SAGITA INDRIATI binti INDRA TJAHAJA,NIK:3276036112920003, Jakarta 21 Desember 1992, Umur 27 tahun,Pekerjaan Mahasiswa, Agama Islam, beralamat di Komp Bappenas A94RT.003 RW.006 Kelurahan Kedaung, Kecamatan Sawangan, Kota Depok.PEMOHON VI;7. RICKI AHADIAN bin INDRA TJAHAJA, NIK:3276032003940003,Jakarta 20 Maret 1994, Umur 26 tahun, Pekerjaan Mahasiswa, AgamaIslam, beralamat di Komp Bappenas A94 RT.003 RW.006 KelurahanKedaung, Kecamatan Sawangan, Kota Depok.

Menerangkan /egalstanding Pemohon VII yang berdomisili di Komp Bappenas A94 RT.003RW.006 Kelurahan Kedaung, Kecamatan Sawangan, Kota Depok. (BuktiP.7) dinazegelen;P8. Fotokopi dari Asli, Kartu Keluarga atas nama Kepala KeluargaPRAWOSO dengan Nomor: 3273071708104648, yang diterbitkan olehDISDUKCAPIL Kota Bandung. Menerangkan legal standing HubunganNasab Pemohon (PRAWOSO) dengan SARIATI alias SARIATIPRAWOSO adalah suami isteri. (Bukti P.8) dinazegelen;P9.

Direktorat Jenderal Pajak dipekerjakanpada Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BadanPerencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya berdasarkanKeputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/KepalaBappenas Nomor : KEP.171/M.PPN/05/2008 tanggal 29 Mei 2008Terdakwa menduduki Jabatan sebagai Inspektur Bidang KinerjaKelembagaan, Kementerian Negara PPN/Bappenas sampai tanggal 30Hal. 10 dari 167 hal. Put.

No. 279 PK/Pid.Sus/201 2Maret 2010, sebagai Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan,Kementerian Negara PPN/Bappenas Terdakwa mempunyai tugas dankewenangan yakni :a. Melakukan audit kinerja pada unit eselon dan Il yang meliputi Auditmanajemen tugas pokok dan fungsi.b. Audit kajian lembaga TINK TANK pemerintah sebagian besar produkperencanaan pembuatan kajian yang meliputi biaya, ruang lingkupkajian dan manfaat, danc.

Direktorat Jenderal Pajak dipekerjakanpada Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BadanPerencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya berdasarkanKeputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/KepalaBappenas Nomor : KEP.171/M.PPN/05/2008 tanggal 29 Mei 2008Terdakwa menduduki Jabatan sebagai Inspektur Bidang KinerjaKelembagaan, Kementerian Negara PPN/Bappenas sampai tanggal 30Maret 2010, sebagai Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan,Kementerian Negara PPN/Bappenas Terdakwa

Direktorat Jenderal Pajak dipekerjakanpada Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BadanPerencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya berdasarkanKeputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/KepalaBappenas Nomor : KEP.171/M.PPN /05/2008 tanggal 29 Mei 2008Terdakwa menduduki Jabatan sebagai Inspektur Bidang KinerjaKelembagaan, Kementerian Negara PPN/Bappenas sampai tanggal30 Maret 2010, sebagai Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan,Kementerian Negara PPN/Bappenas Terdakwa

Bahasyim Assifie,M.Si dalam Jabatan sebagai Inspektur Bidang KinerjaKelembagaan Bappenas (Bukti No.21);Fotokopi Legalisir Petikan Keputusan Presiden RI No.52/KTahun 2009, tanggal 21 Juli 2009 tentang PengangkatanSetingkat Lebih Tinggi kepada Dr. Drs. Bahasyim Assifie, M.Si(Bukti No.22);Fotokopi Legalisir Petikan Keputusan Menteri NegaraPerencanaan Pembangunan Nasional / Kepala BadanPerencanaan Pembangunan Nasional No.

., M.H. dan kawankawan, Para Pegawai pada BiroHukum Setda Provinsi Maluku Utara, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 10 September 2018;MENTERI PERENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS, Pembantu Presiden RI, Penyelenggara Negara,diwakili oleh Bambang P.S.

