. : 525/638/K/2006 tanggal 18 September 2006 Penggugat memperoleh Izin lokasiuntuk budidaya perkebunan kelapa sawit atas areal tanah seluas + 2000Ha yang terletak di desa Batahan Kecamatan Batahan KabupatenMandailing Natal.Bahwa selanjutnya berdasarkan Keputusan Bupati Mandailing Natal No.525.25/489/K/2007 tanggal 7 Agustus 2007 Penggugat kembali memperolehIzin Lokasi untuk budidaya perkebunan kelapa sawit atas areal tanah seluas+ 800 Ha yang terletak di desa Batahan III/Batahan, Kecamatan Batahan

,Kabupaten Mandailing Natal.Bahwa oleh karena 2 (dua) areal Izin Lokasi di atas ini letaknya tidakterpisah dan merupakan satu hamparan, sehingga melalui KeputusanBupati Mandailing Natal No. : 525.25/493/K/2008 tanggal 11 Juli 2008 keduaareal Izin Lokasi digabungkan menjadi satu sehingga luasnya menjadi +2.800 Ha.Bahwa terakhir sekali berdasarkan pengukuran Kadasteral oleh KantorWilayah Badan Pertanahan Propinsi Sumatera Utara diterbitkan PetaBidang Tanah No. 33/19/2007 dan No. 34/19/2007 tanggal

Surat Bupati Kampar Nomo r: 525.25/TP/V1V/2001/805 tanggal 25 Juli 2001.Bahwa, berdasarkan Surat Direktur Jenderal PHP Nomor : 63/VIPHT/2001 tanggal 19 Januari 2001 perihal Penyelesaian tuntutan Warga Trans HTIHal. 2 dari 32 hal. Put.

Utamasebagai dasar rekomendasi Bupati untuk perubahan tata ruang kawasanhutan.Bahwa, dengan berdasarkan pernyataan rapat tersebut, dan berdasarkansurat No.063/RSU/DirP/V/2001 tanggal 28 Mei 2001, Penggugat mengajukanpermohonan izin pembukaan wilayah lahan di areal HPHTIl Penggugat untukprogram kemitraan antara masyarakat transmigrasi dengan Penggugat seluas670 Ha (+ 735 Ha) untuk di buka menjadi kebun kelapa sawit, kepada BupatiKampar.Bahwa, atas permohonan tersebut Bupati Kampar dengan Surat No :525.25

Alam seluas + 20.000Ha dan Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor: 525.25/481/K/DISBU/2004 tentang ijin usaha perkebunan a.n PT. Alam dengan luas +20.000 Ha;Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 sekira pukul 12.30 wibsaksi berada di perkebunan PT. Alam sedang mengontrol karyawan PT.Alam yang sedang melakukan kegiatan perkebunan dan pada saat itusaksi mendengar adanya pembakaran aset CV. Karya Jasa Utama yangdilakukan oleh sekelompok massa yang berasal dari Desa Suka MakmurKec.

Alam seluas + 20.000 Ha joSurat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor: 525.25/481/K/DISBU/2004 tentangijinm usaha perkebunan a.n PT. Alam dengan luas + 20.000 Ha;Menimbang, bahwa dari serangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwadihubungkan dengan akibat yang timbul yaitu pembakran aset milik CV.

ALAMseluas + 20.000 Ha, Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor: 525.25/481/K/DISBU/2004 tanggal 26 Agustus 2004, tentang Izin Usaha Perkebunan An. PT.ALAM dengan luas + 20.000 Ha, meliputi wilayah Desa Tabuyung, Singkuang I,Singkuang Il, Kec. Muara Bt.

ALAM seluas + 20.000Ha, Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor: 525.25/481/K/DISBU/2004 tanggal 26 Agustus 2004, tentang izin Usaha Perkebunan An.PT. ALAM dengan luas + 20.000 Ha, meliputi wilayah Desa Tabuyung,30Singkuang , Singkuang II, Kec. Muara Bt. Gadis Kabupaten MandailingNatal provinsi Sumatera Utara;Bahwa CV.Karya Jasa Utama (CV.KJU) adalah kontraktor yang telahdikontrak oleh PT. ALAM untuk melakukan pembukaan lahan perkebunanPT. ALAM yang terletak di Kec. Muara Bt. Gadis Kab.

