Amnesty Gisella Eklesia Bukanaung, perempuan, lahir di Manado,tanggal 23 Juni 2014 ;Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 377/Pdt.G/2021/PN Mnd3. Bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai,namun kerukunan tersebut lama kelamaan berganti dengan percekcokanteruS menerus, diam kembali kemudian ribut lagi dan sumber percekcokanini dari Tergugat sendiri ;4.

Foto copy Akta Kelahiran atas nama Amnesty Giselia Eklesia BukanaungNo.7171LU2014005910 tanggal 7 Juli 2014, bermeterai cukup dan telahdisesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P4 ;5. Foto copy Kartu.

Tanjung Priok, Jakarta Utara, DKI Jakarta 14340;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;melawan:DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, tempat kedudukan diJalan Jenderal Ahmad Yani, Jakarta 13230;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa Permohonan Pencabutan sebagaimana diuraikan diatas pada pokoknya berisi pencabutan perkara banding, karena PemohonPeninjauan Kembali ingin mengikuti program pengampunan pajak (tax amnesty

Tanjung Priok, Jakarta Utara, DK Jakarta 14340:Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;melawan:DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, tempat kedudukan diJalan Jenderal Anmad Yani, Jakarta 13230:Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa Permohonan Pencabutan sebagaimana diuraikan diatas pada pokoknya berisi pencabutan perkara banding, karena PemohonPeninjauan Kembali ingin mengikuti program pengampunan pajak (fax amnesty

Bahwa kemudian anggota kepolisian Sat Narkoba Polres Aceh Tengahdidampingi oleh masyarakat setempat melakukan tindakan hukum berupapenggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa dan ditemukan 1(satu) buah tas jinjing yang bertuliskan amnesty Pajak yang didalamnyaberisikan 4 (empat) ampul barang yang diduga Narkotika Jenis Ganja yangterbungkus dengan kertas warna coklat yang ditemukan pada diri terdakwa,barang tersebut adalah milik terdakwa.

jenisganja yang terdakwa simpan dirumah temannya tersebut.Bahwa kemudian datang anggota Sat Narkoba Polres Aceh Tengah yangsebelumnya telah melakukan penyelidikan dan pengintaian terhadapterdakwa dan kemudian melakukan penggrebekan dan penangkapanterhadap terdakwa.Bahwa kemudian anggota kepolisian Sat Narkoba Polres Aceh Tengahdidampingi oleh masyarakat setempat melakukan tindakan hukum berupapenggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa dan ditemukan 1(satu) buah tas jinjing yang bertuliskan amnesty

narkotika jenis ganja;Bahwa kejadian penangkapan terdakwa berawal ketika terdakwa sedang berdiri didepan sebuah warung yang sudah tutup yang berada di Simpang Asrama polisiKampung Kuteni Reje, Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah lalu padasaat itu ada beberapa anggota Sat Narkoba Polres Aceh Tengah langsungmenghampiri terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwadan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa ditemukan 1(satu) buah tas jinjing yang bertuliskan Amnesty

Bahwa setelah mendekati terdakwa saksi Yusri Mawardi dan saksi Mabrur Mikolangsung menanyakan kepada terdakwa sedang apa berada sendirian didepanwarung yang sudah tutup lalu pada saat itu terdakwa langsung bergerak dengangerak gerik yang mencurigakan dan pada saat itu saksi Yusri Mawardi dan saksiMabrur Miko langsung melakukan penangkapan kepada terdakwa dan dilakukanpenggeledahan terhadap badan terdakwa yang disaksikan oleh masyarakatsetempat ditemukan 1 (satu) buah tas jinjing yang bertuliskan Amnesty

lalu setelah mendekatiterdakwa saksi Yusri Mawardi dan saksi Mabrur Miko langsung menanyakan kepadaterdakwa sedang apa berada sendirian didepan warung yang sudah tutup lalu padasaat itu terdakwa langsung bergerak dengan gerak gerik yang mencurigakan dan padasaat itu saksi Yusri Mawardi dan saksi Mabrur Miko langsung melakukan penangkapankepada terdakwa dan dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa yangdisaksikan oleh masyarakat setempat ditemukan 1 (satu) buah tas jinjing yangbertuliskan Amnesty

di Jalan Sutan Syahrir Nomor 130,Setabelan, Banjarsari, Surakarta;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding;melawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal GatotSubroto Nomor 4042, Jakarta 12190;Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa permohonan untuk mencabut kembali permohonanpeninjauan kembali ini diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalamrangka mengikuti Program Tax Amnesty