Rita Erawati, S.H., LL.M. dankawankawan, Para Pegawai pada Kementerian PerencanaanPembangunan Nasional/Bappenas, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 16 Oktober 2018;MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIANREPUBLIK INDONESIA, Pembantu Presiden RIPenyelenggara Negara, diwakili oleh Darmin Nasution, selaku7Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, berkedudukan diJalan Lapangan Banteng Timur, Nomor 2 4, Jakarta Pusat,dalam hal ini memberi kuasa kepada Elen Setiadi, S.H.

MENTERI PERENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS, 5.MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIKINDONESIA, 6. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 7.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cg. PRESIDEN REPUBLIKINDONESIA, 8. GUBERNUR PROVINSI MALUKU, 9. GUBERNUR SULAWESITENGGARA, 10.

MENTERIPERENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAANPEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS, 5. MENTERI KOORDINATORBIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA, 6. MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 7. PEMERINTAH REPUBLIKINDONESIA Cq. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 8. GUBERNURPROVINSI MALUKU, 9. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA, 10.MENTERI KOORDINATOR' BIDANG POLITIK, HUKUM DANKEAMANAN (MENKO POLHUKAW), tersebut;2.

Direktorat Jenderal Pajak dipekerjakanpada Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BadanPerencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya berdasarkanKeputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/KepalaBappenas Nomor : KEP.171/M.PPN/05/2008 tanggal 29 Mei 2008 Terdakwamenduduki Jabatan sebagai Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan,Kementerian Negara PPN/Bappenas sampai tanggal 30 Maret 2010,sebagai Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan, Kementerian NegaraPPN/Bappenas Terdakwa

Direktorat Jenderal Pajak dipekerjakanpada Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BadanPerencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya berdasarkanKeputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/KepalaBappenas Nomor : KEP.171/M.PPN/05/2008 tanggal 29 Mei 2008 Terdakwamenduduki jabatan sebagai Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan,Kementerian Negara PPN/Bappenas sampai tanggal 30 Maret 2010,sebagai Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan, Kementerian NegaraPPN/Bappenas Terdakwa

BAHASYIM ASSIFIE, M.Si. dalam jabatansebagai Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan Bappenas (buktiNo. 21) ;Foto copy Legalisir Petikan Keputusan Presiden RI No. 52/K Tahun2009, tanggal 21 Juli 2009, tentang Pengangkatan Setingkat lebihtinggi kepada DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, M.Si. (bukti No. 22) ;Foto copy Legalisir Petikan Keputusan Menteri NegaraPerencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan PerencanaanPembangunan Nasional No.

No. 1454 K/PID.SUS/201 1Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas tidak dapat membuktikantentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya/gaji atausumber penambahan kekayaannya, Terdakwa telah melakukan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 37 A ayat (1) dan (2) UndangUndangNo. 20 Tahun 2002 jo.

Dampak dari kejadian tersebut adalahmunculnya surat pemberhentian pekerjaan proyek dari Dinas PU KotaBontang dalam kondisi dimana proyekproyek terebut saudah selesaidikerjakan oleh para kontraktor;Bahwa saksi juga menerangkan Pemerintah Kota Bontangbekerjasama dengan DPRD Kota Bontang pernah menawarkan untukmelakukan approach/pendekatan dengan pihak BAPPENAS di Jakartadalam rangka untuk mendapatkan payung hukum guna menyelesaikanproyek bermasalah ini dengan syarat agar pihak kontraktor harusmenyediakan

/menyiapkan dana sejumlah Rp400.000.000,00 (empatratus juta rupiah); Namun karena pihak kontraktor hanya mampumenyediakan dan sebesar Rp200.000.000,00 maka opsi untukmendapatkan payung hukum melalui jalur BAPPENAS ini gagaldilaksanakan;Bahwa untuk mencari solusi lain terhadap proyekproyek ini makaWalikota Bontang pernah membentuk team kecil yang anggotanyaterdiri dari unsurunsur: Dinas PU Kota Bontang, Bagian HukumSekwilda Kota Bontang, dan Inspektorat (dulu BAWASDA) yangmenawarkan 3 (tiga) pilinan

