22 Oktober 2007 yang memuat klausulantara lain :Termination The lessee does not allowed to terminate the lease agreement, unlesstermination compensation shall be paid to lessor based on the following schedule andminimum payment;End of Year 1 : USD 10,395,295.00End of Year 2 : USD 9,731.765.00End of Year 3 : USD 9,068.235.00End of Year 4 : USD 8,404.705.00End of Year 5 : USD 7,650.000.00Termination administration fee of 1.5% each compensation amount shall be applied andborne by the LesseEvent of Default

In the case of event of default is occured, the Lessor shall have a right toterminate the lease contract, the termination compensation above stated shall apply and thetittle of aircraft ownership shall be transferred to the Lessee;bahwa sedangkan dalam proses pemeriksaan, Addendum II tanggal 19 November 2008tersebut tidak dijelaskan dan ditunjukkan kepada pemeriksa.

kesepuluh;bahwa berdasarkan adendum I Aircraft Lease Agreement dated October 10, 2007 tertanggal 22Oktober 2007 yang memuat klausul antara lain : Termination The lessee does not allowed toterminate the lease agreement, unless termination compensation shall be paid to lessor based on thefollowing schedule and minimum payment;End of Year 1 : USD 10,395,295.00End of Year 2 : USD 9,731.765.00End of Year 3 : USD 9,068.235.00End of Year 4 : USD 8,404.705.00End of Year 5 : USD 7,650.000.00and Event of Default

In the case of event of default is occured, the Lessor shall have a right toterminate the lease contract, the termination compensation above stated shall apply and the tittle ofaircraft ownership shall be transferred to the Lessee;bahwa Majelis berpendapat klausal terkait pembatalan kontrak sebagaimana tercantum padaAdendum I tanggal 10 Oktober 2007 yang menyatakan Pemohon Banding harus membayar penaltysebesar US $ 10.395.295, dalam hal terjadi pembatalan kontrak pada akhir tahun I adalah valid;

(bukti P10) ;Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2011 Nomor B.4018/KWVII/RPKB/08/2011, Pemohon telah mengirimkan surat Default fasilitas Kreditkepada Termohon yang pada intinya meminta Termohon untuk mendefaultTermohon dan meminta Termohon melunasi seluruh fasilitas kreditnya tersebutkepada Pemohon (bukti P11) ;Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2011 Nomor B.4236/KWVII/RPKB/08/2011, Pemohon telah mengirimkan surat Default fasilitas Kreditkepada Termohon yang pada intinya Termohon diberi kesempatan untukmelunasi

Bahwadalam hal ini hutang yang dinyatakan tidak dibayar kepada Pemohontersebut sebagaimana yang dimaksud Pemohon tidak jelas dan kabur,sebab Termohon sudah beriktikad baik untuk melunasi sehubungandengan pelaksanaan pembayaran atas pemberian fasilitas kredit modalkerja, dimana berkaitan hutang tersebut Pemohon telah menyatakanTermohon default.

Padahal atas pernyataan default tersebut telahdisepakati Termohon akan melunasinya, namun karena alasan waktuPemohon menolaknya bahkan mencabut secara sepihak pernyataandefault tersebut ;2. Bahwa sangat jelas hubungan hukum hutang antara Pemohon denganTermohon berdasarkan perjanjian kredit investasi dan kredit modal kerjatersebut hanya terjadi dengan pihak PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk. cq.

No. 844 K/Pdt.Sus/2012Pemohon Kasasi, bahkan kemudian dinyatakan default, dan selanjutnyaassetasset dan jaminan milik Pemohon Kasasi akan dijual lelang ;23.Bahwa Pemohon Kasasi tidak mengakui adanya pernyataan defaulttersebut, karena pernyataan default hanya merupakan kepentingansepihak Termohon Kasasi, dimana atas default tersebut sehinggadianggap terpenuhinya pelaksanaan lelang atas assetasset dan jaminanmilik Pemohon Kasasi, dengan demikian Termohon Kasasi telah beritikadtidak baik kepada Pemohon

Bahwa dengan tidak terpenuhi adanya syarat hutang yang jatuh tempoberkaitan kredit modal kerja, sebagaimana jangka waktu dalam aktapersetujuan kredit akan berakhir pada tanggal 3 Juli 2009, karenasehingga tidak dapat dinyatakan memenuhi syarat default, dan ternyatamasih ada kewajiban Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi untukmemberikan fasilitas kredit sesuai flapond yang diajukan dalam proposalstudy kelayakan tersebut.

Sukowati No.24 Gemolong,Sragen Kode Pos 57274 melayang SURAT PEMBERITAHUAN DEFAULTyang pada isinya total kewajibannya PARA PENGGUGAT sebesar Rp 438359 908 (empat ratus juta tiga pulun delapan juta tiga ratus lima ribusembilan ribu sembilan puluh delapan rupiah) dinyatakan default (ciderajanji) karena tidak menepati SP , SP Il dan SP Ill. PT BANK RAKYATINDONESIA (PERSERO) TBK. KANTOR CABANG PEMBANTUGEMOLONG, SRAGEN yang beralamat: JI.

