setelah menerima anjuran ini ;Bahwa terhadap isi anjuran termaksud di atas, Penggugat menyatakandapat menerima perihal Pemutusan Hubungan Kerja terhadap 205 (dua ratuslima) orang pekerja termasuk Para Terguggat, tetapi menolak untukmemberikan kompensasi sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), (3) dan (4),dikarenakan kesalahan yang dilakukan sesuai ketentuan Pasal 65 ayat (14)adalah termasuk kesalahan berat dengan hanya diberikan Uang Pisah denganmengacu kepada putusan P4P Pusat No. 50/1157/1137/X/PHI/62005

MuliaIndustrindo Tbk., dengan pemberian kompensasi Uang Pisah sesuai putusanP4P Pusat No. 50/1157/1137/X/PHI/62005 tanggal 14 Juni 2005 sesuaikesepakatan antara Manajemen dengan PUK. KEP SPSI tanggal 17 Oktober2005 ;3.

Pada tanggal 14 Juni 2005, P4P Jakarta dengan putusan No : 944/286/6 2/V/PHK/62005 (P15), dengan pemberitahuan putusan P4P tersebuttanggal 14 Juli 2005 (P16) :Mengubah putusan P4P Jambi sehingga dalam amar keputusannyamemberikan izin PHK tanpa pesangon terhadap Penggugat hanyaberdasarkan satusatunya alat bukti berupa : putusan Pengadilan KualaTungkai No : 42/Put.Pid/2005/PN KTL tanggal 26 Mei 2005 (Pasal 160(5) dan (6) UndangUndang No : 13/2003) dimana bahwa Penggugattelah dikenakan sanksi pidana

Bahwa terhadap isi anjuran' termaksuddi atas, penggugat menyatakandapat menerima Perihal pemutusan hubungan kerjaterhadap 205 (dua ratus lima )orang pekerja termasuk para Tergugat, imenolak untuk memberikankompensasi sesuaipasal 156 ayat (2).(3)dan(4). dikarenakan kesalahan yangdilakukan sesuai dengan pasal 65 ayat (14)termasuk kesalahan berat danhanya diberikan UangPisah.mengacu kepada keputusan P4P Pusat No. 50/1157/1137/X/PHI/62005 tanggal 14 Juni2005 tentang besarnya uang pisahputusan P4P pusat

MuliaIndustrindo Tbk., dengan pemberian kompensasi Uang Pisah sesuai Putusan P4PPusat No. 50/1157/1137/X/PHI/62005 tanggal 14 Juni 2005 Sesuai kesepakatanantara Manajemen dengan PUK .KEP SPSI tanggal 17 Oktober 2005.3. Menghukum Para Tergugat Untuk Mebayar biaya perkara yang timbul.ATAU :Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Yang terhormat berpendapatlain,mohon putusan yang seadiadilnya.

Sebagai kesalahan berat yang hanya di berikan uang pisah berdasarkan putusanP4 P No. 50/1157/1137/X/PHI/62005 Tanggal 14 Juni 2005 tentang uang pisah yang di sepakatibersama antara Manajemen PT. Mulia Industrindo, Tbk.

Menyatakan mogok kerja yang di lakukan Penggugat pada tanggal 14dan 15 Januari 2009 melanggar Pasal 70 ayat (1),(2),(3),(4),(5),(6)Perjanjian Kerja Bersama dengan sanksi sebagaimandiatur dalam pasal 65 ayat (14) perjanjian kerja bersamaDengan pemberian Kompensasi Uang Pisah sesuai putusan P4P pusat No. 50/1157/1137/X.PHI/62005 tanggal 14 juni 2005 sesuai Kesepakata antara manajemendengan PUK KEP SPSI tanggal 17 Oktober 2005.3.

