Bupati Kabupaten Nunukan menyurati Menteri Kehutananmelalui Surat Bupati Nunukan Nomor 522.12/295/DKBI/1X/2005, tertanggal 15 September 2005, Perihal: PerubahanStatus dan Fungsi Kawasan Hutan, yang pokoknyamengusulkan perubahan status kawasan hutan = danmenyediakan lahan pengganti dikarenakan Penggugat danperusahaan lainnya yang telah menanam sawit telah menyeraptenaga kerja khususnya TKI yang dideportasi dari Malaysiaserta mendukung program Gubernur Kalimantan Timur;b.

Bupati Kabupaten Nunukan juga menyurati Ketua DewanPerwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nunukanmelalui Surat Bupati Nunukan Nomor 522.12/233/EkProda/IX/2005, tertanggal 22 September 2005, Perihal:Perubahan Status dan Fungsi Kawasan Hutan, yang pokoknyamenyatakan Pemerintah Kabupaten Nunukan mengusulkankepada Pemerintah Pusat melalui Kementerian KehutananHalaman 8 dari 47 halaman.

(vide Bukti 2 T.II INT);Bahwa namun melalui Surat Nomor 522.12/295/DKBI/IX/2005 tanggal 15September 2005, Bupati Nunukan telah mengusulkan kepada MenteriKehutanan, penggantian lahan Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK)sebagai kompensasi terhadap lahan Kawasan Budidaya Kehutanan (KBk)yang akan diubah menjadi KBNK, terkait areal yang telah diberikan ijin olehPemerintah Kabupaten Nunukan diantaranya PT Sebakis Inti Lestari yangoverlap dengan PT Adindo Hutani Lestari seluas +11.375 hektar.

Bahwa Bupati Kabupaten Nunukan menyurati Tergugat melalui Surat Bupati Nunukan No.522.12/295/DKBI/IX/2005,tertanggal 15 September 2005, Perihal: Perubahan Status danFungsi Kawasan Hutan, yang pokoknya mengusulkanperubahan status kawasan hutan dan menyediakan lahanpengganti dikarenakan Penggugat dan perusahaan lainnyayang telah menanam sawit telah menyerap tenaga kerjakhususnya TKI yang dideportasi dari Malaysia sertamendukung program Gubernur Kalimantan Timur;b.

Bahwa Bupati Kabupaten Nunukan juga menyurati KetuaDewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) KabupatenNunukan melalui Surat Bupati Nunukan No. 522.12/233/EkProda/IX/2005, tertanggal 22 September 2005, Perihal:Perubahan Status dan Fungsi Kawasan Hutan, yang pokoknyamenyatakan Pemerintah Kabupaten Nunukan mengusulkankepada Pemerintah Pusat melalui Departemen Kehutananuntuk melakukan perubahan status dan fungsi kawasan darikawasan budidaya non kehutanan (KBNK) menjadi kawasanbudidaya kehutanan (KBK) sebagai

TKI Malaysia telahmenjadi program pemerintah sebagaimana diakui dalam suratsuratsebagai berikut:a.Surat Bupati Nunukan Nomor 522.12/295/DKBI/IX/2005 Perihal :Perubahan Status dan Fungsi Kawasan Hutan tertanggal 15September 2005 kepada Menteri Kehutanan Republik Indonesia.Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan No.170/213/DPRD/X/2006 tertanggal 17 Oktober 2006 PerihalPermohonan Perubahan Status dan Fungsi Kawasan Hutan kepadaTergugat ;Dalam surat in) DPRD Kabupaten Nunukan menyampaikan

Bahwa Bupati Kabupaten Nunukan menyurati Tergugat melaluiSurat Bupati Nunukan Nomor 522.12/295/DKBI/IX/2005,tertanggal 15 September 2005, Perihal: Perubahan Status danFungsi Kawasan Hutan, yang pokoknya mengusulkanperubahan status kawasan hutan dan menyediakan lahanpengganti dikarenakan Penggugat dan perusahaan lainnyayang telah menanam sawit telah menyerap tenaga kerjakhususnya TKI yang dideportasi dari Malaysia serta mendukungprogram Gubernur Kalimantan Timur;b.