B.44/KCP.VII/ADK/09/2018 tanggal 20 September 2018perihal Surat Pemberitahuan Default;Halaman 9 dari 38 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2018/PN.Sgn10.Tergugat menolak dengan tegas dalil posita Para Penggugat angka 6 s/dangka 11 yang menyatakan bahwa dengan adanya surat peringatan I, Il,Il, dan surat pernyataan default merupakan Perbuatan Melawan Hukum.Dalam setiap surat peringatan telah dicantumkan dengan jelas kewajibanDebitur untuk menyelesaikan kewajibannya, baik tunggakan pokok

Dengan adanya surat peringatan tersebut sudahsepatutnya Para Penggugat untuk memenuhi kewajibannya;Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat dalam positagugatan angka 11 yang mendalilkan bahwa Tergugat melakukan perbuatanmelawan hukum karena menyampaikan surat peringatan danpemberitahuan default padahal kredit belum jatuh tempo.

Bahwa berdasarkan poin 3 dan 4 di atas, Para Penggugat telah mengakuisecara tegas bahwa adanya hutang piutang dan Para Penggugat telahmelakukan perbuatan wanprestasi sehingga mendapatkan SuratPeringatan dan Surat Pemberitahuan Default;.

Tidak bolehsaling bertentangan;Masalah posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum;Ada yang berpendapat antara wanprestasi atau ingkar janji (default)merupakan genus spesifik dari perobuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad). Namun demikian, pada dasarnya tidak sama antara wanprestasidengan perbuatan melawan hukum ditinjau dari Sumber, bentuk maupunwujudnya.

Sewa Guna UsahaKapal Dengan Opsi Beli tersebut terjadi Cidera Janji (default) olehPT KASIH LINTAS NUSANTARA, makamengakibatkan defaultterhadap Perjanjian pembiayaan anjak piutang antara PENJUAL(Penggugat I) dengan PEMBELI (Tergugat !)..

Dalam addendum ke8 tercantum klausul cross default antara PerjanjianAnjak Piutang antara Penggugat dan Tergugat dengan PerjanjianSewa Guna Usaha antara PT. Kasih Lintas Nusantara dan Tergugat I.Hal. 14 dari 98 Hal. Putusan Nomor 706/Padt/2019/PT.DKI42.Artinya apabila Penggugat cidera janji pada anjak piutang, makasecara otomatis sewa guna usaha PT. Kasih Lintas Nusantara jugacidera janji. Demikian berlaku sebaliknya.Meskipun Tergugat membuatklausul cross default tersebut, namun PT.

Berita Acara Pemotongan Pembayaran untuk Jasa DermagaSuralaya;Serta penambahan pasal mengenai keadaan event of default yangdiatur ke dalam Pasal 19 yang berbunyi sebagai berikut:Pasal 19 .

, makamengakibatkan default terhadap Perjanjian pembiayaan anjak piutangantara PENJUAL dan PEMBELI;4.

sebagai LESSEE baik yangtelah ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, demikian jugasebaliknya (Cross Default) apabila Perjanjian Sewa Guna Usaha KapalDengan Opsi Beli tersebut telah terjadi cidera janji (default) oleh PT KASIHLINTAS NUSANTARA maka mengakibatkan default terhadap Peranjianpembiayaan anjak piutang antara PENJUAL dan PEMBELI;Faktanya pembuatan Addendum No. 8diadakan atas dasar adanyaPermohonan dari PENGGUGAT I, seandainya PENGGUGAT tidakmenyetujui adanya penambahan klausula

janji/wanprestasi atas SuratPerjanjian Kerja Nomor SPK/DSM/KNG/PROII/PNK/2013/10/008 tanggal7 Oktober 2013;Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil akibat dariingkar janji/wanprestasi kepada Penggugat sebesar Rp461.712.240,00(empat ratus enam puluh satu juta tujuh ratus dua belas ribu dua ratusempat puluh rupiah);Menyatakan bahwa Surety Bond SBJTV.2 Nomor 266200 Nomor BondIP141113000406 tanggal 11 Oktober 2013 sah dan mengikat;Menyatakan bahwa Tergugat Il telah cidera janji (wanprestasi/default

)dengan tidak melakukan kewajiban membayarkan claim terhadapPenggugat;Menghukum Tergugat Il untuk membayar kerugian materiil akibat daricidera janji (wanprestasi/default) kepada Penggugat sebesarRp461.712.240,00 (empat ratus enam puluh satu juta tujuh ratus duaHalaman 2 dari 12 hal.

Menyatakan bahwa Tergugat Il telah cidera janji (wanprestasi/default)dengan tidak melakukan kewajiban membayarkan claim terhadapPenggugat;vii. Menghukum Tergugat II untuk membayar kerugian materiil dan bunganyaakibat dari cidera janji (wanprestasi/default) kepada Penggugat sebesarRp548.631.150,00 (lima ratus empat puluh delapan juta enam ratus tigapuluh satu ribu seratus lima puluh rupiah);viii.

Putusan No.257/PDT/2020/PT MKSPengadilan Negeri Makassar pada tanggal 17 Juli 2019 dalam Register Nomor247/Pdt.G/2019/PN Mks. pada pokoknya sebagai berikut :Surat Pernyataan Wanprestasi (Default) No.MNR.RCR/SMCR.MKS/7270/2019.