Salinan putusan penyelesaian perselisihan perburuan pusatNo.50/1157/1137/X/PHI/62005 (diberi tanda T17)18. Kesepakatan Bersama antara Manajemen PT. Mulia Industrindo Tbk dengan PUK SPKEP SPIS PT.Mulia Industrindo Tbk tentang uang pisah, tanggal 17 Oktober 2005(diberi tanda T18)19.

Menyatakan mogok kerja yang dilakukan para Penggugat padatanggal 14 dan 15 januari 2009 melanggarpasal 70 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6) perjanjiankerja berama dengan sanksi sebagai mana diatur dalam pasal 65ayat (14) Perjanjian Kerja Bersama dengan pemberiankompensasi uang pisah sesuai26putusan P4P Pusat No. 50/1157/1137/X.PHI/62005 tanggal 14 juni2005 sesuai kesepakatan antara Manajementdengan PUK KEP SPSI tanggal 17 oktober 2005.3.

Mulia Industrindo Tbk (diberi tanda T14);Surat No. 025/HRDMI/IR/IV/09 tanggal 2 April 2009, perihal Pemohonan Mediasi, yangdikeluarka oleh PT.Mulia Industrindo Tbk ( diberi tanda T15);Tabel kerugian Finansial akibat mogok kerja 14 dan 15 januari 2009 (diberi tanda T16);Salinan putusan Penyelesaian perselisihan perburuhan pusat No.50/1157/1137/X/PHI/62005(diberi tanda T17);Kesepakatan bersama antara Manajemen PT. Mulia Industrindo Tbk dengan PUK SP KEP SPSIPT.

Menyatakan mogok kerja yang dilakukan para Penggugat padatanggal 14 dan 15 januari 2009 melanggarpasal 70 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6) perjanjiankerja berama dengan sanksi sebagai mana diatur dalam pasal 65ayat (14) Perjanjian Kerja Bersama dengan pemberiankompensasi uang pisah sesuai26putusan P4P Pusat No. 50/1157/1137/X.PHI/62005 tanggal 14 juni2005 sesuai kesepakatan antara Manajementdengan PUK KEP SPSI tanggal 17 oktober 2005.3.

Mulia Industrindo Tbk (diberi tanda T14);Surat No. 025/HRDMI/IR/IV/09 tanggal 2 April 2009, perihal Pemohonan Mediasi, yangdikeluarka oleh PT.Mulia Industrindo Tbk ( diberi tanda T15);Tabel kerugian Finansial akibat mogok kerja 14 dan 15 januari 2009 (diberi tanda T16);Salinan putusan Penyelesaian perselisihan perburuhan pusat No.50/1157/1137/X/PHI/62005(diberi tanda T17);Kesepakatan bersama antara Manajemen PT. Mulia Industrindo Tbk dengan PUK SP KEP SPSIPT.

Rony Sulisyanto (Asli);1 (satu) sertifikat keterampilan No.62005 14487010310 atas nama RonySulisyanto (Asli) ;1 (satu) buku pelaut No. Y075427 An. Rony Sulisyanto;Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara ;= Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biayaperkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat bandingditetapkan sebesar Rp. 10.000.

Nomor 1895 K/Pdt/2013satu lapis milik Pelawan/Termohon Eksekusi dan satu lapis lagi milikTerlawan/Pemohon Eksekusi sesuai dengan Sertifikat milik masingmasingrumah seperti yang diuraikan dalam surat ukur BPN tanggal 16/ 22005maupun surat ukur BPN tanggal 6/62005 yang pada gambar terlampirbatasnya ditandai dengan garis warna hitam;21.Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 67/G.TUN/2005/PTUN Bdg jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara JakartaNo. 79/B/TUN/2006 PT.

