• Romli Atmasasmita, S.H., L.L.M;

• Akta Pendirian PT. Pesona Bumi Barelang No. 108 tanggal 14 Desember 1999, ditanda tangani oleh Notaris Hatma Wigati Kartono, S.H; Dikembalikan kepada PT. Pesona Bumi Barelang melalui Amandri;

a. 1 (satu) lembar kwitansi asli tertanggal 24-01-2018 senilai Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dari Sdr.

Romli Atmasasmita,S.H., L.L.M; Akta Pendirian PT. Pesona Bumi Barelang No. 108 tanggal 14Desember 1999, ditanda tangani oleh Notaris Hatma WigatiKartono, S.H;Halaman 24 Putusan Nomor 215/PID.B/2020/PT PBR.Dikembalikan kepada PT. Pesona Bumi Barelang melalui saksiAMANDRI;d. 1 (satu) lembar kwitansi asli tertanggal 24012018 senilai Rp.125.000.000, (Seratus dua puluh lima juta rupiah) dari Sdr.

Romli Atmasasmita, S.H., L.L.M; Akta Pendirian PT. Pesona Bumi Barelang No. 108 tanggal 14Desember 1999, ditanda tangani oleh Notaris Hatma WigatiKartono, S.H; Dikembalikan kepada PT. Pesona Bumi Barelangmelalui Amandri;a. 1 (satu) lembar kwitansi asli tertanggal 24012018 senilaiRp. 125.000.000, (Seratus dua puluh lima juta rupiah) dariSdr.

• Para Advokat pada kantorAdvokat Radhie Misbach Atmasasmita beralamat di GedungPermata Kuningan Lantai 3 Jalan Kuningan Mulia Kav. 9CJakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2019,selanjutnya disebut sebagai Tergugat;Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;Halaman 1 dari 21 halaman Putusan No .172/Pdt.SusPHI/2019/PN. Jkt.Pst.

• UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP merupakansebagai sistem peradilan pidana untuk mengawal penegakan hukum pidanamateriil dan sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) merupakansuatu sistem, model, tatanan yang digunakan dalam penanggulanganpelanggaran atau kejahatan yang dimulai dari proses penangkapan,penahanan, penuntutan, dan pemeriksaan di muka pengadilan, sertadiakhiri dengan pelaksanaan pidana atau pembebasan (jika Hakimmemutuskan tidak bersalah).63.Bahwa menurut Romli Atmasasmita

• haruslahmenampakkan daya berfikir seperti layaknya setiap manusia yang diberikanakal dan pikiran, kecuali secara tegas telah ditentukan oleh UndangundangHalaman 11 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.SusAnak/2021/PN Timsesuai Pasal 44 Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) sebagai alasanpenghapusan pertanggungjawaban pidana, maka untuk menampakkan dayaberfikir tentunya ditunjukkan dengan adanya kedewasaan seseorang yangdiukur dari tingkat usia/umur pelaku tindak pidana;Menimbang, bahwa menurut pendapat Romli Atmasasmita

• RAMLI ATMASASMITA, telah dipanggil akan tetapi tidak dapathadir di persidangan, kemudian pendapat ahli ; RR. KARTIKAHANDAYANINGRUM dan PROF. DR. RAMLI ATMASASMITA dibacakan dipersidangan yang Isi pada pokoknya sama dengan yang termuat di dalam BeritaAcara Penyidikan ;Hal. 38 dari 61 hal. Put.

• Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

• Romli Atmasasmita,S.H.,LL.MBahwa Undangundang Pemberantasan Korupsi di Indonesia telahmengalami perubahan sebanyak 4 (empat) kali (tahun 1960,1971,1999, danterakhir tahun 2001). Perubahan signifikan terjadi pada perumusantindakpidana korupsi termasuk unsurunsur subjektif dan unsur objektif dan ancamanpidana terhadap tindak pidana korupsi.

  Romli Atmasasmita, S.H., LL.M.o Pasal 2 ayat (1), Penjelasan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Penjelasan Pasal 3, danPasal 15 undangundang a quo sepanjang mengenai kata percobaan, menurutAhli, masih relevan dengan perkembangan situasi Negara Republik Indonesiasaat ini, di mana beberapa pejabat pemerintahan memperlihatkan resistensiyang tinggi terhadap pemberantasan korupsi;o Menyangkut hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukumyang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum Pasal

  Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. di depan sidang. Kata dapatmengoyakngoyak tirai asas Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia LegePoenali (Pasal 1 ayat 1 KUHPidana) yang merangkumi semua ketentuan hukumpidana, in casu ketentuan pemberantasan tindak pidana korupsi.

