BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk tersebut sesuaidengan Surat Edaran Bank Indonesia No.9/13/DASP Tahun 2007 Tentang Daftar MainNasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong BAB II ALASAN DAN TATACARA PENATA USAHAAN PENOLAKAN CEK DAN / ATAU BILYET GIRO10.11.12.13.14.Huruf B Tata Cara Penata Usahaan Penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro angka 6 c ;Bahwa Tergugat tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan atasperbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian dan

;Pemegang Kartu adalah pengguna yang sah dari APMK ;Prinsipal adalah Ast .............44. jPenerbit adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang menerbitkan APMK ;Acquirer adalah Ast 0.0.0... 0.000000 ;Pedagang (Merchant) adalah penjual barang dan/atau jasa yang menerimapembayaran dari transaksi penggunaan Kartu Kredit dan/atau Kartu Debet ;Bahwa berdasarkan ketentuan UU Perbankan jo PBI No 11/11/2009 jo SE BI No11/10/DASP/2009, maka fungsi dan tugas utama perbankan adalah menghimpundana masyarakat

Pasal 1.3 ayat (a) dari Surat Edaran BankIndonesia No. 7/60/DASP tanggal 30 Desember 2005 tentang PrinsipPerlindungan Nasabah dan kehatihatian, serta Peningkatan KeamananDalam Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan MenggunakanKartu (SEBI No.7/60/DASP) hanya mengatur penyampaianINFORMASI UMUM kepada CALON PEMEGANG KARTU KREDITantara lain mengenai pengertian status kolektibilitas kredit (lancar, kuranglancar, diragukan, atau macet) dan konsekuensi dari masingmasing statuskolektibilitas tersebut

Selengkapnyakutipan Surat Edaran Bank Indonesia (BUKTI TIV/81) tersebut sebagaiberikut:SE Bank Indonesia No. 7/60/DASP tanggal 30 Desember 2005 point I.3 :3 Untuk Kartu Kredit, Penerbit wajib menyampaikan informasitertulis kepada Pemegang Kartu yang terdiri dari seluruh informasisebagaimana dimaksud pada angka 2, dan melakukan pula halhalantara lain:a. menyampaikan informasi umum mengenai:Halaman 131 dari 190 hal.

Putusan No.99/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel158232425262d2829BUKTI P 23 (ASLI) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/52/PBI/2005 joPeraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang PenyelenggaraanKegiatan alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu ;BUKTI P 24 (ASLI) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/60/DASP/2005tentang Prinsip Perlindungan Nasabah dan Kehatihatian serta PeningkatanKeamanan Dalam Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran DenganMenggunakan Kartu jo Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP

tanggal 30 Desember 2005 tentang PrinsipPerlindungan Nasabah dan kehatihatian, serta Peningkatan KeamananDalam Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran DenganMenggunakan Kartu (SEBI No.7/60/DASP).Halaman 163 dari 190 hal.

Demikian juga gugatan Pembanding telahmenguraikan secara jelas dasardasar dalil gugatannya yaitu perbuatan4Terbanding yang melawan hukum karena telah melakukan penagihan dengancaracara yang tidak profesional yang bertentangan Peraturan Bank IndonesiaNomor 14/2/PBlI/2012 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP,bukan perbuatan wanprestasi ;Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan Majelis HakimTingkat Pertama yang menolak eksepsi Terbanding sudah tepat dan benar ;DALAM POKOK PERKARA.Menimbang

