Ditemukan 36 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 12-02-2015 — Putus : 22-10-2015 — Upload : 03-02-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 22 Oktober 2015 — - M. AHYAR ALHAM, ST, DKK (8 Orang) Melawan - PT. ASIA MANGAN GRUP
17746
  • Kegiatan usahaTergugat/PTAMG sebagai Perseroan Terbatas biasa diawali di tahun2012 dan kemudian dirubah statusnya menjadi PT PMA (PenanamanModal Asing) pada tahun 2013 dengan pemegang saham mayoritasAsia Minerals Corporations Limited suatu perusahaan yang didirikanberdasarkan hukum negara Australia. ; ~ 2. Sejak awal berdirinya, Tergugat/PTAMG tidak pernah beroperasi penuhdan tidak pernah mendapatkan keuntungan dari penjualan bahan mineralmangan karena kendala operasional di lapangan.
Register : 19-10-2017 — Putus : 04-12-2017 — Upload : 09-01-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 402/PID.SUS/2017/PT MKS
Tanggal 4 Desember 2017 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : JATMIKO RAHARJO, ST.,SH.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : MUHLIS Alias OLLO Diwakili Oleh : MUHLIS Alias OLLO
11163
  • Memang, tidak sedikit halhal positif yang dapat dinikmati oleh bangsa Indonesia darimasuknya pengaruh asing itu, misalnya kekayaan dankeberagaman budaya (musik, film, modelling, busana, dan lainlain), ilmu pengetahuan dan teknologi serta penanamanpenanaman modal asing (multi national corporations) yangmempunyai andil sangat besar dalam menggerakkan rodaperekonomian nasional.
Register : 07-04-2016 — Putus : 05-10-2016 — Upload : 01-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 16 P/HUM/2016
Tanggal 5 Oktober 2016 — M. H. PANJAITAN., DKK VS MENTERI PERINDUSTRIAN RI;
255161 Berkekuatan Hukum Tetap
  • This category includessuch omissions as the failure to regulate the activities of individuals, groupsor corporations so as to prevent them from violating the right to health ofothers; the failure to protect consumers and workers from practicesdetrimental to health, e.g. by employers and manufacturers of medicines orfood; the failure to discourage production, marketing and consumption oftobacco, narcotics and other harmful substances; the failure to protectwomen against violence or to prosecute perpetrators
Register : 28-09-2020 — Putus : 15-02-2021 — Upload : 05-04-2021
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 141/Pid.B/LH/2020/PN Sdw
Tanggal 15 Februari 2021 — * Pidana - Penuntut Umum : ISWAN NOOR S.H - Terdakwa : AGUS BASUKI als AGOES Bin alm DJAJUSMAN
497223
  • Ketentuan a quo menjelaskanfrasa "korporasi atau adresat yang berupa korporasi yang diatur dalamundangundang a guo, yaitu Kumpulan orang dan/atau kekayaan yangteroganisasi, baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum;Hal tersebut dapat dengan melihat teori yang berlaku perihalpertanggungjawaban pidana korporasi, di mana dalam kontekskejahatan korporasi, salah satu bentuk kejahatan korporasi adalahCrimes against corporations atau yang sering juga disebut denganemployes crimes, adalah kejahatan
    Namun, perlu dipahami bahwa pelakudari crimes against corporations ini tidak hanya terbatas pada pejabatatau karyawan dari korporasi tersebut, namun dapat juga masyarakatsecara luas menjadi pelaku kejahatan terhadap korporasi ini.
