Bandung;KOMANDO DAERAH MILITER III/SILIWANGI, berkedudukan diJalan Aceh No. 69 Bandung;KEPALA STAF ANGKATAN DARAT, berkedudukan di (KantorPanglima TNI) Jalan Raya Hankam, Cilangkap, Jakarta Timur;PANGLIMA TNI, berkedudukan di (Kantor Panglima TNI) JalanRaya Hankam, Cilangkap, Jakarta Timur;DEPARTEMEN PERTAHANAN DAN KEAMANAN(DEPHANKAM) REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di JalanMedan Merdeka Barat 1314 Jakarta Pusat;Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat / para Terbanding;dan:DEPARTEMEN KEUANGAN (DEPKEU

Halhal yang belum tercantum dalam peraturan ini akan disampaikankemudian;Bahwa yang dimaksud dengan Kantor Kas Negara adalah DepartemenKeuangan (DEPKEU) Republik Indonesia (Turut Tergugat) ;Bahwa para Penggugat sebagai penghuni yang telah melaksanakankewajibankewajiban berdasarkan Surat ljin Penempatan sebagaimanatersebut dalam butir 2 (dua), tentunya juga berhak untuk terbebas darigangguangangguan baik dari pihak ketiga maupun dari Tergugat Ilsebagai pihak yang memberikan ijin penempatan ;Babwa

Bahwa gugatan para Penggugat, khususnya yang ditujukan kepadaTurut Tergugat adalah sangat kabur, karena didalam posita gugatanpara Penggugat tidak ada satupun dalil / alasan para Penggugat yangmenjelaskan keterlibatan Turut Tergugat dalam permasalahan tersebutyang secara jelas menunjukkan keterkaitan ataupun pelanggaran dariTurut Tergugat dalam gugatan a quo dan hanya menyebutkan KantorKas Negara adalah Departemen Keuangan (DEPKEU) RepublikIndonesia (Turut Tergugat) ;2.2.

tersebut di atas, Tergugat mengusulkan untuk menolakpermohonan pengurangan atau pembatalan Penggugat dan tetap mempertahankanjumlah pajak yang masih harus dibayar dalam SKPKBT PPh Badan Nomor:00002/306/98/042/04 tanggal 26 Agustus 2004 Tahun Pajak 1998, karena tidakterdapat bukti yang cukup meyakinkan;: bahwa pokok sengketa adalah penerbitan SKPKBT PPh Badan Tahun Pajak 1998Nomor: 00002/306/98/042/04 tanggal 26 Agustus 2004 berdasarkan pemeriksaanInspektorat Jenderal Departemen Keuangan (Itjen Depkeu

Gugatan Para Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium) dengantidak digugatnya: 1) Ahli waris Ali Affandi, Zahid Husain dan ahli warisHedijanto selaku pihak yang menandatangani perjanjian subordinasi; 2)Departemen Keuangan (Depkeu); 3) Menteri Sekretaris Negara selakuwakil dari pemerintah yang berkaitan dengan perkara a quo;1.

Bahwa dalam Posita Para Penggugat tersebut, Para Penggugatmenyebutkan mengenai peran Depkeu dalam penyelesaian SOL,sebenarnya Depkeu melalui Badan Penyehatan Perbankan Nasionalselaku wakil pemerintah sangat berperan dalam membanitu kesulitanBank Duta;5. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2007, Tergugat telahmenyetorkan uang kepada Depkeu sebagaimana diinstruksikan olehDepkeu melalui suratnya Nomor SR33/SJ/2007 tanggal 17 Januari2007;6.

