Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negarayakni Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalPropinsi Jawa Tengah tanggal 12 Agustus 1993 Nomor: SK. 550.2/609/1/2135/ 33/93.; Memerintahkan Tergugat mencabut Keputusan Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah tanggal 12Agustus 1993 Nomor: SK. 550.2/ 609/1/2135/ 33/93; Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan kembali hakPenggugat atas bidang tanah Sertipikat HM No: 1490/Kedungpanidengan Surat Ukur

Bahwa sejak penerbitan Keputusan Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa TengahNomor SK 550.2/609/1/2135/33/93 tanggal 12 Agustus 1993tentang Pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) atas TanahSeluas 983.370 m?, untuk lokasi Pembangunan Kawasan IndustriKepada PT.

Para Penggugat tidak menyampaikan keberatan maupunsanggahan atas permohonan penerbitan Keputusan KepalaKantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi JawaTengah Nomor SK 550.2/609/1/2135/33/93 tanggal 12 Agustus 1993.c. Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang telahmelaksanakan pemeriksaan tanah sebagaimana RisalahPemeriksaan Tanah tanggal 2371993.3.

Penggugat); 5.Bahwa berdasarkan hal tersebut membuktikan bahwa Penggugattelah mengetahui adanya Surat Keputusan Kepala Kantor WilayahHalaman 40 dari 64 Halaman Putusan Nomor : 81/G/2019/PTUN.SMGBadan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah tanggal 12 Agustus1993 Nomor: SK.550.2/609/ 1/2135/33/93 sejak tanggal 12 Maret 2015;6.

Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, maka jelaslah bahwapenerbitan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Propinsi Jawa Tengah Nomor: SK.550.2/609/1/2135/33/93Tentang Pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) atas tanah seluas983.370 m2, untuk Lokasi Pembangunan Kawasan Indostri kepada PT.INDO PERMATA USAHATAMA (ic.

Cipaganti No.43 Kota Bandung yangmana surat permohonan pembaharuan hak guna bangunan tersebuttanggal 31 Mei 2004 ;Atas permohonan pembaharuan Hak Guna Bangunan dari gereka GPIB Bethel Bandung tersebut di atas ke luar Surat Keputusan KepalaKantor Pertanahan Kota Bandung Nomor : 550.2/60/HGB/KP/2004tanggal 22 Juli 2004 yang pada pokoknya memberikan pembaharuanHak Guna Bangunan Sertifikat Nomor : 809/Kec.

Jabar kepada :Nama : Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat ;Badan Hukum : Indonesia ;Berkedudukan : di Bandung ;Bahwa kewajiban lain telah dilaksanakan oleh pihak Gereja Bethel Bandung adalah membayar uang pemasukan kepada Negaraberdasarkan PP No.46 Tahun 2002 sebesar Rp. 26.332.000, sesuaikwitansi No.781/2004 tanggal 23 Juli 2004 ;Bahwa setelah terbit Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan KotaBandung Nomor : 550.2/60/HGB/KP/2004 tanggal 22 Juli 2004 mengenaiPembaharuan Sertifikat Hak Guna

Sukajadi Gambar Situasi No.204/1937 tertanggal 22Mei 1937 atas sebidang tanah seluas 1.323 M2 terletak di JalanCipaganti No.43 Bandung, atas nama Protestante Kerk InWestelijk Indonesia Gemeente Bandung (Gereja Protestan diIndonesia Bagian Barat di Bandung) ;. 1 (satu) photo copy Surat Keputusan Kepala Kantor PertanahanKota Bandung Nomor : 550.2/60/HGB/KP/2004 tanggal 22 Juli2004 tentang Pembaharuan Hak Guna Bangunan atas tanahseluas 1.323 M2 terletak di Jalan Cipaganti No.43 Bandung atasnama Protestante

Cipaganti No.43 Bdg, atasnama Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat di Bandung ; 1 (satu) photo copy Surat Keputusan Kepala Kantor BPN BandungNo.550.2/60/HGB/KP/2004 tertanggal 22 Juli 2004 atas nama GerejaProtestan di Indonesia Bagian Barat di Bandung ; 1 (satu) lembar photo copy kwitansi No.781/2004 tertanggal 23 Juli2004 senilai Rp. 26.332.000, (dua puluh enam juta tiga ratus tigapuluh dua ribu rupiah) atas nama Gereja Protestan di IndonesiaBagian Barat di Bandung ;Hal. 8 dari 17 hal.

Cipaganti No.43 Bdg, atasnama Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat di Bandung ; 1 (satu) photo copy Surat Keputusan Kepala Kantor BPN BandungNo.550.2/60/HGB/KP/2004 tertanggal 22 Juli 2004 atas nama GerejaProtestan di Indonesia Bagian Barat di Bandung ; 1 (satu) lembar photo copy kwitansi No.781/2004 tertanggal 23 Juli2004 senilai Rp. 26.332.000, (dua puluh enam juta tiga ratus tigapuluh dua ribu rupiah) atas nama Gereja Protestan di IndonesiaBagian Barat di Bandung ; 1 (satu) lembar photo

Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : SK. 550.2/12/1/10/HGB/62/2000 tanggal 7 Nopember 2000 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama Ir. Erie Sasmito Atas Tanah Di Kabupaten Lombok Timur melanggar ketentuan Pasal 33 ayat (2) angka 2 dan ayat (3), Pasal 38 ayat (2) Jo.

Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : SK. 550.2/12/1/10/HGB/62/2000 tanggal 7 Nopember 2000 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama Ir. Erie Sasmito Atas Tanah Di Kabupaten Lombok Timur ; 2.

Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : SK. 550.2/12/1/10/HGB/62/2000 tanggal 7 Nopember 2000 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama Ir. Erie Sasmito Atas Tanah Di Kabupaten Lombok Timur ;2.

Bahwa Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal7 Nopember 2000 Nomor : SK.550.2/ 12/1/10/HGB/62/2000tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas NamaIr.

Bahwa memang benar adanya Tergugat telah menerbitkanSurat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 7 Nopember2000 Nomor =: SK.550.2/12/1/10/HGB/62/2000 tentangPemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama Ir.

dalammemproses pemberian Hak Guna Bangunan tanggal 7 November2000, Nomor : SK. 550.2/12/1/10/HGB/62/2000 atas namaIr. Erie Sasmito atas tanah di Kabupaten Lombok Timuryang bertindak untuk dan atas nama PT.

Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara BaratNomor : SK. 550.2/12/1/10/HGB/62/2000 tanggal7 Nopember 2000 tentang Pemberian Hak Guna BangunanAtas Nama Ir. ErieSasmito Atas Tanah Di Kabupaten Lombok Timur =;2.

Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara BaratNomor : SK. 550.2/12/1/10/HGB/62/2000 tanggal7 Nopember 2000 tentang Pemberian Hak Guna BangunanAtas Nama Ir. Erie Sasmito AtasTanah Di Kabupaten Lombok Timur ;2.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara JakartaNomor: 16/G/2007/PTUNJKT tanggal 10072007 Jo.Nomor: 163/B/2007/PT.TUN.JKT tanggal 28012008 Jo.Nomor: 149 K/TUN/2008 tanggal 08082009;Bahwa terbitnya Sertipikat Hak Guna Bangunan No.355/Gambir berdasarkan Surat Keputusan Kepala KantorPertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat No.294/251 550.2 09.01 2006 tanggal 24 3 2006 Jo.No.54/47 550.2 09.01 Perp 2006 tanggal 19122006.

Obyek gugatan) diperolehfakta hukum bahwa tanah dimaksud dalam sertipikataquo berasal dari tanah Negara bekas Hak Guna BangunanNo.196/Gambir dan Hak Guna Bangunan No.222/Gambir dandiberikan hak atas tanah berdasarkan Surat KepalaKantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat No.54/47 550.2 09.01 Perp 2006 tanggal 12122006 Jo.No.294/251 550.2 09.01 2006 tanggal 24032006 (videbukti T19 = T.ll.Intv 8);Menimbang, bahwa Surat Kepala Kantor Pertanahan KotaHalaman 29 dari 44 halaman Putusan No. 41/PLW

/2011/PTUNJKT30Administrasi Jakarta Pusat No. 54/47 550.2 09.01 Perp2006 tanggal 12122006 adalah tentang pemberianperpanjangan jangka waktu pendaftaran hak = atasKeputusan Kepala Kantor Pertanahan Kta AdministrasiJakarta Pusat No.294/251 550.2 09.01 2006 tanggal 24032006 (vide bukti T21=T.II.Intv 7) dan KeputusanKepala Kantor Pertanahan Kta Administrasi JakartaPusat No.294/251 550.2 09.01 2006 tanggal 24032006adalah tentang pemberian Hak Guna Bangunan atas namaPerseroan Terbatas PT.

KPAtI 2000: me < ame eee o sme ewes onesMenimbang, bahwa dengan demikian untuk selanjutnyaMajelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai KeputusanKepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi JakartaPusat No.294/251 550.2 09.01 2006 tanggal 24032006(vide bukti T20=T.I1.Intv 6);Menimbang, bahwa dalam Diktum Pertama Keputusan30Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi JakartaPusat aquo disebutkan bahwa: Menegaskan tanah Negarabekas Hak Guna Bangunan No. 196/Gambir sebahagianseluas 320 Mes dan bekas Hak

Sehingga denganpertimbangan hukum yang demikian maka sampai kapanpunapabila tidak dibatalkan Sertipikat Hak Guna BangunanNo.355/Gambir akan tetap cacat yuridis karena lahirberdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan KotaAdmnistrasi Jakarta Pusat No.294/251 550.2 09.01 2006tanggal 24332006 yang mengandung cacat yuridis;10.

Tanah tersebut masih sesuai dengan Renacana Tata RuangWilayah yang bersangkutan;Bahwa terhadap permohonan perpanjangan hak atas objek a quo,sebagaimana didasarkan kepada surat dari Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur No.550.2/023/BPN44/2003 tanggal 13 Januari 2003 kepada Sdr.

Fotocopy dari copy Surat Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Propinsi Kalimantan Timur, Nomor : 550.2/023/BPN44/2003,tanggal 13 Januari 2003, perihal Permohonan pembaharuan Hak GunaBangunan No. 151/Kel. Karang Mumus, yang pada pokoknya menjelaskantanah yang dimaksud dalam Sertipikan HGB No. 151 / Kel.

Fotocopy dari copy Surat Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi Kalimantan Timur No. 550.2/023/BPN 44/2003 tanggal13 Januari 2003.(Bukti T.T3);4. Fotocopy dari copy Surat Kepala Kantor Pertahanan Kota SamarindaNo.570/433/BPN44.1/2004 tanggal 29 September 2004 Perihal Data AssetBekas Milik Asing/Cina atas tanah di Samarinda.

