Azas hukum /ex specialis derogate lege generali (undangundang yangkhusus mengesampingkan undangundang yang umum);Halaman 32 dari 110 hal. Put. Nomor 3175 K/Pdt/20162. Asas hukum /ex posterior derogate legi priori, peraturan perundangundangan yang baru/yang berlaku kemudian mengalahkan perundangundangan yang lama/terdahulu yang mengatur hal yang sama,syaratnya:a. Mengatur hal yang sama;b. Berlaku dalam waktu yang tidak sama;c. Kedudukannya setingkat;3.

Azas hukum /ex posterior derogate legi priori;2. Azas hukum /ex superior derogate legi inferior;3. Azas hukum /ex sepecialis derogate lege genarali (UndangUndangyang khusus mengesampingkan undangundang yang umum), makaketentuan jumlah hutang dalam perjanjian pelunasan hutang (pelunasanhutang yang diuraikan di atas) yang ditimbulkan dan didasarkan danmerupakan pengakuan Terbantah, dan yang dilunasi oleh ParaPembantah sebagaimana:Halaman 33 dari 110 hal. Put.

Azas hukum lex posterior derogate legi prion: peraturan perundangundangan yang baru/yang berlaku kemudian mengalahkanperundangundangan yang lama/terdahulu;2. Azas hukum /ex superior derogate Jlegi inferiori: peraturanperundangundangan yang lebih tinggi Kedudukannya mengalahkanperaturan perundangundangan yang lebih rendah;3.

Azas hukum /ex specialis derogate lege genarali (undangundang yangkhusus mengesampingkan undangundang yang umum);Halaman 79 dari 110 hal. Put. Nomor 3175 K/Pdt/20162. Azas hukum /ex posterior derogate legi priori: peraturan perundangundangan yang baru/yang berlaku kemudian mengalahkan perundangundangan yang lama/terdahulu yang mengatur hal yang sama,syaratnya:a. Mengatur hal yang sama;b. Berlaku dalam waktu yang tidak sama;c. Kedudukannya setingkat;3.

Azas hukum /ex posterior derogate legi priori;2. Azas hukum /ex superior derogate legi inferior;3. Azas hukum /ex sepecialis derogate lege genarali (UndangUndangyang khusus mengesampingkan undangundang yang umum), makaketentuan jumlah hutang dalam Perjanjian Pelunasan Hutang(pelunasan hutang yang diuraikan di atas) yang ditimbulkan dandidasarkan dan merupakan pengakuan Terbantah, dan yang dilunasioleh Para Pembantah sebagaimana:Halaman 80 dari 110 hal. Put.

Menyatakan bahwa Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia dan Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia tahun 2013-2015 dan tahun 2017-2019 yang sudah disepakati antara PT Freeport Indonesia dan PUK SPKEP SPSI PT Freeport Indonesia berlaku sebagai undang-undang yang bersifat khusus (lex specialis derogate lex generalis) bagi Penggugat dan seluruh karyawan/pekerja termasuk Tergugat;3.

memutuskan sebagai berikut :1.BrMengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri KelasIA Jayapura berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskanperkara ini;Menyatakan Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia dan PedomanHubungan Industrial PT Freeport Indonesia yang sudah disepakati bersamaantara PT Freeport Indonesia dan PUK SPKEP SPSIPT Freeport Indonesiaberlaku mengikat sebagai UndangUndang yang bersifat khusus (lexspecialis derogate

Bahwa setiap aturan hukumyang lebih rendah mengacu dan tidak boleh bertentangan dengan aturan hukumyang sederajat atau aturan hukum yang lebih tinggi yang mengacu pada normadasar (grundnorm) dan azas hukum yang berlaku adalah hukum yang lebih tinggimengalahkan hukum yang lebih rendah (/ex superior derogate legi inferior).Bahwa Penggugat telah salah dalam mempergunakan bahasa hukum dan sejakawalnya dalam perkara ini.

Menyatakan bahwa Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia danPedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia tahun 20132015dantahun 20172019 yang sudah disepakati antara PT Freeport Indonesia danPUK SPKEP SPSI PT Freeport Indonesia berlaku sebagai undangundangyang bersifat knusus (/ex specialis derogate lex generalis) bagi Penggugatdan seluruh karyawan/pekerja termasuk Tergugat;Menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran tata tertio kerja yaknitidak masuk kerja/mangkir selama 5 (lima)

Asas hukum Lex Posterior Derogate Legi Priori : peraturanperundangundangan yang baru / yang berlaku kemudianmengalahkan perundangundangan yang lama / terdahulu;2. Asas hukum Lex Superior Derogate Legi Inferiori : peraturanperundangundangan yang lebih tinggi kedudukannya mengalahkanperaturan perundangundangan yang lebih rendah.Halaman 17 dari 65 halaman putusanNomor 397 /Pdt/2015/PT.Bdg.3.

Asas hukum Lex Specialis Derogate Lege Genarall (undangundang yang khusus mengesampingkan undangundang yangumum),Maka ketentuan tentang pemilihan domisili hukum yang termuatdalam pasal 4 Akta Pemberian Hak Tanggungan No.9/2007 danNo.10/2007 tanggal 5 Februari 2007 yang dibuat di hadapan DeddyAchmad Chaidir, SH. PPAT di Kabupaten Purwakarta, jo.