BANK MANDIRI (Persero) Tbk.SME Makassar Kartini / Tergugat, berdasarkan surat perjanjian yang pernahditanda tangani penggugat dan tergugat, sekaligus penggugat merupakan subjekhukum yang akan mendapatkan kerugian secara materi atas maksud daritergugat melakukan upaya hukum sebagaima isi Surat Surat PernyataanWanprestasi (Default) No. MNR.RCR/SMCR.MKS/ 7270/2019.

Surat Nomor MNR.RCR/SMCR.MKS/7270/2019,Tanggal 08 Juli 2019, Perihal Pernyataan Wanprestasi (Default), telahmenyatakan PENGGUGAT melakukan perbuatan ingkar janji (default) atasPerjanjian Kredit, sehingga TERGUGAT melalui surat a quo telahmenyatakan seluruh fasilitas kredit a quo jatuh tempo seketika dan harusdibayar lunas oleh PENGGUGAT), dimana tindakan tersebut didasarkanpada Perjanjian Kredit yang telah dibuat dan ditandatangani olehPENGGUGAT dengan TERGUGAT;.

Bahwa PENGGUGAT telah salah mengartikan maksud dan tujuan daridikeluarkannya Surat Nomor MNR.RCR/SMCR.MKS/7270/2019, Tanggal08 Juli 2019, Perihal Pernyataan Wanprestasi (Default), mengingat Surat aquo justru telah memperlihatkan itikad baik dari TERGUGATmemberitahukan rencana upaya hukum yang akan ditempuh olehTERGUGAT, apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejakTanggal 08 Juli 2019, PENGGUGAT masih juga tidak melakukan seluruhkewajiban atas Jumlah Terutang PENGGUGAT yang telah jatuh

Surat Nomor MNR.RCR/SMCR.MKS/7270/2019,Tanggal 08 Juli 2019, Perihal Pernyataan Wanprestasi (Default)), telahmenyatakan PEMBANDING melakukan perbuatan ingkar janji (default)atas Perjanjian Kredit, sehingga TERBANDING melalui surat a quo telahmenyatakan seluruh fasilitas kredit a quo jatuh tempo seketika dan harusdibayar lunas oleh PEMBANDING), dimana tindakan tersebut didasarkanpada Perjanjian Kredit yang telah dibuat dan ditandatangani olehPEMBANDING dengan TERBANDING;fi, TERBUKTI TERBANDING BELUM

Surat Peringatan Default No.B.126IV/KC/ADK/08/2019 Tanggal 19 Agustus 2019Setelah diberikan surat peringatan debitur tetap tidakmelaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian yangtelah disepakati. Oleh karena itu Tergugat menggunakanhaknya sebagai pemegang hak tanggungan melaksanakanproses parate eksekusi agunan melalui KPKNL Jambi:a.

Surat Peringatan Default No.B.126IV/KC/ADK/08/2019 Tanggal 19 Agustus 2019Jadi jelas bahwa dalil penggugat tersebut adalah dalil yangsangat dipaksakan sekali dan sangat tidak tepat yangmenyatakan bahwa tergugat tidak memberikan kesempatanuntuk melakukan penjualan, padahal jelas jika Penggugatmenyadari Hal yang sudah Tergugat uraikan diatas jikaPenggugat memang menginginkan penjualan dibawahtanggan seharusya Penggugat sudah berupaya melakukanpenjualan sejak munculnya surat peringatan !

Fotokopi Surat Default No. B.126IV/KC/ADK/08/2019 tanggal 19 Agustus2019 perihal Surat Peringatan III (Tiga), diberi materai cukup dan berupaberupa fotokopi dari fotokopi (tanpa diajukan aslinya), (diberi tanda T..8);9.

Bahwa sejak awal pembayaran angsuran kredit, Penggugat selalu dapatmembayar angsuran pinjaman tersebut hingga 12 bulan; Penggugat telah menerima surat peringatan sebanyak 3 (tiga ) kali danperingatan default 1 (Satu) kali yaitu: Surat Peringatan No.B.82IV/KC/ADK/04/2018 Tgl 09 April 2018 Surat Peringatan Il No.B.109IV/KC/ADK/08/2019 Tgl 08 Agustus2019 Surat Peringatan III No.B.115IV/KC/ADK/08/2019 Tgl 13 Agustus2019 Surat Peringatan Default No.B.126IV/KC/ADK/08/2019 Tanggal19 Agustus 2019Halaman

B.115IV/KC/ADK/08/2019tanggal 13 Agustus 2019 perihal Surat Peringatan Ill (Tiga) (bukti T.7), 8.Fotokopi Surat Default No. B.126IV/KC/ADK/08/2019 tanggal 19 Agustus 2019perihal Surat Peringatan III (Tiga), (bukti T8), 9. Fotokopi Surat BRI KantorCabang Jambi Nomor : B.2857AKCIV/ADK/07/2020 tanggal 8 Juli 2020Tergugat memohon kepada KPKNL Jambi untuk melaksanakan lelang eksekusihak tanggungan Sertifikat Hak Milik Nomor 597/Sungai Putri atas nama RianoAndriano (bukti T9), 10.