jalan damai, sebagaimana dalamSurat Perdamaian tertanggal 17 Nopember 2016, yang pada pokoknya sebagaiberikut ini :Pasal 1Bahwa sebelumnya Pihak Kesatu dan Pihak Kedua adalah PihakPihak yangberperkara di Pengadilan Negeri Medan dalam perkaraNo.295/Pdt.G/2016/PN.Mdn, yang mana Pihak Kesatu sebagai Penggugat danPinak Kedua sebagai Tergugat;Pasal 2Bahwa Pihak Kesatu menyatakan segala permasalahan sehubungan dengangugatan Pihak Kesatu dinyatakan telah selesai dengan adanya penyelesaianpajak dan Tax Amnesty

puluh duajuta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah): Bahwa Terdakwa sudah dihimbau sebanyak 2 (dua) kali oleh Kantor PajakPratama (KPP) Palembang Seberang Ulu mengenai permintaan penjelasanatas SPT Masa PPN masa pajak Januari sampai dengan Desember 2009yang belum dibayar sebesar Rp852.792.900,00 (delapan ratus lima puluhdua juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah), tetapitidak merespon bahkan Terdakwa juga dihimbau untuk ikut programpengampunan pajak (7ax Amnesty

) tahun 2017, dan Terdakwa mengirimsurat nomor 01/HS/O3/IFK/2017 tanggal 13 Maret 2017 kepada Kanwil DJPSumsel Babel dengan perihal permintaan informasi tertulis mengenai jumlahpajak yang tidak atau kurang dibayar, kKemudian direspon Kepala Kanwil DJPSumsel Babel dengan surat nomor S003.TA/WPJ.03/2017 tanggal 21 Maret2017 perihal pemberitahuan informasi tertulis mengenai jumlah pajak yangtidak atau kurang dibayar, tetapi sampai berakhirnya program pengampunanpajak (Jax Amnesty) Terdakwa tidak juga

Bahwa Oleh karena surat tersebut dikirim sudah melewati tanggalyang seharusnya Surat Keterangan Pengampunan Pajak sudahPenggugat terima, maka dalam hal ini Penggugat sudahseharusnya mendapatkan keadilan dan kepastian hukum ataspelaksanaan Undang Undang Amnesty Pajak dan sehingga adakepastian atas program amnesty pajak tersebut bagi Penggugat;8.

Surat Nomor : S476/WPJ.21/KP.04/2016 tanggal 20 Oktober 2016, HalPembatalan Tanda Terima Surat Pernyataan Harta UntukPengampunan Pajak KOPKAR JICT JAKUT NPWP02.187.547.1045.000. tersebut menurut Penggugat tidak adadasar hukumnya, sesuai dengan sosialisasi tax amnesty yangpernah Penggugat ikuti;Bahwa dengan demikian tergugat dengan jelas dan nyata telahmeelanggar UndangUndang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun2016 Tentang Pengampuan Pajak pasal 10 ayat 4 yang berbunyiMenteri atau pejabat yang ditunjuk

PerkaraNomor 14/G/2017/PTUN Jktdasar hukum apapun yang memerintahkan Tergugat dalammenerbitkan obyek sengketa a quo;f. asas keterbukaan bahwa Tergugat juga tidak terbuka denganPenggugat terbukti untuk menanyakan Buper (Bukti Permulaan)saja penggugat tidak mendapatkannya padahal tujuan Penggugatmenanyakan perihal Buper (Bukti Permulaan) adalah niat baikPenggugat sebagai wajib pajak yang harus dilayani dengan baikterobuka dan transparan, namun bagaimana mungkin Penggugatdapat menyelesaikan masalah tax amnesty

PerkaraNomor 14/G/2017/PTUN JktKepentinngan Umum, ini adalah pelanggaran terhadap Azaskepentingan Umum yang seharusnya mendahulukankesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yangaspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.h. asas pelayanan yang baik dengan adanya obyek sengketa aquo membuktikan Tergugat tidak memberikan pelayananyang baik dimana Tergugat yang tidak memiliki kewenangandalam menerbitkan Obyek Sengketa a quo dan tidak cermatdalam meneliti adminstrasi pengajuan Tax Amnesty

Mewajibkan kepada Tergugat untuk memenuhi hakhak Penggugatsebagai Wajib Pajak untuk mendapatkan Pengampunan Pajak /Tax Amnesty sebagaimana UndangUndang No.11 Tahun 2016tentang Pengampunan Pajak;5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;Bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melaluikuasanya telah mengajukan Jawaban tertanggal 9 Maret 2017, yang padapokoknya mengemukakan dalildalil bantahan sebagai berikut:DALAM EKSEPSIA.

