SK Mendagri, SOP dan juga aturan BKADberupa AD/ ART. 35 Perkara KorupsiBahwa Sasaran dari SPP sebagaimana ketentuan dalam PTO adalahkelompok masyarakat yang beranggotakan perempuan bukan individu.Bahwa UPK dalam menjalankan tupoksinya bertanggung jawab padaMAD (Musyawarah Antar Desa) sedangkan BP bertanggung jawab padaBKAD.Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan SPP perguliran telah dibuatkanStandar Prosedur Operasional (SOP) yang dibuat oleh badanpemberdayaan Masyarakat perempuan keluarga berencana (BPMPKB

Bahwa benar Jabatan saksi Dwi Wahyuni Hariyati adalah KepalaDinas BPMPKB Kab. Rembang dalam kegiatan PNPM MPd saksisebagai KPA. 76 Perkara Korupsi Benar bahwa Kec. Sumber Kab. Rembang sejak Tahun 2003 s/d 2011menerima alokasi dana PNPM MPd yang besarnya variatif setiaptahunnya, dari tahun 2003 s/d 2011 Kec. Sumber Kab.

Menyiapkan Dokumen pendukung yang lengkap dan benar,menerbitkan dan menyampaikan SPP kepada PPSPM.Bahwa Surat keputusan Kepala BPMPKB Kab Rembang selaku Kuasapengguna Anggaran Nomor : 410/030 tahun 2011 tanggal 2 pebruari2011 tentang Penunjukan pejabat penanggung jawab Pengelolakeuangan urusan bersama ( UB) satuan kerja BPMPKB kab RembangProgram PNPMMPd kab Rembang tahun Anggaran 2011, tugastanggung jawab tersebut antara lain :1.

Melakukan Kewenangan Tindakan yang mengakibatkan pengeluaraanAnggaran atau penerbit Surat Permintaan pembayaran ( SPP).Bahwa yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melakukanpengkajian dan penelitian proposal yang diajukan oleh UPK Kecamatanadalah Pejabat Penguji yaitu saksi MUNADIL AP (Kepala Sub BidangPengembangan Sarpras Ekonomi Perdesaan BPMPKB KabupatenRembang).Bahwa persyaratan yang harus ada didalam proposal yang dibuat UPKKecamatan untuk bisa di ajukan ke KPPN adalah :e Surat Penetapan

Surat keputusan Kepala BPMPKB Kab Rembang selaku Kuasapengguna Anggaran Nomor : 410/030 tahun 2011 tanggal 2 pebruari2011 tentang Penunjukan pejabat penanggung jawab Pengelolakeuangan urusan bersama ( UB) satuan kerja BPMPKBkab Rembang Program PNPMMPd kab Rembang tahun Anggaran2011, tugas tanggung jawab tersebut antara lain :1. Melakukan kewenangan tindakan yang mengakibatkan pengeluarananggaran belanja.2.

Tng.Baw 2DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Tangerang yang memeriksa dan mengadiliperkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telahmenjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara,antara:PEMOHON , umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaanKaryawan Swasta, tempat tinggal di XXXXXJakarta Timur DKI Jakarta, selanjutnya disebut"Pemohon",melawanTERMOHON , umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaanPNS BPMPKB Tangerang

Rembang dalam pelaksanaan PNPMMPd.e Bahwa benar Jabatan saksi Dwi Wahyuni Hariyati adalah KepalaDinas BPMPKB Kab. Rembang dalam kegiatan PNPM MPd saksisebagai KPA.e Benar bahwa Kec. Sumber Kab. Rembang sejak Tahun 2003 s/d 2011menerima alokasi dana PNPM MPd yang besarnya variatif setiaptahunnya, dari tahun 2003 s/d 2011 Kec. Sumber Kab. Rembang telahmendapat alokasi sebesar Rp 11.600.000.000,00 dengan perincian : NO TAHUN JLMH DANA KETERANGANDITERIMA01. 2003 Rp. PNPMMPd750.000.00002. 2004 Rp.