Register : 10-10-2018 — Putus : 15-07-2019 — Upload : 23-08-2019
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 574/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr
Tanggal 15 Juli 2019 — Penggugat:
PT. SAKTI NUSANTARA BAKTI
Tergugat:
1.PT. ARKEO MINERAL NUSANTARA
2.ERADI PRAMUDYA
3.ERWIN TJANDRA
345312
  • jaminan (collateral) berupa1 (satu) unit excavator merek Komatsu type PC400 tahun 2010, beserta buktiHalaman 71 dari 71 Putusan Nomor : 574/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr..kepemilikan dan Pengoperasian Alat Berat senilai dengan kewajibanpembayaran adalah pengingkaran terhadap prinsip piercing the Corporate Veil,menurut Blacks Law Dictionary 7" Edition, piercing the corporate veil adalah :The judicial act of improsing personal liability on otherwise immune corporateofficers, directors, and sharcholders for the corporations
Register : 28-09-2020 — Putus : 15-02-2021 — Upload : 05-04-2021
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 142/Pid.B/LH/2020/PN Sdw
Tanggal 15 Februari 2021 — * Pidana - Penuntut Umum ISWAN NOOR S.H - Terdakwa TANG PHING HONG als AHONG anak dari alm TANG ENG TIONG
619224
  • Ketentuan a quo menjelaskan frasa"korporasi atau adresat yang berupa korporasi yang diatur dalamundangundang a quo, yaitu kumpulan orang dan/atau kekayaan yangteroganisasi, baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum,;Hal tersebut dapat dengan melihat teori yang berlaku perihalpertanggungjawaban pidana korporasi, di mana dalam konteksHalaman 108 dari 159 Putusan Nomor 142/Pid.B/LH/2020/PN Sdwkejahatan korporasi, salah satu bentuk kejahatan korporasi adalahCrimes against corporations atau yang
    Namun, perlu dipahami bahwa pelakudari crimes against corporations ini tidak hanya terbatas pada pejabatatau karyawan dari korporasi tersebut, namun dapat juga masyarakatsecara luas menjadi pelaku kejahatan terhadap korporasi ini.
Register : 28-09-2020 — Putus : 15-02-2021 — Upload : 05-04-2021
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 143/Pid.B/LH/2020/PN Sdw
Tanggal 15 Februari 2021 — * Pidana : Penuntut Umum : - ISWAN NOOR S.H Terdakwa : - EDY MURSANDI als EDI bin SYAFIUDDIN
441156
  • Ketentuan a quo menjelaskan frasa"korporasi atau adresat yang berupa korporasi yang diatur dalamundangundang a quo, yaitu kumpulan orang dan/atau kekayaan yangteroganisasi, baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum;Hal tersebut dapat dengan melihat teori yang berlaku perihalpertanggungjawaban pidana korporasi, di mana dalam kontekskejahatan korporasi, salah satu bentuk kejahatan korporasi adalahCrimes against corporations atau yang sering juga disebut denganemployes crimes, adalah kejahatan
    Namun, perlu dipahami bahwa pelakudari crimes against corporations ini tidak hanya terbatas pada pejabatHalaman 111 dari 172 Putusan Nomor 143/Pid.B/LH/2020/PN Sdwatau karyawan dari korporasi tersebut, namun dapat juga masyarakatsecara luas menjadi pelaku kejahatan terhadap korporasi ini.
Putus : 07-04-2015 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 282 K/Pdt/2015
Tanggal 7 April 2015 — AFANIE, S.H. bin H. MUSLIM DKK VS Para ahli waris alm. H. HANAFI bin H. MURSID DKK
149158 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hotel Indonesia Internasional Corporations Limited) di singkatPT.
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014 Tahun 2014
39413590
  • Tentang : Pengujuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
  • Dalam perdagangan internasional, pengaturanbaru di luar negara seperti lembagalembaga ekonomi multilateral, adanyastandarstandar hukum supranasional dan badanbadan bukan pemerintahanyang dipimpin oleh pasar modal serta multilateral corporations telah memberikanSalinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.Untuk informasi lebih lanjut, hubungi K it dan iat Jenderal K itusi Republik ja, JI.
