• WARSITAKARYA Tanggal 31 Juli 2008 dan KEPUTUSAN BUPATI MOROWALINOMOR: 540.2/SK.019/DESDM/XI/2009 Tanggal 24 November 2009;3. Bahwa berdasarkan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2013Tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara Di ProvinsiSulawesi Tengah maka areal Izin Usaha Pertambangan EksplorasiCVv.WARSITA KARYA saat ini berada diwilayah Pemerintan DaerahKabupaten Morowali Utara;4.

  Artinya Permohonan Pemohon diajukan setelah4 (empat) tahun Keputusan Bupati Morowali Nomor:540.2/SK.019/DESDM/X/2009 berakhir masa berlakunya, makaPemohon tidak memiliki legalitas untuk mengajukan Permohonanoleh karena Keputusan sebagaimana dimaksud tidak memilikikekuatan hukum (tidak memiliki sifat mengikat);2.

  Bahwa selain Keputusan tersebut diatas Pemohon jgamendalilkan telah mendapatkan legalitas melalui Keputusan BupatiMorowalli Nomor: 540.2/SK.019/DESDM/XI/2009 tentangPersetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada CV.Warsita Karya tanggal 24 November 2009;Halaman 15 dari 32 halaman Putusan Nomor: 45/P/FP/2020/PTUN.PL3. Bahwa Keputusan Bupati Morowali:540.2/SK.019/DESDM/XI/2009 tentang Persetujuan Izin UsahaPertambangan IUP Eksplorasi CV.

  Warsita Karya tanggal 24November 2009 yang apabila dihitung secara sistematis yaitu sejakditerbitkannya Keputusan Bupati Morowali Nomor:540/SK,PW.35/DISTAMBEN/VII/2008 tanggal 31 Juli 2008, makaPutusan Bupati Nomor: 540.2/SK.09/ DESDM/XI/2009 tentangPersetujuan Izin Usaha Pertambangan IUP Eksplorasi CV.

  WarsitaKarya tanggal 31 Juli 2008;: Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.019/DESDM/XI/2009 tentang Persetujuan Izin UsahaPertambangan Eksplorasi kepada CV.

• No. 69/B/2015/PT.TUN.MKSOleh karena rangkaian mekanisme terbitnya obyek sengketa a quo tidak terlepasdari Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.2/SK.026/DESDM/1/2010, TentangPersetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin UsahaPertambangan Eksplorasi Kepada PT.Mitra Karya Agung Lestari Tanggal 29Januari 2010 (vide bukti P4 = T2) maka Majelis Hakim berpendapat bahwa masaberlaku dari Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.2/SK.026/DESDM/1/2010,Tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan

  Mitra karya Agung Lestari ;Bahwa bunyi diktum keempat, kelima dan keenam dalam Surat Keputusan BupatiMorowali Nomor : 540.2/SK.026/DESDM/1/ 2010 tanggal 29 januari 2010 TentangPersetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi IUP Ekplorasikepada PT.

  Batubara;Bahwa dengan demikian,Penggugat dianggap telah memenuhi ketentuan lelang UP Eksplorasiin casu:Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.2/SK.026/DESDM/1/2010,berdasarkan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral RepublikIndonesia Nomor: 28 Tahun 2013, dan dinyatakan tetap berlaku sebelum masaberakhirnya; Bahwa IUP Eksplorasi Penggugat/Pembandingin casu:Surat Keputusan BupatiMorowali Nomor : 540.2/SK.026/DESDM/1/2010, yang berasal dari PenyesuaianKuasa Pertambangan Ekplorasi menjadi

  No. 69/B/2015/PT.TUN.MKSe Bahwa Tergugat memberikan jangka waktu kepada Penggugat 5 (lima) tahun untukmelaksanakan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi berdasarkan SuratKeputusan Bupati Morowali Nomor : 540.2/SK.026/DESDM/1/2010, jikadiperhitungkan dari jangka waktu semenjak Tergugat menerbitkan Izin UsahaPertambangan (IUP) Eksplorasi berdasarkan Surat Keputusan Bupati MorowaliNomor : 540.2/SK.026/DESDM/1/2010, pada tanggal 29 Januari 2010, dan berakhirpada tanggal 20 Januari 2015.

  Kegiatan sebagaimanadimaksud dapat dilakukan oleh Penggugat sebahagian atau seluruhnya, sehinggaTergugat/Terbanding tidak memaksakan secara keseluruhan kepada Penggugat/Pembanding untuk melaksanakan maksud diberikannya Izin Usaha Pertambangan(IUP) Eksplorasi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.2/SK.026/DESDM/1/ 2010, Tanggal 29 Januari 2010 oleh Tergugat /Terbanding ; Bahwa dengandemikian, pembatalan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.2/SK.026/DESDM/1/2010, Tanggal 29 Januari

• Mitra karya Agung Lestari ;Bahwa bunyi dictum keempat, kelima dan keenam dalam SuratKeputusan Bupati Morowali Nomor 540.2/SK.026/DESDM/1/2010 tanggal 29 januari 2010 Tentang PersetujuanPenyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi IUPEkplorasi kepada PT.