Untuk opsi kedua juga gagaldilaksanakan karena guna pengurusannya ke BAPPENAS di Jakartateam membutuhkan dana sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus jutarupiah) sedangkan kemampuan para kontraktor hanya mampumenyediakan dana sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).Sedangkan opsi ke tiga adalah bahwa team menyarankan kepada parakontraktor untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri gunamendapatkan payung hukum untuk membayar dana para kontraktordimaksud (sebagaimana sidang yang dipimpin

berpedoman pada surat keputusan direktur jenderalcipta karya departemen pekerjaan umum nomor 25/KPTS/CK/1994Tertanggal 1 April 1994 Juncto Surat Edaran Bersama Bappenas DanDepartemen Keuangan Nomor : 7493/D.V1I/12/1995, SE152/A/21/1995tertanggal 28 Desember 1995;e Menyatakan Sah dan berharga sita jaminan atas 1 (satu) bidang tanahbeserta bangunan dan segala sesuatu yang berdiri diatasnya yangterletak di Kelurahan Pleburan Kecamatan Semarang Selatan, KotaSemarang, Jalan Erlangga Tengah II Nomor 18

berpedoman Surat Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya DepartemenPekerjaan Umum Nomor 25 /KPTS/CK/1994 tertanggal 1 April 1994 jo.Surat Edaran Bersama BAPPENAS dan Departemen Keuangan Nomor7493 /D.Vi /12/1995SE152/A /21/1995 tertanggal 25 Desember 1995: Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas 1 (satu) bidang tanahbeserta bangunan dan segala sesuatu yang berdiri diatasnya yangterletak di Kelurahan Pleburan, Kecamatan Semarang Selatan, KotaSemarang, Jalan Erlangga Tenggah II Nomor 18, Rt. 02

tangga sebagaimana tersebut diatas, makaPenggugat tidak merasakan lagi adanya kedamaian dan ketentramandalam berumah tangga dengan Tergugat, sehingga tujuan perkawinanuntuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah tidakdapat diwujudkan, dan apabila tetap dipertahankan hanya akanmenimbulkan kemudaratan yang berkepanjangan;Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu atau miskin,sebagaimana sesuai Kartu Perlindungan Sosial yang dikeluarkan olehMenteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas

PEMOHON katakan bahwatidak ada privacy yang begituan seorang isteri, itu namanya selingkuh.Siangnya PEMOHON menemui Sumedi di Bappenas, di hadapan temanPEMOHON yang bernama Yohandarwati, PEMOHON menanyai Sumedi kenapamengirim SMS seperti itu kepada isteri PEMOHON. Waktu itu dia menjawabhanya bercanda, tapi PEMOHON membantah bahwa kalau bercanda tidak sepertiitu, kemudian PEMOHON bertanya apakah dia serius mencintai isteriPEMOHON?

Bahwa pada bulan Nopember, PEMOHON mendapati SMS mesra lagi danemail mesra Sumedi ke isteri PEMOHON dengan panggilan Meyling (ML),panggilan nama Cina isteri PEMOHON (bapaknya keturunan Cina).Akhirnya pada tanggal 4 November 2004, di bulan Ramadhan PEMOHONmendatangi Sumedi Andono Mulyo lagi di Bappenas, dan disaksikan Dr.Arifin Rudyanto, Direktur Kerjasama Pembangunan Sektoral dan DaerahBappenas (atasannya) dan Dr.

Yohandarwati, Direktur Kependudukan,Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Perempuan Bappenas (temanPEMOHON), Sumedi Andono Mulyo mem rat Pernisinya tidak akan menghubungi TERMOHON dengan cara apapun.Dan ternyata Sumedi memberi tahu kepada TERMOHON, sehinggaTERMOHON marah sekali, tidak mau berbicara dengan PEMOHON bahkansemua nomor HPnya diganti dan PEMOHON tidak diberitahu.

Setelah dicek olehtim Inspektorat Bappenas ternyata benar Sumedi pernah mentransfer uangsebesar 5 juta kepada TERMOHON.Bahwa ketika TERMOHON menyusul dengan anak PEMOHON Gita danPaman PEMOHON Rio Sumasto, PEMOHON sedang ditimpa musibahdifitnah orang Gorontalo bahwa PEMOHON menginapkan wanita di rumahdinas PEMOHON. Pada pertengahan bulan Juni memang PEMOHONmenyembunyikan anak buah PEMOHON perempuan, seorang staf pegawaiBPS Kab.

Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon butir7, dalil Pemohondikarenakan Termohon tidak setuju dengan tindakan Pemohon yang sudahterlalu jauh mencampuri urusan orang hingga ke Kantor Bappenas menemuiSdr. Sumedi dan beberapa pejabat disana dengan memaksa Sdr.

Bahwa pemohon dan pemohon II adalah termasuk keluarga yang tidakmampu sebagaimana surat Kartu perlindungan sosial yang dikeluarkanoleh Kepala Bappenas Nomor 310tvy92766005 tahun 2013;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, para Pemohon mohon agarKetua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnyaberbunyi sebagai berikut:1. Mengabulkan permohonan Pemohon dan Pemohon Il.2.

dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

a. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 02 Januari 2018, bukti pembayaran terkait biaya administrasi masuk staf kementrian PU dan BAPPENAS

c. 9 (Sembilan) lembar Surat Pemberitahuan nomor : 015/T-Hon/III/2018 tentang Pemberitahuan Umi Lathifah diterima sebagai tenaga honorer pada Kementerian PPN/BAPPENAS, tertanggal 23 Maret 2018.

(Amplop Map Coklat Ketiga)

a. Surat Pernyataan permohonan pengajuan dana hibah 15 Milyar rupiah, bermeterai 6000 atas nama Budi Setyawan H, tertanggal 14-11-2018.

b.

,M.Hum denganmengatakan bagaimana jika kedua anak saksi dimasukkan PNS diKementrian Pekerjaan Umum Pusat Jakarta dan Bappenas. Bahwa saksi dan saksi IR. HM Sugiyatno,MM.,M.Hum setelahmendengar penjelasan dari para terdakwa menjadi tertarik lalu saksi mintatolong kepada para terdakwa supaya kedua anak saksi dibantu diprosesuntuk diterima menjadi PNS sesuai yang mereka tawarkan. Bahwa beberapa harihari kemudian para terdakwa datang kembalikerumah saksi dan terdakwa Il.

Agus Sapto mempunyai jatah kuota PNS.Selanjutnya mereka berdua menawarkan kepada saksi dan istri yaitubagaimana jika kedua anak kami dimasukkan PNS di KementrianPekerjaan Umum Pusat Jakarta dan Bappenas. Selanjutnyamendengar penjelasan tersebut saksi juga tertarik, sehingga saksisekalian minta tolong supaya kedua anak saksi dibantu diproses untukditerima menjadi PNS sesuai yang mereka tawarkan.v Selanjutnya, harihari berikutnya Sdr.

Susilowati dimasukkan PNS di Kementrian PekerjaanUmum Pusat Jakarta dan Bappenas. Bahwa Saksi Dra.Hj. P. Susilowati dan saksi IR. HMSugiyatno,MM.,M.Hum setelah mendengar penjelasan dari terdakwabersama dengan terdakwa I. Martini Sembiring menjadi tertarik lalu SaksiDra.Hj. P. Susilowati minta tolong kepada terdakwa bersama denganterdakwa . Martini Sembiring supaya kedua anak Saksi Dra.Hj. P.Susilowati dibantu diproses untuk diterima menjadi PNS sesuai yangmereka tawarkan.

Susilowati dimasukkan PNS di Kementrian Pekerjaan UmumPusat Jakarta dan Bappenas;Bahwa Saksi Dra.Hj. P. Susilowati dan saksi IR. HM Sugiyatno,MM.,M.Humsetelah mendengar penjelasan dari para terdakwa menjadi tertarik lalu SaksiDra.Hj. P. Susilowati minta tolong kepada para terdakwa supaya kedua anakSaksi Dra.Hj. P. Susilowati dibantu diproses untuk diterima menjadi PNSsesual yang mereka tawarkan.Bahwa beberapa harihari kemudian Terdakwa . Martini Sembiring danTerdakwa II.