.2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah), hal tersebut diketahui karenabanyak yang menagih utang tersebut kepada Penggugat, sehinggasebagian utang tersebut Penggugat yang membayar, karena Tergugat tidakbertanggung jawab, yakni Tergugat sering pulang malam bahkan jarangpulang ke rumah untuk menghindari para penagih utang tersebut;Bahwa Tergugat diketahui telah menggadaikan sertifikat rumah milikPenggugat tanpa seizin dan sepengetahuan dari Penggugat, hal tersebutbaru diketahui Penggugat saat akan membayar Tax Amnesty

Bahwa Tergugat diketahui telah menggadaikan sertifikat rumah milikPenggugat tanpa seizin dan sepengetahuan dari Penggugat, hal tersebutbaru diketahui Penggugat saat akan membayar Tax Amnesty, dan sertifikatrumah Penggugat tersebut sudah tidak ada;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugattelah mengajukan bukti suratsurat dan saksi saksi yang telah memenuhisyarat formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1160/Pdt.G/2017

, Terdakwa menawakan kepadasaksi untuk mendaftarkan tanah tersebut ke tax amnesty, namusaksi sampaikan jika memang mau mendaftarkan ke tax amnesty,itu kan harus di gambar semua, Jadi saksi bilang karena belum digambar maka tidak bisa di daftarkan ke tax amnesty, pada akhirnyabentuk tax Amnesty bentuk pengakuan jadi dibuat dulu pengakuanhutang dulu antara terdakwa dengan para pihak dalam surat,menurut insisiatif dari Terdakwa;Bahwa saksi tidak pernah berkonsultasi dengan konsultan pajakmengenai tax

yang dilakukan oleh Lam Anton Ranli, tidakperlu ijin ke Saksi karena sudah ada persetujuan dalam akta nomor13Mengenai surat kuasa akan mengembalikan tanah tersebut,Terdakwa membuat dalam keadaan tertekan dengan kondisikeributan yang terjadi, bahkan Terdakwa pernah diancam olehPengacara saksi;Pada saat pendaftaran tax amnesty, Terdakwa menawarkankepada saksi untuk kesempatan dalam tax amnesty, dan kemudianTerdakwa ditemukan kepada konsultan pajak, namun saksi tidakmengetahui;Bahwa, Terdakwa tidak

Juanda sudah melaporkan Terdakwa keKepolisian;Bahwa pada saat itu saksi pernah ditawarkan oleh Terdakwa untukikut program tax amnesty pada tahun 2012;Bahwa saksi setuju untuk mengikuti program Tax Amnesty, pernahTerdakwa datang membawa Dokumen, saksi bertandatangan didokumen yang Terdakwa bawa, namun saksi tidak ingat dokumenapa yang saksi tandatangani tersebut;Bahwa saksi tidak ada paksaan dari Terdakwa terkait tandatangandokumen tax amnesty;Bahwa saksi tidak mengetahui tentang utang piutang antaraAlmarhumah

kepadaJuanda adapaun Juanda akan melakukan Tax Amnesty terkaitdengan pembelian tanah ini, namun terdakwa tolak, tapi tetapJuanda membuat juga;Bahwa Terdakwa tidak pernah menawarkan Tax Amnesty kepadaLam Anton Ramli, Lam Anton Ramli yang memintakan kepadaterdakwa;Bahwa Terdakwa tidak menyerahkan tanah kepada Lam AntonRamli karena ada tax amnesty, jadi artinya terdakwa itumemberikan Kepada tanah kepada Lam Anton Ramli, karenaterdakwa ada janji mau kasih, lalu ketika ada Tax Amnesty LamAnton Ramli

, Juanda mau melakukanTax Amnesty terkait dengan pembelian tanah Cibitung tersebutmenurut dia, tapi terdakwa tolak, terdakwa bilang Gak bisa tapidia tetap melakukannya setelah sudah Tax Amnesty dia tunjukinsetelah tax amnesty dia tunjukin kasih linat terdakwa, ya ya sudahTax Amnesty mau diapain lagi?