SAKALO, kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarindatersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat bukti Surat Kepala KantorPertanahan Kota Samarinda, Nomor : 550.2/04/BPN44.1/2002,tanggal 31Halaman 35 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pat.G/2019/PN SmrDesember 2002, perihal Permohonan perpanjangan Hak Guna Bangunan atastanah a.n. PT.

(Bukti T.T2), Surat Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur No.550.2/023/BPN 44/2003 tanggal 13 Januari 2003.(Bukti T.T3); Surat KepalaKantor Pertahanan Kota Samarinda No.570/433/BPN44.1/2004 tanggal 29September 2004 Perihal Data Asset Bekas Milik Asing/Cina atas tanah diSamarinda.

Bahwa Hak Guna Bangunan ini telah berakhir haknya tanggal 332003,selanjutnya diberikan pembaharuan hak dan berdasarkan Surat KeputusanKepala Kantor Pertanahan Kota Bandung tanggal 6102004 No. 550.2/102/HGB/KP/2004, diberikan Hak Guna Bangunan kepada YayasanPembinaan Anak Cacat disingkat YPAC Badan Hukum Indonesia,berkedudukan di Jakartaj=2 ene nee enn en omen nnnimnn memmenennnnni.

Bahwa kemudian Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandungtanggal 6102004 No. 550.2/102/HGB/KP/2004 tersebut didaftarkan sesuaidengan prosedur yang berlaku, dan terbit Sertipikat Hak Guna BangunanNo. 1077/Kel. Sukawarna, Surat Ukur Tanggal 11102006 No. 00622/2006seluas 625 m2 tertulis atas nama Yayasan Pembinaan Anak Cacat disingkatYPAC Badan Hukum Indonesia, Berkedudukan di Jakarta, terbit tanggal30 Oktober 2006;n nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn en cnn nme nen cnn nnn ncn2.

Bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1077/Kelurahan Sukawarnatertanggal 30 Oktober 2006 Surat Ukur tanggal 11 Oktober 2006 No. 00622/2006 atas nama Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Badan HukumIndonesia berkedudukan di Jakarta, bisa diterbitkan oleh Kantor PertanahanKota Bandung dikarenakan adanya Surat Keputusan Kepala Kantor PertanahanKota Bandung No. 550.2/102/HGB/KP/2004 tertanggal 06 Oktober 2004 tentangPembaharuan Hak Guna Bangunan atas tanah seluas 625 M2 terletak di JalanMustang No. 46

Bahwa dengan tidak dicantumkannya atau tidak dituntut dibatalkan SuratKeputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung No. 550.2/102/HGB/KP/2004 yang merupakan sumber diterbitkannya Sertipikat Hak GunaBangunan No. 1077/Kelurahan Sukawarna tersebut maka jelas gugatanpenggugat tidak lengkap dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;DALAM POKOK PERKARA :222 neon ennennn een1.Hendaknya apa yang telah Tergugat Il Intervensi kKemukakan sebagai Eksepsidiatas, mohon dianggap pula sebagai bagian dari Jawaban

/Kelurahan Sukawarna atas nama YayasanPembinaan Anak Cacat (YPAC) untuk jangka waktu 20 tahun sampai berakhirpada tanggal 3 Maret 20035 2 2222 22222 == Bahwa setelah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 8/Keluraan Sukawarnaberakhir pada tanggal 3 Maret 2003, selanjutnya pihak Yayasan PembinaanAnak Cacat (YPAC) telah mengajukan permohonan perpanjangan atas tanahHak Guna Bangunan tersebut, sehingga terhadap permohonan tersebut KepalaKantor Pertanahan Kota Bandung telah mengeluarkan Surat Keputusan No.550.2

Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat SuratKeputusan tanggal 28 November 1996 Nomor 10/DPRD/X1I/1996 yangdikeluarkan oleh turut Tergugat II, Surat Keputusan tanggal 21 Februari2007 Nomor 550.2/10/5301/2007 yang dikeluarkan oleh Turut TergugatIIl dan Surat Keputusan tanggal 20 Agustus 1997 Nomor 593.53947yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat IV terhadap objek sengketa;10.

Surat Nomor 550.2/10/53.01/2007 tanggal 21 Februari 2007 dariTurut Tergugat III:5.

Kelas A Ujung Pandang tanggal 13 Januari 1988Nomor 920/1987:Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat SertifikatHak Pakai Nomor 161/Panaikang atas nama Pemerintah KotaMakassar dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 20004/Panaikangatas nama PT Kalla Inti Karsa terhadap objek sengketa;Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat SuratKeputusan tanggal 28 November 1996 Nomor 10/DPRD/XI/1996 yangdikeluarkan oleh Turut Tergugat II, Surat Keputusan tanggal 21 Februari2007 Nomor 550.2

Notaris/PPAT Makassar; Bahwa dengan Surat Kanwil Badan Pertanahan Nasional ProvinsiSulawesi Selatan (Turut Tergugat III) Nomor 550.2/10/03/5301/2007tanggal 21 Februari 2007 terhadap tanah objek sengketa telahditerbitkan Hak Guna Bangunan kepada PT Kalla Inti Karsa (Tergugat II)dengan Sertifikat Hak Guna bangunan Nomor 20004/Panaikang atasnama PT Kalla Inti Karsa;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyataputusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidakbertentangan

Golden Martapura dengan Surat Nomor : 550.2/55/KPT.02tanggal 05 Februari 2002 ;Bahwa Terdakwa selanjutnya dengan surat Nomor 03/GM/02 tertanggal 14Februari 2002 mengajukan penawaran besarnya santunan sebesarRp.10.000.000.000, (sepuluh milyar rupiah) dan dibayar sekaligus padatahun 2002. Karena secara nyata perusahaan PT.