Menetapkan barang bukti berupa: Satu lembar rekening koran BCA Jalan Pemuda Semarangatas nama Tan Sugiharto Tanoyo Rekening Nomor0090122592 periode Agustus 1999 sampai dengan 3:0September 1999, satu lembar Inquiry History rekeningBank Central Asia Rekening Nomor 0090122592 atas namaTan Sugiharto Tanoyo, Surat Bank Indonesia Nomor1/1/DASP/KLJ/S/m/ Rahasia tanggal 30 September 1999kepada BCA Jalan Pemuda Semarang, Surat Bank IndonesiaNomor 1/10/DASP/KLJ/S/m/Rahasia tanggal 19 Oktober1999 kepada BCA

jawab penuh terhadap hutangterdakwa kepada saksi SAMSURI WILLY sebesar Rp.17.000.000.000, (tujuh belasmilyar rupiah) dan akan menyelesaikannya namun hingga saat ini terdakwa belumdapat mengembalikan pokok pinjaman kepada saksi SAMSURI WILLY.Bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli BASKORO WIDYOPRANOTOberdasarkan surat penunjukan No AKKI/2013/II/ 2011 tanggal 20 Pebruari 2013menerangkan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang dituangkan dalamsurat edaran Bank Indonesia (SE BI) No 11/ 10 / DASP

Bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli BASKORO WIDYOPRANOTOberdasarkan surat penunjukan No AKKI/2013/II/ 2011 tanggal 20 Pebruari 2013menerangkan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang dituangkan dalamsurat edaran Bank Indonesia (SE BI) No 11/ 10 / DASP tanggal 13 April 2009bagian VII mengenai penyelenggaraan kegiatan APMK dikatakan "larangan kepadapedagang untuk memproses penarikan tunai (cash withdrawal tansaction) denganmenggunakan kartu kredit dikarenakan dengan dilakukannya transaksi

jawab penuh terhadap hutangterdakwa kepada saksi SAMSURI WILLY sebesar Rp.17.000.000.000, (tujuh belasniilyar rupiah) dan akan menyelesaikannya namun hingga saat ini terdakwa belumdapat mengembalikan pokok pinjaman kepada saksi SAMSURI WILLY.Bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli BASKORO WIDYOPRANOTOberdasarkan surat penunjukan No AKKI/2013/II/ 2011 tanggal 20 Pebruari 2013menerangkan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang dituangkan dalamsurat edaran Bank Indonesia (SE BI) No 11/ 10 / DASP

tagihan tagihan kartu kredit dari Bank bank yangmengeluarkan kartu kredit karena pemilik kartu kredit tidak membayar kepada Banksehingga uang modal saksi Samsuri Willy maupun Phoan Tat Fong akhirnya habisdan setelah tidak ada dana terdakwa tidak kembali kerumah tetapi pergi karena takutditagih oleh saksi Samsuri Willy dan saksi Phoan TatBahwa berdasarkan keterangan ahli dikatakan bahwa berdasarkan Peraturan BankIndonesia (FBI) yang dituangkan dalam surat edaran Bank Indonesia (SE BI) No 11/10 / DASP

tertulis dari Para Tergugat mengenai status kolektibilitaslancar, kurang lancar, diragukan maupun macet sebagaimana seharusnyayang juga bertentangan dengan Pbi Nomor 11/11/PBI/2009 dan SE BINomor 10/11/DASP/2009 tentang penyelenggaraan Kegiatan alatPembayaran dengan menggunakan kartu;29.Bahwa demikian juga untuk status kolektibilitas macet, sampai hari iniPenggugat juga tidak pernah menerima pemberitahuan tertulis dari paraTergugat sebagaimana seharusnya yang juga bertentangan dengan PBI Nomor11

/11/PBI/2009 dan SE BI Nomor 10/11/DASP/2009 tentang PenyelenggaraanKegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu, karena Penggugatjustru mengetahui sendiri perihal status kolektibilitas macet dari Tergugat IIXpada saat Penggugat meminta langsung data informasi debitur atas namaPenggugat di Kantor Tergugat IX pada tanggal 27 Mei 2010;30.

unsur melawan hukum mempergunakan katakataatau maka dengan demikian untuk suatu perbuatan dinyatakan sebagaitindakan melawan hukum tidak disyaratkan adanya kelima kriteria secarakumulatif dengan dipenuhinya salah satu kriteria itu, secara alternatif telahterpenuhi pula syarat untuk suatu perbuatan disebut sebagai melawan hukum;49.Bahwa karena pencantuman Penggugat dalam SID BI dengan kolektibilitasmacet telah melanggar ketentuan PBI Nomor 11/11/PBI/2009,PBI Nomor09/14/PBI/2007,SE.BI.Nomor 11/10/DASP

/2009 juncto SEBI Nomor 14/17/DASP/2012tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan MenggunakanHalaman 59 dari 74 hal.