Bahwa Bupati Kabupaten Nunukan juga menyurati KetuaDewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) KabupatenNunukan melalui Surat Bupati Nunukan Nomor 522.12/233/EkProda/IX/2005, tertanggal 22 September 2005, Perihal:Perubahan Status dan Fungsi Kawasan Hutan, yang pokoknyamenyatakan Pemerintah Kabupaten Nunukan mengusulkanHalaman 8 dari 49 halaman.

Adindo Hutani Lestari (baca:Pemohon Kasasi) dengan panjang batas 799.249,50 meter atau seluas191.486,90 hektar, yang terletak di Propinsi Daerah Tingkat KalimantanTimur; (Vide Bukti T.II.Intv2);Bahwa namun melalui Surat Nomor 522.12/295/DKBI/IX/2005 tanggal 15September 2005, Bupati Nunukan telah mengusulkan kepada MenteriKehutanan, penggantian lahan Kawasan Budidaya Non Kehutanan(KBNK) sebagai kompensasi terhadap lahan Kawasan BudidayaKehutanan (KBK) yang akan diubah menjadi KBNK, terkait areal yangtelah

Hal ini dinyatakan dalam SuratNo.522.12/2227IV tertanggal 9 Mei 2017 Perihal Pertimbangan TeknisRekomendasi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk keperluanPembangunan PLTA Tripa Kapasitas 100 MW di Desa Tongra KecamatanTerangun Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh;26. Bahwa selain itu, PT SPE juga telah memperoleh (i) izinizin dan (i)surat Surat keterangan terkait antara lain:a.

Rekomendasi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk SurveyGeologi dan Pengeboran Sample Batuan a.n PT SPE No. 522.12/2507IV tertanggal 11 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas LingkunganHidup dan Kehutanan Pemerintah Aceh;Halaman 25 dari 69 HalamanPutusan Perkara Nomor: 15/G/2019/PTUN.BNAj Persetujuan Prinsip Nomor 672/1013 tertanggal 24 Mei 2018 untukPT SPE (selanjutnya disebut Persetujuan Prinsip Bupati untuk PTSPE);k.

Sinar Piasa Energi;Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Nomor: 522.12/2227IV tertanggal 9 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh DinasLingkungan Hidup dan Kehutanan Pemerintah Aceh berupaPertimbangan Teknis Rekomendasi izin pinjam pakaikawasan hutan un tuk keperluan pembangunan PLTA Tripa2 kapasitas 100 MW Kabupaten Gayo Lues kepadaDirektur PT. Sinar Piasa Energj;Fotokopi sesuai dengan aslinya, Izin Prinsip PenanamanModal Dalam Negeri Nomor: 292/I/IP/PMDN/2017 tanggal18 Mei 2017 kepada PT.

Gayo LuesNo. 503/117/DPMPTSP/2018 tertanggal 9 Mei 2018tentang Surat Izin Penelitian Site Visit PLTA Tripa 2;Fotokopi sesuai fotokopi stempel basah, surat KepalaDinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh No.522.12/2507IVtertanggal 11 Mei 2018 perihalRekomendasi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan UntukSurvey Geologi dan Pengeboran Sample Batuan a.n PT.Sinar Piasa Energi.Fotokopi stempel basah, Peta Lampiran Rekomendasi IzinPinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Survey Geologi danPengeboran Sample Batuan a.n

Menyatakan barang bukti berupa :1 (satu) lembar peta lokasi tanah kehutananTahura blok Gunung Masigit; 1 (satu) lembar surat nomor 522/84/Lin/BPTHR/2003tanggal 22 Oktober 2003; 1 (satu) lembar surat Nomor 522.12/804/PKHtanggal 21 Juni 2004; 2 (dua) lembar surat Nomor038/K01.12.23/LL/2004 tanggal 17 Pebruari 2004tetap terlampir dalam berkas perkara;5. Membebankan biaya perkara ini kepadaNegara ;Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.09/Pid/2009/PN.