  Kegiatan sebagaimana dimaksuddapat dilakukan oleh Penggugat sebahagaian atau seluruhnya,sehingga Tergugat tidak memaksakan secara keseluruhankepada Penggugat untuk melaksanakan maksud diberikannyaIzin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi berdasarkan SuratKeputusan Bupati Morowali Nomor 540.2/SK.026/DESDM/1/2010, Tanggal 29 Januari 2010 oleh Tergugat; Bahwa dengan demikian, pembatalan Surat Keputusan BupatiMorowali Nomor 540.2/SK.026/DESDM/1/2010, Tanggal 29Hal. 18 dari 58 Hal.

  Bukti P3 : Keputusan Bupati Morowali nomor : 540.2/SK.019/DESDM/X/2008 tanggal 29 November 2008 tentang PemberianHal. 41 dari 58 Hal. Putusan No. 18/G/2014/PTUN.PL5. Bukti P4 :6. Bukti P5 :7.Bukti P5 A:8. Bukti P6 :9. BuktiP6A :10.Bukti P7 :11.Bukti P8 :Kuasa Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. MITRA KARYAAGUNG LESTARI.

  membaca dan mencermatiKeputusan Bupati Morowali Nomor 540.2/SK.026/DESDM/1/2010, TentangPersetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi IzinHal. 52 dari 58 Hal.

  Bupati Morowali Nomor 540.2/SK.026/DESDM/1/2010,Tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi MenjadiHal. 53 dari 58 Hal.

• OBJEK SENGKETA:Tindakan Bupati Morowali yang tidak memasukkan Perusahaan PT GriaMartua Tomorindah Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) EksplorasiNomor: 540.2/SK.057/DESMI/II/2010, tertanggal 25 Februari 2010,Luasan 1.094 Hektar yang telah diciutkan menjadi Luasan 723 Hektar,berlokasi di Desa Bohomoahi, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupatenhalaman 3 Putusan Nomor: 6/G/TF/2020/PTUN.PLMorowali dalam Berita Acara Nomor: 540/08/D75ESDM/2016 PenyerahanDokumen Perizinan Dibidang Pertambangan Mineral Dan

  Kongkrit, tidak abstrak, berwujud tertentu atau dapat ditemukan yaituberupa Tindakan Bupati Morowali yang tidak memasukkan Perusahaanhalaman 4 Putusan Nomor: 6/G/TF/2020/PTUN.PLb).PT Gria Martua Tomorindah Pemegang Izin Usaha Pertambangan(IUP) Eksplorasi Nomor: 540.2/SK.057/DESM/II/2010, tertanggal 25Februari 2010, luasan 1.094 Hektar yang telah diciutkan menjadiLuasan 723 Hektar, berlokasi di Desa Bohomoahi, Kecamatan BungkuTengah, Kabupaten Morowali dalam Berita Acara Nomor:540/08/D75ESDM/2016

  Bahwa Penggugat memiliki IzZin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasidi wilayah Kabupaten Morowali berdasarkan SK Bupati Morowali(Tergugat ) Nomor : 540.2/SK.057/DESM/II/2010, tertanggal 25 Februari2010, tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepadaPT Gria Martua Tomorindah; Bahwa dengan adanya tindakan Tergugat sebagaimana objek sengketatersebut Penggugat telah kehilangan haknya, karena Penggugat tidakdapat melakukan peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) darisemula memiliki Izin

  Gria Martua Tomorindah, memperoleh izin UsahaPertambangan (IUP) Eksplorasi yang dituangkan dalam Surat KeputusanBupati Morowali Nomor: 540.2/SK.057/DESM/II/2010, tertanggal 25Februari 2010, tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasikepada PT Gria Martua Tomorindah.

  Gria Martua Tomorindah, mulai melakukan kegiatan eksplorasi danmelakukan pembebasan lahan masyarakat;Bahwa kemudian, PT Gria Martua Tomorindah, melalui stafnyamemperoleh informasi bahwa Lokasi yang dimaksud dalam SK BupatiMorowali Nomor: 540.2/SK.057/DESM/II/2010, tertanggal 25 Februari2010, tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepadaPT Gria Martua Tomorindah yang diberikan untuk lahan seluas 1.094Hektar yang terletak di Desa Bahomoahi, Kecamatan Bungku Tengahhalaman 7 Putusan Nomor

• Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor:540.2/SK.015/DESDM/I/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha PertambanganEksplorasi kepada PT. Latanindo Mining, tanggal 29 Januari 2010.

  Bahwa disebutkan pula dalam Lampiran Ill Surat Keputusan BupatiMorowali Nomor: 540.2/SK.015/DESDM/I/2010 tentang Persetujuan Izin UsahaPertambangan Eksplorasi kepada PT.

  Putusan Perkara No.19/P/FP/2020/PTUN.PL Bahwa Pemohon dalam melaksanakan pertambangan di Desa OneputeJaya, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali berdasarkan KeputusanBupati Morowali Nomor: 540.2/SK.015/DESDM/I/2010 tentang Persetujuan IzinUsaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT.

  Latanindo Mining tanggal 10 Maret 2014 (vide bukti T2) tersebut jelasdiuraikan bahwa Keputusan tersebut mencabut Keputusan Bupati Morowali Nomor:540.2/SK.015/DESDM/I/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha PertambanganEksplorasi Kepada PT.