PenggunaAnggaran (KPA) setelah proses SPMselesai langkah selanjutnya mengirim keKPPN selaku Bendahara Umum Negarauntuk menerbitkan SP2D (Surat PerintahPencairan Dana) setelah SP2D selesaidana Langsung di transfer ke rekeningUPK selanjutnya tanggung jawabpenggunaan dana di UPK Kecamatan.Sumber APBD yaitu. pelaku PNPMmengajukan permohonan pencairan danaBantuan Sosial PNPMMPd kepada86Bupati melalui Kepala DPPKAD (DinasPendapatan dan Pengelolaan Kekayaandan Aset Daerah) setelah proposal ditelitioleh BPMPKB

Bahwa Surat keputusan Kepala BPMPKB Kab Rembang selaku Kuasapengguna Anggaran Nomor : 410/030 tahun 2011 tanggal 2 pebruari2011 tentang Penunjukan pejabat penanggung jawab Pengelolakeuangan urusan bersama ( UB) satuan kerja BPMPKB kab RembangProgram PNPMMPd kab Rembang tahun Anggaran 2011, tugastanggung jawab tersebut antara lain :1. Melaksanakan Tugas harian ProgramNasional Pemberdayaan Masyarakatmandiri Perdesaan di Kabupaten.2. Melaksanakan Pengawasan teknis danAdiminstrasi.3.

AP (Kepala Sub BidangPengembangan Sarpras Ekonomi Perdesaan BPMPKB KabupatenRembang).

Surat keputusan Kepala BPMPKB Kab Rembang selaku Kuasapengguna Anggaran Nomor : 410/030 tahun 2011 tanggal 2 pebruari2011 tentang Penunjukan pejabat penanggung jawab Pengelolakeuangan urusan bersama ( UB) satuan kerja BPMPKBkab Rembang Program PNPMMPd kab Rembang tahun Anggaran2011, tugas tanggung jawab tersebut antara lain :1. Melakukan kewenangan tindakan yang mengakibatkan pengeluarananggaran belanja.2.

Reg. 002/KP/P3A/III/BPMPKB/2015, tanggal 20 Oktober2015. dengan tuduhan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, akan tetapituduhan itu tidak benar dan Termohon hanya membuat berita bohong;Halaman 2 dari 15 halaman.Putusan Nomor ...../Pdt.G/2018/PA.Srogc.

Kepala BPMPKB Kab.Kuantan Singingi;Foto copy Surat Perjanjian Kerja Pembuatan Jembatan di DesaBeringin Jaya, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan SingingiNomor 470/06/01/VII/2015 tanggal 30 Juli 2015;Disita dari : TIO AFRIANTO, SH (Wiraswasta / Bendahara DesaBeringin Jaya);Hal. 11 dari 19 hal. Put.

Gunungkidul Nomor 01/SPC/PNPMMP/V/2010 tanggal 1 Mei2010 adalah sebesar Rp 497.001.500,00 (Empat ratus sembilan puluh tujuhjuta seribu lima ratus Rupiah) dengan rincian penggunaan sebagai berikut : Sarana Prasarana Rp299.152.000,00 Simpan Pinjam Perempuan(SPP) Rp 173.000.000,00e Operasional UPK Rp9.939.900,00e Operasional Tim PengelolaKegiatan Rp Jumlah .......JUMLAH Rp 497.001.500,00Bahwa penyaluran dana dari Badan Pemberdayaan Masyarakat,Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunungkidul (BPMPKB

Gunungkidul Nomor 01/SPC/PNPMMP/V/2010 tanggal 1 Mei2010 adalah sebesar Rp 497.001.500,00 (Empat ratus sembilan puluh tujuhribu seribu lima ratus Rupiah) dengan rincian penggunaan sebagai berikut : Sarana Prasarana Rp299.152.000,00 Simpan Pinjam Perempuan(SPP) Rp 173.000.000,00e Operasional UPK Rp9.939.900,00e Operasional Tim PengelolaKegiatan Rp 14.909.600,00JUMLAH Rp 497.001.500,00Bahwa penyaluran dana dari Badan Pemberdayaan Masyarakat,Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunungkidul (BPMPKB