Golden Martapura ;1 (satu) Surat No. 550.2/84.AKPT.02 tertanggal 22 Februari 2002perihal Santunan atas tanah dan Bangunan eks. HGB No.11 dan No.103 ;Surat Masuk dan surat keluar tanggal 5 Februari 2002 ;Daftar hadir Panitia Pengadaan Tanah pada Musyawarah PenetapanBesarnya ganti kerugian Tanah dan Benda yang ada di atasnya atasnama PT.

Golden Martapura ;1 (satu) Surat No. 550.2/84.A/KPT.02 tertanggal 22 Februari 2002 perihalSantunan atas tanah dan Bangunan eks. HGB No. 11 dan No. 103 ;Surat Masuk dan surat keluar tanggal 5 Februari 2002 ;Daftar hadir Panitia Pengadaan Tanah pada Musyawarah PenetapanBesarnya ganti kerugian Tanah dan Benda yang ada di atasnya atasnama PT.

Bank Duta yang ditujukan kepada Badan PertanahanNegara Kabupaten Banjar perihal : Permohonan Pencabutan Kembalipemasangan Hipotek (Roya) atas sertifikat HGB No. 11 atas nama PT.Golden Martapura ;1 (satu) Surat No.550.2/84.A/KPT.02 tertanggal 22 Februari 2002 perihalSantunan atas tanah dan Bangunan eks.

Rudi Ariffin, Bernomor 550.2/55/KPT.02 tanggal5 Pebruari 2002, yang ditujukan kepada Dirut PT.

W8.DN.AT.01/041026 maka SITA JAMINANTERHADAP 9 (SEMBILAN) BIDANG TANAH MILIK PENGGUGAT MASIHMELEKAT DAN BELUM DIANGKAT.bahwa dalam kondisi shock dan bagaikan halilintar di siang bolong,PENGGUGAT mendapatkan turunan Surat Keputusan Kepala KantorPertanahan Kotamadya Bandung (dalam hal ini adalah TERGUGAT) tanggal 28Pebruari 1997 No. 550.2/10/HGB/1997 YANG ISINYA ADALAH MEMBERIKANHAK GUNA BANGUNAN kepada PT.

ASTRA INTERNASIONAL atas 9 (sembilan) bidang tanah milikPENGGUGAT berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor PertanahanKotamadya Bandung (dalam hal ini adalah TERGUGAT) TANGGAL 28Februari 1997 No. 550.2/10/HGB/1997 dimana terhadap 9 (sembilan) bidangtanah milik PENGGUGAT tersebut berada dalam Sita Jaminan berdasarkanBERITA ACARA PENYITAAN JAMINAN PENGADILAN NEGERI BANDUNGtanggal 01 Agustus 1992 No. 394/1992/Del/PN.Bdg. jo. No. 357/Pdt.G/1992/PN.Jkt.Pst.

Tentang Kewenangan Absolut.Bahwa, sebagaimana dalam posita gugatannya pada halaman 7 angka 9yang menyatakan Penggugat mendapatkan turunan Surat Keputusan KepalaKantor Pertanahan Kotamadya Bandung (dalam hal ini adalah Tergugat)tanggal 28 Februari 1997 No. 550.2/10/HGB/1997 YANG ISINYA ADALAHMEMBERIKAN HAK GUNA BANGUNAN kepada PT.

Astra International Tok atas 9 bidang tanah milik Penggugatberdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan KotamadyaBandung tanggal 28 Februari 1997 No. 550.2/10/HGB/1997 dimanaterhadap 9 bidang tanah milik Penggugat tersebut berada dalam sitajaminan berdasarkan berita acara Penyitaan Jaminan Pengadilan NegeriBandung tanggal 1 Agustus 1992 Nomor 394/1992/Del/PN.Bdg. jo.

(SHM) No. 271/Pasirluyu,396/Pasirluyu, 370/Pasirluyu, 377/Pasirluyu, 378/Pasirluyu,379/Pasirluyu, 394/Pasirluyu, 395/Pasirluyu dan 748/Ancol, makapenerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.1/Pasirluyu oleh Tergugatkantor Pertanahan Kota Bandung sesuai surat tanggal 29 Pebruari 1997No. 550.2/10/HGB/1997 adalah perbuatan melawan hukum, dengandemikian gugatan Penggugat pada petitum 3 gugatan karena terbuktiharuslah dikabulkan.".

Menyatakan, bahwa Surat keputusan Kakanwil BPN Prop.Sul SelNomor 550.2/26/16/53.01/2004 tertanggal 14092004 yang telahmemperpanjang masa berlakunya SHGB No. 12 / Mangasa danmenjadi Sertifikat Hak Guna bangunan Nomor.20967 / Gunungsariatas nama Herry Haryono adalah tidak sah menurut hukum dan tidakpula mengikat..

ANEKA GAS INDUSTRI (PERSERO)23BERKEDUDUKAN DI JAKARTA / TERGUGAT , dan berkenaan denganSurat Keputusan KAKANWIL Badan Pertanahan Nasional Propinsi SulawesiSelatan Nomor : 550.2/26/16/53.01/2004 tertanggal 14092004 yangmerupakan Tindakan Hukum TERGUGAT II selaku Pejabat Tata UsahaNegara dan Pemberian Hak dan Penerbitan Sertipikat Hak Guna BangunanObyectum Litis No.12 / Mangasa berdasarkan SURAT KEPUTUSANMENDAGRI Tanggal 28101983 No.