• Keputusan Bupati Morowali Nomor:540.2/SK.007/DESDM/XII/2013 tentang Revisi Izin UsahaPertambangan Eksplorasi Kepada PT. Kluet MineralindoManairi tanggal 28 Desember 2013 dengan Luas 3.037Hektar. Yang terletak didesa Matano dan Lamontoli Kec.Menui Kepulauan dan Bungku Selatan.3.

  Bahwa termohon tidak memberikan tangapan atau tindakanberkenaan dengan permohonan penyerahan dokumen perizinanmilik pemohon. karena termohon mengangap tidak pernahmengeluarkan Surat keputusanNomor.540.2/SK.007/DESDM/XII/2013 tentang revisi Izin UsahaPertambangan Eksplorasi kepada PT.

  KLUET MINERALINDOMANDIRI yang isinya mencabut Surat Keputusan Bupati MorowallNomor 540.2/SK.037/DESDM/IV/2010 tanggal 22 April 2010 tentangpersetujuan penyesuaian kuasa pertambangan eksplorasi menjadiIUP Eksplorasi kepada PT. KLUET MINERALINDO MANDIRI ;4.

  Menyatakan keputusan Tata Usaha Negara. berupakeputusan Bupati Morowali Nomor.540.2/SK.007/DESDM/XII/2013tentang revisi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT.KLUET MINERALINDO MANDIRI tanggal 28 Desember 2013Adalah tidak Sah;3.

  KluetMeineralindo Mandiri tanggal 25 September 2008 dan KeputusanBupati Morowali Nomor: 540.2/SK.007/DESDM/XII/2013 tentangRevisi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT.

• Bahwa selanjutnya PEMOHON memperoleh Surat KEPUTUSANBUPATI MOROWALI NOMOR:540.2/SK.013/DESDM/IX/2009TENTANG PERSETUJUAN PENYESUAIAN KUASA PERTAMBANGANEKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGANEKSPLORASI KEPADA PT.MINERALINDO MANDIRI, Tanggal 26Desember 2009;8. Bahwa kemudian PEMOHON telah memperoleh SuratKEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR:540.2/SK.009/DESDM/I/2011 TENTANG REVISI IZIN USAHAPERTAMBANGAN EKSPLORASI KEPADA PT. MINERALINDOMANDIRI, Tanggal 31 Januari 2011;9.

  Bahwa PEMOHON telah memperoleh SuratKEPUTUSANBUPATI MOROWALI NOMOR: 540.2/SK.009/DESDM/I/2011 TENTANGREVISI IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI KEPADA PT.MINERALINDO MANDIRI, Tanggal 31 Januari 2011;5. Bahwa PEMOHON telah pula memperoleh KEPUTUSANBUPATI MOROWALI NOMOR: 540.2/SK.006/DESDM/XII/2013TENTANG PERSETUJUAN REVISI PERPANJANGAN IZIN USAHAPERTAMBANGAN EKSPLORASI KEPADA PT. MINERALINDOMANDIRI, Tanggal 29 Desember 2013;6.

  Yang ada adalah Keputusan BupatiMorowaliNomor: 540.2/SK.009/DESDM/I/2011 tentang Revisi IzinUsaha Pertambangan Eksplorasi KepadaPT. Mineralindo Mandiritanggal 31 Januari 2011;3. Bahwa Izin Usaha Pertambangan IUP Eksplorasi Pemohon telahberakhir sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bupati MorowallNomor: 540.2/SK.009/DESDM/I/2011 tanggal 31 Januari 2011;4.

  Bahwa apabila dihitung secara sistematis maka KeputusanBupati Morowali Nomor: 540.2/SK.009/DESDM/I/2011 tentang RevisiIzin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT.

  MineralindoMandiri tanggal 20 Oktober 2008;Morowali 540.2/SK013tentang Persetujuan PenyesuaianKeputusan Nomor:/DESDM/VII/2009Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin UsahaBupatiPertambangan Eksplorasi Kepada PT. MineralindoMandiri tanggal 26 Desember 2009;Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.009/DESDM/IV2011 tentang Revisi Izin UsahaPertambangan Eksplorasi Kepada PT.

• banding dari Pembanding/Penggugat ;

• Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 15/G/2019/PTUN.PL, tanggal 27 Februari 2020 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM PENUNDAAN

Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Bupati Morowali Nomor 541/SK.016/DESDM/III/2014 Tahun 2014, tanggal 10 Maret 2014 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.2

Pertambangan Eksplorasi Kepada CV Bumi Nikel Bungku tertanggal 31 Agustus 2010;

DALAM EKSEPSI

Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;

DALAM POKOK SENGKETA

1. Mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat;
2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Morowali Nomor 541/SK.016/ DESDM/III/2014 Tahun 2014, tanggal 10 Maret 2014 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.2

/SK.010/DESDM/VIII/2010 Tentang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada CV Bumi Nikel Bungku tertanggal 31 Agustus 2010;

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Morowali Nomor 541/SK.016/DESDM/III/2014 Tahun 2014, tanggal 10 Maret 2014 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.2/SK.010/DESDM/ VIII/2010 Tentang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada CV Bumi Nikel Bungku tertanggal 31 Agustus 2010;

Menghukum Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Tergugat

DALAM PENUNDAAN;Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan BupatiMorowali Nomor 541/SK.016/DESDMI/III/2014 Tahun 2014 tanggal 10Maret 2014 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Morowali Nomor :540.2/SK.010/DESDM/VIII/2010 tentang Izin Usaha PertambanganEksplorasi kepada CV. Bumi Nikel Bungku tertanggal 31 Agustus 2010ll. DALAM EKSEPSI :Menyatakan Menolak dalil Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensitidak diterima;Ill. DALAM POKOK PERKARA ;1.