Jaminan IP141113000406, yang pada intinya dengan inidapat kami sampaikan bahwa pencairan tersebut masih dalamproses ;Bahwa perbuatan Tergugat Il tersebut yang bellum melakukankewajibannya untuk mencairkan Claim atas kesalahan vendornya yangtelah inkar janji (wanprestasi/default) atas Surat Perjanjian Kerja No.SPK/DSM/KNG/PROII/PNK/2013/10/008, tanggal 7 Oktober 2013, yangmengakibatkan kerugian bagi Penggugat.

Menyatakan bahwa Tergugat II telah cidera janji (wanprestasi/default)dengan tidak melakukan kewajiban membayarkan Claim terhadapPenggugat.7. Menghukum Tergugat Il untuk membayar kerugian materil akibat daricidera janji (wanprestasi/default) kepada Penggugat sebesarRp. 461.712.240, (empat ratus enam puluh satu juta tujuh ratus duabelas riobu dua ratus empat puluh rupiah).8.

.: SPK/ DSM/KNG/ PROII/PNK/2013/10/008 tanggal 7Oktober 2013 maka PENGGUGAT mengalami kerugiansebesar Rp. 461.712.240, ( empat ratus enam puluh satujuta tujuh ratus dua belas ribu dua ratus empat puluhrupiah). kemudian dalam posita gugatan PENGGUGAT (angka 24 halaman7) mendalilkan bahwa : Halaman 16 dari 69 halaman Putusan Nomor 19/PDT/2018/PT PTK Bahwa perbuatan TERGUGAT II tersebut yang belummelakukan kewajibannya untuk mencairkan Claim ataskesalahanvendornya yang telah inkarfanji(wanprestasi/default

Prima Baja Ringan selaku Principal dinyatakan melakukan ciderajanji (wanprestasi/default).Pada saat PT. Prima Baja Ringan selaku Principal/Terjamin sudahpatut dan layak dinyatakan cidera janji (wanprestasi/default), makaPT. Daya Sumber Makmur selaku Obligee/Penerima Jaminan dapatsegera mengajukan tuntutan ganti rugi secara tertulis kepada PT.

Menyatakan bahwa Tergugat II telah cidera janji (wanprestasi/default)dengan tidak melakukan kewajiban membayarkan Claim terhadapPenggugat;vii. Menghukum Tergugat Il untuk membayar kerugian materiil danbunganya akibat dari cidera janji (wanprestasi/default) kepadaPenggugat sebesar Rp.548.631.150, (lima ratus empat puluh delapanjuta enam ratus tiga puluh satu ribu seratus lima puluh rupiah);viii.

SehinggaPenggugat adalah pihak yang berkepentingan langsung didalam proses berperkara ;Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetaokan Penggugat ternyatatidak secara konsisten dapat hadir di persidangan ;Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara patut oleh jurusita secararesmi untuk menghadap pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan ternyataPenggugat tidak hadir tanpa alasan yang sah (unreasonable default) Penggugat tidakhadir atau tidak menghadap persidangan yang ditentukan

Penggugat Tidak Hadir Tanpa Alasan Yang Sah (Unreasonable Default)Syarat yang kedua, penggugat tidak hadir atau tidak menghadap persidangan yangditentukan tanpa alasan yang sah, dan juga tidak menyuruh kuasa atau orang lain untukmewakilinya.

Jika ketidakhadiran berdasarkan alasan yang sah (unseasonable default),ketidakhadiran penggugat tidak dapat dijadikan alasan untuk menggugurkan gugatan.Pengguguran yang demikian tidak sah dan bertentangan dengan hukum.De Pengguguran Dilakukan Hakim Secara ExOfficioPasal 124 HIR memberi kewenangan secara exofficio kepada hakim untukmenggugurkan gugatan, apabila terpenuhi syarat dan alasan untuk itu.

Penggugat Tidak Hadir Tanpa Alasan yang Sah (Unreasonable Default)2. Pasal 124 HIR memberi kewenangan secara ex officio kepada hakim untukmenggugurkan gugatan, apabila terpenuhi syarat dan alasan untuk itu. Dengan demikiankewenangan itu, dapat dilakukan hakim, meskipun tidak ada permintaan dari pihaktergugat. Namun hal itu, tidak mengurangi hak tergugat untuk mengajukan permintaanpengguguran.

.: CCO.SBY/070/PKKMK/2004(Bukti P7), PEMOHON PKPU telah menyatakan TERMOHON PKPUwanprestasi/default sebagaimana ternyata dalam Surat PEMOHON PKPUNomor: SAM.CR2/266/2008 tertanggal 28 Juli 2008 Perihal: PenyelesaianFasilitas Kredit a.n. PT. UE ASSA (Bukti P8).

Selanjutnya oleh karenafasilitas kredit TERMOHON PKPU telah dinyatakan default maka TERMOHONPKPU wajib membayar seluruh utangnya baik utang pokok, denda dan bungasecara sekaligus dan seketika ; Surat PEMOHON PKPU Nomor:SAM.CR2/266/2008 tertanggal 28 Juli 2008 Perihal: PenyelesaianFasilitas Kredit a.n. PT.