Gunungkidul Nomor 01/SPC/PNPMMP/V/2010 tanggal 1 Mei2010 adalah sebesar Rp 497.001.500,00 (Empat ratus sembilan puluh tujuhjuta seribu lima ratus Rupiah) dengan rincian penggunaan sebagai berikut : Sarana Prasarana Rp299.152.000,00 Simpan Pinjam Perempuan(SPP) Rp 173.000.000,00e Operasional UPK Rp9.939.900,00e Operasional Tim PengelolaKegiatan Rp Jumlah .......JUMLAH Rp 497.001.500,00Bahwa penyaluran dana dari Badan Pemberdayaan Masyarakat,Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunungkidul (BPMPKB

Gunungkidul Nomor 01/SPC/PNPMMP/V/2010 tanggal 1 Mei2010 adalah sebesar Rp 497.001.500,00 (Empat ratus sembilan puluh tujuhribu seribu lima ratus Rupiah) dengan rincian penggunaan sebagai berikut : Sarana Prasarana Rp299.152.000,00 Simpan Pinjam Perempuan(SPP) Rp 173.000.000,00e Operasional UPK Rp9.939.900,00e Operasional Tim PengelolaKegiatan Rp 14.909.600,00JUMLAH Rp 497.001.500,00Bahwa penyaluran dana dari Badan Pemberdayaan Masyarakat,Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunungkidul (BPMPKB

Padang di Magelang sedangkan masih sebagai PNS di BPMPKB KotaMagelang dan saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya, menurut saksilebih baik diceraikanBahwa, saksi kedua Termohon bernama Saksi T, dibawah sumpahnya memberi keterangan, bahwa saksi tetangga dekat Termohon, mengetahui Pemohon danTermohon adalah suami istri, mereka tinggal bersama di Tidar baru, Magersari KotaMagelang sampai sekarang dan telah dikaruniai 2 anak, dan sejak 3 tahun ini sudahtidak rukun lagi karena sering berselisih

,M.H dan ASFAD ROMLI,S.H, keduanya Advokat danKonsultan Hukum pada Kantor Pusat Pelayanan Terpadu Penanganan Korban TindakPidana Berbasis Gender dan Anak (PPTPUSPA) BPMPKB, Divisi Advokasi danBantuan Hukum Pemerintah Kota Tegal, beralamat kantor di Jl.

Kepala BPMPKB KabupatenBlora Tanggal 2 September 2013 ;Bahwa benar, berdasarkan usulan diatas maka Tergugatmenerbitkan Surat Keputusan Bupati Blora) Nomor141.1/1286/2013 tanggal 13 September 2013 tentang Pengesahan,Pengangkatan Kepala Desa Terpilin Desa Keser KecamatanTunjungan Kabupaten Blora Tahun 2013 dan pada tanggal 19September 2013 Tergugat melantik Sdr.Drs.

SaksiAlen selain PNS di BPMPKB Kab. Rembang juga punya usaha20rental mobil di Ds. Dorokandang Kec. Lasem Kab.

60.000.000.Pembuatan Laporan 4 Ex 250.000, 1.000.000,JUMLAH TOTAL 100.000.000, Setelah proposal tersebut selesai dibuat oleh Terdakwa Wardiyanto,$.Pd.I Bin Abdul Kadir diajukan langsung ke Pemerintah Provinsi Jawa Timurmelalui kantor Bapemas Provinsi Jatim yang seharusnya proposal tersebutsebelum diajukan ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur bagian Bapemas ProvinsiJatim harus melalui pengajuan dan verifikasi Satlak P2SEM Kabupaten yangdalam hal ini kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana(BPMPKB

Singingi Hilir dan 1 (satu) Lembar Daftar Pemanfaat;

175. 53 (lima puluh tiga) Lembar Kuwitansi Angsuran Pinjaman Anggota;

176. 10 (sepuluh) Lembar Slip Kas Masuk dan 6 (enam) Lembar Slip Masuk;