Putusan Nomor 141/B/2020/PTTUN Mks.mengenai pokok sengketanya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapatsebagai berikut;Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara iniadalah Keputusan Bupati Morowali Nomor 541/SK.016/DESDM/III/2014 Tahun2014, tanggal 10 Maret 2014 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati MorowaliNomor : 540.2/SK.010/DESDM/VIII/2010 Tentang Izin Usaha PertambanganEksplorasi Kepada CV Bumi Nikel Bungku tertanggal 31 Agustus 2010 (videbukti T1);Menimbang, bahwa dari aspek

Bahwa sebelum terbitnya objek sengketa a quo, Penggugat telahmemiliki izin persetujuan pencadangan wilayah untuk lokasi kuasapertambangan melalui Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540/SKPW.001/DESDM/V/2008, tanggal 13 Mei 2008 dan kemudian ditindaklanjutidengan Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi berdasarkanSurat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.2/SK.010/DESDM/VIII/2010, tanggal 31 Agustus 2010 (vide bukti P3 dan P4);3.

Putusan Nomor 141/B/2020/PTTUN Mks.Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Bupati MorowallNomor 541/SK.016/DESDM/III/2014 Tahun 2014, tanggal 10 Maret 2014Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.2/SK.010/DESDM/VIII/2010 Tentang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada CVBumi Nikel Bungku tertanggal 31 Agustus 2010;DALAM EKSEPSIMenyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;DALAM POKOK SENGKETA1. Mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat;2.

Menyatakan batal Keputusan Bupati Morowali Nomor 541/SK.016/DESDMI/III/2014 Tahun 2014, tanggal 10 Maret 2014 Tentang PencabutanKeputusan Bupati Morowali Nomor : 540.2/SK.010/DESDM/VIII/2010Tentang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada CV Bumi NikelBungku tertanggal 31 Agustus 2010;2.

• ., memerintahkansaksi AKHMAD KOSASIH, S.Sos membuat surat kepada Anggota Panitia Bperihal Undangan Panitia B sebagaimana Surat Nomor 540.2/420.b/BPN44/2008tanggal 27 Juni 2008 untuk melakukan pemeriksaan lokasi/tanah milik PT. BUDIDUTA AGRO MAKMUR seluas 119.127.650. M2 pada hari Jumat 18 Jul 2008;Bahwa saksi AKHMAD KOSASIH, S.Sos setelah membuat surat undangankepada Anggota Panitia B, juga diminta oleh Terdakwa H. DJAUHARI, SH.

  Asli Surat Permohonan dari Kakanwil BPN Propinsi Kaltim kepadaBPN RI Nomor : 540.2/138/BPN44/2008 tanggal 11 Nopember 2008;2. Asli Surat permohonan dari Direktur Utama PT. Budiduta Agro Makmurkepda Kepala BPN RI melalui BPN Propinsi Kaltim Tanggal 29 januari3. Copy akta risalan rapat PT.

  PT.Budiduta Agromakmur beserta lampirannya;Copy Keputusan Camat Tenggaraong tentang ijin undangundanggangguan (H.0) tanggal 24 April 2006;Copy Sertifikat HGU No. 01 tahun 1981;Asli Risalah Panitia Pemeriksaan tanah B nomor:540.2/15/RPT.PAN.BN/V/2008. tanggal 18 Juli 2008;Asli Daftar Hadir rapat panitia pemeriksaan tanah B PT.

  Asli Surat Permohonan dari Kakanwil BPN Propinsi Kaltim kepadaBPN RI Nomor : 540.2/138/BPN44/2008 tanggal 11 Nopember 2008 ;2. Asli surat permohonan dari Direktur Utama PT. Budi Duta AgroMakmur kepda Kepala BPN RI melalui BPN Propinsi Kaltim Tanggal29 januari 2008 ;3. Copy akta risalan rapat PT. Hasfram Product No. 06 tanggal 27Februari 2004 ; 222222 nnn nn nnn nnn nnn nnn ncn nena4.

  Menyatakan bahwa Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B Nomor:540.2/15/RPT.PAN.BN/V/2008 tanggal 18 Juli 2008 adalah palsu;7. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,(lima ribu rupiah); 222222 2a nnn n nenMembaca berturutturut:1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh ISNANIAH,SH Plh.

• OBJEK SENGKETA;1.Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah SuratKeputusan Nomor 540.2/269/TAMB, perihal Tanggapan atasPermohonan Penerbitan Penyesuaian KP Eksplorasi menjadi IUPEksplorasi kepada PT. Sarmar Jaya Cemerlang, tanggal 14 Juni 2013,yang diterbitkan oleh Bupati Barito Selatan, in casu Tergugat.Bahwa Surat Keputusan Nomor 540.2/269/TAMB yang diterbitkan olehTergugat pada tanggal 14 Juni 2013 tersebut berisikan setidaknya tigaHalaman 2 dari 37 halaman.