WIL No. 121/197A/KDST; - Fotocopy 1 (satu) rangkap Pertambangan teknis pinjam pakai hutan No. 522.12/108.A. Fotocopy 1 (satu) rangkap Rekomendasi Bupati Kolaka No. 522.11/1159; - Fotocopy 1 (satu) rangkap Pertambangan teknis penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan PT. WIL dari Dishut Kab. Kolaka No.71/Dishut/2011; - Fotocopy 1 (satu) rangkap Telaah areal IUP operasi produksi An. PT. WIL di Prop. Sultra dari BPKH Wil. VII Makasar No.

WIL No. 121/197A/KDST;Fotocopy (satu) rangkap Pertambangan teknis pinjam pakai hutan No.522.12/108.A. Fotocopy (satu) rangkap Rekomendasi Bupati KolakaNo. 522.11/1159;Fotocopy 1 (satu) rangkap Pertambangan teknis penggunaan kawasanhutan untuk kegiatan pertambangan PT. WIL dari Dishut Kab. KolakaNo.71/Dishut/2011;Fotocopy 1 (satu) rangkap Telaah areal IUP operasi produksi An. PT.WIL di Prop. Sultra dari BPKH Wil. VII Makasar No.

WIL No. 121/197A/KDST;Fotocopy (satu) rangkap Pertambangan teknis pinjam pakai hutan No.522.12/108.A. Fotocopy (satu) rangkap Rekomendasi Bupati KolakaNo. 522.11/1159;Fotocopy 1 (satu) rangkap Pertambangan teknis penggunaan kawasanhutan untuk keg pertambangan PT. WIL dari Dishut Kab. Kolaka No.71/Dishut/2011;Fotocopy 1 (satu) rangkap Telaah areal IUP operasi produksi An. PT.WIL di Prop. Sultra dari BPKH Wil. VII Makasar No.

Sinar Sawit Tapanuli karenaperusahaan tersebut telah memperoleh PertimbanganTeknis dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan KabupatenTapanuli Tengah dengan Surat Nomor 525/3848/X1/2012tanggal 26 Nopember 2012 dan SuratRekomendasi/Persetujuan dari Bupati Tapanuli TengahNomor 522.12/3434/2013 tanggal 3 Desember 2013tentang Surat Persetujuan Permohonan Izin Lokasi untukKeperluan Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit kepadaPT.

Sinar Sawit Tapanuli , bukti P18;19.Rekomendasi Bupati Tapanuli Tengah nomor 522.12/3434/2013tanggal 27 November 2013, bukti P19;20.Photo plank bertuliskan KEBUN INI DALAM PROSESPENYELIDIKAN DIT RESKRIMSUS POLDA SUMU, bukti P20;Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohonmengajukan 2 ( dua ) orang saksi yang memberikan keterangan dibawahsumpah, masingmasing :1. Saksi Philip G.

a quo yakni seluas 5,79Ha, telah dimasukkan dalam kawasan hutan lindung berdasarkan petaKawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Aceh sesuai KeputusanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 859/MenhutII/2014sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan SK.859/MenLHkK/Setjen/PLA.2/112016 dan data Shapefile yang diterima DinasLingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Aceh, sebagaimana suratDinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Aceh yang ditujukankepada Penggugat, Nomor: 522.12

Sedangkan sampai saat ini tanahseluas 5,79 Ha dimaksud termasuk bagian dari objek sengketa a quo yangdikuasai secara tidak sah bahkan telah ditanami kelapa sawit olehTergugat;Bahwa pada sisi lain, surat Dinas Lingkungan Hidup dan KehutananProvinsi Aceh Nomor: 522.12/1247IV bertanggal 4 Maret 2019 Perihal:Tumpang Tindih Kawasan, yang ditujukan kepada Penggugat, menjadiHalaman 6 dari 50.

(tigajuta tiga ratus delapan ribu dua belas rupiah);Bahwa Ahli menerangkan bahwa kayu bulian adalah hasil hutan dan untuk propinsijambi oleh Pemerintah Daerah Propinsi Jambi telah dikeluarkan Surat KeputusanNomor 522.12/760/PP, tanggal 25 Januari 1989, keputusan ini menetapkan bahwabulian merupakan spesies yang dilindungi di jambi dan melarang penebangan kayutersebut diwilayah propinsi Jambi;18Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli tersebut diatas, terdakwamenyatakan tidak keberatan dan membenarkanya

Instruksi kerja dari Kepala Balai Inventarisasi dan Perpetaan hutan BengkuluNo :522.12/48/VIN1/2005, Tanggal 11 Juli 2005.Bahwa Ahli pernah melakukan pemeriksaan dan pengecekan terhadap kawasan HPT AirManjunto Reg 62 sehubungan dengan dugaan pidana penebangan pohon dalam kawasanhutan tanpa ijin yang sah dari pejabat yang berwenang yaitu pada hari Jumat tanggal 01November 2013, bersamasama dengan ahli IBRI KARYAWAN (Staf Dinas kehutananProv.

