9.IKRAR DEMARKASI, S.H., M.H.
10.RUSMIN, S.H., M.H.
Terdakwa:
1.RUHENDIAN Als YAN
2.ZULFIKAR Als SOUL

9.IKRAR DEMARKASI, S.H., M.H.
10.NURUL ANWAR, S.H., M. Hum
Terdakwa:
SUWANDI Als JANG

Terbanding/Penuntut Umum II : Ikrar Demarkasi, S.H.,M.H.
Terbanding/Penuntut Umum III : Rein Lesmana Musri, S.H
Terbanding/Penuntut Umum V : Yan Elhas Zeboea, S.H.
Terbanding/Penuntut Umum VI : JOHN FREDDY SIMBOLON, S.H.

9.IKRAR DEMARKASI, S.H., M.H.
10.NURUL ANWAR, S.H., M. Hum
Terdakwa:
JUNI HOK Als AHOK

pokoknya penasehat hukum terdakwa dalamkesimpulan pembelaannya menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalahdan harus dibebaskan dari segala dakwaan tersebut dengan alasanmempersoalkan bahwa adanya persoalan hukum lain dalam perkara a quo yaknipersoalan perdata dan hak keperdataannya tersebut, bahwa Majelis Hakimberpendapat bahwa secara linear dan komprehensif Majelis Hakim mempotretdisposisi kasus secara garis besar ke dalam dua bagian konstruksi hukum yaknihukum publik dan privat, dalam garis demarkasi

Putusanmana diucapkan dalam persidangan yang terobuka untuk umum pada hariRabu, tanggal 30 September 2015 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi olehPara Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh NI LUHSADIWAHYUNI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan,dihadiri oleh IKRAR DEMARKASI, SH.MH. Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Tabanan serta Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnyatersebut.Hakim Anggota, Ketua Majelis,t.t.d. itd.GLORIOUS ANGGUNDORO,SH.

Jones (1945), jika suatu sengketa wilayah perbatasanterjadi pada persoalan demarkasi, maka sebagai rujukan utamanyaadalah perjanjian perbatasan atau dokumen hukum yang dibuat oleh parapihak ketika dulu bersamasama melakukan survei dan pemetaan batasbatas wilayah, oleh karena itu Penggugat ingin mengingatkan kembalikepada Majelis Hakim Yang Terhormat, atas histori lahirnya PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2007 tentang Penetapan MusiRawas sebagai Daerah Penghasil Sumur Gas Bumi Suban 4

Jones (1945), jika suatu sengketa wilayah perbatasanterjadi pada persoalan demarkasi, maka sebagai rujukan utamanyaHalaman 4 dari 42 Pts.

Bantal guling menjadi garis demarkasi yangtidak boleh dilanggar. Penggugat dan Tergugat bakOrang asing yang hidup dalam satu rumah, tidur dalamsatu kamar, di atas satu ranjang yang sama.Semula Penggugat berharap bahwa ultimatum ini akanberhasil, karena ini menyangkut kebutuhan dasarlaki laki pada umumnya.

Demarkasi pendekatanpertama dan kedua ini tidak bermaksud untuk memisahkan antara HukumPerkawinan Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam, namun sematamemaparkan adanya perbedaan antara keduanya dalam kerangka hukum.Hakim Anggota pun dalam memutuskan untuk menggunakan pendekatanpertama tidak semata hanya menggunakan pendekatan sistem hukum hirarkis,namun juga mempertimbangkan khazanah diskursus Figh;Menimbang, bahwa pendekatan kedua memutuskan perkara inimenggunakan pendapat dalam diskursus Fiqh

,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan, serta dihadiri oleh,IKRAR DEMARKASI, SH., MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriTabanan, dan dihadapan Terdakwa ;HAKIMHAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA,GDE PERWATA, S.H., M.H PUTU ENDRU SONATA, S.H., M.H. PULUNG YUSTISIA DEWI, S.H,. M.H. Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2015/PN Tab34PANITERA PENGGANTI,A. A.