Bahwa hal serupa juga dinyatakan dalam Yurisprudensi MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 621 K/Sip/1975 tanggal 15 Mei1977 juncto Nomor 151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975, yangmenyebutkan:Semua pihak harus digugat, harus lengkap, jika tidak makagugatan cacat formil;Catatan: Cetak miring dari Tergugat ;10.Berdasarkan uraian, atasan, dan ketentuan dimaksud, maka dengantidak diikutsertakannya ahli waris Ali Affandi, Zahid Husain, ahli warisHedijanto, Depkeu dan Menteri Sekretaris Negara sebagai pihakdalam

Sedangkan terhadap DepartemenKeuangan (DepKeu) oleh Karena yang bersangkutan telah masukmenjadi pihak Penggugat berkaitan dengan Perjanjian Sub Ordinasi Loan(SOL) antara Para Penggugat dengan PT Bank Duta yang saat ini telahbergabung menjadi PT Bank selanjutya disimpan dalam Kas BankIndonesia (Turut Tergugat/ Turut Tergugat Intervensi) sehingga denganHal. 49 dari 58 hal. Put.

DAMAR JAYA, tanggal 29 April 2004 dari DEPKEU R.I.

DirektoratJenderal Pajak Kanwil XVIII DPJ Papua dan Maluku Kantor PelayananPajak Ambon, (foto copy) ;18.1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar perusahaan atas nama CV.DAMAR JAYA dari DEPKEU R.1I Direktorat Jenderal Pajak tanggal 16Agustus 2004, (foto copy) ;19.1 (satu) jepitan Akta Perseroan Komanditer Dari Kantor Notaris danPPAT HENGKI TENGKO, SH Nomor : 10 tanggal 28 April 2004, (fotocopy) ;20.1 (Satu) jepitan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor : 503 / SK /888 / 2004 tanggal 2 Agustus

No. 04/PID.TIPIKOR/2014/PT.AMB17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.1 (Satu) lembar Bukti Pendaftaran Wajib Pajak perusahaan atas nama CV.DAMAR JAYA, tanggal 29 April 2004 dari DEPKEU R.1.

Direktorat JenderalPajak Kanwil XVIII DPJ Papua dan Maluku Kantor Pelayanan Pajak Ambon,(foto copy) ;1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar perusahaan atas nama CV.DAMAR JAYA dari DEPKEU R.1 Direktorat Jenderal Pajak tanggal 16Agustus 2004, (foto copy) ;1 (Satu) jepitan Akta Perseroan Komanditer Dari Kantor Notaris dan PPATHENGKI TENGKO, SH Nomor : 10 tanggal 28 April 2004, (foto copy) ;1 (Satu) jepitan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor : 503 / SK / 888 /2004 tanggal 2 Agustus 2004 tentang

DAMAR JAYA, tanggal 29 April 2004 dari DEPKEU R.1I. DirektoratJenderal Pajak Kanwil XVIII DPJ Papua dan Maluku Kantor PelayananPajak Ambon, (foto copy) ;18.1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar perusahaan atas nama CV.DAMAR JAYA dari DEPKEU R.1 Direktorat Jenderal Pajak tanggal 16Agustus 2004, (foto copy) ;Hal 17 dari 30 Hal Put.

DAMAR JAYA, (foto copy) ;1 (satu) lembar Bukti Pendaftaran Wajib Pajak perusahaan atas nama CV.DAMAR JAYA, tanggal 29 April 2004 dari DEPKEU R.I.

Direktorat JenderalPajak Kanwil XVIII DPJ Papua dan Maluku Kantor Pelayanan Pajak Ambon,(foto copy) ;1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar perusahaan atas nama CV.DAMAR JAYA dari DEPKEU R.1 Direktorat Jenderal Pajak tanggal 16Agustus 2004, (foto copy) ;1 (satu) jepitan Akta Perseroan Komanditer Dari Kantor Notaris dan PPATHENGKI TENGKO, SH Nomor : 10 tanggal 28 April 2004, (foto copy) ;1 (satu) jepitan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor : 503 / SK/ 888 /2004 tanggal 2 Agustus 2004 tentang

bertanda P1 sampai dengan bukti P3 dan 2 ( dua ) orangsaksi yaitu saksi ADNANI dan SUHARYADI ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, Tergugatmengajukan bukti surat bertanda T1 sampai dengan bukti T 9 dan tidak mengajukansaksi ;Menimbang, bahwa yang pokok sengketa dalam perkara aquo adalahtentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, karena Tergugatmelakukan lelang Hak Tanggungan tersebut bertentangan dengan Peraturan MenteriKeuangan No; 93/PMK.06/22012 juga Edaran DEPKEU

Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan yang baik ;Perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, kehatihatian yangharus diindahkan dalam tata pergaulan hidup bermasyarakat ;Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan pokok sengketadalam perkara aquo tersebut, terlebin dahulu akan dipertimbangkan apakah dasarpengajuan gugatan Penggugat dengan mendasarkan Tergugat melakukan lelang HakTanggungan tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan No; 93/PMK06/22012 juga Edaran DEPKEU

tepat atau tidak ,sehingga Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari posita gugatanPenggugat dengan teliti dan seksama dan setelah Majelis Hakim mempelajari pulaJawaban dari Tergugat dengan jelas Majelis Hakim berpendapat bahwa uraian positagugatan Penggugat tersebut tidak jelas, sangat kabur, karena mendasarkan Tergugatmelakukan lelang Hak Tanggungan tersebut bertentangan dengan Peraturan MenteriKeuangan No; 93/PMK.06/22012 juga Edaran DEPKEU

XXXX, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Depkeu, bertempat tinggaldi XXXX, Kota Surabaya, menerangkan: Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah PamanPenggugat ; 22 2222 no nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnnBahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tahun 2008;Bahwa, setelah menikah, Mereka hidup rukun bersama di rumah XXXX, KotaSurabaya.

XXXXXXXXXXXXxx, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS Depkeu,tempat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxx I No. 22 Rt. 005 Rw. 002, KelurahanXXXXXXXXXXXXXxXKecamatan Bogor Utara, memberikan keterangan di bawah sumpahyang pada pokoknya sebagai berikut;e Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat anakkandung saksi ;e Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang hingga kini telahdikaruniai 3 (tiga) orang anak;e Penggugat dan tergugat awalnya tinggal di rumah saya Lalu

Jakarta, mengantar tambahan buku perda Kab.Tabalong TA 2011 ke Depkeu, 3 hari 1315Januari 2011.5.350.000, Jakarta, mengantar tambahan buku perda Kab.Tabalong TA 2011 ke Depkeu, 3 hari 1315Januari 2011.4.900.000, Jakarta, mengantar tambahan buku perda Kab.Tabalong TA 2011 ke Depkeu, 3 hari 1315Januari 2011.4.900.000, Jakarta, mengantar tambahan buku perda Kab.Tabalong TA 2011 ke Depkeu, 3 hari 1315Januari 2011.4.600.000, Jakarta, mengantar tambahan buku perda Kab.Tabalong TA 2011 ke Depkeu, 3 hari

68 Januari2011.5.350.000, Jakarta, mengantar tambahan buku perda Kab.Tabalong TA 2011 ke Depkeu, 3 hari 68 Januari2011.4.900.000, Jakarta, mengantar tambahan buku perda Kab.Tabalong TA 2011 ke Depkeu, 3 hari 68 Januari2011.4.900.000, Jakarta, mengantar tambahan buku perda Kab.Tabalong TA 2011 ke Depkeu, 3 hari 68 Januari2011.4.600.000, 10Belanja cetak buku keg.

Penjabaran APBD TA 20112 Jakarta, mengantar tambahan buku perda Kab. 5.350.000.Tabalong TA 2011 ke Depkeu, 3 hari 1315Januari 2011.a, Jakarta, mengantar tambahan buku perda Kab. 4.900.000,Tabalong TA 2011 ke Depkeu, 3 hari 1315Januari 2011.4. Jakarta, mengantar tambahan buku perda Kab. 4.900.000,Tabalong TA 2011 ke Depkeu, 3 hari 1315Januari 2011.3. Jakarta, mengantar tambahan buku perda Kab. 4.600.000, Tabalong TA 2011 ke Depkeu, 3 hari 1315 135 Januari 2011.