177. 5 (lima) Lembar Slip Keluar;

178. 1 (satu) Lembar TELAAHAN STAF Nomor : 900 / BPMPKB-Damasy / 2009 / 470 tanggal 26 Nopember 2009 Perihal Permohonan Pencairan Dana Usaha Desa (DUD) Program Pemberdayaan Desa Kabupaten Kuantan Singingi dan 1 (satu) lembar Lampiran

Telaahan Staf Kepala BPMPKB nomor : 470 / BPMPKB-Damasy / 2009;

179. 3 (tiga) Lembar Keputusan Bupati Kuantan Singingi nomor : 108 Tahun 2009 Tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi Program Pemberdayaan Desa (PPD) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan (PPLP) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2009 tanggal 4 Mei 2009 dan 1 (satu) lembar Lampiran Bupati Kuantan Singingi nomor: 108 Tahun 2009 tanggal 4 Mei 2009

180. 4 (empat) Lembar Keputusan Bupati Kuantan Singingi nomor :

Riau , tanggal 6 Februari 2012 dan 1 (satu) lembar lampiran;

207. 1 (satu) lembar surat Undangan Nomor : 140 / Pan-Kb / X / 2009 / 147 , tanggal 28 Nopember 2009;

208. 1 (satu) buah buku warna hijau kuning berisi konsep Musyawarah Desa Khusus II (MDK II);

209. 1 (satu) lembar Lembaran Disposisi;

210. 1 (satu) lembar Telaahan Staf No: 900 / BPMPKB-Damasy / 2009 / 470, tanggal 26 Nopember 2009 beserta 1 (satu) lembar lampiran;

211. 1 (satu) lembar Surat

ELFIRA EFITA selakuBendahara pada Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan danKeluarga Berencana (BPMPKB) Kabupaten Kuantan Singingi mentransferdana Program Pemberdayaan Desa (PPD) ke Rekening Dana Usaha Desa(DUD) Desa Koto Baru pada Tabungan Britama Bank BRI Unit Koto BaruNomor : 552101000016507 sebesar Rp. 250.000.000,(dua ratus limapuluh juta rupiah);Bahwa pada tanggal 23 Desember 2009, ditanda tangani Surat PerjanjianPemberian Pinjaman (SP3) Kegiatan Dana Usaha Desa (DUD) Nomor :01/PPD/Desa

ELFIRA EFITA selakuBendahara pada Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan danHal. 24 dari 137 Hal.Pts.No.15/Tipikor/2014/PTRKeluarga Berencana (BPMPKB) Kabupaten Kuantan Singingi mentransferdana Program Pemberdayaan Desa (PPD) ke Rekening Dana Usaha Desa(DUD) Desa Koto Baru pada Tabungan Britama Bank BRI Unit Koto BaruNomor : 552101000016507 sebesar Rp.250.000.000,(dua ratus limapuluh juta rupiah);Bahwa pada tanggal 23 Desember 2009, ditanda tangani SuratPerjanjian Pemberian Pinjaman (SP3)

ELFIRA EFITA selakuBendahara pada Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan danKeluarga Berencana (BPMPKB) Kabupaten Kuantan Singingi mentransferdana Program Pemberdayaan Desa (PPD) ke Rekening Dana Usaha Desa(DUD) Desa Koto Baru pada Tabungan Britama Bank BRI Unit Koto BaruNomor : 552101000016507 sebesar Rp.250.000.000,(dua ratus limapuluh juta rupiah);Bahwa pada tanggal 23 Desember 2009, ditanda tangani Surat PerjanjianPemberian Pinjaman (SP3) Kegiatan Dana Usaha Desa (DUD) Nomor :01/PPD/Desa