Putusan Nomor 3478/B/PK/Pjk/2019telah mengikuti Tax Amnesty sebagai Warga Negara Republik Indonesiayang baik dan taat sesuai dengan arahan Presiden RI;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 4 September 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT114631.99/2017/PP/M.IA Tahun 2018, tanggal 26 November 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Membatalkan Surat Tergugat Nomor: S1555/WPJ.01/2017 tanggal21 Juni 2017

KAP, dan rekening tersebut mauditutup, akan tetapi pihak bank minta Penetapan dari Pengadilan;Bahwa Permohonan ini diajukan oleh Ahli waris Almarhum Nursehanuntuk menutup rekening atas nama Pribadi Almarhum Nursehan danyang atas nama Partner (KAP) ;Bahwa Bank yang digunakan oleh Almarhum dalam membukaRekening adalah, bank BNI Mayestik, Bank Central Asia di PondokPinang, Bank BCA di Radio Dalam dan ada yang lain lagi Saksi tidakingat;Bahwa dalam rapat pertemuan dengan Karyawan, dibahas mengenaiTax Amnesty

KAP. dan rekening tersebut mauditutup, akan tetapi pihak bank minta Penetapan dari Pengadilan; Bahwa Permohonan ini diajukan oleh Ahli waris Almarhum Nursehanuntuk menutup rekening atas nama Pribadi Almarhum Nursehan danyang atas nama Partner; Bahwa Bank yang digunakan oleh Almarhum dalam membukaRekening adalah, bank BNI Mayestik, Bank Central Asia di PondokPinang , Bank BCA di Radio Dalam dan ada yang lain lagi Saksi tidakingat; Bahwa dalam rapat pertemuan dengan Karyawan, dibahas mengenaiTax Amnesty

tidak kopratifdengan BANK TATA kredit Penggugat sendiri bukan Tergugat;Bahwa tidak benar apa yang disampaikan Penggugat dalam poin 8 danyang benar adalah hanya mencari duduk permasalahan gimana dantentang pelunasan ini hanyalah rekayasa Penggugat saja dan bulanoktober tersebut tidak ada membicarakan tentang perintah supaya tidakdilunasi dan kalaupun Tergugat melunasi utang tersebut di BANK TATA ituadalah atas permintaan Penggugat sendiri yaitu di bulan Juni dikarenakanPenggugat mau mengikuti tax amnesty

Bahwa tidak benar yang dinyatakan dalam poin 8 dan yang benar adalahPenggugat sendiri yang menyatakan bahwa hutang tersebut harus lunasdikarenakan Penggugat mau membayar tax amnesty;6. Bahwa terhadap poin 13 Turut Tergugat menolak gugatan tersebutdikarenakan kredit tersebut sudah lunas pada tanggal 26 Oktober 2016;Berdasarkan uraianuraian di atas, maka TURUT TERGUGAT mohonPengadilan agar berkenan memutus perkara ini dengan menyatakana. Menolak gugatan PENGGUGAT dengan seluruhnyab.

menyatakan agarperjanjian tertanggal 14 Januari 2016 dinyatakan batal demi hukumatau setidaktidaknya dapat dibatalkan dan menghukum Tergugatuntuk keluar dari rumah yang ditempati yang dibeli dari Penggugat;Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telahsecara tegas membantah karena Penggugat telah beberapa kali dipanggiloleh Turut Tergugat dan Tergugat melunasi hutang pada Turut Tergugat itukarena permintaan Penggugat sendiri yaitu di bulan Juni dikarenakanPenggugat mau mengikuti tax amnesty

Putusan Nomor 1433/B/PK/Pjk/2021 Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan sudah mengikutiPengampunan Pajak (Tax Amnesty) dan data Tergugat menunjukkandengan Surat Keterangan Nomor KET3751/PP/WPJ.22/2017 tanggal30 September 2017, sehingga mempunyai itikad baik untuk melakukankewajiban perpajakan dengan baik dan benar tidak dapat dibenarkankarena program pengampunan pajak berlaku untuk kewajiban pajaksampai dengan Tahun Pajak 2015, sedangkan tahun sengketa adalahTahun Pajak 2016;Menimbang, bahwa novum

Surat Keterangan Hamil, atas nama Seffi Amnesty Nihayatul Muna, Nomor:D/LAB/19/2292, tanggal 18 April 2019, yang diterbitkan oleh Rumah SakitKen Saras, Bergas, Ungaran, Kabupaten Semarang, (Bukti P.5);6.