  Bahwa Penggugat mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negaraini dengan mendaftarkannya di Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara Palangkaraya pada tanggal 10 September 2013, sedangkanSurat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 540.2/269/TAMB tersebutditerima oleh Penggugat pada tanggal 14 Juni 2013, tepat pada haripenerbitan surat keputusan tersebut.

  Bahwa Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 540.2/269/TAMB,perinal Tanggapan Atas Permohonan Penerbitan Penyesuaian KPEksplorasi menjadi IUP Eksplorasi kepada PT.

  Bahwa objek sengketa dalam Perkara ini yaitu Surat Bupati BaritoSelatan (Tergugat) Nomor 540.2/269/Tamb tanggal 14 Juni 2013 perihalHalaman 27 dari 37 halaman. Putusan Nomor 544 K/TUN/2014Tanggapan Atas Permohonan Penerbitan Penyesuaian KP. EksplorasiKepada PT.

  Dasar Gugatan dan Petitum Gugatan Cacat Formal. bahwa dasar gugatan Penggugat objek sengketa Nomor 540.2/269/Tamb tanggal 14 Juni 2013 perihal Tanggapan atas PermohonanPenerbitan Penyesuaian KP. Eksplorasi menjadi KP.

• Menyatakan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.005/ DESDM/II/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Ekplorasi Kepada PT. Triple Eight Energy tertanggal 11 Februari 2010, tetap berlaku dengan melanjutkan sisa masa berlaku IUP Eksplorasi aquo terhitung sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap ; ----------------

  5.

  Triple Eight Energy tanggal 10 Julli 2020 ; Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat dalam melaksanakankegiatan pertambangan berdasarkan pada Keputusan Bupati MorowallNomor: 540.2/SK.005/DESDM/II/2010 tanggal 11 Pebruari 2010 tentangPersetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Triple EightEnergy dengan masa berlaku sampai dengan tahun 2018 ; Menimbang, bahwa IUP Eksporasi PT.

  Triple Eight Energy Nomor 32 Tanggal 06 Desember2019 yang dibuat di hadapan Vincent Sugeng Fajar, S.H., M.Kn, Notaris diJakarta PuSat ; 22222222 222222 == Bahwa Pembanding/Penggugat dalam melaksanakan kegiatanpertambangan berdasarkan pada Keputusan Bupati Morowali Nomor:540.2/SK.005/DESDM/II/2010 tentang Persetujuan Izin UsahaPertambangan Eksplorasi Kepada PT.

  Vale Indonesia, Tbk,sehingga sudah tepat tindakan Terbanding/Tergugat dengan mencabutKeputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.005/DESDM/II/2010 tentangPersetujuan Izin Usaha Pertambangan Ekplorasi Kepada PT.

  Triple Eight Energy tanggal 11Februari 2010 dan pencabutan diterbitkan oleh Terbanding/Tergugat padatanggal 14 Maret 2014; Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Perkara No.49/B/2021/PTTUN Mks.bahwa dilihat dari bukti P18=T3 berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.005/DESDM/II/2010 tentang Persetujuan Izin UsahaPertambangan Eksplorasi Kepada PT.

  Menyatakan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.005/DESDM/II/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha PertambanganEkplorasi Kepada PT. Triple Eight Energy tertanggal 11 Februari 2010,tetap berlaku dengan melanjutkan sisa masa berlaku IUP Eksplorasiaquo terhitung sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap ; 5.

• Triple Eight Energy haruslah dipulinkan, dengan demikianmaka konsekuensi hukumnya adalah Keputusan Bupati Morowali Nomor:540.2/SK.005/DESDM/II/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan EkplorasiKepada PT. Triple Eight Energy tertanggal 11 Februari 2010 haruslah tetap dianggapberlaku dengan melanjutkan sisa masa berlaku IUP Explorasi aquo terhitung sejakperkara ini berkekuatan hukum tetap;Vi.

  Menyatakan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.005/ DESDM/II/2010tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Ekplorasi Kepada PT. Triple EightEnergy tertanggal 11 Februari 2010, tetap berlaku dengan melanjutkan sisa masaberlaku IUP Eksplorasi aquo terhitung sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap;5.

  Bukti T 3 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.005/DESDM/II/2010tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT.Triple Eight Energy tanggal 11 Februari 2010 (fotokopi sesuai denganfotokopi);4. Bukti T4 : Berita Acara Rekonsiliasi IUP Kabupaten/Kota SePropinsi SulawesiTengah di Palu tanggal 2 April 2014 (fotokopi sesuai dengan aslinya);5.

  Triple Eight Energy tertanggal 27 Juli 2020 yangditerima oleh Kuasa Hukum Penggugat tanggal 28 Juli 2020;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati objek sengketa a quo, makaditemukan fakta hukum bahwa IUP Eksporasi yang dicabut oleh Tergugat adalah KeputusanBupati Morowali Nomor: 540.2/SK.005/DESDM/II/2010 tentang Persetujuan Izin UsahaPertambangan Eksplorasi Kepada PT.

  Triple Eight Energy tanggal 11 Februari 2010 danpencabutan diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 14 Maret 2014;Menimbang, bahwa dilihat dari bukt P18=T3 berupa Keputusan Bupati MorowalliNomor: 540.2/SK.005/DESDM/II/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha PertambanganEksplorasi Kepada PT.