UE ASSA ;Sehubungan dengan kondisi tersebut dan mengingat permasalahan kreditini telah terlalu lama belum mendapatkan penyelesaian (menunggak 948hari), maka berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor: CCO.SBY/070/PKKMK/2004, akta No. 201 tanggal 27 Mei 2004, Pasal 17 dan SyaratSyaratUmum Perjanjian Kredit Pasal 15, Saudara kami anggap telah lalai dan.oleh karenanya Saudara kami nyatakan default (lalai).

Debitur telah lalai atau tidak memenuhisalah satu ketentuan Perjanjian Kredit dan atau Dokumen Agunan dan ataudokumen lain yang berhubungan dengan Perjanjian Kredit, termasuk tetapitidak terbatas pada, jika Jumlah Terhutang tidak dibayar atau tidak lunasdibayar pada waktu jatuh tempo atau tidak dibayar dengan carasebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Kredit; atau ;Bahwa walaupun telah dinyatakan default dan TERMOHON PKPUdiwajibkan untuk melunasi seluruh utangnya baik utang pokok, denda danbunga

UE ASSA, diberi tandaP8 ;Surat PEMOHON PKPU No.: TFS.SAM/AEMD.286/2011 tanggal 6 Juni2011 Perihal: Surat Pernyataan Default, diberi tanda P9 ;Laporan Auditor Independen Atas Laporan Keuangan TERMOHON PKPUper 31 Desember 2005 dan 31 Desember 2004, diberi tanda P10 ;Laporan Keuangan Konsolidasian PT. Wijaya Karya (Persero) Tok untuktahun yang berakhir 31 Maret 2011 dan 31 Desember 2011, diberi tandaP11;Laporan Kerja Pertama Kurator PT.

Putusan Nomor 351/PID.SUS/2018/PT.DKIAdrian RollkeFrom: Leishman, Harold Sent: Thursday, May 21, 2015 645 AMTo: Adrian RallkeSubject; Fut One Asia ResourcesAttachments: Default Notice OAR May 2015.pdf; ATTOOOOL htrry OAR Shareholders Letter May 212015.pd ATTOOOO2.htmSeat Bon lecowy Mobmone Original message From; Warwick SmithDate:05/20/2015 4:41 PM (GMT08:00)To; Leishman, HaroldSubject: Fwd: One Asia ResourcesSeo this?

One Asia Resources is now under oDefault Notice from the vendor of the project and 10% IV partner, The Directors has failed to discloseto shareholders the Default Notice.The Directors have further misrepresented to shareholders that One Asia would maintain 9 33.3%interest in the Pani IV.

This is wrong One Asia would maintain 3 23.4% interest only after transfer of66.6% a5 the company only owns 90% of the Pani JV,Under the Default Notice issued One Asia Resources may/will lose ALL rights to the Pani JV and itsInterest In the Pani project by June 17, 2015.Halaman 3 dari 28 hal.

Putusan Nomor 351/PID.SUS/2018/PT.DKITo protect shareholders ageinst these misrepresentations and material Non Disclosures it Is my intent tofile a full report to ASIC (Australian Securities Investments Commission) requesting they investigate theDirectors for trying to raise money from shareholders while under a Default Notice for a project thecornpany may S000 have no further interest in, for not disclosing the Default Notice to shareholders andfor misrepresenting the interest of the company in

ThisMOU announced on May 11, 2015 has triggered a Default Notice (see letter to One Asia,One Asla Resources owns 90% of PT Pani Resources Indonesle which has the right to process all ore viaon oxdusive offtake from the Pani UP which is owned by the KUD.

Surat No.MNR.RCR/REG.PLG.7005/2020 Tanggal 10 Maret 2020 perihalPeringatan Ill (Ketiga/Terakhir);Bahwa meskipun Tergugat telah beberapa kali diberikan teguran dandiberikan kesempatan untuk menyelesaikan kewajiban membayarhutangnya kepada Penggugat, namun Tergugat tetap saja tidak beritikadbaik untuk menyelesaikan kewajibannya, karenanya Penggugatmenyatakan Tergugat telah lalai dan Wanprestasi, sesuai Surat NomorMNR.RCR/REG.PLG.45160/2020 Tanggal 28 Desember 2020 tentangPernyataan Wanprestasi (Default

Dengan demikan, fasilitas kreditTergugat telah default dan jatuh tempo seketika sehingga Para Tergugatwajid untuk membayar atau melunasi seluruh kewajiban fasilitas kreditnyasecara seketika dan sekaligus kepada Penggugat;Sesuai Surat No.MNR.RCR/REG.PLG.45160/2020 Tanggal 28 Desember2020 tentang Pernyataan Wanprestasi (Default), Penggugat masihmemberikan kesempatan kepada Para Tergugat untuk melunasi seluruhkewajibannya sampai dengan 14 (empat belas) hari sejak tanggal 28Desember 2020.