Singingi Hilirdan 1 (satu) Lembar Daftar Pemanfaat;53 (lima puluh tiga) Lembar Kuwitansi Angsuran PinjamanAnggota;10 (Sepuluh) Lembar Slip Kas Masuk dan 6 (enam) Lembar SlipMasuk;5 (lima) Lembar Slip Keluar;1 (satu) Lembar TELAAHAN STAF Nomor : 900 / BPMPKBDamasy / 2009 / 470 tanggal 26 Nopember 2009 PerihalPermohonan Pencairan Dana Usaha Desa (DUD) ProgramPemberdayaan Desa Kabupaten Kuantan Singingi dan 1 (satu)lembar Lampiran Telaahan Staf Kepala BPMPKB nomor : 470 /BPMPKBDamasy / 2009;3 (tiga)

pendanaan kegiatan Usaha Ekonomi Pedesaan (UEP) dan SimpanPinjam Perempuan (SPP), sedangkan dana perguliran Simpan Pinjam Perempuan(SPP) hanya digunakan untuk pendanaan kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP)Saja ; Menimbang, bahwa proses Pengajuan Program Nasional PemberdayaanMasyarakat (PNPM) yang dalam bentuk Bantuan Langsung Masyarakat : e Awalnya Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan mengusulkanpengajuan dana kepada Satuan Kerja Badan PemberdayaanMasyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB

), setelahdilakukan verifikasi dan disetujui selanjutnya dari Badan PemberdayaanMasyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB)mengusulkan ke Kantor Perbendaharaan Pelayanan Negara (KPPN)Putusan no. 46 /Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby.

Anggaran 2016 di Kabupaten Bintan;
4. Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Bintan Nomor : SK. 821.23-25 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan;
5. Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor : SPT-02.008/BTN/P3MD/2016 Tanggal 4 Januari 2016;
6. Fotocopy Notulen Rapat Sosialisasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SisKeuDes);

7. Fotocopy Nota Dinas Tanggal 02 Desember 2016 Nomor 100/BPMPKB-PMD

/ND/2016/239 Perihal Pengajuan Transfer Dana Desa Tahap II Desa Malang Rapat;
8. Fotocopy Nota Dinas Tanggal 3 Mei 2016 Nomor : 100/BPMPKB-PMD/ND/2016/50 Perihal Pengajuan Transfer Dana Desa Malang Rapat yang bersumber dari APBN;
9. Fotocopy Nota Dinas Tanggal 26 April 2016 Nomor : 100/BPMPKB-PMD/ND/2016/25 Perihal Pengajuan Pembayaran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, Insentif BPD dan Insentif RT/RW Desa TahuN Anggaran 2016 untuk Triwulan I dan Triwulan

Seri Kuala Lobam;
11. Fotocopy Nota Dinas Tanggal 6 September 2016 Nomor : 100/BPMPKB-PMD/ND/2016/316 Perihal Pengajuan Transfer Dana ADD (Alokasi Dana Desa) untuk Triwulan III Desa Malang Rapat;
12. Fotocopy Nota Dinas Tanggal 15 November 2016 Nomor: 100/BPMPKB-PMD/ND/2016/08 Perihal Pengajuan Transfer Dana ADD (Alokasi Dana Desa) untuk Triwulan IV Desa Malang Rapat;
13. Fotocopy Surat Setoran Pajak (SSP) Tanggal 21 Juni 2016;
14.

Fotocopy Rencana Kerja Anggaran Desa Tahun Anggaran 2016 Desa Malang Rapat ;
15. Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor : 893.3/BPMPKB-KB Kepada SUMARDIYANTI, SH Untuk Melakukan Fasilitasi dan Menyelesaikan Masalah di Desa Malang Rapat pada Tanggal 04 Oktober 2016;
16. Fotocopy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Malang Rapat Tahun Anggaran 2016;
17. Fotocopy Rencana Kerja Anggaran (RKA) Desa

ELFIRA EFITA selakuBendahara pada Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan danKeluarga Berencana (BPMPKB) Kabupaten Kuantan Singingi mentransferdana Program Pemberdayaan Desa (PPD) ke Rekening Dana Usaha Desa(DUD) Desa Koto Baru pada Tabungan Britama Bank BRI Unit Koto BaruNomor : 552101000016507 sebesar Rp. 250.000.000,(dua ratus limapuluh juta rupiah);Bahwa pada tanggal 23 Desember 2009, ditanda tangani Surat PerjanjianPemberian Pinjaman (SP3) Kegiatan Dana Usaha Desa (DUD) Nomor :01/PPD/Desa