Susilowati dimasukkan PNS di Kementrian Pekerjaan Umum PusatJakarta dan Bappenas;Menimbang, bahwa Saksi Dra.Hj. P. Susilowati dan saksi IR. HMSugiyatno,MM.,M.Hum setelah mendengar penjelasan dari para terdakwamenjadi tertarik lalu Saksi Dra.Hj. P. Susilowati minta tolong kepada paraterdakwa supaya kedua anak Saksi Dra.Hj. P. Susilowati dibantu diproses untukditerima menjadi PNS sesuai yang mereka tawarkan.Menimbang, bahwa beberapa harihari kKemudian terdakwa . MartiniSembiring dan terdakwa II.

BAHASYIM ASSIFIE, M.Si dalam Jabatan sebagai Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan Bappenas (bukti No.21). 8. Foto copy Legalisir Petikan Keputusan Presiden RI No.52/K tahun 2009, tanggal 21 Juli 2009, tentang Pengangkatan Setingkan lebih tinggi kepada DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, M.Si (bukti No.22).9.

BAHASYIMASSIFIE, Msi pada rekening Taplus Bisnis Perorangan atas nama SRI62PURWANTI pada bank BNI Cabang Gambir dengan nomor rekening14800018 tersebut patut diduga sebagai hasil tindak pidana yang berkaitandengan pelaksanaan tugas dan jabatannya yang sejak tanggal 5 Juli 2007Terdakwa menduduki jabatan sebagai Kepala kantor Pelayanan PajakPratama Jakarta Palmerah, dan sejak 2008 Terdakwa menduduki Jabatansebagai Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan, Kementrian Negara PPN/Bappenas sampai tanggal 30

Direktorat Jenderal Pajak dipekerjakan padaKementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan PerencanaanPembangunan Nasional yang selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri NegaraPerencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor : KEP.171/M.PPN /05/2008 tanggal 29 Mei 2008 Terdakwa menduduki Jabatan sebagaiInspektur Bidang Kinerja Kelembagaan, Kementrian Negara PPN/Bappenassampai tanggal 30 Maret 2010, sebagai Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan,Kementrian Negara PPN/Bappenas Terdakwa

KEP.171/M.PPN/05/2008 tanggal 29 Juni 2008, Terdakwadiangkat menjadi Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan, Kementerian NegaraPPN / Bappenas, sampai tanggal 30 Maret 2010 ;Sehingga dengan demikian unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara telahdapat terpenuhi ;Ad.2.

KEP.171/M.PPN/05/2008 tanggal 29 Juni 2008, Terdakwadiangkat menjadi Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan, Kementerian NegaraPPN / Bappenas, sampai tanggal 30 Maret 2010 ;Sehingga dengan demikian unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara telahdapat terpenuhi ;Ad. 2.

KEP.171/M.PPN/05/2008 tanggal 29 Juni 2008, Terdakwadiangkat menjadi Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan, Kementerian NegaraPPN / Bappenas, sejak Tahun 2008 s/d Maret 2010 ;Sehingga dengan demikian unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara telahdapat terpenuhi ;Ad. 2.

ANAK.Bahwa pernikahan Pemohon dan Pemohon Il tidak terdaftar pada KantorUrusan Agama Kecamatan setempat.Bahwa, Pemohon dan Pemohon Il bermaksud mengurus penetapanpengesahan nikah (isbat nikah) sebagai kelengkapan untuk pengurusan Aktanikah .Bahwa Para Pemohon termasuk warga yang tidak mampu, sebagai manaKartu perlindungan sosial yang dikeluarkan oleh Kepala Bappenas NomorDBAYBX 9276003P.Bahwa berdasarkan halhal tersebut, maka Pemohon dan Pemohon Ilmohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq.

Jayapura Nomor : 24 tahun 2010 tentangpenunjukkan Bendahara Umum Daerah Kabupaten Jayapura TA 2010tanggal 28 Januari 2010 ;Foto Copy Buku Kas Umum dan Laporan Posisi Kas Pemda Kab.Jayapura tanggal 28 April 2010 s/d tanggal 28 April 2010 s/d tanggal 7Mei 2010 ;Foto copy Surat dari Kementerian Dalam Negeri RI Direktorat JenderalBina Pembangunan Daerah No. 193/1785/IIl/Bangda tanggal 8 Juni2010 hal pertanyaan Kejaksaan Kasus Unicef ;Foto Copy Surat dari Kementerian Perencanaan PembangunanNasional/Bappenas