• SasanaYudha Bakti tersebut adalah pejabat setelah saksi yaitu terdakwa Sdr.AKHMAD KOSASIH, S.Sos;Bahwa Kesimpulan Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B Nomor 540.2 /16 / RPT.PAN.B/VIII/2007, tanggal 16 Agustus 2007, permohonan HakGuna Usaha PT.

  Sasana Yudha Bakti sudah ada tanda batas berupa kayu,dari hasil survey lapangan lalu dibuat Berita Acara Rapat Panitia B diGunung Sari Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 15 Agustus2007 setelah itu dibuat Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B Nomor:540.2 / 16 / RPT.PAN.B / VIII / 2007, Hari Kamis tanggal 16 Agustus 2007; Bahwa isi Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "B Nomor: 540.2 / 16 /RPT.PAN.B / VIII / 2007, Hari Kamis tanggal 16 Agustus 2007 yangdiperlihatkan kepada saksi tidak sama dengan

  Bahwa Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B Nomor: 540.2 / 16 /RPT.PAN.B / VIII / 2007, dibuat tanggal 16 Agustus 2007; Bahwa mekanisme yang dilakukan oleh Panitia B dalam hal terkaitdengan penerbitan permohonan Hak Guna Usaha PT.

  Bahwa terdakwa merubah isi dari Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah BNomor : 540.2/16/RPT.PAN.B/VIII/2007 tanggal 16 Agustus 2007 padabagian:1.

  Sasana Yudha Bakti tersebut adalahpejabat setelah saksi CAHYONO yaitu terdakwa AKHMAD KOSASIH, S.Sos,karena pada waktu Saksi CAHYONO menjabat dalam Kesimpulan Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B Nomor 540.2 / 16 / RPT.PAN.B/VIII/2007, tanggal 16Agustus 2007, permohonan Hak Guna Usaha PT.

• Budiduta Agromakmur besertalampirannya.Copy Keputusan Camat Tenggaraong tentang jjinundangundang gangguan (H.0) tanggal 24 April2006.Copy Sertifikat HGU No. 01 tahun 1981.Asli Risalah Panitia Pemeriksaan tanah B nomor :540.2/15/RPT.PAN.BN/V/2008. tanggal 18 Juli2008Asli Daftar Hadir rapat panitia pemeriksaan tanahB PT.

  Budiduta Agro Makmur yaitu diperpanjangnyaHGU perusahaan tersebut;Menimbang, bahwa Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah BNomor : 540.2/15/RPT.PAN.B/V/2008. Tanggal 18 Juli 2008 adalahbukti hasil akhir pelaksanaan tugas Panitia Pemeriksaan Tanah B,yang dibentuk dalam rangka permohonan perpanjangan HGU dariPT. BUDIDUTA AGRO MAKMUR.

  Asli Surat Permohonan dari Kakanwil BPN Propinsi Kaltimkepada BPN RI Nomor : 540.2/138/BPN44/2008 tanggal 11Nopember 2008.2. Asli surat permohonan dari Direktur Utama PT. Budi DutaAgro Makmur kepda Kepala BPN RI melalui BPN PropinsiKaltim Tanggal 29 januari 2008.3. Copy akta risalah rapat PT.

  Budiduta Agromakmur besertalampirannya ;Copy Keputusan Camat Tenggaraong tentang ijinundangundang gangguan (H.0) tanggal 24 April2006 ;Copy Sertifikat HGU No. 01 tahun 1981 ;Asli Risalah Panitia Pemeriksaan tanah B nomor :540.2/15/RPT.PAN.BN/V/2008. tanggal 18 Juli 2008 ;Asli Daftar Hadir rapat panitia pemeriksaan tanah BPT.

• BudiDuta Agro Makmur yang berisikan :1.Asli Surat Permohonan dari Kakanwil BPN PropinsiKaltim kepada BPN RI Nomor : 540.2/138/BPN44/2008 tanggal 11 November 2008.. Asli Surat permohonan dari Direktur Utama PT. BudiDuta Agro Makmur kepada Kepala BPN RI melaluiBPN Propinsi Kaltim tanggal 29 Januari 2008;Copy Akta Risalah Rapat PT.

  Budi Duta Agro Makmurbeserta lampirannya;10.Copy Keputusan Camat Tenggarong tentang ljinUndangUndang Gangguan (H.O) tanggal 24 April2006;11.Copy Sertifikat HGU No. 01 Tahun 1981;12.Asli Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B Nomor :540.2 / 15 / RPT.PAN.B / V / 2008 tanggal 18 Juli2008;13.Asli Daftar Hadir Rapat Panitia Pemeriksaan TanahB PT.

  Budi Duta Agro Makmur beserta lampirannya;10.Copy Keputusan Camat Tenggarong tentang ljin UndangUndangGangguan (H.O) tanggal 24 April 2006;11.Copy Sertifikat HGU No. 01 tahun 1981;12.Asli Risalah Panitia Pemeriksaan tanah B nomor : 540.2 / 15 /RPT.PAN.BN / V / 2008 tanggal 18 Juli 2008;13.Asli Daftar Hadir Rapat Panitia Pemeriksaan Tanah B PT. BudiDuta Agro Makmur ;14.

