Ditemukan 23 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 20-03-2019 — Putus : 01-08-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Sak
Tanggal 1 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
HERLINA SAMOSIR, SH.
Terdakwa:
MISNO Bin KARYOREJO
361212
  • ALVISYAHRIN, SH.,MS sedang menjalani tugasnya di Sumatra Utara.;Menimbang,bahwa atas permintaan Jaksa Penuntut Umum, Keteranganahliahli sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penyidikan dimohon untukdibacakan di persidangan.;Menimbang,bahwa jika dihubungkan dengan ketentuan pasal 186KUHAP bahwa keterangan ahli ialah yang seorang ahli nyatakan di sidangPengadilan.
Putus : 28-01-2016 — Upload : 28-03-2016
Putusan PN MEULABOH Nomor 54/Pid.Sus/2014/PN.MBO.
Tanggal 28 Januari 2016 — 1. Nama lengkap : PT. Surya Panen Subur (PT. SPS);---------------- Tempat Lahir : Jakarta;----------------------------------------------------- Umur / Tgl. Lahir : 27 Tahun / 27 Oktober 1986;------------------------- Dalam hal ini diwakili oleh :-------------------------------------------------------------- Nama lengkap : Ir. Teuku Arsul Hadiansyah;-------------------------- Umur : 59 tahun;--------------------------------------------------- Tempat / Tgl. Lahir : Aceh / 10 November 1955;---------------------------- Agama : Islam;------------------------------------------------------- Pekerjaan : Swasta / Direktur PT. SPS;--------------------------- Kewarganegaraan : Indonesia;-------------------------------------------------- Pendidikan : S-1;---------------------------------------------------------- Alamat sesuai KTP : Komplek Tulus Rejo No. 18 RT.002 RW.003 Kelurahan Muara Sari Kecamatan Kota Bogor;
859654
  • AlviSyahrin juga menyatakan bahwa yang dimaksud membuka lahan dengancara membakar yaitu mengakibatkan terbakarnya lahan. Artinya perbuatanatau delik yang dilarang adalah perbuatan melakukan sesuatu atauperbuatan aktif i.c. membakar yang tentunya merupakan delictacommisionis. Dengan demikian pendapat Prof.
    AlviSyahrin di bidang hukum pidana lingkungan sangat diragukan dimanaternyata ahli tidak mengerti dan memahami apa syarat scientivic evidencedalam hokum lingkungan. Dimana ahli menyatakan scientivic evidencehanya dikenal dalam hokum perdata terkait kerugian yang timbul danpenggantian kerugian. Padahal kaidah terkait syarat sah dan valid suatuscientific evidence terdapat dalam pertimbangan hokum Mahkamah Agungdalam kasus pidana pencemaran kali Surabaya (Putusan No. 1479K/Pid/1989).
Register : 07-12-2021 — Putus : 18-01-2022 — Upload : 19-01-2022
Putusan PT PEKANBARU Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR
Tanggal 18 Januari 2022 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : PT GANDAERAH HENDANA PT GH di Wakili JEONG SEOK KANG Anak dari Mr KANG Diwakili Oleh : WIRYA NATA ATMAJA,SH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : SYAFRIL SH
535365
  • Terwujudnya tindak pidana material secarasempurna diperlukan 3 syarat yang esensial, yaitu :1. terwujudnya tingkah laku;2. terwujudnya akibat (akibat konstitutif atau constitutiefgervolg);3. ada hubungan kausal (causal verband) antara terwujudnyatingkah laku dengan akibat konstitutif;Bahwa dalam hal tindak pidana materiil menekankan kepadaakibat dari perbuatan, dan perbuatan tersebut merupakanperbuatan melanggar rumusan ketentuan pidana (lihat AlviSyahrin, 2019, Ketentuan Pidana Korporasi tentangPerlindungan