Dasarpelaksanaan rekonstruksi batas yaitu :a Surat Direktur Jendral Inventarisasi dantata guna hutan No : 044/kpts/VI2/1996,Tanggal 18 Maret 1996 tentang petunjuk27teknis pelaksanaan orientasi danrekonstruksi batas kawasan hutan.Surat Perintah Tugas dari Kepala Balai Inventarisasi dan Perpetaan Hutan ProvinsiBengkulu No : 090/47/VIU1/2005, Tanggal 11 Juli 2005.Instruksi kerja dari Kepala Balai Inventarisasi dan Perpetaan hutan Bengkulu No :522.12/48/VIII1/2005, Tanggal 11 Juli 2005.Bahwa Ahli pernah

: SK.878/MenhutII/2014, tanggal 29September 2014, bukti P.7 Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kampar Nomor :522.3/DishutPPH/663, perihal : Overlay Titik Koordinat tanggal 13 November 2015,beserta Peta Overlay Titik Koordinat, bukti P.8 Surat Keputusan Menteri Dalam NegeriNo.593/5707/SJ tanggal 22 Mei 1984, bukti P.9 Surat Edaran Mahkamah Agung No.3Tahun 2001 tentang PerkaraPerkara Hukum Perlu Mendapat Perhatian Pengadilan danbukti P.10 Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kampar Nomor : 522.12

/MenhutII/2014, tanggal 29 September 2014 bukti P.5, bukti P.6 Peta LampiranSurat Keputusan Menteri Kehutanan R.I Nomor : SK.878/MenhutII/2014, tanggal 29September 2014, bukti P.7 Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kampar Nomor :522.3/DishutPPH/663, perihal : Overlay Titik Koordinat tanggal 13 November 2015,beserta Peta Overlay Titik Koordinat, bukti P.8 Surat Keputusan Menteri Dalam NegeriNo.593/5707/SJ tanggal 22 Mei 1984 dan bukti P.10 Surat Kepala Dinas KehutananKabupaten Kampar Nomor : 522.12

Ade Nina tertanggal 22 Juni 2007 sejumlah 76.000.000, ;83.1 (satu) lembar fax Surat Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Barat No.522.12/1096/PKH tanggal 11 Juni 2007 DTO Ir.

AB.418/VII/PW5.2/2006 ;89.1 (satu) lembar Surat Pemeriksaan Lapangan No. 768/EP1290/2006SOtertanggal 29 Juni 2006 ;90.1 (satu) lembar copy surat (yang dilegalisir) pbemeriksaan kelayakan teknis calonlahan kompensasi seluas + 11 ha a.n PT Pertamina EP Region Jawa No.522.12/1092/PKH tertanggal 24 September 2006 dan .dilampiri 3 (tiga) embarberita acara ;91.2 (dua) lembar copy Surat (yang dilegalisir) Persetujuan calon lahan kompensasipenggunaan kawasan hutan a.n PT.

No.2227 K/Pid.Sus/200983.1 (satu) lembar fax Surat Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Barat No.522.12/1096/PKH tanggal 11 Juni 2007 DTO Ir.

AB.418/VII/PW5.2/2006 ;89.1 (satu) lembar Surat Pemeriksaan Lapangan No. 768/EP1290/2006SO tertanggal29 Juni 2006 ;90.1 (satu) lembar copy surat (yang dilegalisir) pemeriksaan kelayakan teknis calonlahan kompensasi seluas + 11 ha a.n PT Pertamina EP Region Jawa No.522.12/1092/PKH tertanggal 24 September 2006 dan .dilampiri 3 (tiga) lembarberita acara ;91.2 (dua) lembar copy Surat (yang dilegalisir) Persetujuan calon lahan kompensasipenggunaan kawasan hutan a.n PT.