ALAMseluas + 20.000 Ha, Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor: 525.25/481/K/DISBU/2004 tanggal 26 Agustus 2004, tentang Izin Usaha Perkebunan An. PT.ALAM dengan luas + 20.000 Ha, meliputi wilayah Desa Tabuyung, Singkuang ,Singkuang Il, Kec. Muara Bt.

ALAM seluas + 20.000Ha, Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor: 525.25/481/K/DISBU/2004 tanggal 26 Agustus 2004, tentang izin Usaha Perkebunan An.PT. ALAM dengan luas + 20.000 Ha, meliputi wilayah Desa Tabuyung,Singkuang , Singkuang II, Kec. Muara Bt. Gadis Kabupaten MandailingNatal provinsi Sumatera Utara;31Bahwa CV.Karya Jasa Utama (CV.KJU) adalah kontraktor yang telahdikontrak oleh PT. ALAM untuk melakukan pembukaan lahan perkebunanPT. ALAM yang terletak di Kec. Muara Bt. Gadis Kab.

Bahwa Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal memberikan izin usahaperkebunan kepada Tergugat untuk jenis kelapa sawit seluas + 15.900 Ha,terletak :e Di Kecamatan Lingga Bayu seluas + 5000 Hae Di Kecamatan Batahan seluas + 10.300 Hae Di Kecamatan Natal seluas + 600 Ha(keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 525.25/151/K/200 tanggal28032007), dengan demikian, tergugat menguasai tanah tersebut adalah sahmenurut hukum sehingga tergugat tidak ada melakukan Perbuatan MelawanHukum;.

Memutuskan: Menolak gugatan Termohon Peninjauan Kembali seluruhnyabahwa Induk Koperasi (INKUD) dengan Surat Nomor 329/Dirut/IV/1995.tanggal 05 April 1995 yang ditujukan kepada Bapak Bupati Kepala DaerahTingkat Il Trenggalek sebagaimana terdapat dalam bukti bertanda T9 danGubernur Jawa Timur dengan Surat Nomor 525.25/6745/022/1995,tanggal 17 Mei 1995 yang ditujukan kepada seluruh Bapak Kepala DaerahTingkat Il seJawa Timur sebagaimana terdapat dalam bukti bertanda T10antara lain menyebutkan : Bahwa

Surat Izin Lokasi Tanah No. 525.25/472/K/2006 tanggal 7 Juni 2006;Berdasarkan hanya 1 (satu) surat permohonan' yaitu suratNo. 046/DirALAM/UM/1 2/2004 tanggal 06 Desember 2004;Bahwa Penggugat telah mendapat Surat Persetujuan dan Izin Prinsipuntuk membuka lahan perkebunan kelapa sawit di Desa Tabuyung danDesa Singkuang, Kecamatan Muara Batang Gadis oleh BupatiKabupaten Tapanuli Selatan seluas 40.000 Ha sesuai dengan suratnyaNo. 593.41/4622 tanggal 26 Mei 1993 dan surat dari Direktur JenderalPerkebunan

Dukungan Pembukaan Lahan dari Dinas Pemberdayaan MasyarakatNomor 525.25/2078/2005, tanggal 8 Agustus 2005.6. Rekomendasi/Dukungan Kepala Desa Camba, Kecamatan Kota Besi,Kabupaten Kotim Nomor 410/03/CB/Bang, tanggal 8 Agustus 2005;7. Surat Rekomendasi/Dukungan dari Kepala Desa Bajarum Nomor520/40/BRM/Bang., tanggal 29 Agustus 2005;8.