ELFIRA EFITA selakuBendahara pada Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan danKeluarga Berencana (BPMPKB) Kabupaten Kuantan Singingi mentransferdana Program Pemberdayaan Desa (PPD) ke Rekening Dana Usaha Desa(DUD) Desa Koto Baru pada Tabungan Britama Bank BRI Unit Koto BaruNomor : 552101000016507 sebesar Rp.250.000.000,(dua ratus limapuluh juta rupiah);Bahwa pada tanggal 23 Desember 2009, ditanda tangani Surat PerjanjianPemberian Pinjaman (SP3) Kegiatan Dana Usaha Desa (DUD) Nomor :01/PPD/Desa

Singingi Hilirdan 1 (satu) Lembar Daftar Pemanfaat;53 (lima puluh tiga) Lembar Kuwitansi Angsuran PinjamanAnggota;10 (sepuluh) Lembar Slip Kas Masuk dan 6 (enam) Lembar SlipMasuk;5 (lima) Lembar Slip Keluar;1 (satu) Lembar TELAAHAN STAF Nomor : 900 / BPMPKBDamasy / 2009 / 470 tanggal 26 Nopember 2009 PerihalPermohonan Pencairan Dana Usaha Desa (DUD) ProgramPemberdayaan Desa Kabupaten Kuantan Singingi dan 1 (satu)lembar Lampiran Telaahan Staf Kepala BPMPKB nomor : 470 /BPMPKBDamasy / 2009;3 (tiga)

UPT Bapermasdan KB Semarang Timur Nomor : 002/BPMPKB,TMR/VII/2013 tanggal 29 Agustus 2013.Bahwa Saksi dalam melakukan pemeriksaan psikologiterhadap i menggunakanstandar ilmiyah yang sesuai dengan kaidah disiplin ilmupsikologi.Bahwa dalam menilai hasil pemeriksaan psikologisseseorang sepanjang intrumen dan methode yang sesuaidengan kaidahkaidah disiplin ilmu psikologi dilaksanakandengan benar maka akan diperoleh hasil pemeriksaan yangmendekati kebenaran yang sempurna.Bahwa apabila seorang terperiksa

berdasarkan Surat Penetapan Camat (SPC) Nglipar KabupatenGunungkidul Nomor 01/SPC/PNPMMP/V/2010 tanggal 1 Mei 2010 adalahsebesar Rp 497.001.500,00 dengan ketentuan penggunaan sebagai berikut :e Sarana Prasarana Rp 299.152.000,00.e Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Rp 173.000.000,00.e Operasional UPK Rp 9.939.900,00.e Operasional Tim Pengelola Kegiatan Rp14.909.600,00.JUMLAH Rp 497.001.500,00.e Bahwa penyaluran dana dari Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan danKeluarga Berencana Kabupaten Gunungkidul (BPMPKB

Yk14Bahwa penyaluran dana dari Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan danKeluarga Berencana Kabupaten Gunungkidul (BPMPKB) dilaksanakan melaluitransfer ke rekening Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Nglipar danselanjutnya dana dari Unit Pengelola Kegiatan (UPK) diserahkan kepada TimPengelola Kegiatan (TPK) PNPMMP desa Pengkol dalam bentuk uang tunai ; Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Pengkol Kecamatan Nglipar nomor :01/KPTS/2010 tanggal 5 Januari 2010, Tim Pengelola Kegiatan (TPK) PNPMMP