Jakarta, mengantar tambahan buku perda Kab.Tabalong TA 2011 ke Depkeu, 3 hari 68 Januari2011.5.350.000, Jakarta, mengantar tambahan buku perda Kab.Tabalong TA 2011 ke Depkeu, 3 hari 68 Januari2011.4.900.000, Jakarta, mengantar tambahan buku perda Kab.Tabalong TA 2011 ke Depkeu, 3 hari 68 Januari2011.4.900.000, Jakarta, mengantar tambahan buku perda Kab.Tabalong TA 2011 ke Depkeu, 3 hari 68 Januari2011.4.600.000, 10Belanja cetak buku keg.

SALINANPUTUS ANNomor : 1761/Pdt.G/2011/PA.Mlg125 J yor a pubsDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Malang yang memeriksa danmengadili perkara perkara tertentu dalam tingkatpertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Ceraitalak, yang diajukan olehPEMOHON umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaanWiraswasta, bertempat tinggal di KotaMalang, selanjutnya sebagai Pemohon;LAWANTERMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaanPNS (DEPKEU), bertempat tinggal di KotaMalang, selanjutnya

SALINANPUTUS ANNomor : 0216/Pdt.G/2013/PA.Mlg= = @g = = =DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Malang, yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tertentu padatingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antaraPENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati Swasta, tempattinggal di Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai ''Penggugat";LAWANTERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Depkeu), tempat tinggal

GAZALI UMAR... eeeeeeeeee (DEPKEU)) 3. AGUS HARIS, SH... eects (DEPKEU)) 4 RUHANDA, SH... ceccereeees (Kantor Pertanahan Kab. Karawang);5 M. ADE. S. HUSNLI.... eee (Dinas PU Kab. Karawang);6 EDY SUNARYO, SH... (1995 sebagai Kasubdit Hukum, pegawaidiperbantukan dari DEPHUB kepada PERUMKA waktu itu);7 Tr. DJOKO MARGONO.......000 (PERUMKA, sekarang menjabat DirekturPersonalia dan Umum PT. KAI Bandung); 8 Ir. IMAM SUDJONO ..... eee (PERUMKA, Pensiun);9 Tr.

MitrasetiaEkaperwira, kemudian hasilnya disampaikan kepada Perumka PusatBandung tanggal 4 Mei 1995;5 Setelah maksud butir 3 dan 4 diatas diterima Perumka Pusatbandung , segera dibuat BA penaksiran harga kemudiandisampaikan kepada Tim Dephub, Depkeu, BPN Kotip Kerawang,dan DPU Kotip Kerawang untuk dikoreksi;6 Penandandatanganan BA pada tanggal 30 Mei 1995 (setelahkoreksi dimaksud butir 5 diatas diterima) dan tim segera membuatlaporan ke Direksi Perumka untuk persetujuannya;e Bahwa Hasil Taksiran harga

GAZALI UMAR.......... eee (DEPKEU);3 AGUS HARIS, SH... eee eeeeeeeee (DEPKEU);4 RUHANDA, SH... eee (Kantor Pertanahan Kab. Karawang);5 M. ADE. S.HUSNL...... cece (Dinas PU Kab. Karawang);6 EDY SUNARYO, SH... (1995 sebagai Kasubdit Hukum, pegawaidiperbantukan dari DEPHUB kepada PERUMKA waktu itu);Halaman 19 dari 53 Putusan Sela Nomor : 94/Pid.SusTPK/2014/PN.Bdg7 Ir. DJOKO MARGONO..........008 (PERUMKA, sekarang menjabat DirekturPersonalia dan Umum PT. KAT Bandung);8 Ir.