Ade Ninatertanggal 22 Juni 2007 sejumlah 76.000.000, ;(satu) lembar fax Surat Dinas Kehutanan PropinsiJawa Barat No. 522.12/1096/PKH tanggal 11 Juni2007 DTOIr.

PT Pertamina DOHJawa Barat No. .175/VII PW/2006 tertanggal 8Maret 2006 ;(satu) lembar fax surat undangan No.UN.419/VII/PW5.2/2006 itertanggal 8 Mei 2006beserta 1 (satu) lembar lampiran daftar undangandan 1 (satu) lembar Surat Anggaran Biaya No.AB.418/VII/PW5.2/2006 ;(satu) lembar Surat Pemeriksaan Lapangan No.768/EP1290/2006 SO tertanggal 29 Juni 2006 ;(satu) lembar copy surat (yang dilegalisir)pemeriksaan kelayakan teknis calon lahankompensasi seluas + 11 ha a.n PI Pertamina EPRegion Jawa No. 522.12

Ade Nina tertanggal 22Juni 2007 sejumlah 76.000.000, ;(satu) lembar fax Surat Dinas Kehutanan Propinsi JawaBarat No. 522.12/1096/PKH tanggal 11 Juni 2007 DTOIlr.Arifin Sukardi, MM;(satu) lembar fax Surat Dinas Kehutanan Propinsi JawaBarat tentang Rencana pengukuran ;Kawasan Hutan yang akan digunakan di Desa Ciririp 1(satu) lembar copy surat (yang dilegalisir) PengajuanTambahan Calon Tanah Kompensasi No. 1597/D14N00/01 SOtertanggal 25 Oktober 2001 ;(dua) lembar copy surat (yang dilegalisir) LaporanHasil

No. 112 PK/Pid.Sus/2010pemeriksaan kelayakan teknis calon lahan kompensasiseluas + 11 ha a.n PT Pertamina EP Region Jawa No.522.12/1092/PKH tertanggal 24 September 2006 dan.dilampiri 3 (tiga) lembar berita acara ;(dua) lembar copy Surat (yang dilegalisir) Persetujuancalon lahan kompensasi penggunaan kawasan hutan a.nPT. Pertamina EP Region Jawa di Kabupaten PurwakartaPropinsi Jawa Barat No.

AB.418/VII/PW5.2/2006 ;(satu) lembar Surat Pemeriksaan Lapangan No.768/EP1290/2006 SO tertanggal 29 Juni 2006 ;(satu) lembar copy surat (yang dilegalisir)pemeriksaan kelayakan teknis calon lahan kompensasiseluas + 11 ha a.n PT Pertamina EP Region Jawa No.522.12/1092/PKH tertanggal 24 September 2006 dan.dilampiri 3 (tiga) lembar berita acara ;(dua) lembar copy Surat (yang dilegalisir) Persetujuancalon lahan kompensasi penggunaan kawasan hutan a.nPT.

Surat Bupati Nomor : 522.12/382/perek tanggal 20 Desember 2005perihal : Rekomendasi Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang ditujukankepada Koperasi Unit Desa Tani Berkah;e. Surat Perum Perhutani Nomor : 27/044.3/Kum/Dir tanggal 30 Januari2006 perihal : Pertimbangan Teknis Pinjam Pakai Kawasan Hutanatas nama KUD Tani Berkah :f. Surat Dinas Kehutanan Nomor : 522.12/192/PKH tanggal 28Pebruari 2006 perihal Kajian Permohonan Penggunaan KawasanHutan atas nama KUD Tani Berkah beserta lampirannya.g.

