bahwa Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan Gugatantertanggal 25 Agustus 2010, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraSamarinda tanggal 27 Agustus 2010, dengan Register Perkara Nomor : 33/G/2010/PTUN SMD, sebagaimana telah diperbaiki dalam Perherissaaz) RePSibpas Wanddal 4)da@ Robex...2010, yang pada pokoknya mengemukakan dblildalil gugatannya sebagai berikut : Adapun yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah sebagai berikut : Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 540.1

Gunung Berkat Utama, Nomor Izin Usaha Pertambangan: 540.1/N.849/ HK/IX/2013 tanggal 23 September 2013;

Gunung Berkat Utama, Nomor Izin Usaha Pertambangan: 540.1/N.849/ HK/IX/2013 tanggal 23 September 2013;

TUNsebagai berikut Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilanpuluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;Bahwa dikarenakan sampai dengan gugatan ini didaftarkan pada tanggal 12Agustus 2016, tentu gugatan ini belum melampaui tenggang waktu seperti yangdiatur dalam Pasal 55 UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;Halaman 15Bahwa pada tanggal 30 Desember 2008, Bupati Morowali menerbitkan SuratKeputusan Nomor : 540.1

Bahwa tempat yang dijadikan yang berada di dalam isi objekgugatan perkara a quo merupakan tempat usaha Penggugat yang mana telahmemperoleh; Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.1/SK.007/DESDM/XII/ 08 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan PenyelidikanUmum Kepada PT.

Bintangdelapan Wahana dalam sengketa a quo secarahukum sama dengan Tergugat serta memiliki hak untuk menanggapi gugatan yangdiajukan Penggugat, sehingga melalui jawabannya tertanggal 11 Oktober 2016 olehTergugat II Intervensi telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut;DALAM EKSEPSI:PENGGUGAT TIDAK BERKEPENTINGAN DENGAN OBYEK SENGKETA PERKARA A QUO;Bahwa KP Penyelidikan Umum Penggugat Nomor: 540.1/SK.007/ DESDM/XII/2008, tanggal 30 Desember 2008, IUP Eksplorasi Nomor:

Bahwa IUP OP Penggugatberasal dari KP Penyelidikan Umum berdasarkan Keputusan Bupati MorowaliNomor: 540.1/ SK.007/DESDM/XII/2008, tanggal 30 Desember 2008 tentangpemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum kepada PT. Morindo BangunSejahtera dan keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.012/ DESDM /I1I/2010,tanggal 25 Maret 2010 tentang persetujuan penyesuaian KuasaPertambangan Penyelidikan Umum menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT.

telahmelakukan perbuatan yang bertentangan dengan Pedoman TeknisPengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) yang dikeluarkanoleh Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan dan Direktorat JendralPrasarana dan Sarana Pertanian Kementrian Pertanian tahun 2011 yaituterdakwa I dan terdakwa II tetap memberikan rekomendasi pencairandana 100% bahkan terdakwa I dan terdakwa II bersamasama dengan H.Ibrahim membuat laporan pelaksanaan kegiatan dalam bentuk BeritaAcara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 521.3/540.1

Ibrahim membuat laporan pelaksanaankegiatan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor :521.3/540.1/426.112/2011 tanggal 19 September 2011 dan SuratPertanggungjawaban (SPJ) dimana dalam berita acara pemeriksaanhasilpekerjaan dan SPJ tersebut dinyatakan pekerjaan telah selesai dengan baikdan lengkap sesuai dengan Perjanjian kerjasama serta RUKK sehinggaseolaholah pekerjaan telah selesai 100% padahal kenyataannyatidak.> Akibat perbuatan terdakwa tersebut, maka negara dirugikan sebesar