Jayapura Nomor 24 tahun 2010 tentangpenunjukkan Bendahara Umum Daerah Kabupaten Jayapura TA 2010tanggal 28 Januari 2010; Foto Copy Buku Kas Umum dan Laporan Posisi Kas Pemda Kab.Jayapura tanggal 28 April 2010 s/d tanggal 28 April 2010 s/d tanggal 7Mei 2010 ; Foto copy Surat dari Kementerian Dalam Negeri RI Direktorat JenderalBina Pembangunan Daerah No: 193/1785/lIll/Bangda tanggal 8 Juni2010 hal Pertanyaan Kejaksaan Kasus Unicef ; Foto Copy Surat dari Kementerian Perencanaan PembangunanNasional/Bappenas

Foto Copy Surat dari Kementerian Perencanaan PembangunanNasional/Bappenas No:3754 /Dt.1.1/06/2010 tanggal 11 Juni 2010, halpertanyaan Kejaksaan Kasus Unicef ;Hal. 23 dari 33 hal. Put. No. 1026 K/Pid.Sus/201311. Surat Bupati Jayapura NO. 790/0617/Set tanggal 31 Mei 2010 perihalPertanyaan Kejaksaan Kasus UNICEF ;12.

Jayapura Nomor : 24 tahun 2010 tentangpenunjukkan Bendahara Umum Daerah Kabupaten Jayapura TA 2010tanggal 28 Januari 2010 ;Foto Copy Buku Kas Umum dan Laporan Posisi Kas Pemda Kab.Jayapura tanggal 28 April 2010 s/d tanggal 28 April 2010 s/d tanggal 7Mei 2010 ;Foto copy Surat dari Kementerian Dalam Negeri RI Direktorat JenderalBina Pembangunan Daerah No : 193/1785/IIl/Bangda tanggal 8 Juni2010 hal Pertanyaan Kejaksaan Kasus Unicef ;Foto Copy Surat dari Kementerian Perencanaan PembangunanNasional/Bappenas

Bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah termasuk keluarga yang tidakmampu sebagaimana Surat Kartu Perlindungan Sosial yang dikeluarkanoleh Kepala Bappenas, Nomor 3i1qb792763001, tertanggal 2013.Bahwa berdasarkan halhal tersebut, maka para Pemohon memohonkepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan penetapan yangamarnya sebagai berikut :1. Mengabulkan permohonan Pemohon dan Pemohon Il.2.

Bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah termasuk keluarga yang tidakmampu sebagaimana Surat Kartu Perlindungan Sosial yang dikeluarkan olehKepala Bappenas, Nomor 3i1qdf92763002, masa berlaku 20132014.Bahwa berdasarkan halhal tersebut, maka para Pemohon memohonkepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksadan mengadili perkara ini agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagaiberikut :1. Mengabulkan permohonan Pemohon dan Pemohon Il.2.

Nomor 228 K/Pdt/2015Bontang dalam kondisi dimana proyekproyek terebut saudah selesaidikerjakan oleh para kontraktor;Bahwa saksi juga menerangkan Pemerintah Kota Bontangbekerjasama dengan DPRD Kota Bontang pernah menawarkan untukmelakukan approach/pendekatan dengan pihak Bappenas di Jakartadalam rangka untuk mendapatkan payung hukum guna menyelesaikanproyek bermasalah ini dengan syarat agar pihak kontraktor harusmenyediakan/menyiapkan dana sejumlah Rp.400.000.000,00 (empatratus juta rupiah).

Namun karena pihak kontraktor hanya mampumenyediakan dan sebesar Rp200.000.000,00 maka opsi untukmendapatkan payung hukum melalui jalur Bappenas ini gagaldilaksanakan;Bahwa untuk mencari solusi lain terhadap proyekproyek ini makaWalikota Bontang pernah membentuk team kecil yang anggotanyaterdiri dan unsurunsur: Dinas PU Kota Bontang, Bagian HukumSekwilda Kota Bontang, dan Inspektorat (dulu Bawasda) yangmenawarkan 3 (tiga) pilihan alternative solusinya yakni:1. Diberi proyek baru;2.