Putus : 10-04-2011 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 358 K/PID.SUS/2010
Tanggal 10 April 2011 — ACHMAD NAZIR, SE. ;
10869 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Binda Citra Perkasa No.027/Poslog/Pemsar 2/0108 danNo. 002/PKBBBCP/I/2008 tentangPengangkutan dan JasaOperasional Batubara ;Perjanjian Kerjasama antara PT.Bina Citra Persada dengan PT.Pos Indonesia (Persero) PosLogistik Area Makasar denganLiannex Corporations, Ltd No.001/PKBB BCP/I/2008, No.029/PoslogRemsar 2/0108 dan No.LCSDBO0005 tentang Penjualan,Pembelian dan PengangkutanBatuara ;(RLS)Lembar persetujuan/OtorisasiNo. 1024/HO/Kug1/0208 tentangPermintaan Dana PengirimanBatubara untuk Project LogisticPerdagangan
Putus : 07-09-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1513 B/PK/PJK/2017
Tanggal 7 September 2017 — PT NEWMONT NUSA TENGGARA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
22594 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pukuafu Indah (PTPI);NTP is 43.75%owned by Nusa Tenggara Mining Corporation, a74,3%owned subsidiary of the Company, and 56,25%owned byNewmont Indonesia Limited (NIL), a subsidiary of NewmontMining Corporation (Newmont), both U.S. corporations.
Putus : 06-09-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1592 B/PK/PJK/2017
Tanggal 6 September 2017 — PT. NEWMONT NUSA TENGGARA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
236108 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pukuafu Indah (PTPI);NTP is 43.75%owned by Nusa Tenggara Mining Corporation, a74,3%owned subsidiary of the Company, and 56,25%owned byNewmont Indonesia Limited (NIL), a subsidiary of NewmontMining Corporation (Newmont), both U.S. corporations.
Putus : 16-08-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1499 B/PK/PJK/2017
Tanggal 16 Agustus 2017 — PT NEWMONT NUSA TENGGARA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
243207 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pukuafu Indah (PTPI);NTP is 43.75%owned by Nusa Tenggara Mining Corporation, a 74,3%owned subsidiary of the Company, and 56,25%owned by NewmontIndonesia Limited (NIL), a subsidiary of Newmont Mining Corporation(Newmont), both U.S. corporations.
Putus : 07-09-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1512 B/PK/PJK/2017
Tanggal 7 September 2017 — PT NEWMONT NUSA TENGGARA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
232108 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pukuafu Indah (PTPI);NTP is 43.75%owned by Nusa Tenggara Mining Corporation, a74,3%owned subsidiary of the Company, and 56,25%owned byNewmont Indonesia Limited (NIL), a subsidiary of NewmontMining Corporation (Newmont), both U.S. corporations.
Putus : 16-08-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1500 B/PK/PJK/2017
Tanggal 16 Agustus 2017 — PT. NEWMONT NUSA TENGGARA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
23499 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pukuafu Indah (PTPI);NTP is 43.75%owned by Nusa Tenggara Mining Corporation, a74,3%owned subsidiary of the Company, and 56,25%owned byNewmont Indonesia Limited (NIL), a subsidiary of NewmontMining Corporation (Newmont), both U.S. corporations.
Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2446 K/PDT/2009
MARUBENI CORPORATION; PT. SWET INDOLAMPUNG
800846 Berkekuatan Hukum Tetap
  • diajukan oleh Pemohon Kasasi sebagai berikut (tercermindalam Kesimpulan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat1/Pembanding) pada tingkat Pengadilan Negeri:"Sebagaimana yang dinyatakan dalam Jawaban, Duplik dan BuktiBuktiMarubeni Corporation (TERGUGAT 1), Gugatan Rekonpensi PENGGUGAT(Marubeni Corporation/TERGUGAT 1) adalah bahwa PARA TERGUGATREKONPENSI (TERGUGAT REKONPENSI 1 DAN TERGUGAT REKONPENSI2) terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan MHukum terhadapPENGGUGAT REKONPENSI (Marubeni Corporations