  No. 1840 K/Pid/2012Surat Pernyataan selaku penerima kuasa telah mencantumkan luasan tanahdengan luas 9.630,34 Ha. dan ternyata di dalam Risalah Panitia PemeriksaanTanah B Nomor : 540.2/15/RPT.PAN.B/V/2008 tanggal 18 Juli 2008 telahtercantum luasan tanah milik PT.

  Bahwa berdasarkan Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah BNomor : 540.2 / 15 / RPT.PAN.BA / V / 2008 tanggal 18 Juli 2008, Terdakwatelah memasukkan peta bidang tanah Nomor : 600/43/BPN44/2008 tanggal 10November 2008 dengan luas 9.630,34 Ha, sementara risalah ditandatanganitanggal 18 Juli 2008, di mana seharusnya peta bidang tanah dilakukan padatanggal 18 Juli 2008 bukan tanggal 10 November 2008;5.

• ., memerintahkansaksi AKHMAD KOSASIH, S.Sos membuat surat kepada Anggota Panitia Bperinal Undangan Panitia B sebagaimana Surat Nomor 540.2/420.b/BPN44/2008tanggal 27 Juni 2008 untuk melakukan pemeriksaan lokasi/tanah milik PT. BUDIDUTA AGRO MAKMUR seluas 119.127.650. M2 pada hari Jumat 18 Jul 2008;Bahwa saksi AKHMAD KOSASIH, S.Sos setelah membuat surat undangankepada Anggota Panitia B, juga diminta oleh Terdakwa H. DJAUHARI, SH.

  Asli Surat Permohonan dari Kakanwil BPN Propinsi Kaltim kepadaBPN RI Nomor : 540.2/138/BPN44/2008 tanggal 11 Nopember 2008;2. Asli surat permohonan dari Direktur Utama PT. Budiduta Agro Makmurkepda Kepala BPN RI melalui BPN Propinsi Kaltim Tanggal 29 januari3. Copy akta risalah rapat PT. Hasfram Product No. 06 tanggal 27Februari 20045 222020 22 n0e cence nnn n nn nen ne nnne=4.

  PT.Budiduta Agromakmur beserta lampirannya;Copy Keputusan Camat Tenggaraong tentang ijin undangundanggangguan (H.0) tanggal 24 April 2006;Copy Sertifikat HGU No. 01 tahun 1981 ;Asli Risalah Panitia Pemeriksaan tanah B nomor: 540.2/15/RPT.PAN.BN/V/2008. tanggal 18 Juli 2008;Asli Daftar Hadir rapat panitia pemeriksaan tanah B PT.

  Budi Duta AgroMakmur yang berisikan :"2"1.10.Asli Surat Permohonan dari Kakanwil BPN Propinsi Kaltim kepadaBPN RI Nomor : 540.2/138/BPN44/2008 tanggal 11 Nopember 2008 ;Asli surat permohonan dari Direktur Utama PT. Budi Duta AgroMakmur kepda Kepala BPN RI melalui BPN Propinsi Kaltim Tanggal29 januari 2008 5 2222222 none nen nn nen n nen nn eeCopy akta risalah rapat PT.

  PT.Budiduta Agromakmur beserta lampirannya ;Copy Keputusan Camat Tenggaraong tentang ijin undangundanggangguan (H.0) tanggal 24 April 2006 ;1411.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.Copy Sertifikat HGU No. 01 tahun 1981 ;Asli Risalah Panitia Pemeriksaan tanah B nomor : 540.2/15/RPT.PAN.BN/V/2008. tanggal 18 Juli 2008 ;Asli Daftar Hadir rapat panitia pemeriksaan tanah B PT.

• Menyatakan Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.2/SK.005/DESDM/II/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan EkplorasiKepada PT Triple Eight Energy tertanggal 11 Februari 2010, tetap berlakudengan melanjutkan sisa masa berlaku IUP Eksplorasi a quo terhitungsejak perkara ini berkekuatan hukum tetap;5.

  Menyatakan Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.2/SK.005/DESDM/II/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha PertambanganEksplorasi Kepada PT Triple Eight Energy tertanggal 11 Februari 2010,telah berakhir masa berlakunya;4.

  menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebutMahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan tersebut dapat dibenarkan, karenaJudex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar telah keliru dansalah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:Menimbang, bahwa gugatan diajukan setelah masa berlakunyaPersetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi atas nama Penggugatberakhir in casu Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.2

• Bahwa Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 540.2/269/TAMB,perihal Tanggapan Atas Permohonan Penerbitan Penyesuaian KP Eksplorasimenjadi IUP Eksplorasi kepada PT.

  Bahwa Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 540.2/269/TAMB,perihal Tanggapan Atas Permohonan Penerbitan Penyesuaian KP Eksplorasimenjadi IUP Eksplorasi kepada PT.

  Bahwa Surat Keputusan Nomor 540.2/269/TAMB, perihal Tanggapan AtasPermohonan Penerbitan Penyesuaian KP Eksplorasi menjadi IUP Eksplorasikepada PT.

  Keputusan yang diterbitkan Tergugatsebagaimana termuat dalam Surat Keputusan Nomor 540.2/269/TAMB,perihal Tanggapan Atas Permohonan Penerbitan Penyesuaian KP Eksplorasimenjadi IUP Eksplorasi kepada PT.