73/2005;Jihat bin Isan : Surat Pernyataan Jual BeliWaarmerking, tanggal 1362005 No. 114/2005:Sain bin Arin : Surat Pernyataan Jual BeliWaarmerking, tanggal 0962005 No. 84/2005;Mujanah bin Janip : Surat Pernyataan Jual BeliWaarmerking,tanggal 0962005 No. 90/2005;Napsiah bin Pilin : Surat Pernyataan Jual BelliWaarmerking, tanggal 1362005 No. 112/2005;Riuni bin Birun : Surat Pernyataan Jual BeliWaarmerking,tanggal 1362005 No. 125/2005;Inta bin Ali : Surat Pernyataan Jual BeliWaarmerking, tanggal 13 62005

Bahwa Ketua Pengadilan Negeri Serang harusnyamengupayakan agar putusan a quo tetap bisa dilakukan eksekusi;Bahwa dalil Ketua Pengadilan Negeri Serang yang menyatakan tidakbisa/tidak berwenang untuk menafsirkan (menaksir) sendiri besarnyanilai/angka nominal dimaksud tidaklah menjadikan putusan a quo tidakbisa dieksekusi dalam proses aanmaning pernah dilakukan oleh KetuaPengadilan Negeri Serang terhadap Putusan Panitia PenyelesaianPerselisihan Peroburuhan Pusat (P4P) Nomor 955/251/365/IX/PHK/62005

tertanggal 16 juni 2005;Ketua Pengadilan Negeri Serang dalam Putusan P4P Nomor955/25 1/365/IX/PHK/62005 mengundang pihak dinas tenaga kerjadan ahli dari Universitas Indonesia untuk melakukan penghitunganbesaran angka nominal yang harus dieksekusi yang kemudiandituangkan dalam Penetapan DAFT.

Menyatakan mogok kerja yang dilakukan para Penggugat pada tanggal 14dan 15 januari 2009 melanggar pasal 70 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6)perjanjian kerja berama dengan sanksi sebagai mana diatur dalam pasal 65ayat (14) Perjanjian Kerja Bersama dengan pemberian kompensasi uangpisah sesuai putusan P4P Pusat No. 50/1157/1137/X.PHI/62005 tanggal 14juni 2005 sesuai kesepakatan antara Manajement dengan PUK KEP SPSItanggal 17 oktober 2005.3.

Bahwa saksi tahu pabrik masih jalan dari teman yang masih kerja disana tapi borong,jadi tidak tahu sendiri ;e Bahwa saksi tidak tahu dipabrik ada laporan keuangan atau tidak ;Atas keterangan saksisaksi tersebut Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakantidak keberatan ;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya atau sangkalannya, Tergugatmengajukan bukti surat yang ditandai dengan T1 s/d T4, sebagai berukut :241Fotocopy cetakan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tanggal 10/62005

karena karyawan menghendaki pesangon tunai dan tidak dicicil ;e Bahwa akhir tahun 2013 saksi ke perusahaan dan perusahaan masih berjalan tetapidikerjakan oleh pemborong ;Atas keterangan saksisaksi tersebut Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakantidak keberatan ;5051Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya atau sangkalannya, Tergugatmengajukan bukti surat yang ditandai dengan T1 s/d T4, sebagai berukut :5 Fotocopy cetakan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tanggal 10/62005

Menyatakan mogok kerja yang dilakukan para Penggugat pada tanggal 14 dan 15januari 2009 melanggar pasal 70 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6) perjanjian kerjaberama dengan sanksi sebagai mana diatur dalam pasal 65 ayat (14) Perjanjian KerjaBersama dengan pemberian kompensasi uang pisah sesuai putusan P4P Pusat No.50/1157/1137/X.PHI/62005 tanggal 14 juni 2005 sesuai kesepakatan antaraManajement dengan PUK KEP SPSI tanggal 17 oktober 2005..

Menyatakan mogok kerja yang dilakukan para Penggugat padatanggal 14 dan 15 januari 2009 melanggar pasal 70 ayat (1), (2),(3), (4), (5), (6) perjanjian kerja berama dengan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 65 ayat (14) Perjanjian Kerja Bersamadengan pemberian kompensasi uang pisah sesuai putusan P4PPusat No. 50/1157/1137/X.PHI/62005 tanggal 14 juni 2005 sesuaikesepakatan antara Manajement dengan PUK KEP SPSI tanggal 17oktober 2005.3.