Mitrasetia Ekaperwira, kemudian hasilnya disampaikan kepada PerumkaPusat Bandung tanggal 4 Mei 1995;Halaman 23 dari 53 Putusan Sela Nomor : 94/Pid.SusTPK/2014/PN.Bdg5).6).Setelah maksud butir 3 dan 4 diatas diterima Perumka Pusat bandung , segera dibuat BApenaksiran harga kemudian disampaikan kepada Tim Dephub, Depkeu , BPN KotipKerawang, dan DPU Kotip Kerawang untuk dikoreksi;Penandandatanganan BA pada tanggal 30 Mei 1995 (setelah koreksi dimaksud butir 5diatas diterima) dan tim segera membuat laporan

Surat keterangan terdaftar dari Depkeu RI Dirjen PajakKantor Wilayah DJP Jakarta Selatan;Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP);Surat Keterangan Bupati Penajam Paser Utara perihal Perubahan dariPT. BMS kepada PT. Ena Sarana Energi mengenai AMDAL;Surat Keterangan Bupati Penajam Paser Utara perihal Rekomendasi jinPenetapan Lokasi Terminal Khusus Batu Bara;Hal. 6 dari 42 hal. Putusan No. 43 K/PID/2016u.

Surat keterangan terdaftar dari Depkeu RI Dirjen PajakKantor Wilayah DJP Jakarta Selatan;Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP);. Surat Keterangan Bupati Penajam Paser Utara perihal Perubahan dari PT.BMS kepada PT. Ena Sarana Energi mengenai AMDAL;Surat Keterangan Bupati Penajam Paser Utara perihal Rekomendasi jinPenetapan Lokasi Terminal Khusus Batu Bara;. Surat Keterangan Bupati Penajam Paser Utara perihal PersetujuanPengalinan Saham dari PT. Ena Sarana Energi kepada PT.

HukumUmum, AHUAH.01.1037040 tanggal 15 Oktober 2012;22) SIUP Nomor 01058/1.824.271 tanggal 1 Juni 2010;23) Tanda Daftar Perusahan Perseroan Terbatas (TDP) Nomor09.03.1.51.64973 tanggal 10 Juni 2010;24) Kartu NPWP Nomor 03.048.563.5019.000 tanggal 29 Maret 2010;25) Surat Keterangan Terdaftar dari Depkeu RI Dirjen Pajak Kantor WilayahDJP Jakarta Selatan PEM01421/WPJ.04/Kp.0503/2010 tanggal 6 April2010;26) Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) Nomor 545/072/IUP.OP/DISTAMA/III/2010 tanggal

rumah sampai dengan sekarang ;Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti tertulisberupa ;1 Photo copy Kutipan Akta Nikah Nomor : Pdikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama KecamatanKedung Halang, Kabupaten Bogor, telah dicocokan denganaslinya ternyata cocok telah dinazegIn bermaterai cukup diberitanda P.1 ;Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan duaorang saksi masingmasing bernama ;1.binti umur 67 tahun, agama Islam,pekerjaan Pensiunan PNS Depkeu

Permenkeu Ri Nomor : 40/Pmk.07/2006 Jo.Surat Edaran Depkeu Ri Nomor : Se23/Pn/2000 Tentang Petunjuk PelaksanaanLelang Hak Tanggungan;Bahwa, Judex Facti pada pertimbangan hukumnya dalam mengabulkan TuntutanProvisi Pelawan / Pembanding / Termohon Kasasi, telah menyatakan (halaman 34dan 35) Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan perkara perlawanan iniyaitu gugatan provisi Pelawan/ Pembanding, dari jawab menjawab kedua belahpihak dan dihubungkan dengan buktibukti yang diajukan oleh pihak Terlawan

SuratEdaran Depkeu RI Nomor : SE23/PN/2000 Tentang Petunjuk PelaksanaanLelang Hak Tanggungan, dinyatakan halhal sebagai berikut :...

Pembanding/Penggugat : BANGKIT Bin Taswi
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah RI Cq Menkeu RI, Cq, Depkeu RI, Dirjen Kekayaan Negara Kantor Wil VIII Bandung Cq Kpl KPKNL Cirebon
Terbanding/Tergugat III : JUNAEDAH BINTI H. MASTONI
Terbanding/Tergugat I : Pimp PT Permodalan nasional Madani Cq Cab Jatibarang, Cab Cirebon

Jakarta, mengantar tambahan buku perda Kab. 5.350.000,Tabalong TA 2011 ke Depkeu, 3 hari 1315Januari 2011.3. Jakarta, mengantar tambahan buku perda Kab. 4.900.000,Tabalong TA 2011 ke Depkeu, 3 hari 1315Januari 2011.4. Jakarta, mengantar tambahan buku perda Kab. 4.900.000,Tabalong TA 2011 ke Depkeu, 3 hari 1315Januari 2011.5. Jakarta, mengantar tambahan buku perda Kab. 4.600.000,Tabalong TA 2011 ke Depkeu, 3 hari 1315Januari 2011.6.