Bahwa PBI Nomor 11/11/PBI/2009 juncto PBI Nomor 14/2/PBI/2012 danSEBI Nomor 11/10/DASP/2009 juncto SEBI Nomor 14/17/DASP/2012tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan MenggunakanHalaman 60 dari 74 hal. Put.

adanya transaksi pada Kartu Kredit CIMB Niaga sebesar Rp52.791.900, (lima puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribusembilan ratus rupiah) tanpa permintaan dan persetujuan dari Penggugat,dimana atas transaksi tersebut Tergugat II tidak pernah merlakukanpemberitahuan transaksi (transaction alert) kepada Penggugat telahmembuktikan Tergugat II melanggar kewajiban hukumnya sebagaimanadiatur dalam ketentuan butir VII.C angka 6 huruf a, huruf b angka 2 dan 4Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/ 17/ DASP

Perihal Perubahan atasSurat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP perihalPenyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartuyang selengkapnya menyatakan:Dalam rangka peningkatan keamanan transaksi PemegangKartu Kredit, Penerbit Kartu Kredit wajib mengimplementasikantransaction alert kepada Pemegang Kartu Kredit, denganketentuan sebagai berikut:Halaman 6 Putusan Sela Nomor : 624/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Psta.

TANPASEPENGETAHUAN, PERMINTAAN DAN PERSETUJUAN TERGUGAT DAN MELAKUKAN PENAGIHAN TERHADAP NOMOR KARTU KREDITPENGGUGATBahwa sebagaimana Tergugat terangkan pada bagian eksepsi gugatantidak jelas (obscuur libel) butir F.2 di atas, maka apabila dilihat dari uraianperbuatan melawan hukum yang dijelaskan oleh Penggugat dan peraturanyang katanya dilanggar oleh Para Tergugat, terlihat jelas peraturantersebut terkait kepada peraturan perbankan seperti UU Perbankan danSurat Edaran Bank Indonesia No.14/17/DASP

Melanggar kewajiban sebagaimana diatur dalam ketentuan butirVII.C angka 6 huruf a, huruf b angka 2 dan 4 Surat Edaran BankIndonesia No. 14/17/DASP perihal Perubahan atas Surat EdaranBank Indonesia No. 11/10/DASP Perihal PenyelenggaraanKegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu,sehingga dalil Gugatan huruf B butir 2 tidak benar, tidakterbukti dan tidak beralasan menurut hukum sehingga harusditolak;(2).

Gugatan Penggugat tidak hanya didasarkan pada ketentuan hukumyang diatur dalam UndangUndang Nomor 8 tentang PerlindunganKonsumen, akan tetapi terkait juga dengan ketentuan hukum yangdiatur dalam KUHPerdata, Undangundang Nomor 7 tahun 1992tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan UndangundangNomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor7 tahun 1992 tentang Perbankan, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor14/17/DASP perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank IndonesiaNomor 11/10/DASP perihal

Tanggal : 18 September 2014. menurut hemat pembanding kurangsependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Pontianak yang memutuskan bahwapemohon banding melakukan perbuatan melawan hukum, akan tetapi apa yang dilakukanoleh pemohon banding adalah semata mata karena melaksanakan ketentuan peraturanperundang undangan yang berlaku khususnya Surat Edaran Bank Indonesia ( SEBI ) No.9/13/DASP, tanggal : 19 Juni 2007 yaitu Bab II tentang Alasan Tata Cara PenatausahaanPenolakan Cek dan atau Bilyet Giro dan