Persetujuan Inclove lahan Kopsa Bunda dari Bupati Rokan Hulu (videbukti T10) ;Terhadap kedua alat bukti tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tata UsahaNegara Pekanbaru telah memberikan pertimbangan hukum pada halaman 38dari putusan No. 65/G.TUN/2007/PTUN.Pbr tersebut, Majelis Hakimmenemukan fakta hukum yaitu bahwe di atas lokasi Izin Lokasi No. 590/DPPGT/15/VIII/2005, tanggal 4 Agustus 2005 atas nama Penggugat terdapat izinatas nama Kopsa Bunda seluas + 5000 Ha, berdasarkan Rekomendasi BupatiKampar No. 525.25

Victorindo Alam Lestari (VAL) Desa Ujung Batu1, 11,1 dan IV Kecamatan Sosa ;Foto copy surat No. 525.25/25 Perihal Himbauan MenghentikanKegiatan ; Bukti P.20: Foto copy Surat Pernyataan atas nama Masyarakat Desa Ujung Batu I. Bukti P.21:Foto copy surat No.1210A5/DTKTR/2008 Perihal : Pembagian LahanPlasma. Bukti P.22: Foto copy Surat Pernyataan dari Perusahaan PT. VAL.Hal. 15 dari 28 hal. Put.

Padasa Enam Utama, yang Terletak di Kabupaten Kampar,Halaman 70 dari 110 KONSEP Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PN PrpKONSEPProvinsi Riau Seluas 5.543 (Lima Ribu Lima Ratus Empat Puluh Tiga)Hektar; SK Bupati Daerah Tingkat Il Nomor : Kpts.525.25/TP/XII/2000/236tentang Pemberian Izin Lokasi untuk PT. Padasa Enam Utama; Keputusan Bupati Kampar Nomor : 525/DISBUN.UP/210/2014tentang Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUPB) PT. Padasa EnamUtama;6.

Fotocopy Surat Keputusan Bupati Daerah Tingkat II (Bupati Kampar)Nomor: Kpts/525.25/TP/XII/2000/236 tentang Pemberian Izin Lokasi untukPT Padasa Enam Utama (bukti TI2);2. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Daerah Tingkat II (Bupati KamparNomor 525/DISBUN.UP/210/2014 Tentang Izin Usaha Perkebunan UntukBudidaya (IUPB) PT Padasa Enam Utama (bukti TI3);4. Fotocopy Peta Bidang tanah Nomor : 0105.052015, tanggal 11 Juni2015 (bukti TI4);5.

terletak di Kabupaten Kampar Provinsi Riau seluas5.543 (lima ribu lima ratus empat puluh tiga) hektar;Halaman 106 dari 110 KONSEP Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PN PrpKONSEPMenimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telahmengajukan bukti berupa bukti TIl1 sampai dengan bukti surat TI10 dan saksiAHMADI dan saksi SAMUAL;Menimbang, bahwa dari alatalat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitualat bukti surat TI2 tentang Surat Keputusan Bupati Daerah Tingkat II (BupatiKampar) Nomor: Kpts/525.25

• 229(dua ratus dua puluh sembilan) tandan buah kelapa sawit;
• 1(satu) Lembar Surat Perintah Tugas(SPT) Pengamanan di wilayah kerja PT Jaya Wira Manggala atas nama Amranta untuk melaksanakan tugas sebagai coordinator Pengamanan di PT Perkebunan Nusantara IV-Madina(kebun plasma);
• 4(empat) lembar Surat Keputusan Bupati Madina Nomor : 525.25/152/K/2007 tentang Pemberian izin lokasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit tanggal 30 Maret 2007;
• 4(empat) buah

Kepala DesaBeringin Lestari, Ketua dan Anggota BPD, Ketua dan Anggota LMD, Kepala Dusun I,dan perangkat desa lainnya, diberi tanda T.3;Foto copy Berita Acara tanggal 01 April 2010 yang dihadiri oleh masyarakat, perangatRT/ RW/Kadus/Tokoh Masyaraat dan Anggota LPM serta Anggota BPD, diberi tandaT.4;Foto copy Berita Acara tanggal 28 April 2010 yang dihadiri oleh Tokoh Masyarakat,Perangkat Desa, Keta dan Anggota BPD serta Ketua dan Anggota LPM, diberi tandaT.5;Foto copy Keputusan Bupati Kampar Nomor : 525.25