Jakarta, mengantar tambahan buku perda Kab.Tabalong TA 2011 ke Depkeu, 3 hari 68 Januari2011.4.900.000, Jakarta, mengantar tambahan buku perda Kab.Tabalong TA 2011 ke Depkeu, 3 hari 68 Januari2011.4.900.000, Jakarta, mengantar tambahan buku perda Kab.Tabalong TA 2011 ke Depkeu, 3 hari 68 Januari2011.4.600.000, 10Belanja cetak buku keg. Penyusunan raper KDHttg penjabaran APBD TA 2011.66.825.000, 11Belanja ATK pelaksana keg.

Penjabaran APBD TA 2011206.000.000, Jakarta, mengantar tambahan buku perda Kab.Tabalong TA 2011 ke Depkeu, 3 hari 1315Januari 2011.5.350.000, Jakarta, mengantar tambahan buku perda Kab.Tabalong TA 2011 ke Depkeu, 3 hari 1315Januari 2011.4.900.000, Jakarta, mengantar tambahan buku perda Kab.Tabalong TA 2011 ke Depkeu, 3 hari 1315Januari 2011.4.900.000, Jakarta, mengantar tambahan buku perda Kab.Tabalong TA 2011 ke Depkeu, 3 hari 1315Januari 2011.4.600.000, Jakarta, mengantar tambahan buku perda Kab.Tabalong

TA 2011 ke Depkeu, 3 hari 68 Januari2011.5.350.000, Jakarta, mengantar tambahan buku perda Kab.Tabalong TA 2011 ke Depkeu, 3 hari 68 Januari2011.4.900.000, Jakarta, mengantar tambahan buku perda Kab.Tabalong TA 2011 ke Depkeu, 3 hari 68 Januari2011.4.900.000, Jakarta, mengantar tambahan buku perda Kab.Tabalong TA 2011 ke Depkeu, 3 hari 68 Januari2011.4.600.000, 10Belanja cetak buku keg.

oleh Pertamina;Bahwa Penggugat benar telah mengajukan permohonan untuk membelirumah jabatan di Jalan Moh.Yamin No.48 Jakarta Pusat (Bukti T4),namun sejauh ini belum ada persetujuan prinsip sebagaimana yangdidalilkan oleh Penggugat, karena apa yang disebut sebagai usulanpenghapusan aset memang telah ditindaklanjuti tetapi usulanpenghapusan aset ini hanya diperbolehkan kepada aset yang tidakdipergunakan jika tidak dihapuskan akan menimbulkan beban/kerugianbagi perusahaan sesuai Surat Dirjen Anggaran Depkeu

Hal ini dikarenakan :a.Tergugat tidak melanjutkan proses pembelian RDP dikarenakan adanyaSurat Dirjen Anggaran Depkeu RI No.S575/MK.02/2003 tanggal 11November 2003 yang meminta PT.Pertamina (Persero) untuk melakukanusulan penghapusan aset yang benarbenar tidak dipergunakan danmenjadi beban/kerugian perusahaan, padahal rumah Jabatan di JalanMoh.Yamin No.48 tersebut merupakan aset yang dipergunakan untukrumah Direksi yang baru sehingga merupakan aset yang sangat bergunadan sama sekali tidak menimbulkan

Bahwa Direksi Penggugat Rekonvensi telah mengeluarkan kebijakanbaru untuk menjadikan Rumah Dinas Jalan Moh.Yamin Noi.48 sebagaiRumah Jabatan untuk Direktur Baru PT.Pertamina (Persero) yang barumelalui No.634/l100000/2004S8 tanggal 30 Agustus 2004, berdasarkanpertimbangan Surat Dirjen Anggaran Depkeu RI No.S575/MK.02/2003tanggal 11 November 2003;i.