Ibrahim, sepakat membuat laporan pelaksanaan kegiatandalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor521.3/540.1/426.112/2011 tanggal 19 September 2011 dan SuratPertanggungjawaban (SPJ) dimana dalam berita acara pemeriksaanhasilpekerjaan dan SPJ tersebut dinyatakan pekerjaan telah selesai dengan baik15dan lengkap sesuai dengan Perjanjian kerjasama serta RUKK sehinggaapabila dilakukan pemeriksaan terhadap berita acara pemeriksaan hasilpekerjaan dan SPJ tersebut, seolaholah pekerjaan telah

Bahwa atas dasar surat permohonan Penggugat yang tersebutpada posita point 2 (dua) diatas, Tergugat jugamengajukan permohonan Ijin pelepasan HGU dimaksud kepadaKepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta, berdasarkansurat No. 540.1 707, tanggal 10 Desember 2003, perihalPermohonan Ijin Pelepasan Hak Guna Usaha (HGU) a/n. PT.Nyiur Wicaksana.4.

awaktu HakGuna Usaha diajukan oleh pemegang hak dalam tenggang waktu 2(dua) tahun sebelum berakhirnya jangka waktu hak tersebut ;Bahwa sebelum jangka waktu berakhirnya HGU atas namaPenggugat yang jatuh pada tanggal 31 Desember 2005, padatanggal 1 Desember 2003 Penggugat justru) mengajukanpermohonan pelepasan Hak Guna Usaha No. 2/Wori kepada KepalaBadan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di Jakartadengan surat No. 99/PT NW/XII/03 yang ditindak lanjutidengan surat pengantar dari Tergugat No. 540.1

Hal ini dapat dilihat dalam surat KepalaBadan Pertanahan Nasional No. 540.1 2000 DI tanggal 29juli 2004. yang ditujukan kepada Kepala Kantor WilayahBadan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Utara, pada poinl(satu) surat tersebut (Vide Bukti T2) ;Bahwa Majelis Hakim meyakini inisiatif untuk mengajukanpermohonan ijin pelepasan HGU tersebut sebenarnya berasaldari Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara untuk kemudiandigunakan sebagai lokasi perindustrian.Bahwa sampai saat ini keinginan dari Pemerintah

Bukti T2 : Keputusan Bupati Morowali Nomor:540.1/SK.018/DESDM/IX/2008, Tentang Pemberian KuasaPertambangan Penyelidikan Umum kepada PT. PrimaBangun Persada Nusantara, Tanggal 27 September 2008(fotokopi sesuai fotokopi);3. Bukti T3 : Keputusan Bupati Morowali Nomor:540.2/SK.017/DESDM/III/2010, Tentang PersetujuanPenyesuaian Kuasa Pertambangan Penyelidikan UmumMenjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT.Prima Bangun Persada Nusantara, Tanggal 31 Maret 2010(fotokopi sesuai fotokopi);4.

PRIMA BANGUN PERSADA NUSANTARAmerupakan badan hukum perdata yang memperolehPemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umumberdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor:540.1/SK.018/DESDM/IX/2008 tanggal 27 September 2008Halaman 35 dari 57 halaman Putusan Perkara Nomor: 7/P/FP/2021/PTUN.PLdan pemegang Persetujuan Penyesuaian KuasaPertambangan Penyelidikan Umum Menjadi Izin UsahaPertambangan Eksplorasi berdasarkan Keputusan BupatiMorowali Nomor: 540.2/SK.017/DESDMI/III/2010 tangal 31Maret 2010;Kedua :

PRIMA BANGUN PERSADA NUSANTARAdalam melaksanakan kegiatan pertambangan di DesaPadabaho dan BeteBete, Kecamatan Bahodopi, KabupatenMorowali, Provinsi Sulawesi Tengah, telah memperolahPemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umumberdasarkan Keputusan bBupati Morowali Nomor:540.1/SK.018/DESDM/IX/2008 tanggal 27 September 2008Halaman 38 dari 57 halaman Putusan Perkara Nomor: 7/P/FP/2021/PTUN.PLdan pemegang Persetujuan Penyesuaian KuasaPertambangan Penyelidikan Umum Menjadi Izin UsahaPertambangan Eksplorasi