ANEKA GAS INDUSTRI(PERSERO) BERKEDUDUKAN DI JAKARTA dan Surat KeputusanKAKANWIL Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan Nomor :550.2/26/16/53.01/2004 tertanggal 14092004 berdasarkan Sertipikat HakGuna Bangunan No.12 / Mangasa dalam mana Pemberian Hak atas TanahGuna Bangunan a quo berdasarkan SURAT KEPUTUSAN MENDAGRITanggal 28101983 No.

Agr/1975 tanggal 16071975 /Petitum No. 5) dan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPNPropinsi Sulawesi Selatan (SK Nomor 550.2/26/16/53.01/2004tanggal 14092004 / Petitum No. 7).Bahwa tuntutan seperti itu menurut hukum adalah merupakantuntutan yang bersifat kumulasi, yang secara hukum tidak dapatdigabungkan.

Sul Sel Nomor 550.2/26/16/53.01/2004 tanggal14092004 ....dst..Bahwa bertitik tolak dari petitum yang seperti itu maka menuruthukum Para Penggugat di dalam gugatannya tersebut seharusnyamendudukkan / memposisikan Kakanwil BPN Prop. Sul Sel selakuTergugat.Alasan hukumnya, oleh karena produk in casu SK yangdikeluarkannya tersebut dituntut untuk dibatalkan dalam perkara aquo.b.

orangtua dari Para Penggugat tidak pernah mengalihkan dan atau membebaskanhak atas tanah tersebut kepada siapupun;Bahwa demikian pula peralinan hak pada tanggal 09 Juli 1990 PT AnekaGas Industri yang kini sebagai Tergugat telah melepaskan haknyadengan jalan Jual Beli sebagaimana tercatat didalam Akta Jual Beli Nomor192/JoA/II/1990 kepada Herry Haryono yang kini sebagai Tergugat V.Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Kepala kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Propinsi.Sulawesi Selatan Nomor 550.2

SulawesiSelatan Nomor 550.2/26/16/53.01/2004 tertanggal 14 September 2004yang telah memperpanjang masa berlakunya Sertifikat Hak Guna BangunNomor 12/Mangasa dan menjadi Sertifikat Hak Guna bangunan Nomor20967/Gunungsari atas nama Herry Haryono adalah tidak sah menuruthukum dan tidak pula mengikat;Menyatakan, bahwa peralihan hak yang dilakukan oleh Herry Haryonokepada Frans Haryono berdasarkan Akta Hibah Nomor 397/2009tertanggal 10 Agustus 2009 adalah pula tidah sah dan tidak pula mengikatadanya;Menghukum

Turut Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara tentangKeputusan Pemberian Hak Pakai atas Tanah Obyectum Litis dan TindakanHukum Tergugat II selaku Pejabat Tata Usaha Negara tentang PenerbitanSertifikat Hak Pakai Nomor 2/Mangasa, Gambar Situasi Nomor :532tertanggal 5 Juli 1975 atas nama pemegang hak : Departemen Perindustriancq PT Aneka Gas Industri (Persero) berkedudukan di Jakarta/Tergugat , danberkenaan dengan Surat Keputusan Kakanwil Badan Pertanahan NasionalPropinsi Sulawesi Selatan Nomor 550.2

/26/16/53.01/2004 tertanggal 14September 2004 yang merupakan Tindakan Hukum Tergugat II selakuPejabat Tata Usaha Negara dan Pemberian Hak dan Penerbitan SertifikatHak Guna Bangunan Obyectum Litis Nomor 12/Mangasa berdasarkan SuratKeputusan Mendagri Tanggal 28 Oktober 1983 NomorSK.624/HGB/DA/1983 yang merupakan Tindakan Hukum Menteri DalamNegeri selaku Pejabat Tata Usaha Negara, kemudian berdasarkan SuratKeputusan Kakanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi SelatanNomor 550.2/26/16/53.01/

Nomor 3208 K/Padt/2015Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor09/HPC/Dit.Agr/1975 tertanggal 16 Juli 1975 tentang Keputusan PemberianHak Pakai atas Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 2/Mangasa,Gambar Situasi Nomor 532 tertanggal 5 Juli 1975 atas nama pemegang hak:Departemen Perindustrian cq PT Aneka Gas Industri (Persero)berkedudukan di Jakarta dan Surat Keputusan Kakanwil Badan PertanahanNasional Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 550.2/26/16/53.01/2004tertanggal 14

Perkebunan Nusatara IX (Persero) berkedudukan diSemarang atas sebidang tanah di Kabupaten Karanganyar yang didasarkanpada pengusulan dari Tergugat I yaitu Kepala Kantor Pertanahan KabupatenKaranganyar, sesuai surat No.550.2/958/2013 tanggal 12 November 2013,perihal Permohonan Hak Guna Bangunan atas nama PT.

T.14 : Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A Nomor : 550.2/93/PAN A/2013 tertanggal 8 Nopember 2013 (sesuai denganaslinya );5. T.I5 : Slip setoran tertanggal 17 Desember 2013 kepada Kas Daerah(Rek. Pen.

,M.HumNomor : PTPN IX.0/SKU/012/2013.SL tanggal 17 September2013 (fotocopy sesuai 12..W12: Surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar Nomor :550.2/958/2013 tanggal 12 Nopember 2013 hal PermohonanHak Guna Bangunan atas nama PT. Perkebunan Nusantara IXseluas 135.288 m? terletak di Desa Malangjiwan KecamatanColomadu Kabupaten Karanganyar (sesuai denganaslinya); 13..W 13: Formulir Permohonan Hak Guna Bangunan dari Edy Sutiyana,SH.,M.Hum selaku kuasa atas nama PT.