1200/Pdt.G/2019/PA.BL Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalahanak kandung Penggugat;Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telahmenikah pada tahun 2018;Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat hidup rukunbertempat tinggal di rumah Penggugat, namun belum dikaruniai seoranganak; Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pe tidak harmonis, karenaA Seno abeukboskkKeDada Pad tdggugat dengan tanps al daSP

Foto copy surat Pemberitahuan dari Bank Indonesia No. 311/DASP, yang telahdicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda (P3);4. Foto copy surat Keterangan dari Lembaga Penjamin Simpanan, yang telah dicocokkandengan aslinya, bermaterai cukup, diberi (P4);5. Foto copy surat Pemberitahuan dari Bank Indonesia No. 412/DASP, yang telahdicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda (P5);6.

Great Apparel Indonesia (saatini sebagai TERMOHON), dan oleh PEMOHON ditanggapi dengan menyatakan secara lisan kepada TERMOHONbahwa Chegue tersebut kosong atau tidak memiliki dana, padahal diketahui sesuai dengan Surat Edaran BankIndonesiakepada Semua Peserta Bank Kliring di Indonesia, perihal Tata Usaha Penarikan Cek/Bilyet Giro KosongNomor 2/10/DASP tertanggal 8 Juni 2000, yang dimana dalam Surat Edaran tersebut menyebutkan dalam Huruf IPengertian Umum angka 13 bahwa;Cek/Bilyet Giro Kosong adalah

Jkt.Pst.penyediaan dana oleh Penarik karena saldo tidak cukup atau Rekening telah ditutup"DAN"Daluarsa Cek dihitung setelah lewat waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak mulai tanggal berakhirnyatenggang waktu penawaran, sedangkan tenggang waktu penawaran pengunjukan Cek adalah 70 (tujuhpuluhjhari sejak tanggal penarikan" yang dimana dalam hal ini PEMOHON tidak melakukan apa yangmenjadi dasar terhadap prosedur pencairan cek sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia dengan Nomor:2/10/DASP tertanggal

8 Juni 2000;17 Bahwa seharusnya apabila PEMOHON memiliki etikad baik, seharusnya Chegue yang telah diberikan olehTERMOHON dilakukan sesuai prosedur bank, yang dimana menurut Surat Edaran Kepada Semua Peserta BankKliring Di Indonesia, perihal Tata Usaha Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong Nomor 2/10/DASP tertanggal 8 Juni 2000pada Romawi 4 huruf B (vide terlampirD Fotocopy Surat Edaran Bank Indonesia) yang menjelaskan Penolakan Cek/Bilyet Giro dan Tata Usaha Cek/Bilyet Giro KosongDalam hal Tertarik melakukan

Penarik dalam Daftar Hitam dan dihentikannya hubungan Rekening Koran Penarikdengan bank.3 Daftar Warkat Yang Ditolak Dengan Alasan Kosong, yaitu daftar yang berisi namanama Penarik Cek/Bilyet Giro Kosong yang wajib disampaikan oleh Tertarik kepada Penyelenggara Kliring sebagai pengganti tembusanSKP untuk keperluan Tata Usaha Cek/Bilyet Giro Kosong.Seharusnya PEMOHON dapat melakukan proses step by step) terhadap pencairan cek tersebut diatas sesuaidengan Surat Edaran Bank Indonesia dengan Nomor; 2/10/DASP

Great Apparel Indonesia tertanggal 27Nopember 2014 (bukti T4);Surat Edaran tertanggal 8 Juni 2000 Nomor 02/10/DASP (Lampiran D);Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/29/PBI/2006 (Lampiran E);Surat Nomor 011.04/SJ/RR/IV/201501BNIGAI tertanggal 17 April 2015(lampiran FP);5 Pengiriman dengan TIKI dari Darmawan S.H. & Partners tertanggal 17April 2015 (bukti T5);6 Surat kepada PT. Great Apparel Indonesia our ref043/DC/Peringatan/GAI/IV/2015 (bukti T6);Surat kepada PT.