Untuk opsi kedua juga gagaldilaksanakan karena guna pengurusannya ke Bappenas di Jakartateam membutuhkan dana sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus jutarupiah) sedangkan kemampuan para kontraktor hanya mampumenyediakan dana sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).Sedangkan opsi ke tiga adalah bahwa team menyarankan kepada parakontraktor untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri gunamendapatkan payung hukum untuk membayar dana para kontraktordimaksud (sebagaimana Sidang yang dipimpin

Dariketiga pilihan tersebut BPKP menyarankan ke Tim KPSapakah mereka pemrakarsa mau ikut lelang atau tidak.Saatpemrakarsa ikut lelang mereka kita kaji dan mendapatkompensasi penambahan nilai atau right to match.Saksi menerangkan Bappenas studi tentang pengelolaansampah, teknologi ada thermal dan non thermal variasinyabanyak. Proyek pengelolaan sampah ini belum ditentukanlelang ini mau teknologi apa.

Kebersihan Kota Bandung, melainkanoleh TIM PENDAMPING DAERAH (LOCAL COUNTERPART), BERSAMA SAMA DENGAN TIMPENDAMPING DARI BPKP PROPINSI JAWA BARATDAN TIM PENDAMPING DARI BAPPENAS R.1I.5.14.2 Surat Permohonan Pemrakarsa diajukan oleh PemohonKeberatan/ PT. Bandung Raya Indah Lestari ditujukankepada Turut Termohon Keberatan III dahulu TerlaporIV PD. Kebersihan, karena Turut Termohon KeberatanII dahulu Terlapor IV PD.

Dari ketiga pilinan tersebutBPKP menyarankan ke Tim KPS apakah mereka pemrakarsa mauikut lelang atau tidak.Saat pemrakarsa ikut lelang mereka kita kajidan mendapat kompensasi penambahan nilai atau right to match.68Saksi menerangkan Bappenas studi tentang pengelolaan sampah,teknologi ada thermal dan non thermal variasinya banyak.

Bahwa BPKPmenyampaikan saran bahwa proyek pengolahan sampah kotaBandung menjadi Energi yang dikerjasamakan dengan swastaharus didasarkan kepada Perpres No. 67 Tahun 2005 yaitumelalui proses pelelangan dan Terlapor Ill sebagai inisiator.Bahwa Bappenas juga menyampaikan bahwa kerjasamadengan pihak swasta wajib dilakukan melalui metodepelelangan umum..

Saat pemrakarsa ikut lelangmereka kita kaji dan mendapat kompensasi penambahan nilai atau rightto match.Saksi menerangkan Bappenas studi tentang pengelolaan sampah,teknologi ada thermal dan non thermal variasinya banyak. Proyekpengelolaan sampah ini belum ditentukan lelang ini mau teknologi apa.Pada saat itu pilihan kompensasi akan kesulitan menerapkannya, kecualiteknologinya sudah ditentukan. BPKP sarankan dilakukan penambahannilai 10%, setelah dilakukan prosedur penilaian.

dengan hibah atau pinjamanluar negeri tersebut;2.5.Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Anggaran, DirekturJenderal Pajak, dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor SE64/A/71/0596, SE32/PJ/1996, SE19/BC/1996 tentang PedomanPelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 239/KMK.01/1996, antara lain mengatur:Butir 2eDaftar Isian Proyek (DIP) adalah dokumen pendanaan yang didalamnya memuat rencana kegiatan proyek, sumber dana sertajumlah dana yang diperlukan, dan disahkan oleh DepartemenKeuangan dan Bappenas

proyekPemerintah yang dananya dibiayai dengan hibah ataupinjaman luar negeri tersebut;Butir 2 e Surat Edaran Bersama Direktur JenderalAnggaran, Direktur Jenderal Pajak, dan Direktur JenderalBea dan Cukai nomor SE64/A/71/0596, SE32/PJ/1996,SE19/BC/1996 tentang Pedoman Pelaksanaan KeputusanMenteri Keuangan Nomor 239/KMK.01/1996;Daftar Isian Proyek (DIP) adalah dokumen pendanaan yangdi dalamnya memuat rencana kegiatan proyek, sumberdana serta jumlah dana yang diperlukan, dan disahkan olehDepartemen Keuangan dan Bappenas