PRIMA BANGUN PERSADA NUSANTARAdalam melaksanakan kegiatan pertambangan di DesaPadabaho dan BeteBete, Kecamatan Bahodopi, KabupatenMorowali, Provinsi Sulawesi Tengah, telah memperolehPemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umumberdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor:540.1/SK.018/DESDM/IX/2008 tanggal 27 September 2008dan pemegang Persetujuan Penyesuaian KuasaPertambangan Penyelidikan Umum Menjadi Izin UsahaPertambangan Eksplorasi berdasarkan Keputusan BupatiMorowali Nomor: 540.2/SK.017/DESDM

tersebut merupakan kewajiban yang secara limitatif telahditentukan dalam peraturan perundangundangan, dalam hal ini ketentuanPasal 404 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014;Menimbang, bahwa berkaitan dengan Bukti T5 berupa fotokopiKeputusan Bupati Morowali Nomor: 541/SK.038/DESDM/V/2014 tanggal 9Mei 2014 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT.PRIMA BANGUN PERSADA NUSANTARA akan dipertimbangkan sebagaiberikut:Menimbang, bahwa BUPATI MOROWALI dengan Keputusan BupatiMorowali Nomor: : 540.1

Gunungsitoli berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan,Pemohon telah hadir sendiri, sementara Termohon tidak pernah hadir dipersidangansedangkan ia telah dipanggil dengan cara patut dan sah, sedangkan tidak ternyataketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu halangan hukum yang sah,Menimbang, bahwa sebelum memulai pemeriksaan perkara a quo Pemohon telahmelampirkan Asli Surat Keputusan Pemberian izin perceraian Nomor : 360/540.1

Pasal 149 ayat (1) R.Bg;Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahlifiqin dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz Il hal. 405 yang berbunyi;J 5> Y alle 599 Cu ely Urolroll elS> Yo eSl> WI 2 YoArtinya :"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadapmaka ia termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya";Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan SuratPernyataan Mengizinkan Untuk Mengajukan Gugatan Perceraian Nomor : 360/540.1

. : 540.1/92/DPRDBASEL/2015tanggal 02 Maret 2015 mengenai Rekomendasi PencabutanIUP Operasi Produksi PT. SUMBER JAYA INDAH (PT.

SJl berhenti beroperasi dan tuntutan agar surat ijinkegiatan produksi kepada PT Sul dicabut, serta dengan adanyasurat Rekomendasi dari Pimpinan DPRD Kabupaten BangkaSelatan No. : 540.1/92/DPRDBASEL/2015 tanggal 02 Maret2015 mengenai Rekomendasi Pencabutan IUP Operasi ProduksiPT. SUMBER JAYA INDAH (PT. SJl), maka Bupati Kab.

Sumber Jaya Indah;Poto kopi sesuai dengan aslinya, Surat DPRD Kabupaten BangkaSelatan Nomor : 540.1/92/DPRDBASEL/2015 Tanggal 2 Maret2015 Hal: Rekomendasi Pencabutan IUP Operasi Produksi PT.Sumber Jaya Indah (SUl);Poto Kopi dari Poto Kopi, Surat Kesediaan Pemerintah DaerahBersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten BangkaSelatan Untuk Mencabut Izin Operasional (IUP) Milik PT.

Thaib Armaiyn telah mengeluarkan 3 (tiga) obyek sengketaseperti tersebut diatas ;Hal mana ketiga Keputusan Tergugat tersebut diatas, tanpa sepengetahuan/ParaPenggugat, sehingga terjadi tumpang tindih dengan kuasa pertambangan milikPenggugat I Nomor. 540.1/Kep/84/2005 tanggal 17 Oktober 2005 dan Nomor.540.1/Kep/92/2005 tanggal 03 Desember 2005 serta milik Kuasa PertambanganPenggugat II No. 188.45/69/540/2007 tanggal 14 Juni 2007 dan No. 188.45/70/540/2007 tanggal 14 Juni 2007 yang terlebih dahulu

Keputusan Bupati Halmahera Timur No. 540.1/Kep/84/2005 tanggal 17Oktober 2005 tentang izin kuasa pertambangan, bahan galian nikel seluas24.190 Ha terletak di Kabupaten Halmahera Timur, Propinsi MalukuUtara, sesuai titik koordinat (Bukti P8) sebagai berikut : No.

Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor. 540.1/KEP/92/2005tanggal 03 Desember 2005 tentang izin kuasa pertambangan, bahangalian Nikel seluas 13.410 Ha, terletak di Halmahera Timur, PropinsiMaluku Utara, sesuai titik Koordinat (Bukti P9) sebagai berikut :No.

., Notaris di Surabaya padatanggal 30012021.Menimbang, bahwa perusahaan Penggugat tersebut telahmemperoleh Izin Usaha Pertambangan Berdasarkan Keputusan Bupati KutaiTimur Nomor 540.1/N.863.B/HK/VI/2013 Tentang Persetujuan Peningkatan IzinUsaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan OperasiProduksi Kepada PT. CIBADAK TEKNIK PERKASA.

/10506/26 junctotanggal 12 oktober 1993 Nomor 540.1/11391/26menyampaikan pertimbangan setuju. dikabulkan untukdiberikan Hak Guna Usaha kepada PT.

/10506/26 junctotanggal 12 oktober 1993 Nomor 540.1/11391/26menyampaikan pertimbangan setuju dikabulkan untukdiberikan Hak Guna Usaha kepada PT.

/10506/26 juncto tanggal 12oktober 1993 Nomor 540.1/11391/26 menyampaikanpertimbangan setuju dikabulkan untuk diberikan HakGuna Usaha kepada PT.

Bumi Sawindo Permai ( photo copy dari photoSurat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi SumateraSelatan tanggal 12 Oktober 1993 No.540.1/11391/26 perihal permohonan HakGuna Usaha atas nama PT.

Tergugat II Intervensi/Terbanding mendalilkan bahwamungkin KTUN objek sengketa tidak pernah dilihat oleh Penggugat/Pembanding akan tetapi kegiatan sebelum dan sesudah dikeluarkannya objeksengketa aquo sudah terlihat dan diketahui oleh tetangga dan masyarakat sekitarbangunan tersebut;Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mendalilkan bahwa mengetahuiadanya objek sengketa aquo pada tanggal 03 Juni 2015 setelah menerima suratdari Kepala Dinas tata Ruang Dan Bangunan Pemerintah kota MakassarNomor: 48/540.1

Dan untuk membuktikandalilnya tersebut Penggugat mengajukan bukti P1 yang berupa Surat kepalaDinas Tata Ruang Dan bangunan Kota Makassar Nomor: 048/540.1/DTRB/V/2015 tanggal 12 Mei 2015, perihal : Penjelasan mengenai Bangunan HotelHoward Jhonson yang ditujukan kepada Kuasa Hukum H.M. AksaMenimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara iniadalah Surat Izin Walikota Makassar Nomor: 503/0038/IMB/01/KPAP tanggal04 April 2012 Tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama PT.

Suryaraya Lestari secara sah karena sudah sesuaidengan peraturan perundangan yang berlaku.Selain itu) terhadap areal HGU nomor 2, nomor 3, nomor4 dan nomor 5 tersebut di atas telah di inventarisasioleh Panitia Pemeriksaan Tanah/Panitia B KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi SulawesiSelatan;Bahwa hasil inventarisasi oleh Panitia PemeriksaanTanah/Panitia B Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Propinsi Sulawesi Selatan dituangkan dalamRisalah Pemeriksaan Tanah Nomor : 540.1/108/PB/53/

Hal ini dapat dilihat di RisalahPemeriksaan Tanah Nomor : 540.1/108/PB/53/92 TanggalHal. 23 dari 27 hal. Put. No.697/PK/PDT/2009B.29 Mei 1992 huruf A angka 1 yang menyatakan:" Bahwa untuk tanah yang dimohon tersebut berada dalamkawasan hutan produksi yang dapat dikonversi, ....