T.U22 : Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A Nomor : 550.2/93/PAN A/2013 tanggal 8 November 2013 (sesuai denganaslinya); Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil bantahannya Tergugat IIIntervensi telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dilegalisirdan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinyayang diberi tanda bukti T.II Intv. 1 sampai dengan T.II Intv. 16 yang isinyasebagai berikut : 1.

Perkebunan Nusantara IX yang diwakili Kuasanya EdySutiyana, SH., M.Hum., berdasarkan Surat Kuasa Nomor: PTPN IX.0/SKU/012/2013.SL Tanggal 17 September 2013 (vide bukti T.I11 danT.I2 );Permohonan kemudian ditindaklanjuti Panitia Pemeriksa Tanah A dengandatang ke lokasi sebagaimana termuat dalam Risalah Panitia PemeriksaanTanah A Nomor: 550.2/93/PAN A/2013 Tertanggal 8 Nopember 2013(vide bukti T.II22=T II Intevensi13); Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar mengeluarkan SuratNomor: 550.2/958

Ganna Bin Marang seluas + 2.63 Hadan + 1.52 Ha (eks terminal Panaikang) terletak di Kelurahan Panaikang,Kecamatan pankkukang Kota Makassar dan dalil pada angka 9 yangmenyatakan bahwa Lterlibatan Tergugat IIl dalam perkara ini, karena TurutTergugat Ill telah mengeluarkan Surat Keputusan tanggal 21 Pebruari 2007 No.550.2/10/5301/2007 terhadap perubahan dan peralihan status obyek sengketasebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No.20004/Panaikang atas nama PT.

Kalla Inti Karsa mengajukan permohonan kepada KepalaKantor Pertanahan Kotamadya Makassar berdasarkan Perjanjian KerjasamaBersayarat, Berira Acara Penyerahan dan Akta Pelepasan Hak Atas TanahSertifikat hak Pakai No. 161/Panaikang, yang kemudian diteruskan kepadaKepala kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi SelatanNomor : 550.2/10/03/5301/2007 tanggal 21 Pebruari 2007 yang menjadi dasarpenerbitan HGB No. 20004/Panaikang atas nama PT.

Tergugat Il) dikabulkan oleh Kantor Wilayah Badan PertanahanPropinsi Sulawesi Selatan (ic.Turut Tergugat Ill) melalui Surat Keputusan No. :550.2/10/03/5301/2007, tanggal 21 Februari 2007 (vide bukti bertanda T.T.I2)memberikan Hak Guna Bangunan kepada PT.

Tergugat Il) dikabulkan oleh Kantor Wilayah Badan PertanahanPropinsi Sulawesi Selatan (ic.Turut Tergugat Ill) melalui Surat Keputusan No. :550.2/10/03/5301/2007, tanggal 21 Februari 2007 (vide bukti bertanda T.T.12)memberikan Hak Guna Bangunan kepada PT.

pokoknyaTerbanding/Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Surabaya untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut : Menolak permohonan banding Pembanding selebihnya ; Hal. 6 Putusan No. 137/B/2020/PT.TUN.SBYMengadili Sendiri : Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya ; Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yakniKeputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi JawaTengah tanggal 12 Agustus 1993 Nomor : SK. 550.2

Indo PerkasaUS@N AtaMa 5 ~ nn nn nnn nnn nn enn re enn nmr cnn enn mennnnenn nan samenannanans Memerintahkan Tergugat/Turut Terbanding mencabut Keputusan KepalaKantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah tanggal12 Agustus 1993 Nomor : SK. 550.2/ 609/2135/ 33/ 98 ; Memerintahkan Tergugat/Turut Terbanding untuk menerbitkan kembali hakPenggugat/Terbanding atas bidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 1490/Kedungpani dengan Surat Ukur tanggal 23 Pebruari 1984 Nomor5166/P/1984 Luas:

No. 192 PK/Pid.Sus/2010Bahwa atas penolakan tersebut Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Banjarmenegaskan dalam surat Nomor : 550.2/84.A/KPT.02 tanggal 22 Januari2002 yang ditujukan kepada GUMAWAN SUTANTO, tidak mungkin lagimerubah nilai santunan sesuai Keputusan Nomor 1/KPTS/2002 tanggal 21Januari 2002 mengingat secara nyata perusahaan PT. Golden Martapuratidak pernah ada aktifitas sesuai dengan peruntukan tanahnya.

No. 192 PK/Pid.Sus/201019.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.1 (satu) Surat No. 550.2/84.A/KPT.02 tertanggal 22 Februari 2002perihal Santunan atas tanah dan bangunan ex. HGB No. 11 dan No.103 ;Surat Masuk dan Surat Keluar tanggal 5 Februari 2002 ;Daftar hadir Panitia Pengadaan Tanah pada Musyawarah/PenetapanBesarnya ganti kerugian Tanah dan benda yang ada di atasnya atasnama PT.

No. 192 PK/Pid.Sus/20101 (satu) Surat No. 550.2/84.A/KPT.02 tertanggal 22 Februari 2002 perihalSantunan atas tanah dan bangunan eks. HGB No. 11 dan No. 103 ;Surat Masuk dan Surat Keluar tanggal 5 Februari 2002 ;Daftar hadir Panitia Pengadaan Tanah pada Musyawarah PenetapanBesarnya Ganti kerugian tanah dan Benda yang ada di atasnya atasnama PT.