KUD) Tani Berkah tanggal 10 Pebruari 2000 :Surat Peruni Perhutani Nomor : 742/044.2/TKU/Bgr/lIll tanggal 20Oktober perihal : Permohonan Izin pinjam Pakai Lahan denganKompensasi Untuk Pembangunan Prasarana Pertambangan yangditujukan kepada Pengurus KUD Tani Berkah :Surat Perum Perhutani Nomor : 814/044.3/TKU/Bgr/lIll tanggal 22Oktober 2005 perihal : Laporan Hasil Peninjauan/PemeriksaanKawasan Hutan yang di Mohonkan oleh Koperasi Unit Desa (KUHD)Tani Berkah beserta lampirannya:Surat Bupati Nomor : 522.12

/382/perek tanggal 20 Desember 2005perihal: Rekomendasi Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang ditujukankepada Koperasi Unit Desa Tani Berkah :Surat Perum Perhutani Nomor : 27/044.3/Kum/Dir tanggal 30 januari2006 perihal : Pertimbangan Teknis Pinjam Pakai Kawasan Hutan atasnama KUD Tani Berkah :Surat Dinas Kehutanan Nomor : 522.12/192/PKH tanggal 28 Pebruari2006 perihal Kajian Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan atasnama KUD Tani Berkah beserta lampirannya.Surat Gubernur Jawa Barat 522/1507/Binpro tanggal

I33pertambangan yang ditujukan kepada Pengurus KUDTani Berkah;berupa fotocopy Surat Bupati Bogor Nomor522.12/382/Perek tanggal 20 Desember 2005tentang Rekomendasi Pinjam Pakai Kawasan Hutan;berupa fotocopy Surat Perum Perhutani Nomor :27/044.3/Kum/Dir tanggal 30 Januari 2006 tentangPertimbangan Teknis Pinjam Pakai Kawasan Hutanatas nama KUD Tani Berkah;berupa fotocopy Surat Dinas Kehutanan Nomor :522.12/192/PKH tanggal 28 Februari 2006 tentangKajian Permohonan Penggunaan Kawasan Hutanatas nama KUD

Surat nomor : 522.12/DISHUTPUK/1513 tanggal 07 Oktober 2016 yangdikeluarkan Dinas Kehutanan Kabupaten Kuantan Singingi perihalkonfirmasi status lahan H. Halim dkk yang menerangkan tanah Tergugat/Pembanding terletak diluar kawasan Hutan Lindung (Vide bukti P/T5);5. Surat permohonan ploting titik koordinat yang didalilkan Penggugatdalam gugatan kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten KuantanSingingi (vide bukti P/T7);6.

Surat Nomor : 522.12/DIGHUTPUK/1600 tanggal 12 Oktober 2016 yangdikeluarkan Dinas Kehutanan Kabupaten Kuantan Singingi menyatakantitik koordinat tersebut berada dalam kawasan hutan lindung (vide buktiP/T8);Menimbang, bahwa pengajuan buktibukti surat oleh Pembanding semulaTergugat di tingkat banding tersebut, diperkenankan sesuai ketentuan HukumAcara Perdata yang berlaku, sehingga menurut Pengadilan Tinggi bukti surattersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti tambahan dari Pembandingsemula Tergugat

sengketa a quo yakni seluas 5,79Ha, telah dimasukkan dalam kawasan hutan lindung berdasarkan petaKawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Aceh sesuai KeputusanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 859/Menhutll/2014sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir denganSK.859/MenLHK/Setjen/PLA.2/112016 dan data Shapefile yang diterimaDinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Aceh, sebagaimanasurat Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Aceh yangditujukan kepada Penggugat, Nomor: 522.12

Sedangkan sampai saat ini tanahseluas 5,79 Ha dimaksud termasuk bagian dari objek sengketa a quoyang dikuasai secara tidak sah bahkan telah ditanami kelapa sawit olehTergugat;Bahwa pada sisi lain, surat Dinas Lingkungan Hidup dan KehutananProvinsi Aceh Nomor: 522.12/1247IV bertanggal 4 Maret 2019 Perihal:Tumpang Tindih Kawasan, yang ditujukan kepada Penggugat, menjadibukti bahwa areal objek sengketa a quo adalah benar bagian dari lahanHGU Penggugat serta membuktikan pula tentang kerugian yang dideritaPenggugat

Bahwa secara prosedur, penerbitan objek sengketa aquo olehTergugat didasarkan pada Surat Rekomendasi Dinas LingkunganHidup dan Kehutanan Nomor 522.12/2700W perihal RekomendasiPermohonan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan PembangunanPembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) TampurI Tanggal 9 Juni 2017sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 54 ayat (2) QanunAceh Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Kehutanan Aceh.Halaman 43 dari 110 HalamanPutusan Perkara Nomor 7/G/LH/2019/PTUN.BNA10.11.12.Bahwa sebelumnya, PT.