;Bahwa berdasarkan pemeriksaan tanah oleh KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi SulawesiSelatan yang hasilnya dituangkan dalam RisalahPemeriksaan Tanah Nomor : 540.1/108/PB/53/92 Tanggal29 Mei 1992 dan telah diterbitkan HGU 2, nomor 3,nomor 4 dan nomor 5 maka PT. Suryaraya Lestari mulaimembangun kebun kelapa sawit secara berkesinambungan.

GAM berdasarkanIUP (Izin Usaha Pertambangan) Operasi Produksi dari Bupati Kutai TimurNomor : 540.1/K.426/HK/V/2012, tanggal 29 Mei 2012, Izin PrinsipPenggunaan Kawasan Hutan untuk Eksploitasi Batu Bara dan saranapenunjangnya pada kawasan Hutan Produksi Tetap seluas +4.868, 19nomor : S.19/Menhut/V1I/2010 tanggal 17 Januari 2011 dan IPPKH (IzinPinjam Pakai Kawasan Hutan) dari Kementrian Kehutanan RI Nomor :1/1/IPPKHPB/PMA/2016 (perubahan kedua) tanggal 23 Maret 2016.

Menetapkan barang bukti berupa:1 ( satu ) gulung tali rafia warna kuning dengan panjang LK 20 m;Dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan:a. 0=~ &Foto copy IUP (Izin Usaha Pertambangan) Operasi Produksi dariBupati Kutai Timur Nomor : 540.1/ K426/HK/V/ 2012, tanggal 29 Mei2012.Foto copy IPPKH (hak Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan) dariKementrian Kehutanan RI Nomor : 1/1/ IPPKHPB/PMA/ 2016(perubahan kedua) tanggal 23 Maret 2016.Peta lokasi berdasarkan pengecekan lokasi dengan titikkoordinat :1.

Surat dari Camat Kembang Janggut telahmengeluarkan PENGUMUMAN Nomor : 540.1/119/CmtKJ/IX/2005 tanggal 14 September 2005 yangpada pokoknya mengumumkan tentang Permohonan"PT. ADITYA KIRANA MANDIRI" untukmendapatkan KP EKSPLORASI Bahan Galian BatuBara dalam satu lapangan yang luasnya 5.000 Hektarterletak dalam Desa Kelekat dan Desa Pulau Pinang,Kecamatan KEMBANG JANGGUT, KabupatenKutai Kartanegara.

(Bukti P7);2.x Camat Kembang Janggut sesuai suratnyaNomor : 540.1/124/CmtKJ/X/2005 tanggal 06Oktober 2005 telah memberitahukan kepada BupatiKutai Kartanegara Cq Kepala Dinas Pertambangandan Energi Kabupaten Kutai Kartanegara diTenggarong, bahwa setelah diadakanPENGUMUMAN di Desa Kelekat dan Desa PulauPinang, ternyata tidak ada yang mengajukankeberatan atas usaha pertambangan dalam wilayahtersebut dan pada prinsipnya tidak keberatan ataspermintaan KP EKSPLORASI seluas 5.000 Hektaratas nama PT.

Untuk Desa Klekat telah diterima tanggal 120905 danKecamatan Kembang Janggut ( sesuai dengan Aslinya);Surat Dari Camat Kembang Janggut telah mengeluarkan pengumumanNomor : 540.1/119/CmtKJ/IX/2005 tanggal 14 September 2005 yangpada pokoknya mengumumkan tentang Permohonan PT. AdityaKirana Mandiri untuk mendapatkan KP Eksplorasi Bahan Galian BatuBara dalam satu lapangan yang luasnya 5.000 Hektar terletak dalamDesa Klekat dan Desa pulau Pinang, Kecamatan Kembang Janggut,Kabupaten Kutai Kartanegara.