Bank Duta yang ditujukan kepada Badan PertanahanNegara Kabupaten Banjar perihal : Permohonan Pencabutan Kembalipemasangan Hipotek (Roya) atas sertifikat HGB No.11 atas nama PT.Golden Martapura ;1 (satu) Surat No. 550.2/84.A/KPT.02 tertanggal 22 Februari 2002 perihalSantunan atas tanah dan bangunan eks.

Bank Duta yang ditujukan kepada Badan PertanahanNegara Kabupaten Banjar perihal : Permohonan Pencabutan KembaliPemasangan Hipotek (Roya) atas sertifikat HGB No. 11 atas nama PT.Golden Martapura ;1 (satu) Surat No. 550.2/84.A/KPT.02 tertanggal 22 Februari 2002 perihalSantunan atas tanah dan bangunan eks.

Untuk itu gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterimaBahwa sebahagian obyek kepemilikanTergugat yang dijadikan obyek sengketa seluas 2.117 m2, berasaldan/atau diperoleh berdasarkan Surat Keputusan Kepala KantorPertanahan Kotamadya Ujung Pandang No. 550.2/16/Perpj./IV/B/1997,Tanggal 1041997. Yang diuraikan didalam SERTIFIKAT HAK GUNABANGUNAN NO.8/TANJUNG MERDEKA. GAMBAR SITUASI NO. 592,TERTANGGAL 621995. SELUAS 26.034 M2 (DUA PULUH ENAM RIBUTIGA PULUH EMPAT METER PERSEGI).

Tanah tersebutdiperoleh berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor PertanahanKotamadya Ujung Pandang No. 550.2/16/Perpj./IV/B/1997, Tanggal 1041997. Dengan batasbatas objek tanah dimaksud adalah sebagaiberikut : Sebelah Utara : Tanah GS No.591 ; Sebelah Timur : Tanah milk GMTD ; Sebelah Selatan : Ex. Tanah/Jalan ; Sebelah Barat : Ex. Tanah Negara/GMTD ;Bahwa kedudukan hukum TERGUGAT sebagai pemilik sah atas objektanah dan keabsahan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 8/TanjungMerdeka.

Bahwa SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHANKOTAMADYA UJUNG PANDANG, NOMOR : 550.2/16/V/Perpj./IV/ B/1997, Tertanggal 10 April 1997. Menjadi syarat setelah dilakukanPenelitian Fisik dan Formal Yuridis oleh Kepala Kantor Pertanahan,sehingga terbitnya Sertifikat Hak Guna Bangunan Tergugat ,dikarenakan telah didukung oleh syarat dan ketentuan sebagaimanayang diatur didalam Peraturan Pemerintah RI No.10 Tahun 1961,Tentang pendaftaran tanah ;.

SK.550.2/19/2/23/62/1999 tanggal 30 Maret 1999.(Bukti TII 10)Halaman 15 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Padt.G/2018/PN Pya.. Bahwa dalam surat Gugatan, Para Penggugat tidak menyertakanKepala Kantor Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai pihakTergugat dan hanya menggugat Kepala Badan Pertanahan KantorPertanahan Kabupaten Lombok.

SK.550.2/19/2/23/62/1999tanggal 30 Maret 1999 (Vide Bukti TII 10).Halaman 17 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Padt.G/2018/PN Pya.4. Bahwa dengan adanya Surat Keputusan Kepala Kantor WilayahProvinsi Nusa Tenggara Barat No. SK.550.2/19/2/23/62/1999 tanggal30 Maret 1999, maka Tergugat menerbitkan Sertipikat HGB No. 2yang merupakan alas hak bagi Tergugat Il menguasai lahan seluas1.035.000 M* (satu juta tiga puluh lima ribu meter persegi)sebagaimana disebutkan pada Sertipikat HGB No. 2.5.

SK.550.2/19/2/23/62/1999 tanggal 30 Maret 1999 (Vide BuktiTil 10) yang memberikan Hak Guna Bangunan kepada Tergugat II.. Bahwa Pasal 1365 KUHPerdata mengatur sebagai berikut:Tiaptiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugiankepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itukarena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata tersebut dapat ditarik unsurunsur Perbuatan Melawan Hukum sebagai berikut:a. Adanya perbuatan melawan hukum;b.

SK.550.2/19/2/23/62/1999, tanggal 30 Maret 1999 daftar lampiranSurat Keputusan dan bukti surat bertanda T.14 berupa Fotokopi SuratKeputusan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) KabupatenLombok Tengah, No. 16/IL/BPNLTH/1998, tanggal 18 Desember 1998 tentangHalaman 38 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Padt.G/2018/PN Pya.pemberian ijin lokasi tanah untuk keperluan Pembangunan Jasa Akomodasi,Rekreasi dan Konservasi dan Berita Acara Rapat Koordinasi dan PemeriksaanLapangan Tim ljin Lokasi

Esa Suwardhana Thani) sekitarpada tahun 1997 (vide T.220, T.221 dan T.222), kemudian tanah sengketadibeli oleh Winoto tersebut dan dilepaskan oleh pemiliknya dan telah menjaditanah yang langsung dikuasai oleh Negara kemudian oleh Badan PertanahanNasional Kantor Wilayah Propinsi NTB telah mengeluarkan Keputusan NomorSK.550.2/19/2/23/62/1999 tanggal 30 Maret 1999 (vide bukti T.130)selanjutnya oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Tengah(Tergugat I) menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan

TANJUNG NIPAH PERMAI selama 30 Tahun atastanah seluas 75.115 M2 berdasarkan Surat Keputusan No.SK.550.2/14/1/28/62/1996 dan Gambar Situasi No. 3451/1996 tanggal 28Oktober 1996, dengan batasanbatas sebagai berikut:Utara : LautTimur : Tanah NegaraSelatan : LautBarat : LautDengan demikian PT.