Bahwa dengan telah diterbitkannya Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidupdan Kehutanan Aceh Nomor 522.12/2700IV Tanggal 09 Juni 2017 perihalrekomendasi Permohonan Izin Pinjam Pakai Kawasan HutanPembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air, dengan apa yang telahditerbitkan oleh Gubernur Aceh tentang objek sengketa yang Tanggalnyasama, sekarang pertanyaannya adalah apakah secara hukum demikianmelanggar ketentuan hukum?. Hal demikian telah tidak pernah diatursecara limitatif oleh ketentuan hukum.

KAMIRZU (fotokopi sesuai denganfotokopi);: Surat Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan AcehNomor 522.12/2700W Tanggal 9 Juni 2017 perihalRekomendasi Permohonan Izin Pinjam Pakai kawasanHutan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air(PLTA) TampurI (fotokopi Sesuai dengan aslinya);Halaman 79 dari 110 HalamanPutusan Perkara Nomor 7/G/LH/2019/PTUN.BNA11.12.13.14.15.16.17.18.19.Bukti T11Bukti T12Bukti T13Bukti T14Bukti T15Bukti T16Bukti T17Bukti T18Bukti T19: Peta lampiran Rekomendasi Izin Pinjam Pakai

Gayo Lues Nomor 522/1054/2016 perihalRekomendasi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dalamrangka Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air(PLTA) TampurI di Desa Lesten Kecamatan PiningKabupaten Gayo Lues (fotokopi sesuai denganfotokopi);: Keputusan Bupati Gayo Lues Nomor 470/649/2016tentang Penetapan Hasil Pendataan PendudukKampung Lesten Kecamatan Pining Kabupaten GayoLues, Tanggal 13 Desember 2016 (fotokopi sesualdengan fotokopi);: Surat dari Dinas Lingkungan Hidup dan KehutananProvinsi Aceh Nomor 522.12

Sinar TambangUtama, Nomor : 522.12/690/BUNHUT, Perihal : Pinjam PakaiKawasan Hutan Dalam Areal KP. PT. Sinar Tambang Utama,tertanggal 16 Juli 2007. (Sesuai denga aslinya) ;Hal. 31 dari 72 hal. Pkr. No. 19/G/2014/PTUN.PLK5. Bukti P56. Bukti P67. Bukti P78. Bukti P8Foto copy Surat dari Bupati Barito Timur kepada GubernurKalimantan Tengah, Nomor : 0380/730/BU/2007, PerihalRekomendasi Persetujuan Pinjam Pakai Kawasan Areal KP.PT. Sinar Tambang Utama, tertanggal 17 Juli 2007.

Kepala Dinas Kehutanan Tingkat Riau, Nomor 522.12/BP/2822,tanggal 3 Maret 1984, Perihal Pembukaan Hutan seluas + 660 ha diDesa Km. 10 Rumbai, Kecamatan Siak Hulu;Bahwa pada prinsipnya lahan seluas + 660 hektar tersebut dibuka untukusaha pertanian/perkebunan Persatuan Tani Makmur Sejahtera Palas (PTMSP)yang akan dibagibagikan kepada masingmasing anggota, seluas 2 (dua) ha/KK (Kepala Keluarga), dengan tujuan untuk dapat meningkatkan taraf hidupmasyarakat/Kelompok Tani Persatuan Tani Makmur Sejahtera

Surat Bupati Nomor: 522.12/382/perek tanggal 20 Desember 2005perihal: Rekomendasi Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang ditujukankepada Koperasi Unit Desa Tani Berkah:e. Surat Perum Perhutani Nomor: 27/044.3/Kum/Dir tanggal 30 januari2006 perihal: Pertimbangan Teknis Pinjam Pakai Kawasan Hutanatas nama KUD Tani Berkah:f. Surat Dinas Kehutanan Nomor: 522.12/192/PKH tanggal 28 Pebruari2006 perihal Kajian Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan atasnama KUD Tani Berkah beserta lampirannya.g.