;(vide halaman 29 putusan Pengadilan Negeri Sukabumi) ;Bahwa Judex Facti / Majelis Pengadilan Negeri Sukabumi yang memeriksadan mengadili perkara ini di dalam putusannya telah mengenyampingkanfakta hukum yang terbukti sesuai dengan keterangan para saksi danketerangan Terdakwa di depan persidangan yang bersesuaian ;Hal ini terlinat dari pertimbangan hakim Judex Facti pada halaman 37 yangmenyatakan :Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal KUHDagang dan berdasarkan SuratEdaran Bank Indonesia No. 2/101 DASP

Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27Tahun 1983 adalah tidak tepat apabila Judex Facti dalam putusannyamemberikan alasan pemaaf atas tindak pidana yang telah dilakukanTerdakwa yang telah terbukti melakukan perbuatan sesuai unsur Pasal 378KUHP sesuai Surat Dakwaan Jaksa ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 178 KUHP dan berdasarkan SuratEdaran Bank Indonesia No. 21101 DASP perihal Tata Usaha Penarikan Cek/ Bilyet Giro kosong sebagaimana dikutip di atas.

Bilyet Giro (BG) menurutsurat edaran Bank Indonesia Nomor 2/10/DASP tanggal 8 Juni 2000merupakan "surat perintah permndahbukuanasebagaimana diatur dalamsurat keputusan direksi Bank Indonesia Nomor 28/32/KEP/DIR tanggal 4Juli 1995 tentang Bilyet Giro, dimana penarik adalah pemilik rekeningatau orang yang dikuasakan untuk memerintahkan tertarik (Bank yangmenerima perintah pembayaran atau pemindahbukuan).

Hal ini sebagaimana ketentuan surat edaran Bank IndonesiaNomor 2/10/DASP tanggal 8 Juni 2000, dalam Pengertian Umum nomor14 disebutkan "daftar hitam adalah suatu daftar yang berisi namanamapenarik cek/bilyet giro kosong yang diterbitkan oleh Bank Indonesia danberlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal penerbitan, untuk ituPemohon menilai cacat yuridis terhadap penetapan tersangka padaPemohonBahwa perkaraincasu hanyalah perbuatan hukum keperdataan bukanpidana.

Mohon disimak Pengertian Bilyet Giro(BG) pada surat edaran Bank Indonesia Nomor 2/10/DASP tanggal 8Juni 2000 ;29. Bahwa akibat tindakan hukum yang dilakukan para Termohon secarasewenangwenang kepada Pemohon telah mengakibatkan kerugianbalk moril maupun materil. Kerugian moril sulit ditentukan besarnya,sedangkan kerugian materill Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus riburupiah).30. Bahwa sesuai yang disangkakan pada Pemohon, penetapan Tersangkapemohon adalah cacat formil ;31.

., berdasarkan Surat Kuasa Khusus No:56/SK/DASP/X/2021tanggal 9 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Tangerang Nomor 3837/Sk.Pengacara/2021/PNTng dalam registerperkara Nomor 29/Pid.SusAnak/2021/PN Tng tanggal 27 Oktober 2021;Anak didampingi olen pembimbing kemasyarakatan dan orangtuanya;Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUSAnak/2021/PT.BTNPengadilan Tinggi tersebut;Telah membaca :1.