Foto copy surat No.MNR.RCR/SMCR.PLG.45160/2020 tanggal 28Desember 2020, tentang Pernyataan wanprestasi (Default), tidak adaaslinya, telah diberi materai cukup, diberi tanda P.8;9. Foto copy Print Out Delivery Sistem (BDS)/Rekening Koran atas rekeningPinjaman Nomor 1110100596143 an.

yang harusdibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat tetapi belum ada tindak lanjut dariTergugat untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana dituangkan dalamHalaman 13 dari 18 Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2021/PN.Pdgperjanjian kredit modal kerja Kredit Usaha Rakyat Addendum ke Il (kedua)Perjanjian Kredit Nomor : MBD.PBO/0095/KUM/2014 tanggal 9 September 2016(bukti P.2);Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P8 berupa SuratNo.MNR.RCR/SMCR.PLG.45160/2020 tanggal 28 Desember 2020, tentangPernyataan Wanprestasi (Default

yang hanya bisa mencukupi untukkebutuhan harian Para tergugat, dan Tergugat dalam jawabannya sudahberusaha mengajukan pembaharuan kredit Supaya ada penurunan kewajibantergugat setiap bulannya namun tidak dikabulkan olen Penggugat;Menimbang, bahwa sejak dikeluarkan peringatan SuratNo.RTR.RCR/SMCR.PLG/2272/2018 Tanggal 22 Maret 2018 sampaiPenggugat menyatakan Tergugat telah lalai dan Wanprestasi, sesuai SuratNomor MNR.RCR/REG.PLG.45160/2020 Tanggal 28 Desember 2020 tentangPernyataan Wanprestasi (Default

Nomor 1845 K/Pdt/2017Penggugat sebagaimana dalam Notice of Default of the Woodchips Sale &Purchase Contract Nomor DA13036IND tertanggal 3 September 2013,tertanggal 5 Maret 2:(b) PT Kertas Nusantara telah gagal memenuhi Pulp Supply Contract14.

Nomor 1845 K/Pdt/2017Kertas Nusantara yang menolak Notice of Default of the Pulp SupplyContract Nomor S/C.PULP.002/2013 tertanggal 3 September 2013,tertanggal 5 Maret 2014 dan Notice of Default of the Woodchips Sale &Purchase Contract Nomor DA13036IND tertanggal 3 September 2013,tertanggal 5 Maret 2014;28.

Bahwa dengan demikian, tidak ada forum untuk memprotes ataumempertanyakan dan seharusnya dengan adanya Notice of Default of thePulp Supply Contract Nomor S/C.PULP.002/2013 tertanggal 3 SeptemberHalaman 14 dari 54 hal. Put.

Bahwa oleh karena telah jelas, Pasal 2 Performance Bond NomorHDO/BPB/99/2013/00334 dan Pasal 2 Performance Bond NomorHDO/BPB/99/2013/00335 hanya perlu dibuktikan dengan adanyaSurat Pemberitahuan, in casu Notice of Default of the Pulp SupplyContract Nomor S/C.PULP.002/2013 tertanggal 3 September 2013,tertanggal 5 Maret 2014 dan Notice of Default of the Woodchips Sale& Purchase Contract Nomor DA13036IND tertanggal 3September 2013, tertanggal 5 Maret 2014, dan oleh sebab dalamConsent Letter masingmasing

.002/2013 tertanggal 3 September 2013, tertanggal 5 Maret 2014dan Notice of Default of the Woodchips Sale & Purchase Contract NomorDA13036IND tertanggal 3 September 2013, tertanggal 5 Maret 2014kepada PT Kertas Nusantara;24.

slqj1i0ri0 keepnwidctlparwrapdefaultaspalphaaspnumfaautooutlinelevel0dadjustrightrinOlin0OitapO rtlchfcsl abaf0afs24alang1025ltrchfcs0b s241lang1033langfe1033cgridlangnp1033langfenp1033 sbasedon0snext0O sqformat spriority0O heading 1;s2qce1i0ri0 keepnwidctlparwrapdefaultaspalphaaspnumfaautooutlinelevelladjustrightrinOlin0OitapO rtlchfcslabaf0afs24alang1l025 ltrchfcs0b s24ullang1033langfe1033cgridlangnp1033langfenp1033 sbasedon0snext0O sqformat spriority0 heading 2;*csl0 additive ssemihiddenspriority0O Default

slqj1i10ri0 keepnwidctlparwrapdefaultaspalphaaspnumfaautooutlinelevel0dadjustrightrinOlinOitapO rtlchfcsl abaf0afs24alang1025ltrchfcsO bfs241lang1033langfel1033cgridlangnp1033langfenp1033sbasedon0O snext0O sqformat spriority0 heading 1;s2qc1i10ri0 keepnwidctlparwrapdefaultaspalphaaspnumfaautooutlinelevelladjustrightrinOlin0OitapO rtlchfcsl abaf0afs24alang1025ltrchfcs0b s24ullang1033langfe1033cgridlangnp1033langfenp1033 sbasedon0snext0O sqformat spriority0 heading 2;*csl0 additive ssemihiddenspriority0O Default

Bahwa Tergugat memberikan surat nomor RCCJYP/LLG.5853/2016 tanggal 9Desember 2016 perhal Pemyataan Wanprestasi (Default) (oukti P7) kepadaPenggugat. Bukti P7 menerangkan bahwa secara berturuHurut Tergugat telahmemberikan Surat Peringatan kepada Penggugat. Berikut uraian surat peringatan : Tanggal Surat Peringatan Nomor Surat PeringatanSurat Peringatan 8 September 2016 RCR.RTR.RCC.LLG/3825/2016Surat Peringatan Il 25 Oktober2016 RCC.