Rp173.000.000,00 (seratustujuh puluh tiga juta rupiah) dan untuk saranaprasarana (sarpras) sejumlahRp299.152.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan seratus lima puluh duaribu rupiah) sehingga total Rp472.152.000,00 (empat ratus tujuh puluh dua jutaseratus lima puluh dua ribu rupiah), belum termasuk Anggaran Operasionale bahwa Saksi mengetahui permasalahan, karena Saksi pada tahun 2010 menjabatsebagai Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Badan Pemberdayaan MasyarakatPerempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB

pada TPK Desa Pengkol; bahwa dana untuk TPK Desa Pengkol, sudah sesuai dengan prosedur yangditetapkan; bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, setahu Saksi ada kelembagaan dankinerjanya berjalan sebagaimana mestinya; bahwa dalam pelaksanaan kegiatan TPK Desa Pengkol harus dibuat laporankegiatan; bahwa dalam pelaksanaan kegiatan setiap TPK Desa Pengkol membuat laporankepada Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) di tingkat kecamatandan setelah terkumpul, PJOK kecamatan membuat laporan ke BPMPKB

Badan PemberdayaanMasyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) Kab. Gunungkidul,pada Tahun 2010, untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja,mengeluarkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan(PNPM Mandiri); e bahwa dalam pelaksanaan PNPM Mandiri, Ditjen PMD Dep.

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan TindakPidana Korupsi di Pengadilan Negeri Pekanbaru, telah melakukan perbuatanatau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum, melakukanperbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi yangdapat merugikan keuangan negara atau perkonomian negara, yang dilakukandengan caracara antara lain sebagai berikut: Bahwa pada periode tahun 2004 sampai dengan tahun 2012, BadanPemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana(BPMPKB

dalam daerah hukum Pengadilan TindakPidana Korupsi di Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan tujuanmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanyakarena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negaraatau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan carasebagai berikut: Bahwa pada periode tahun 2004 sampai dengan tahun 2012, BadanPemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana(BPMPKB

PengelolaKegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional PemberdayaanMasyarakat Mandiri Pedesaan (PNPMMPD), Kecamatan Cerenti,Kabupaten Kuansing, bulan Juli 2012;Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit PengelolaKegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional PemberdayaanMasyarakat Mandiri Pedesaan (PNPMMPD) Kecamatan Cerenti,Kabupaten Kuansing bulan Desember 2012;Barang bukti berupa :902. 4 (empat) lembar DPASKPD Sekretariat Daerah Kabupaten903.Kuansing T.A. 2010;1 (satu) lembar TELAAHAN STAF dari BPMPKB

Laporan Pengelolaan Keuangan Micro Finance Unit PengelolaKegiatan (UPK) Dayang Daipa Program Nasional PemberdayaanMasyarakat Mandiri Pedesaan (PNPMMPD) Kecamatan Cerenti,Kabupaten Kuansing, bulan Desember 2012;Barang bukti berupa :903. 4 (empat) lembar DPASKPD Sekretariat Daerah KabupatenKuansing, T.A. 2010;904. 1 (satu) lembar TELAAHAN STAF dari BPMPKB KabupatenKuansing, tanggal 09 Juni 2010;905. 1 (satu) lembar Komitmen Partisifasi Pemerintah DaerahKabupaten Kuansing PNPM Mandiri Perdesaan, T.A

Barang bukti berupa :903.904.905.906.907.908.909.910.911.912.4 (empat) lembar DPASKPD Sekretariat Daerah KabupatenKuansing, T.A. 2010;1 (satu) lembar TELAAHAN STAF dari BPMPKB KabupatenKuansing, tanggal 09 Juni 2010;1 (satu) lembar Komitmen Partisifasi Pemerintah DaerahKabupaten Kuansing PNPM Mandiri Perdesaan, T.A. 2010;1 (satu) bendel Pengajuan Bantuan Langsung Masyarakat(BLM) Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Cerenti,Kabupaten Kuansing, Prov.

Pembuatan Laporan 4 Ex 250.000, 1.000.000,JUMLAH TOTAL 100.000.000, e Setelah proposal tersebut selesai dibuat oleh terdakwa Wardiyanto, S.Pd.I BinAbdul Kadir diajukan langsung ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur melaluikantor Bapemas Provinsi Jatim yang seharusnya proposal tersebut sebelumdiajukan ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur bagian Bapemas Provinsi Jatimharus melalui pengajuan dan verifikasi Satlak P2SEM Kabupaten yang dalam halini kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana (BPMPKB