menjual mobilmilik Penggugat secara melawan hukum serta uang hasil penjualan mobiltersebut tidak pernah diserahkan kepada Penggugat;Menimbang, bahwa dalam buktibukti yang diajukan Penggugat secarahukum akan dipertimbangkan Majelis Hakim secara komprehensif bertalianlangsung dengan perkara a quo yakni tentang /egal standing/kedudukan hukumdiantara para pihak baik Penggugat, dan para Tergugat;Menimbang, bahwa dalam perkara a quo melihatnya secarakomprehensif bahwa dalam perkara a quo secara garis demarkasi

Bahwa untuk lebih menguatkan pertimbangan hukum dalam Putusan PerkaraNo:13/Pdt.G/2017/PN.BLG, berikut ini diuraikan lagi bantahan/sangkalanPara terbanding atas seluruh dalildalil para pembanding: Bahwa dalam jawaban, duplik maupun dalam tahap pembuktian yang sudahdisampaikan oleh Para Terbanding sesungguhnya telah terbukti bahwa tanahterperkara BUKANLAH TANO GOLAT SIAPAPUN apalagi sebagaimana dalilpara pembanding adalah tano golat Sitanggang, sebab wilayah Sitaotaoadulunya adalah seperti wilayah demarkasi

serta melihat Gambar Situasi masingmasing keduaHalaman 50 dari 62 halaman Putusan No. 32/Pdt.G/2018/PN.SkhSHM tersebut, ternyata Gambar Situasi masingmasing SHM tersebut, baik SHMNo.470 maupun SHM No.487 adalah sama yakni SHM No. 487 Persil No.2/226Tanah Milik Tergugat berbentuk persegi, sedangkan SHM No.470 Persil No.2/229tanah milik Penggugat berbentuk leter L, bahwa dari kedua Gambar Situasi baikSHM No.487 Persil No.2/226 maupun SHM No.470 Persil No.2/229 terlihat jelasgaris pemisah atau batas demarkasi

putusan Pengadilan Tinggi Semarang joputusan Pengadilan Negeri Sragen telah salah menilai Para Pemohon/Para Terdakwa yang mencantumkan Dana Purna Bhakti di dalam PERDANo. 7 tahun 2003 merupakan perbuatan melawan hukum danpencantuman Dana Purna Bhakti dalam PERDA No. 7 tahun 2003merupakan perbuatan melawan hukum, sebab tidak ada dasar hukumyang mengatur sebelumnya tentang Dana Purna Bhakti tersebut, jelasputusan Pengadilan Tinggi Semarang jo putusan Pengadilan NegeriSragen tersebut telah melewati demarkasi

dijatuhkan dalam putusan semula;Karenanya melalui peninjauan kembali inilah, Terdakwa ZOELKIFLIDJOHOR meskipun telah menjalani sisa masa tahanan selama + 7 bulandari hukuman kurungan selama 1 tahun sebagaimana putusan KasasiMahkamah Agung R.I Nomor 232 K/Pid/2011 karena sangat menghargaidan menghormati putusan Majelis Hakim yang mulia pada tingkat kasasi,juga bertekad ingin mencari dan membuktikan bahwa hukum berlaku adildan tidak tebang pilin karena yakin keadilan pasti akan tercipta sertamemiliki demarkasi

PaanitiaPengawas Pemilihan Kabupaten Poso dalam pertimbanganhukumnya tersebut seolaholah bertindak sebagai MahkamahPartai dan telah jauh melampaui kewenangannya(onbevoegh) karena sengketa pemilihan berbedakarakteristiknya dengan sengketa kepengurusan parpolseperti pemberhentian kepengurusan, dan tentunyadibutuhkan pemahaman dan kecermatan untuk menilainyasendiri batasbatas demarkasi tersebut agar tidak terjadiHalaman 74 dari 78 halaman.

dan Turut Tergugat telah gagalfaham terhadap posita maupun petitum gugatan Penggugat dimanasebenarnya dalam posita maupun petitum gugatan sudah tercantumjelas tentang keberadaan dan status rumah dari Turut Tergugat yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dieksekusi/ dibongkarsesuai ketentuan hukum yang berlaku bilamana Turut Tergugat enggan memenuhi isi putusan secara sukarela; Bahwa perihal penempatan XXX hanya sebagai Turut Tergugat dan bukan sebagai Tergugat adalah karena perkara ini masukwilayah demarkasi