Lebih lanjut dalam butir 2 eSurat Edaran Bersama Direktur Jenderal Anggaran, DirekturJenderal Pajak, dan Direktur Jenderal Bea dan CukaiNomor SE64/A/71/0596, SE32/PJ/1996, SE19/BC/1996tentang Pedoman Pelaksanaan Keputusan MenteriKeuangan Nomor 239/KMK.01/1996 menyatakan DaftarIsian Proyek (DIP) adalah dokumen pendanaan yang didalamnya memuat rencana kegiatan proyek, sumber danaserta jumlah dana yang diperlukan, dan disahkan olehDepartemen Keuangan dan Bappenas;Bahwa faktanya Termohon Peninjauan Kembali

Pinjaman (PPP)/Subsidiary LoanAgreement (SLA);Bahwa sesuai dengan butir 2 e Surat Edaran BersamaDirektur Jenderal Anggaran, Direktur Jenderal Pajak, danDirektur Jenderal Bea dan Cukai nomor SE64/A/71/0596,SE32/PJ/1996, SE19/BC/1996 tentang PedomanPelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan Nomor239/KMK.01/1996 menyatakan Daftar Isian Proyek (DIP)adalah dokumen pendanaan yang di dalamnya memuatrencana kegiatan proyek, sumber dana serta jumlah danayang diperlukan, dan disahkan oleh Departemen Keuangandan Bappenas

BAHASYIMASSIFIE, Msi pada rekening Taplus Bisnis Perorangan atas nama SRI62PURWANTI pada bank BNI Cabang Gambir dengan nomor rekening14800018 tersebut patut diduga sebagai hasil tindak pidana yang berkaitandengan pelaksanaan tugas dan jabatannya yang sejak tanggal 5 Juli 2007Terdakwa menduduki jabatan sebagai Kepala kantor Pelayanan PajakPratama Jakarta Palmerah, dan sejak 2008 Terdakwa menduduki Jabatansebagai Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan, Kementrian Negara PPN/Bappenas sampai tanggal 30

Direktorat Jenderal Pajak dipekerjakan padaKementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan PerencanaanPembangunan Nasional yang selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri NegaraPerencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor : KEP.171/M.PPN /05/2008 tanggal 29 Mei 2008 Terdakwa menduduki Jabatan sebagaiInspektur Bidang Kinerja Kelembagaan, Kementrian Negara PPN/Bappenassampai tanggal 30 Maret 2010, sebagai Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan,Kementrian Negara PPN/Bappenas Terdakwa

KEP.171/M.PPN/05/2008 tanggal 29 Juni 2008, Terdakwadiangkat menjadi Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan, Kementerian NegaraPPN / Bappenas, sampai tanggal 30 Maret 2010 ;Sehingga dengan demikian unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara telahdapat terpenuhi ;Ad.2.

KEP.171/M.PPN/05/2008 tanggal 29 Juni 2008, Terdakwadiangkat menjadi Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan, Kementerian NegaraPPN / Bappenas, sampai tanggal 30 Maret 2010 ;Sehingga dengan demikian unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara telahdapat terpenuhi ;Ad. 2.

KEP.171/M.PPN/05/2008 tanggal 29 Juni 2008, Terdakwadiangkat menjadi Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan, Kementerian NegaraPPN / Bappenas, sejak Tahun 2008 s/d Maret 2010 ;Sehingga dengan demikian unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara telahdapat terpenuhi ;Ad. 2.

Nayzila Ramadani binti NasireBahwa Pemohon dan Pemohon II tidak pernah mendaftarkan pernikahannyapada Kantor Urusan Agama setempat.Bahwa Pemohon dan Pemohon II bermaksud mengurus penetapan isbathnikah sebagai kelengkapan pengurusan untuk mendapatkan buku nikah .Bahwa Pemohon dan Pemohon Il adalah termasuk keluarga yang tidakmampu sebagaimana Surat Kartu Perlindungan Sosial yang dikeluarkan olehKepala Bappenas, Nomor 3i1q9g92763005.Bahwa berdasarkan halhal tersebut, maka para Pemohon memohonkepada