Putusan Nomor 1212 K/PID/2016Penetapan pemilik rekening yang memenuhi kriteria untukdicantumkan dalam DHIB (Daftar Hitam Individual Bank)dilakukan oleh Bank Tertarik secara self assessment:Huruf a:Penarikan satu lembar cek dan/atau bilyet giro kosong yangsama dan dilakukan berulang kali, diperhitungkan sebagai satulembar penarikan cek dan/atau bilyet giro kosong;Huruf b:Cukup jelase Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 2/10/DAS.P juncto Nomor:4/17/DASP juncto Nomor 8/17/DASP juncto Nomor: 8/33/DASP

adanya transaksi pada Kartu Kredit CIMB Niaga sebesar Rp52.791.900, (lima puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribusembilan ratus rupiah) tanpa permintaan dan persetujuan dari Penggugat,dimana atas transaksi tersebut Tergugat II tidak pernan merlakukanpemberitahuan transaksi (transaction alert) kepada Penggugat telahmembuktikan Tergugat Il melanggar kewajiban hukumnya sebagaimanadiatur dalam ketentuan butir VII.C angka 6 huruf a, huruf b angka 2 dan 4Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/ 17/ DASP

Perihal Perubahan atasSurat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP perihalPenyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartuyang selengkapnya menyatakan:Dalam rangka peningkatan keamanan transaksi Pemegang KartuKredit, Penerbit Kartu Kredit wajib mengimplementasikan transactionalert kepada Pemegang Kartu Kredit, dengan ketentuan sebagaiberikut:a.

TANPASEPENGETAHUAN, PERMINTAAN DAN PERSETUJUAN TERGUGAT DAN MELAKUKAN PENAGIHAN TERHADAP NOMOR KARTU KREDITPENGGUGATBahwa sebagaimana Tergugat terangkan pada bagian eksepsi gugatantidak jelas (obscuur libel) butir F.2 di atas, maka apabila dilihat dari uraianperbuatan melawan hukum yang dijelaskan oleh Penggugat dan peraturanyang katanya dilanggar oleh Para Tergugat, terlihat jelas peraturantersebut terkait kepada peraturan perbankan seperti UU Perbankan danSurat Edaran Bank Indonesia No.14/17/DASP

52.791.900, (lima puluh dua juta tujuh ratussembilan puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) pada Kartu Kredit5790 merupakan tindakan Pembatalan Refund melalui Master Cardyang dilakukan oleh BANK BCA secara sepihak atas Refund yangpernah dijalankannya. sehingga pencatatannya pada Kartu Kredit5790, tidak memerlukan adanya permintaan, persetujuan danpemberitahuan transaksi (transaction alert) dari Penggugat sebabbukan merupakan suatu transaksi kartu kredit sebagaimana yang diaturdalam SEBI NO.14/17/DASP

Berdasarkan faktafakta hukum dan alasanalasan hukum tersebutdiatas maka tidak benar dan tidak terbukti sama sekali bahwaTergugat II:Hal 67 Putusan perkara Nomor :686/PDT/2019/PT.DKI.(1).(2).(3).(4).(5).Melanggar kewajiban sebagaimana diatur dalam ketentuan butirVII.C angka 6 huruf a, huruf b angka 2 dan 4 Surat Edaran BankIndonesia No. 14/17/DASP perihal Perubahan atas Surat EdaranBank Indonesia No. 11/10/DASP Perihal PenyelenggaraanKegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu,sehingga dalil

Ketentuan dimaksud adalah SuratEdaran Bank Indonesia No. 11/10/DASP tanggal 13 April 2009 tentangPenyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan MenggunakanKartu (APMK) (selanjutnya disebut SE BI) yang mensyaratkan setiap pelaku usahayang menyelenggarakan kegiatan APMK wajib menerapkan prinsip perlindungannasabah, prinsip kehatihatian dan peningkatan keamanan.5 Didalam SE BI tersebut diatur bahwa penerapan prinsip perlindungannasabah dilakukan antara lain dengan :e Menyampaikan informasi tertulis

A s/d C Surat Edaran Bank Indonesia No./10/DASP tanggal 13 April 2009).7 Bahwa ketentuan SE BI sebagaimana diuraikan dalam butir 4 s/d 6tersebut di atas telah dilaksanakan dengan baik dan ttertib olehPemohon Kasasi (Bukti P1, P5 s/d P7) dan selalu dalam monitoringBank Indonesia sehingga sampai dengan saat ini Pemohon Kasasimasih dipercaya dan mendapat izin dari Bank Indonesia sebagailembaga yang menyelenggarakan kegiatan APMK.