Bahwa akan tetapi Tergugat menerbitkanod Surat Peringatan Nomor I nomorRCC.JYP/LLG.4726/2016 bertanggal 25 Oktober 2016, Surat Peringatan Ill no.RCCJYP/LLG.5770/2016 berlanggal 28 November 2016, surat nomorRCC.JYP/LLG.5853/2016 tanggal 9 Desember 2016 perihal PernyataanWanprestasi (Default) serta meminta Turut Tergugat untuk memproses lelang atasHak Tanggungan dan perouatan Tergugat tersebut telah merugikan Penggugat;TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM~222222222 ono210.11.Bahwa penerbitan surat peringatan

ROC.JYP/LLG.5770/2016 bertanggal 28November 2016 merupakan perouatan melanggar hukum sebab per tanggal 13Oktober 2016 tidak berdasar sebab pertanggal 13 Oktober Penggugat telahmelaksanakan kewajibannya ;Bahwa penerbitan surat nomor RCC.JYP/LLG.5853/2016 tanggal 9 Desember2016 perihal Peryataan Wanprestasi (Default) tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sebab bertetangan dengan pasal 34 ayat 2 huruf a PeraturanBank Indonesia (PBI) nomor 7/2/PBV2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva yangberounyi

" Debitur dinyatakan wanprestasi apabila terjadi tunggakan pokokdan atau bunga dan atau tagihan lainnya selama 90 hah walaupun aktivaproduktif belum jatuh tempo" ; ++ === =Bahwa pertanggal 13 Oktober 2016 Penggugat telah melaksanakan kewajiban danpada tanggal 9 Desember 2016 Penggugat menerbitkan surat nomorHalaman 4 dari 26 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Nab12.13.RCC.JYP/LLG.5853/2016 perihal Pemyataan Wanprestasi (Default), terdapat jedawaktu 57 hari atau tidak sesuai dengan pasal 34 ayat 2 huruf

JYP/LLG.5770/2016 tanggal 9 Desember 2016 perihalPemyataan Wanprestasi (Default) adalan merupakan perouatan yang melawanhukum sebab bertentangan dengan dengan pasal 12 ayat 3 (PBI) nomor7/2/PBV2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva ;Bahwa pada tanggal 20 Maret 2017 Penggugat telah menerima surat nomorRTRIRCR/SMCRJYP/LLG.0625/2017 = tanggal 3=8613 @=Maret = 2017 i perihalPemberitahuan Pelaksanaan Lelang yang rencanakan akan dilakukan oleh TurutTergugat di Biak pada tanggal 23 Maret 2017 dan akibat

telah ditetapkan, Penggugat telahdipanggil secara resmi dan patut dan atas panggilan tersebut Penggugat danTergugat tidak datang serta tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakilatau kuasa hukumnya yang sah untuk datang menghadap ke persidanganmeskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat panggilan yangdibacakan di persidangan tanggal 20 September 2019 dan tanggal 4 Oktober2019 serta tidak pula terbukti ketidakdatangannya itu disebabkan suatu alasanyang dibenarkan oleh hukum (default

Putusan No.3465/Pdt.G/2019/PA.Bks.terbukti ketidakdatangannya itu disebabkan suatu alasan yang dibenarkan olehhukum (default without reason);Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sudah dua kali berturutturuttidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, Majelis menilaiPenggugat tidak bersungsuhsungguh dalam mengajukan perkaranya, olehkarenanya dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 124 HIR, majelisberpendapat bahwagugatan Penggugat harus dinyatakan gugur.Menimbang, bahwa sesuai dengan

Pemohon Tidak Hadir Tanpa Alasan Yang Sah (Unreasonable Default);Menimbang, bahwa syarat yang kedua, Pemohon tidak hadir atau tidakmenghadap di persidangan yang ditentukan tanpa alasan yang sah, dan jugatidak menyuruh kuasa atau orang lain untuk mewakilinya. Jika ketidakhadiranberdasarkan alasan yang sah (unseasonable default), ketidakhadiran Pemohontidak dapat dijadikan alasan untuk menggugurkan Permohonan;3.

ditetapkan, Penggugat danTergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan atas panggilan tersebutPenggugat dan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengirimkan orang lainsebagai wakil atau kuasa hukumnya yang sah untuk datang menghadap kepersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui suratpanggilan yang dibacakan di persidangan tanggal 20 September 2019 dantanggal 4 Oktober 2019 serta tidak pula terbukti ketidakdatangannya itudisebabkan suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum (default

Putusan No.3346/Pdt.G/2019/PA.Bks.terbukti ketidakdatangannya itu disebabkan suatu alasan yang dibenarkan olehhukum (default without reason);Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sudah dua kali berturutturuttidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, Majelis menilaiPenggugat tidak bersungsuhsungguh dalam mengajukan perkaranya, olehkarenanya dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 124 HIR, majelisberpendapat bahwagugatan Penggugat harus dinyatakan gugur.Menimbang, bahwa sesuai dengan

Sukowati No.24 Gemolong,Sragen Kode Pos 57274 melayang SURAT PEMBERITAHUAN DEFAULTyang pada isinya total kewajibannya PARA PENGGUGAT sebesar Rp 438359 908 (empat ratus juta tiga pulun delapan juta tiga ratus lima ribusembilan ribu sembilan puluh delapan rupiah) dinyatakan default (ciderajanji) karena tidak menepati SP 1, SP II dan SP III. PT BANK RAKYATINDONESIA (PERSERO) TBK. KANTOR CABANG PEMBANTUGEMOLONG, SRAGEN yang beralamat: JI.