Bukti PI1:Surat Camat Kembang janggut No : 540.1/124/Cmt KJ/X/2005 tanggal6 Oktober 2005 telah memberitahukan kepada Bupati KutaiKartanegara Cq. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi KabupatenKutai Kartanegara di Tenggarong, bahwa setelah diadakanPengumuman di Desa Klekat mengajukan keberatan atas usahapertambangan dalam wilayah tersebut dan pada prinsipnya tidakkeberatan atas permintaan KP. Eksplorasi seluas 5.000(lima ribu)Hektar atas nama PT.

/KEP/HK/2012 tertanggal 8 Nopember 2012tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT.BALI BASE, dengan lokasi di: Desa Haunobenak, Desa Oeleo dan DesaBoti, Kecamatan Kolbano dan kecamatan Kei, Kabupaten Timor TengahSelatan, Proponsi Nusa Tenggara Timur itu bertentangan denganUndangundang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineraldan Batubara, dalam Pasal 39 (1) butir a tentang lokasi yang diberikanbertentangan dengan Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) Nomor :Distamben.540.1

BALI BASE, dengan lokasi di:Desa Haunobenak, Desa Oeleo dan Desa Boti, Kecamatan Kolbano dankecamatan Kei, Kabupaten Timor Tengah Selatan tersebut bertentangandengan Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) yang dikeluarkan olehKepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Timor Tengah SelatanNomor : Distamben.540.1/V/59/2009 tanggal 30 Oktober 2009, yang7 Memberikan ...memberikan izin untuk mengadakan peninjauan di Desa Taebesa, DesaOeekam, Desa Baki, Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten TimorTengah

Kemudian atas permohonan tersebutKepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Timor Tengah Selatanmengeluarkan Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) NomorDistamben.540.1/V/59/2009, tanggal 30 Oktober 2009 dengan lokasi diDesa Taebesa, Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten Timor TengahSelatan; === == 23 nnn nnn nnn nnn nnn enn nnn ne nee.

Bahwa Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) NomorDistamben.540.1/V/59/2009, tanggal 30 Oktober 2009, tersebut seharusnyadijadikan dasar pertimbangan oleh Tergugat dalam memberikan Izin UsahaPertambangan kepada Penggugat, maka seharusnya lokasi IzinPertambangan kepada Penggugat adalah di Desa Taebesa, Desa Nakfunu,dan Desa Oeekam, Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten TimorTengah Selatan, bukan lokasi di Desa Haunobenak, Desa Oeleo dan DesaBoti, Kecamatan Kolbano dan kecamatan Kei, Kabupaten Timor

bermaterai cukup dan telah dicocokan sesuai dengan aslinya dandiberi tanda bukti P1 sampai dengan bukti P115 dengan perincian sebagai berikut:Bukti' PI ; Fotokopi Surat Keputusan Bupati Timor TengahSelatan Nomor 273 /KEP/HK/2012 tanggal 8Nopember 2012 tentang pemberian Izin UsahaPertambangan Eksplorasi kepada PT.Bali Base(Fotokopi sesuai Fotokop1) ;Bukti = P.2 ; Fotokopi Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) dariKepala Dinas Pertambangan Dan Energi KabupatenTimor Tengah Selatan Nomor Distamben.540.1

No. 139/G/2019/PTUN.BKL15.16.Pertambangan Mineral dan Batubara, bahkan sampai denganSurat ini disampaikan, Penggugat tidak pernah menerimapemberitahuan tertulis perihal adanya pencabutan ini, karenasesungguhnya sebelum izin tersebut berakhir, Penggugatjuga telah mengajukan perpanjangan kepada DinasPertambangan dan Energi Kabupaten Bengkulu Utara sebagaipenerbit zin;Bahwa, pada tanggal 17 April 2017, Kepala Dinas Energi danSumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu memberikantanggapan dengan Surat No. 540.1