SK. 550.2/14/1/28/62/1996 dan atas dasar surattersebut terbit Gambar Situasi No. 3451/1996 tanggal 28 Oktober1996 dan Sertifikat HBG No. 19/Sekoteng Barat atas namaPenggugat (PT.

SK.550.2/14/1/28/62/1996 yang diterbitkan oleh Kantor Badan PertanahanNasional Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya tanoa melaluipengukuran secara fisik Kepala Kantor Pertanahan KabupatenLombok Barat menerbitkan sertifikat HBG No. 19/ Sekotong Barat danGambar Situasi No. 3451/1996 tanggal 28 Oktober 1996 atas namaPT.

SK. 550.2/14/1/28/62/1996, GambarSituasi No. 3451/1996 tanggal 28 Oktober 1996 dan SHGB No.Halaman 24 dari 91 putusan Nomor 124/PDT/2015/PT.MTR2.2.22.2.2.23.2.2.24.2.2.25.2.2.26.19/Sekoteng atas nama Penggugat Konvensi (PT.

SK.550.2/14/1/28/62/1996 dan Gambar Situasi No.3451/1996 tanggal 28 Oktober 1996, dengan batasan batassebagai berikut:Utara : LautTimur : Tanah NegaraSelatan : LautBarat : Laut4. Dengan demikian PT.

TANJUNG NIPAH PERMAI selama 30 Tahun atastanah seluas 75.115 M2 berdasarkan Surat Keputusan No.SK.550.2/1 4/1/28/62/1996 dan Gambar Situasi No. 3451/1996 tanggal 28Oktober 1996, dengan batasanbatas sebagai berikut:Halaman 8 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2014/PN MtrUtara : LautTimur : Tanah NegaraSelatan : LautBarat : LautDengan demikian PT.

SK.550.2/14/1/28/62/1996, dan Gambar Situasi tanggal 28 Oktober 1996,selanjutnya serbit Sertifikat HGB No. 19/Sekotong Barat atas namaPT. Tanjung Nipah Permai (Penggugat) selama 30 tahun, atas tanahluas 75.115 M2, terbitnya Sertifikat HGB tersebut terjadi karena adausulan (surat) dari Kepala Kantor Pertanahan kabupaten LombokBarat (Turut Tergugat ), cap tanda tangan Drs.

SK. 550.2/14/1/28/62/1996 dan atas dasar surattersebut terbit Gambar Situasi No. 3451/1996 tanggal 28 Oktober1996 dan Sertifikat HBG No. 19/Sekoteng Barat atas namaPenggugat (PT.

SK.550.2/14/1/28/62/1996 yang diterbitkan oleh Kantor BadanPertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnyatanopa melalui pengukuran secara fisik Kepala Kantor PertanahanKabupaten Lombok Barat menerbitkan sertifikat HBG No. 19/Sekotong Barat dan Gambar Situasi No. 3451/1996 tanggal 28Oktober 1996 atas nama PT.

SK. 550.2/14/1/28/62/1996, GambarSituasi No. 3451/1996 tanggal 28 Oktober 1996 dan SHGB No.19/Sekoteng atas nama Penggugat Konvensi (PT.

dahulu) Kotamadya Ujung Pandang) selamaini terhadap penerbitan Sertifikat HakGuna Bangunan Nomor 658/Paccerakkang(dahulu) Daya), tanggal 17 Januari 1998,Surat Ukur Nomor 866 tertanggal 31Desember 1997 dengan luas' tanah yangdisertifikatkan 27.153 M tercatat atasnama PT.Tamalate Citra Persada,berkedudukan di Makassar (dahulu KotamadyaUjung Pandang), diterbitkan sertifikatberdasarkan Surat Keputusan Kepala KantorPertanahan Kota Makassar (dahulu KotamadyaUjung Pandang) tanggal 16 Januari 1998Nomor 550.2

Bahwa perlu dipertegas bahwa penerbitanSertifikat Hak Guna Bangunan Nomor658/Kelurahan Paccerakkang, tanggal 17 Januari1998, Surat Ukur Nomor 866 tertanggal 31Desember 1997 dengan luas 27.153 M tercatatatas nama PT.Tamalate Citra Persada, terbitberdasarkan Surat KeputusanKepala Kantor Pertanahan Kotamadya UjungPandang Nomor 550.2/106/1/B/ 98 tanggal 16Januari 1998 sedang Penggugat mendalilkankepemilikannya atas tanah in litis berdasarkanhibah yang diberikan oleh Isanapiah DaengTasanna (Sapiah Petta

telahdikemukakan dalam eksepsi dinyatakan pulatermasuk sebagai bagian dalam pokok perkara ;2.Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yangdikeluarkan oleh Kepala Kantor PertanahanMakassar berupa Sertifikat Hak Guna BangunanNomor 658/ Kelurahan Paccerakkang, tanggal 17Januari 1998, Surat Ukur Nomor 866 tertanggal2531 Desember 1997 dengan luas 27.153 M atasnama PT.Tamalate Citra Persada (Tergugat IlIntervensi), terbit berdasarkan Surat KeputusanKepala Kantor Pertanahan Kotamadya UjungPandang Nomor 550.2