• perbuatan tadi maka dia tidakmempunyai kesalahan, artinya orang yang seperti itu. tidaklah dapatdipertanggungjawabkan sesuai ketentuan Pasal 44 KUHP oleh karenanya haldemikian memberikan gambaran tegas mengenai ketidakmampuanbertanggungawab harus disebabkan oleh alat batinnya cacat atau sakit dalam15tubuhnya.Menimbang, bahwa untuk menampakkan Faktor Akal dan Faktor Perasaanatau kehendak ditentukan dari Tingkat Kedewasaan yang tolak ukurnya daritingkat Usia/Umur sebagaimana menurut pendapat Romli Atmasasmita

• Bahwa pendapat Judex Facti yang mengutip pendapat Prof.Romli Atmasasmita dan Dr. Andi Hamzah (tanpa menyebut sumber kutipannya)adalah tidak tepat, karena perkataan setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) (dakwaanKesatu Primair) tanpa embelembel apapun, sungguh keliru kalau dikatakan tidakberlaku bagi Pegawai Negeri Sipil, yang menentukan adalah ia seorang manusia.Dalam pasal lain UU Tipikor penyebutan berlaku khusus bagi Pegawai Negeri selaludisebutkan secara tegas dalam unsur pasalnya.

• Upayaupayayang dibutuhkan untuk mendapatkan dampak yang bersifat preventif lainnya,yang membuat jera para pelaku tindak pidana korupsi sekaligus memberipengalaman kepada masyarakat pada umumnya dan aparatur pemerintahpada khususnya untuk tidak melakukan perbuatan yang bersifat koruptif;Romli Atmasasmita.

  Romli Atmasasmita, Ratifikasi KonvensiPerserikatan BangsaBangsa Menentang Korupsi Dan ImplikasinyaTerhadap Sistem Hukum Pidana Indonesia, Paper, Jakarta, 2006, hlm. 910menyebutkan implikasi yuridis tersebut, bahwa: nampak adanya kriminalisasiperbuatan memperkaya diri sendiri (illicit enrichment) dimana ketentuanPasal 20 (United Nations Convention Against Coruuption (UNCAC) 2003menentukan, bahwa: ... each State Party shall consider adopting... toestablish as a criminal offence, when committed intentionally

• ROMLI ATMASASMITA, SH subjek/pelaku dalam Pasal 3 ditujukan untuk mereka yang tergolong Pegawai Negeri,sedangkan unsur setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) diperuntukkan bagi mereka yangbukan Pegawai Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3, demikian pula Prof.ANDI HAMZAH berpendapat bahwa katakata menyalahgunakan kewenangan,kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya dalamPasal 3 menunjukkan subjek delick haruslah memenuhi kualitas sebagai pejabat, atauyang mempunyai

• DR.Romli Atmasasmita, SH., LL.M., copy ;Putusan Kasasi No.591 K/Pid.Sus/2010, atas nama Terdakwa Prof. DR.Romli Atmasasmita, SH., LL.M., copy ;Pengumuman Kedua Lelang Harta Pailit PT. SAIP, pada tanggal 23 Juli2014 di Harian Surya, asli ;Dari Terdakwa berupa :1)Transkrip Rekaman Sidang hari Rabu, tanggal 21 Mei 2014, yangmenjelaskan mengenai risalah sidang pemeriksaan Saksi I. YM. KENNYWAILANDAUW selaku Direktur Utama PT. Surabaya Agung IndustriPulp & Kertas, Tok.

• Romli Atmasasmita(Guru Besar Hukum Pidana) terkait dengan permohonan Terlawan dalam pengadaan bus articulated paket V ke Badan Arbitrase NasionalIndonesia (BANI);Bukti mana juga diserahkan kepada Pelawan sebagai bahan untukmenyusun kesimpulan;20.

• Romli Atmasasmita yang membahas mengenaiPerbedaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 yang telah diubah denganUU No. 20 Tahun 2001, yang mengatakan bahwa ketentuan Pasal 3 ditujukanuntuk mereka yang tergolong pegawai negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 1angka 2 sedangkan ketentuan Pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 1999 diperuntukkanbagi mereka yang tergolong bukan pegawai negeri sebagaimana diatur dalamPasal 1 angka 3. Menurut Prof. Dr.

  Romli Atmasasmita membahas juga perbedaanHal. 32 dari 53 hal. Putusan Nomor 1835 K/PID.SUS/2014rumusan dalam Pasal 2 dicantumkan kalimat memperkaya sedangkan di dalamPasal 3 dicantumkan kalimat menguntungkan. Terhadap pernyataan tersebutsecara logika umum seorang pejabat publik / PNS bertujuan untuk mengabdikepada bangsa dan negara tanpa pamrih, dan tidak ada diniatkan untukmemperkaya diri sendiri.

• perbuatan tadi maka dia tidakmempunyai kesalahan, artinya orang yang seperti itu tidaklah dapatdipertanggungjawabkan sesuai ketentuan Pasal 44 KUHP oleh karenanya haldemikian memberikan gambaran tegas =mengenai ketidakmampuanbertanggungawab harus disebabkan oleh alat batinnya cacat atau sakit dalamtubuhnya.Menimbang, bahwa untuk menampakkan Faktor Akal dan Faktor Perasaanatau kehendak ditentukan pula dari Tingkat Kedewasaan yang tolak ukurnya daritingkat Usia/Umur sebagaimana menurut pendapat Romli Atmasasmita

• Romli Atmasasmita di Jakarta Lawyers Club padatanggal 10 Februari 2016 mengatakan bahwa sangat menyedihkanPresiden mengintervensi Kejaksaan Agung dalam kasus Novel. KPKselalu berteriakteriak agar KPK dalam pelaksanaan tugasnya mendapatjaminan untuk dapat bekerja secara independen dan tidak diintervensioleh pihak manapun, tapi kenapa kini KPK meminta Presiden untukmengintervensi penghentian kasus pidana yang menjerat seorangPenyidiknya???. Selanjutnya Prof.