Menyatakan mogok kerja yang dilakukan para Penggugat pada tanggal 14 dan 15januari 2009 melanggar pasal 70 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6) perjanjian kerjaberama dengan sanksi sebagai mana diatur dalam pasal 65 ayat (14) Perjanjian KerjaBersama dengan pemberian kompensasi uang pisah sesuai putusan P4P Pusat No.50/1157/1137/X.PHI/62005 tanggal 14 juni 2005 sesuai kesepakatan antaraManajement dengan PUK KEP SPSI tanggal 17 oktober 2005.163.

Menyatakan mogok kerja yang di tlakukanPenggugat pada tanggal 14 dan 15Januari 2009 melanggar Pasal 70 ayat (1), (2),(3), (4), (5), (6) Perjanjian Kerja Bersamadengan sanksi sebagaiman diatur dalam pasal65 ayat (14) perjanjian kerja bersama Denganpemberian Kompensasi Uang Pisah sesuaiputusan P4P pusat No. 50/1157/1137/X.PHI/62005 tanggal 14 juni 2005 sesuaiKesepakata antara manajemen dengan PUK KEPSPSI tanggal 17 Oktober 2005.3.

131.64958 Tahun 2008 Tentang Pemberhentian danPengangkatan Penjabat Bupati Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Timurtanggal 16122008 (bukti T5)Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji danmempertimbangkan, apakah Penjabat Bupati dalam pemerintahan daerah secarahukum memiliki kKewenangan administratif dalam menerbitkan Persetujuan IzinUsaha Pertambangan Operasi Produksi dalam sebuah usaha pertambangandengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah No 49 Tahun 2008 tentangPerubahan Ketiga PP 62005

KutaiKartanegara sebelumnya:Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat karena Surat KeputusanBupati Kutai Kartanegara Nomor : 540/013/IUPOP/MBPBAT/VII/2009 KW KTN2009 0130P tanggal 14 Juli 2009 Tentang Persetujuan Izin Usaha PertambanganOperasi Produksi Kepada PT Sinar Kumala Naga yang dikeluarkan oleh olehPenjabat Bupati Kartanegara secara subtansi tidak ada bertentangan dengankebijakan Bupati yang terdahulu, maka sesuai dengan ketetuan dalam PeraturanPemerintah No 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga PP 62005

Menyatakan mogok kerja yang dilakukan para Penggugat pada tanggal 14 dan 15 januari2009 melanggar pasal 70 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6) perjanjian kerja berama dengansanksi sebagai mana diatur dalam pasal 65 ayat (14) Perjanjian Kerja Bersama denganpemberian kompensasi uang pisah sesuai putusan P4P Pusat No. 50/1157/1137/X.PHI/62005 tanggal 14 juni 2005 sesuai kesepakatan antara Manajement dengan PUKKEP SPSI tanggal 17 oktober 2005.3.

., dengan pemberian kompensasi Uang Pisah sesuaiPutusan P4P Pusat No. 50/1157/1137/X/PHI/62005 tanggal 14 Juni2005 sesuai kesepakatan antara Manajemen dengan PUK.KEP SPSItanggal 17 Oktober 2005.3.

Pelaksanaan putusan ini dibawah pengawasan Pegawai PegawasKetenagakerjaan Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KodyaJakarta Selatan.Bahwa atas putusan Panitia Penyelesaian Perselisinan Peroburuhan Daerah(P4D) DKI Jakarta tersebut, Tergugat telah mengajukan Banding padaPanitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) yang juga telahmemeriksa dan memutus sengketa Penggugat dan Tergugat tersebutberdasarkan Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perouruhan PusatNomor 1034/1234/257 8/1X/PHK/62005