Pasal 19 UndangUndang Nomor11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (selanjutnya disebut UUTax Amnesty) jo. Pasal 13 ayat (1) huruf f, Pasal 13 ayat (6) huruf g,Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (6) huruf b dan Pasal 46 ayat (1) danayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri KeuanganNomor 141/PMK.03/2016 Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak jo.

terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT116621.99/2008/PP/M.VB Tahun 2018, tanggal 21 Maret 2018 yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum Gugatan sebagai berikut:Bahwa Penggugat telah memenuhi segala persyaratan dan ketentuan TaxAmnesty, dan segala keuntungan dari Tax Amnesty

Sanksi Administrasi Surat TagihanPajak Denda Penagihan Pajak Penghasilan Pasal 21 Nomor00001/110/08/059/16 tanggal 9 September 2016 Masa Pajak Januari Desember 2008 yang telah dipertimbangkan berdasarkan buktibukti,fakta dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tidakdipertahankan atau dibatalkan keputusan Tergugat oleh Majelis Hakimsudah tepat dan benar, karena Surat Tagihan Pajak (STP) yangditerbitkan Tergugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembali yangsebelumnya telah mengikuti program Tax Amnesty

SINERGI PRIMA UTAMA permahmembayar pajak sebesar + Rp. 1 milyar melalui ZAENAL FATAH; Bahwa pembayaran tersebut juga di tercatat sehingga saksi menghimbau untuk mengikuti tax amnesty; Bahwa yang menyerahkan data kewajiban pajak CV. SINERGI PRIMA UTAMAke KPP adalah ZAENAL FATAH tetapi pada tahun 2013, Terdakwa sendiri yangdatang ke KPP; Bahwa sewaktu ZAENAL FATAH datang hanya menyerahkan dokumen saja; Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pelaporan perpajakanuntuk CV.

Ditingkat ini Wajib Pajak masih dapat membayar/melunasi kurang pajakditambah denda sebesar 150 %; Putusan Nomor : 349/Pid.B/2018/PN.Mlg halaman 43 dari 91 halaman Bahwa apabila Wajib Pajak mohon keringanan dendanya pada proses ini sudahtidak ada keringanan denda kecuali ada program pengampunan/tax amnesty; Bahwa penyelesaian dari ketidaksesuaian pajak ini dapat dilakukan apabila WajibPajak sudah dihadapkan dipersidangan atau proses penuntutan dengan membayarpajak atau kurang bayar ditambah dengan

Begitu jugaterhadap masalah ini pada saat ada tax amnesty, Terdakwa sudah diberitahukan olehKantor Pajak tetapi pada saat itu keuangan Terdakwa belum ada dan Terdakwasampaikan kepada ZAENAL FATAH masalah tersebut dan dijawab oleh ZAENALFATAH kalau tidak perlu ikut Tax Amnesty cukup melalui ZAENAL FATAH sajaakan dimintakan keringanan melalui Pimpinan Kantor Pajak tetapi padakenyataannya tidak dapat menyelesaikan masalah ini; Bahwa kalau dari awal Terdakwa mengetahui kalau yang dibuat adalah fakturfiktif

Keberatan Terdakwa hanya dalam omongan saja sehingga terdakwa tidak punya buktinya; Bahwa Terdakwa tidak mengetahui cara mengecilkan tagihan pajaknya yangdilakukan oleh ZAENAL FATAH, dia hanya bilang dapat mengecilkan pajaknya dandia adalah ahli pajak; Bahwa karena ZAENAL FATAH, Pajak dapat mengecilan pajak tersebut sehingga Terdakwa tertarik; Bahwa Terdakwa disarankan ikut Tax amnesty karena sudah ada pemeriksaanpermulaan dan ditawari untuk ikut tax amnesty.

Dan Zaenal mengatakan kalau harus bayarsegitu tidak perlu ikut tax amnesty karena dapat minta keringanan ke Pimpinannya.

Hakimsudah tepat dan benar, karena Termohon Peninjauan Kembali (SemulaPenggugat) telah melaksanakan pemenuhan dan penenunaiankewajiban perpajakan yang dilakukannya yang telah sesuai dengan hakdan kewajiban dalam hukum perpajakan melalui 3 (tiga) pilar hukumadministrasi yang mencakup prosedur dan substansi hukum yang benaryaitu terhadap Surat Tagihan Pajak (STP) yang diterbitkan PemohonPeninjauan Kembali (semula Tergugat) sebelum Termohon PeninjauanKembali (semula Penggugat) mengikuti program Tax Amnesty