  Memerintah Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Barito SelatanNomor 540.2/269/TAMB, perihal Tanggapan Atas Permohonan PenerbitanPenyesuaian KP. Eksplorasi menjadi IUP Eksplorasi kepada PT.

• Adapun Izin UsahaPertambangan Eksplorasi PEMOHON yang hendak di tingkatkan statusnyamenjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi adalah izin usahapertambangan sebagaimana Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor:540.2/SK.018/DESDM/II/2010 tanggal 23 Februari 2010. Dengan luas 356hektar yang terletak di Desa Lalampu, Kecamatan Bahodopi, KabupatenMorowali.2. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5).

  Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor:540.2/SK.018/DESDM/II/2010 tanggal 23 Februari 2010. Dengan luas356 hektar yang terletak di Desa Lalampu, Kecamatan Bahodopi,Kabupaten Morowali, disebutkan dalam lampiran Ill keputusan a quo,sebagaimana angka 9 tentang Hak Pemegang Izin menyebutkan Mengajukanpermohonan tertulis untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan ke tahapkegiatan IUP Operasi Produksi pada sebagian atau beberapa wilayah dalamWIUP.Halaman 5 dari 26.

  Bahwa PEMOHON adalah pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP)Eksplorasi yang sah secara , sebagaimana Keputusan Bupati Morowali Nomor:540.2/SK.018/DESDMI/II/2010 tanggal 23 Februari 2010. Dengan luas 356hektar yang terletak di Desa Lalampu, Kecamatan Bahodopi, KabupatenMorowall..Halaman 6 dari 26. Putusan Perkara No.21/P/FP/2020/PTUN.PLV.4.

  Bahwa dalam Lampiran IIl Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor:540.2/SK.018/DESDM/II/2010 tanggal 23 Februari 2010. Dengan luas 356hektar yang terletak di Desa Lalampu, Kecamatan Bahodopi, KabupatenHalaman 8 dari 26.

  Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor:540.2/SK.018/DESDM/II/2010 tanggal 23 Februari 2010. Dengan luas 356hektar yang terletak di Desa Lalampu, Kecamatan Bahodopi, KabupatenMorowali., disebutkan dalam lampiran III keputusan a quo, sebagaimana angka9 tentang Hak Pemegang Izin disebutkan Mengajukan permohonan tertulisuntuk melanjutkan atau tidak melanjutkan ke tahap kegiatan UP OperasiProduksi pada sebagian atau beberapa wilayah dalam WIUP.9.

• M E N G A D I L I

  1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
  2. Mewajibkan Termohon untuk Menyerahkan Surat Keputusan kepada Gubernur Sulawesi Tengah dalam bentuk Berita Acara Penyerahan Dokumen Perizinan Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara, berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.017/DESDM/XI/2008 tanggal 29 November 2008 tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Untuk Lokasi Kuasa Pertambangan PT.

  AULIA PRIMA PERKASA, Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK/047/DESDM/II/2010 tanggal 25 Februari 2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. AULIA PRIMA PERKASA, dan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK/002/DESDM/IX/2013 tanggal 23 September 2013 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT.

  Bahwa Pemohon mulai menjalankan usaha dan kegiatannyaberdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor:540.2/SK.017/DESDM/XI/2008 tanggal 29 November 2008 TentangPEMBERIAN KUASA PERTAMBANGAN EKSPLORASI;A.

  Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan Permohonan Izin UsahaPertambangan (IUP) ekplorasi yang kemudian terbit Keputusan BupatiMorowali Nomor; 540.2:/SK.047/DESDM/II/ 2010, tanggal 25 Februari 2010Tentang: Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi MenjadiIzin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. AULIA PRIMA PERKASA;5.

  Bahwa Pemohon juga telah diberikan surat keputusan Bupati MorowaliNo. 540.2/SK.047/DESDM/II/2010 Tanggal 25 Februari 2010 Tentangpersetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin UsahaPertambangan Eksplorasi Kepada PT. AULIA PRIMA PERKASA;Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 44/P/FP/2020/PTUNPI.4. Bahwa karena telah disetujuinya dokumen analisis mengenal dampaklingkungan terhadap Izin Usaha Pertambangan eksplorasi PT.

  Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.017/DESDM/X1/2008tanggal 29 November 2008 tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah UntukLokasi Kuasa Pertambangan PT. AULIA PRIMA PERKASA;2 Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK/047/DESDM/II/2010tanggal 25 Februari 2010 tentang Persetujuan Izin Usaha PertambanganEksplorasi Kepada PT. AULIA PRIMA PERKASA;3.

  Mewajibkan Termohon untuk Menyerahkan Surat Keputusan kepada GubernurSulawesi Tengah dalam bentuk Berita Acara Penyerahan Dokumen Perizinan DiBidang Pertambangan Mineral Dan Batubara, berupa Keputusan Bupati MorowaliNomor: 540.2/SK.017/DESDM/XI/2008 tanggal 29 November 2008 tentangPersetujuan Pencadangan Wilayah Untuk Lokasi Kuasa Pertambangan PT.AULIA PRIMA PERKASA, Keputusan Bupati Morowali Nomor:540.2/SK/047/DESDMI/II/2010 tanggal 25 Februari 2010 tentang Persetujuan IzinUsaha Pertambangan Eksplorasi