Bahwa sehubugan apa yang telah PENGGUGAT sampaikandalam posita gugatan No.3 maka jelaslah TERGUGAT telah melakukanperbuatan perbuatan melawan hukum dengan menerbitkan surat suratperingatan sampai II dan surat pemberitahuan Default secara sepihaktanpa sepengetahuan PARA PENGGUGAT pada hal jangka waktu fasilitasKredit belum jatuh tempo dari tanggal 14 desember 2018 sampai tanggal25 Oktober 2020;12.

B.44/KCP.VII/ADK/09/2018 tanggal 20 September 2018perihal Surat Pemberitahuan Default;Tergugat menolak dengan tegas dalil posita Para Penggugat angka 6 s/dangka 11 yang menyatakan bahwa dengan adanya surat peringatan I, II, Ill,dan surat pernyataan default merupakan Perbuatan Melawan Hukum.Dalam setiap surat peringatan telah dicantumkan dengan jelas kewajibanDebitur untuk menyelesaikan kewajibannya, baik tunggakan pokok, bungadan penalty serta tanggal pembayaran, namun ternyata Debitur tetap tidakmenunjukkan

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat dalamposita gugatan angka 11 yang mendalilkan bahwa Tergugat melakukanperbuatan melawan hukum karena menyampaikan surat peringatan danpemberitahuan default padahal kredit belum jatuh tempo. Dalil tersebutsungguh sangat menyesatkan karena jelas terbukti dan diakui pula olehPara Penggugat dalam posita gugatannya angka 6 bahwa Para Penggugattelah kolep dan tidak tertib dalam membayar angsuran kreditnya.

Bahwa Para Penggugat telah mengakui menerima Surat PeringatanPertama tanggal 02 Juli 2018, Surat Peringatan Kedua tanggal 01 Agustus2018, Surat Peringatan Ketiga tanggal 29 Agustus 2018 dan SuratPemberitahuan Default tanggal 20 September 2018 (dalil surat gugatanhalaman 4 dan 5 angka 7 s.d angka 10);5.

(Fotocopy darifotocopy ); Surat Pemberitahuan Kelalaian (Default) dari Direktur JenderalMineral, Batubara dan Panas Bumi No. 233/30/DJB/2010tertanggal 21 Januari 2010. (Fotocopy darifotocopy ); Surat No. 010/SEMDJB/DIRUT/III/2010 dari PT. SEM kepadaKementerian ESDM tentang Laporan Eksplorasi dan StudiKelayakan. (Fotocopy dari fotocopy);25.24.25.26.27.28.Bukti P23Bukti P24Bukti P25Bukti P26Bukti P27 :Bukti P28Surat No. 011/SEMDJB/DIRUT/III/2010 dari PT.

(Fotocopy darifotocopy); Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara, DirektoratJenderal Mineral Batubara dan Panasbumi kepada Direktur PT.Senamas Energindo Mulia, kepada, Nomor : 233/30/DJB/2010,tanggal 21 Januari 2010, Perihal Pemberitahuan Kelalaian (Default).(Fotocopy dari fotocopy);Nota Dinas dari Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral danBatubara kepada Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara, Nomor244/37.03/DBT/2011, tanggal 17 Juni 2011, Perihal : RekomendasiTerminasi PT.

(Fotocopy darifotocopy ); Nota Dinas dari Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral danBatubara kepada Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan PanasBumi, Nomor : 133/30/DBM/2010, tanggal 20 Januari 2010,Perihal : Pemberitahuan Kelalaian (default). (Fotocopy darifotocopy );Surat dari Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubarakepada Direksi PT. Senamas Energindo Mulia, Nomor : 1961/07.07/DBM/2010, tanggal 9 Juni 2010, Perihal : Evaluasi LaporanEksplorasi. (Fotocopy dari fotocopy );19.

Senamas Energindo Mulia telah masuk pada tahap blokeksplorasi yang berakhir pada 31 Desember 2007, dan tidak ada permohonan untukperpanjangan, sudah ada teguran untuk hal itu pada tahun 2008, tetapi belum adatanggapan, oleh karena itu dikeluarkan surat default. Hal tersebut sudah terjadi sejaktahun 2004, PT. Senamas Energindo Mulia tidak pernah membuat laporan tentangeksplorasi, dan studi kelayakan. Dan tahun 2010 = dikeluarkan surat default;Bahwa PKP2B antara Pemerintah dengan PT.

PLN (Persero) untuk memasok/menyediakan batubaralow rank coal kepada PLTU 1 Jawa Barat (Indramayu), PLTU Suralaya 14, PLTU Suralaya57, dan PLTU 2 Banten (Labuan) masingmasing selama 20 tahun sejak tahunMenimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti Surat P21, hal mana adanyasurat dari Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi Nomor : 233/30/DJB/2010, tanggal 21 Januari 2010, Perihal : Pemberitahuan Kelalaian (Default) yangditujukan kepada Direktur PT.