III/2017 tentangKeberatan Atas Pengumuman Pencabutan IUP danPencabutan Status CNC tertanggal 16 Maret 2017, yang padaintinya menyarankan Penggugat agar menyampaikan suratkeberatan kepada Bupati Bengkulu Utara, karena sebelumdiundangkannya UU No.23 Tahun 2014, masih menjadikewenangan Pemerintah Kabupaten BengkuluUtara; Bahwa, pada tanggal 1 Agustus 2017, PENGGUGAT mengirimsurat kepada Gubernur Bengkulu dengan Nomor Surat:001/DIRPMN/VIII/2017 tentang Surat Keputusan Pencabutan,menanggapi Surat No. 540.1

Unggul Widya Teknologi Lestari,diterbitkan...............diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan No.540.1/117/05/5314/95 tanggal 29 Desember 1995;. Bahwa dalam Diktum KEDUA huruf c Surat Keputusan MenteriNegara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3/HGU/BPN/94tanggal 2 Februari 1994 mewayjibkan kepada PT. Unggul WidyaTeknologi Lestari menggunakan tanah HGU tersebut untuk usahaperkebunan dengan tanaman keras;.

Bahwa dalam Diktum PERTAMA Surat Keputusan Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan No.540.1/117/05/5314/95 tanggal 29 Desember 1995 mewayjibkan kepadaPT. Unggul Widya Teknologi Lestari menggunakan tanah HGUtersebut untuk pengembangan perkebunan dengan fasilitas lainnya;. Bahwa pada kenyataannya keadaan dilapangan menunjukkan keduatanah HGU atas nama PT.

Unggul Widya Teknologi Lestari tersebutsebagian tidak dimanfaatkan sejak terbitnya Surat Keputusan Menteri17 Perkara No. 28/G/2013/P.TUN.Mks18Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3/HGU/BPN/94tanggal 2 Februari 1994 tentang pemberian HGU atas nama PT.Unggul Widya Teknologi Lestari atas tanah di Kabupaten Mamuju, danSurat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalProvinsi Sulawesi Selatan No. 540.1/117/05/5314/95 tanggal 29Desember 1995 tentang Pemberian Hak Guna Usaha

Unggul Widya Teknologi Lestari KabupatenMamuju Provinsi Sulawesi Selatan, yang diberi tanda bukti (P12);13.Foto copy Risalah Pemeriksaan Tanah Nomor : 540.1/01/PB/53/90tanggal 3 September 1990, yang diberi tanda bukti (P13);14.Foto copy Surat dari PT. Unggul Widya Teknologi Lestari kepadaDeputy Director PT. Astra Agro Niaga Nomor : 261/CBRS/IV/92tanggal 8 April 1992 perihal Penebangan di dalam areal (HGU) PT.Unggul Widya Teknologi Lestari oleh PT.

Surat dari Camat Kembang Janggut telah mengeluarkan PengumumanNomor : 540.1/119/CmtKJ/IX/2005 tanggal 14 September 2005 yang padapokoknya mengumumkan tentang Permohonan "PT.

Camat Kembang Janggut sesuai Suratnya Nomor : 540.1/124/CmtKJ/X/2005 tanggal 06 Oktober 2005 telah memberitahukan kepada BupatiKutai Kartanegara Cq Kepala Dinas Pertambangan dan Energi KabupatenKutai Kartanegara di Tenggarong, bahwa setelah diadakan Pengumuman diDesa Kelekat dan Desa Pulau Pinang, ternyata tidak ada yang mengajukankeberatan atas usaha pertambangan dalam wilayah tersebut dan padaprinsipnya tidak keberatan atas permintaan KP EKSPLORASI seluas 5.000Hektar atas nama PT.

Laras Sakti Mandiri yang ditujukan ke Bupati BengkuluUtara, sebagaimana angka 2 (dua) dalam Surat Kepala Dinas Energi danSumber Daya Mineral Nomor 540.1/1865/ESDM/21.540.2 tanggal 02Oktober 2017, sangat tidak tepat, karena Perluasan wilayah IUPEksplorasi PT.