TERGUGAT TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN HUKUMNYASEBAGAI BANK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENGELOLASISTEM DAN/JARINGAN ATM17.Bahwa pada Bagian Huruf C angka 5 Surat Edaran Bank Indonesia No.11/10/DASP perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran denganMenggunakan Kartu menyatakan:Setiap bank harus mempunyai prosedur penanganan keadaan darurat(disaster recovery plan) dan kesinambungan kegiatan usaha (businesscontinuity plan) yang efektif dalam mengatasidanmeminimalkanpermasalahan yang timbul darikejadian

Nomor : 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran DenganMenggunakan Kartu ;: Print out dari internet artikel Kompas.com tanggal 28 Maret 2011Bank Mandiri Upayakan Tidak Terjadi Pembobolan ATM ;: Print out dari internet artikel Poskotanews.com tanggal 28 Maret 2011Uang di ATM Dibobol, Bank Wajib Ganti ;: Fotocopy sesuai aslinya Pasal 4 huruf a UU No.8 Tahun 1999 TentangPerlindungan Konsumen ;: Fotocopy sesuai aslinya Bagian huruf C angka 5 Surat Edaran BankIndonesia No.11/10/DASP

Bilyet' Giro kosong.3) Pemberian SuratPemberitahuan II (SP II) pada angka 1) huruf ini didahuluidengan Surat Pemberitahuan (SP I) sedangkan padaangka 2) huruf ini tanpa didahului dengan SuratPemberitahuan (SP 1).Juga diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/13/ DASP tanggal 19 Juni 2007 perihal Daftar HitamNasional Penarik Cek/Bilyet Giro Kosong, yangmenyatakan bahwa:SP Il dikenakan kepada pemilik rekening yangmelakukan penarikan sebanyak 2 (dua) lembar Cek/BilyetGiro Kosong pada hari yang

Surat Pemberitahuan Pembekuan Hak PenggunaanCek dan/atau Bilyet Giro (SPP)(2) Melakukan penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro kosongyang berbeda sebanyak 3 (iiga) lembar atau lebin padatertarik yang sama, atau;(3) Melakukan penarikan 1(satu) lembar cek dan/atau Bilyet Giro kosong dengannilai nominal Rp 500.000.00,00 (lima ratus Juta rupiah)atau lebih,atau;Hal mana juga diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.9/13/DASP tanggal 19 Juni 2007 perihal Daftar Hitam NasionalPenarik Cek/Bilyet Giro Kosong

Romawi VIII angka 1 SuratEdaran Bank Indonesia No. 9/13/DASP tanggal 19 Juni 2007perihal Daftar Hitam Nasional Penarik Cek/Bilyet Giro Kosong,yang menyatakan sebagai berikut:(1) Apabila dalam jangkawaklu 1 (Satu) tahun sejak tercantum dalam DHN, pemilikrekening melakukan lagi penarikan 1 (satu) lembar atau lebihcek dan/atau bilyet giro Kosong dengan nilai nominal berapapun,bank tertarik wajidb menutup seluruh rekening giro pemilikrekening yang bersangkutan.Namun dikarenakan Penggugat masih memiliki

No. 1110/Pdt.G/2018/PA.LLG.lebih 6 bulan, kemudian pindah ke Kerinci di rumah Dinas TNI kuranglebih 1 Y% tahun, kemudian pindah ke Aceh di rumah Dinas TNI kuranglebih 2 tahun, kemudian pindah di Asrama Kodim 0406 kurang lebih 3tahun, terakhir pindah di Kelurahan Lubuk Tanjung di rumah milik sendiri.Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hiduprukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai anak 1orang yang bernama dasp, perempuan umur 13 tahun;Yang sekaranganak tersebut