Sawit Multi Utamadalam proses yang telah dilegalisir;Foto copy Keputusan Bupati Lamandau nomor : EK.525.25/30/TX/2004tanggal 27 September 2004 tentang pemberian izin lokasi untuk keperluanperkebunan kelapa sawit an. PT. Sawit Multi Utama luasan 18.000 ha yangtelah dilegalisir;Foto copy Peta Ijin Lokasi PT.

akan tetapi untuk mempertegaskembali jawaban dari TERGUGAT tersebut, maka di bawah ini jawabantersebut akan TERGUGAT ulang kembali.Bahwa Terbitnya HGU seluas 3.600 Ha nomor: 1/ Desa TanjungPangkal, telah sesuai dengan prosedur dan sesuai pula denganperaturan serta dengan perundangundangan yang berlaku karena: awalnya TERGUGAT mendapat rekomendasi adri Bupati TK IlPasaman, melalui Gubernur Sumatera Barat Tentang adanyaPencadangan lahan untuk perkebunan melalui surat GubernurSumatera Barat nomor: 525.25

Perkebunan aquo, haltersebut terlihat karena TERGUGAT langsung saja mengajukanPermohonan HGU sebelum HGU di mohonkan oleh TERGUGATpenanaman kelap Sawit telah terlebih dahulu di lakukan olehTERGUGAT.Bahwa, Pengerjaan lahan dan Penanaman sawit TERGUGAT lakukan disaat proses penerbitan HGU sedang berjalan, hal itu TERGUGATlakukan karena: Berdasarkan Rekonmendasi Gubernur Sumatera Barat nomor :525.26/633/prod1991 tanggal 26 Februari 1991 dan suratrekomendasi Bupati kepala Daerah Tingkat Il PasamanNomor:525.25

Joko Widodo, Presiden RepublikIndonesia dengan tembusantembusan lengkap ke PetinggiPetinggi Negeri.Surat tersebut no. 013/DPC.PERADIN/VIII/2017 tertanggal 30 Agustus2017.46.Bahwa jawaban dari Dinas Perkebunan Tanaman pangan Peternakan &Perikanan PemerintahKabupaten Kutai Barat, melalui Surat Resmi No. 525.25/748/DisbuntanakanKB/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh KepalaDinas Ir. H. Arifin Nanang, M.SI, bahwa data PT.

Fotocopy Surat Undangan Mediasi kepada Salvinus Ulin dari Polsek Damaltanggal 1 April 2015,diberi tanda P16;Fotocopy Surat panggilan petinggi Kepala Adat Kampung Besiq Nomor09/LA/B/X/2015 tanggal 28 September 2015 diberi tanda P17;Halaman 58 dari 90 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2017/PN Sdw19.20.21.22.23.24.25.26.27.Fotocopy Surat dari Dinas Perkebunan Provinsi Kaltim No.525.07/6839/BUtentang data PBS atas nama PT.Harapan Rimba Raya ,diberi tanda P18;Fotocopy Surat dari DINBUNTANAKAN Kutai Barat Nomor 525.25

Sawit Multi Utama dalamproses yang telah dilegalisir;38) Foto copy Keputusan Bupati Lamandau nomorEK.525.25/30/IX/2004 tanggal 27 September 2004 tentangHalaman 34 dari 73 hal Put No.1/PID.SUS/2015/PT.PLK.pemberian izin lokasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit an.PT. Sawit Multi Utama luasan 18.000 ha yang telah dilegalisir;39) Foto copy Peta ljin Lokasi PT.

Sawit Multi Utama dalamproses yang telah dilegalisir;38) Foto copy Keputusan Bupati Lamandau nomorEK.525.25/30/IX/2004 tanggal 27 September 2004 tentangpemberian izin lokasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit an.PT. Sawit Multi Utama luasan 18.000 ha yang telah dilegalisir;39) Foto copy Peta ljin Lokasi PT.