  Romli Atmasasmita juga mengatakanjika dulu ICW mempunyai jargon: Kalau bersih kenapa takut? dan duluHal 5 dari 52 halaman Putusan No.22/Pid.Prap/2016/PN. Jkt.Sel.10.11.12.13.14.15.KPK melalui juru bicaranya Johan Budi sering mengatakan Kitabuktikan saja di Pengadilan, lalu kenapa kini KPK justru tidak maukasus ini disidang ke Pengadilan?

• Romli Atmasasmita, SH putusan Mahkamah konstitusitersebut berlaku untuk perkara korupsi dimasa yang akan datang (USCONSTITUENDUM).Bahwa setelah putusan mahkamah Konsitusi No. 003/PUUIV/2006 tanggal 25 Juli2006 tersebut, Mahkamah Agung sendiri Melalui putusannya No. 2065K/Pid/2006tanggal 21 Desember 2006 dan No.2608K/Pid/2006 tanggal 21 Februari 2007dengan memperhatikan doktrin dan yurisprudensi berpendapat bahwa unsur "secaramelawan hukum" dalam tindak pidana korupsi adalah mencakup perbuatan melawanhukum

• Romli Atmasasmita, SH, LLM dalambukunya Teori Hukum Intergarif, sistem kekuasaan kehakiman di Indonesiaberdasarkan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telahmengakui pandangan Sociological Jurisprudence, terbukti dengandimasukkanya ketentuan dari Pasal 5 Ayat (1), yang berbunyi sebagai berikut :Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilainilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

• Terkait alasanalasan Pencegahan, Menurut keterangan ahli hukumpidana Romli Atmasasmita sebagaimana disebut dalam PutusanPraperadilan No.97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 29 September 2017,hal. 114:Bahve terkait dengan pencegahan terhadap seseorang yang berstatustertentu dimana ada tindakan lain yang disangkakan, tetapi bukanterhadap yang bersangkutan namun dalam status saksi kunci tanpa alasanyang jelas dicekal untuk bepergian keluar negeri, ahli berpandangan harusJelas apa konteks pencegahan/pencekalan

  Sedangkan, menurut keterangan ahli hukumpidana Romli Atmasasmita sebagaimana disebut dalam PutusanHalaman 12 dari68 halaman Putusan Nomor: 219/G/2017/PTUNJKT11.12.13.Praperadilan No.97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 29 September 2017,hal. 114:bese yang mejadi perfanyaan mengapa dilakukan tindakan pencegahanharus didasarkan pada alasan yang rasional dan objektif, meskipunpenegak hukum memiliki diskresi ketika memerintahkan dilakukanpencegahan, namun demikian diskresi harus dilakukan dengan hatihatiuntuk

• ., Para Advokat pada Kantor AdvokatRadhie Misbach Atmasasmita, beralamat di Permata Kuningan Lt. 3, Jl.Kuningan Mulia Kav. 9C, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Nomor:105/SKPID/RMA/III/18 tanggal 22 Maret 2018Selanjutnya diSebDut SCDAQAI................::::cceceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaeeeeeeeeees Pemohon;melawanKejaksaan Agung Republik Indonesia, beralamat di JI. Sultan HasanuddinNo. 1, Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut........................

  Sharief,S.H., dan Aditya Priambudi S., S.H., Para Advokat pada Kantor AdvokatRadhie Misbach Atmasasmita, beralamat di Permata Kuningan Lt. 3, Jl.Kuningan Mulia Kav. 9C, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Nomor:105/SKPID/RMA/III/18 tanggal 22 Maret 2018 sedangkan untuk Termohonhadir TASJRIFIN M ABDUL HALIM, SH, MH., YANUAR UTOMO, SH.M.Hum.,LINA MAHANI H, SH., MUHAMMAD FAISAL AZMY, SH., NOPHYTENNOPHERO SUOTH, SH.MH., MUHAMMAD YUSUF PUTRA, SH.MH.

• Kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalamsegala tindakannya namun untuk itu haruslah menampakkan daya berfikir sepertilayaknya setiap manusia yang diberikan akal dan pikiran kecuali secara tegastelah ditentukan oleh Undangundang sesuai Pasal 44 KUHP sebagai alasanPenghapusan Pertanggungjawaban pidana maka untuk menampakkan dayaberfikir tentunya ditunjukkan dengan adanya Kedewasaan seseorang yang diukurdari Tingkat Usia/Umur Pelaku Tindak Pidana ;Menimbang, bahwa menurut pendapat Romli Atmasasmita