2007tanggal 14 Juni 2007, perihal: Laporan Hasil Pemeriksaan Pungutan Ekspor PT.Johan Sentosa periode 1 Januari 1998 sampai dengan 31 Desember 2003, yangpada pokoknya berisi Penggugat masih mempunyai kewajiban sebesar Rp12.417.680.518, yang terdiri dari: Pokok Pajak Ekspor sebesar Rp 2.504.024.196, Biaya Administrasi sebesar Rp 5.882.142.282, Denda Administrasi sebesar Rp 4.031.514.040,Bahwa berdasarkan SKPE tersebut, Penggugat telah mengajukan Surat Keberatankepada Direktorat Jenderal Anggaran, Depkeu

tempo yaitu 3 Oktober 2007, dengan demikian suratkeberatan Penggugat yang diajukan tanggal 13 September 2007 tersebut masihberada dalam tenggang waktu yang dipersyaratkan;Bahwa di dalam Surat Keberatan, Penggugat menyatakan bahwa masalah pajakekspor periode 1 Januari 1998 s/d 31 Agustus 1999 sudah final, dan bersediamembayar sebagian tagihan berdasarkan SKPE sebesar Rp. 5.019.938,;Bahwa keberatan yang diajukan Penggugat tersebut telah dijawab oleh Tergugatdengan terbitnya Surat Ditjen Anggaran, Depkeu

juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Mulya AHasjmi selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik (SesditjenBina Yanmed) Depkes RI, kemudian Sesditjen Bina Yanmed Depkes RImenyetujui dan meneruskan usulan Terdakwa kepada Syafii Achmad selakuSekretaris Jenderal (Sekjen) Depkes RI yang selanjutnya Sekjen Depkes RImeneruskan usulan Revisi DIPA satuan kerja (satker) Direktorat Bina PelayananMedik Dasar TA 2006 ke Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan(DJAP) Departemen Keuangan RI (Depkeu

RI), lalu pada tanggal 5 Oktober2006 DJAP Depkeu RI menyetujui Revisi Satuan Anggaran Per Satuan Kerja(SPSAPSK) Direktorat Jenderal Bina pelayanan Medik Dasar Depkes RI TA2006, dari sisa anggaran sebesar Rp 8.823.800.000,00 (delapan miliar delapanratus dua puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) disetujui untuk kegiatanpengadaan alat kesehatan dalam rangka penanganan flu burung sebesar Rp7.023.800.000,00 (tujuh miliar dua puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah)yang terdiri dari Ventilator

;Kemudian setelah revisit DIPA disetujui DJAP Depkeu RI, Terdakwamemerintahkan Usman Ali membuat surat permintaan rekomendasi penggunaansisa anggaran sebesar Rp 7.023.800.000,00 (tujuh miliar dua puluh tiga jutadelapan ratus ribu rupiah) kepada Farid W Husain selaku Dirjen Bina YanmedDepkes RI, dalam surat tersebut Terdakwa menyampaikan bahwa sisa danatersebut akan digunakan untuk pengadaan peralatan ventilator sebanyak 13 (tigabelas) unit dan pelaksana pengadaannya akan ditunjuk PT Rajawali Nusindodengan

sebanyak 13 (tiga belas) unit senilai Rp6.985.238.000,00 (enam miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta dua ratustiga puluh delapan ribu rupiah) dan Personal Protection Equipment (PPE)sebanyak (satu) unit senilai Rp 38.562.000,00 (tiga puluh delapan juta limaratus enam puluh dua ribu rupiah) serta untuk pembangunan ruang isolasipenanganan flu burung pada 12 (dua belas) rumah sakit sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus jutaKemudian setelah revisit DIPA disetujui DJAP Depkeu RI