Pemuda

LuwuUtara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Luwu Utara No. 188.4.45/29/DIKORDALU/V/2011 tanggal 2 Mei 2011 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan BulatiLuwu Utara Nomor : 188.4.45/09/DIKORDALU/2011 tentang Pengangkatan PejabatPenatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Yang Menandatangani Bukti Penerimaan Kasdan Bukti Penerimaan Lainnya, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sertamengangkat Pejabat Pembuat Komitmen (PPKm) pada Dinas Pendidikan Olahraga danPemuda Kab.