Asas hukum Lex Specialis Derogate Lege Genarall (undangundang yang khusus mengesampingkan undangundang yangumum),2. Asas hukum Lex Posterior Derogate Legi Priori : peraturanperundangundangan yang baru / yang berlaku kemudianmengalahkan perundangundangan yang lama / terdahulu yangmengatur hal yang sama, syaratnya:Halaman 35 dari 65 halaman putusanNomor 397 /Pdt/2015/PT.Bdg.a. Mengatur hal yang sama;b. Berlaku dalam waktu yang tidak sama;c. Kedudukannya setingkat.3.

Asas hukum Lex Superior Derogate Legi Inferiori : peraturanperundangundangan yang lebih tinggi kedudukannya mengalahkanperaturan perundangundangan yang lebih rendah. Syaratnya :a. Mengatur hal yang sama;b. Kedudukannya tidak setingkat;c. Berlaku dalam waktu yang sama;d.

Asas hukum Lex Posterior Derogate Legi Priori;2. Asas hukum Lex Superior Derogate Legi Inferiori;3.

Menyatakan perjanjian kerja bersama PT Kuala Pelabuhan Indonesia dan pedoman hubungan industrial PT Kuala Pelabuhan Indonesia yang sudah disepakati antara PT Kuala Pelabuhan Indonesia dan PUK SPKEP SPSI PT Kuala Pelabuhan Indonesia Tahun 2015-2017 berlaku sebagai undang-undang yang bersifat khusus (lex specialis derogate lex generalis) bagi Penggugat dan seluruh karyawan/pekerja termasuk Tergugat;4.

39 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.SusPHI/2018/PN.JapMenyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriJayapura Klas 1A berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutusperkara ini;Menyatakan perjanjian kerja bersama PT Kuala Pelabuhan Indonesia danpedoman hubungan industrial PT Kuala Pelabuhan Indonesia yang sudahdisepakati antara PT Kuala Pelabuhan Indonesia dan PUK SPKEP SPSI PTKuala Pelabuhan Indonesia Tahun 20152017 berlaku sebagai undangundang yang bersifat khusus (lex specialis derogate

Menyatakan Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia dan Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia yang sudah disepakati bersama antara PT Freeport Indonesia dan PUK SP-KEP SPSI PT Freeport Indonesia berlaku mengikat sebagai Undang-Undang yang bersifat khusus (lex specialis derogate lex generalis) bagi Penggugat dan para pekerja/karyawan penggugat termasuk juga Tergugat;3.

Menyatakan Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia dan PedomanHubungan Industrial PT Freeport Indonesia yang sudah disepakati bersamaantara PT Freeport Indonesia dan PUK SPKEP SPSI PT FreeportIndonesia berlaku mengikat sebagai UndangUndang yang bersifat knusus(lex specialis derogate lex generalis) bagi Penggugat dan parapekerja/karyawan penggugattermasuk juga Tergugat;4.

2004Halaman 16 dan 18 Putusan Nomor 07Pat.SusPHI/2019/PN Japtentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta peraturanperaturan lain yang bersangkutan;1.BrMENGADILI:Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;Menyatakan Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia dan PedomanHubungan Industrial PT Freeport Indonesia yang sudah disepakati bersamaantara PT Freeport Indonesia dan PUK SPKEP SPSI PT FreeportIndonesia berlaku mengikat sebagai UndangUndang yang bersifat knusus(lex specialis derogate

undangundangperkoperasian saja, yaitu Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentangPerkoperasian juncto Undang Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentangPerkoperasian bukan dicampur dengan kitab undangundang hukumperdata seperti pertimbangan hukum Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo pada halaman 11 dalam salinan putusannya mempertimbangkanperbuatan melawan hukum dengan Pasal 1365 KUHPerdata, hal ini tidakbisa diterapbkan dalam perkara a quo karena tentang perkoperasianseharusnya mengacu dan merujuk asas /ex specialis derogate

legi generalidan untuk selanjutnya mohon ke hadapan Majelis Hakim Mahkamah AgungRepublik Indonesia di Jakarta pemeriksa perkara a quo mengacu danmerujuk asas /ex specialis derogate legi generali dengan undangundangperkoperasian tersebut di atas;Bahwa, dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo dalam Salinan Putusan Perkara Perdata Nomor 06/Padt.G/2015/PN Sit.

ringan ialah perkara yang diancam pidana penjara atau kurungan palinglama 3(tiga ) bulan dan atau denda sebanyakbanyaknya tujuh ribu lima ratusrupiah dan Penganiayaan Ringan dan kecuali penyidik atau kuasa Penuntut Umum,dalam waktu tiga hari sejak berita acara pemeriksaan selesai di buat, menghadapterdakwa beserta barang bukti, saksi ahli dan juru bahasa asing ke sidangPengadilan ( Vide Pasal 205 ayat (1) (2) Kitab UndangUndang Hukum AcaraPidana ;Menimbang, bahwa adanya adagedium hukum lex Specialis derogate

dalam pertimbangan putusan selanya menilai penerapanhukum / ketentuan pidana, Oditur menggabungkan tindak pidanaHal 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 32K/PMT.III/PL/AD/III/2017yang di atur dalam UndangUdang Tipikor yang merupakan tindakpidana khusus dengan tindak pidana yang di atur dalam KUHP yangmerupakan tindak pidana umum menjadi satu perkara atau satu suratdakwaan dinilai oleh Majelis Hakim hal itu) secara praktismembingungkan dan menyulitkan serta secara teoritis menyimpangiasas lex specialis derogate

Kemudian apakah Oditur Militer yang menyusunsurat dakwaan dengan menggabungkan tindak pidana khusus(KUHPM) dan tindak pidana umum (KUHP) dalam satu suratHal 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 32K/PMT.III/PL/AD/III/2017dakwaan maupun dalam satu tuntutan juga dianggap salah ataukeliru dalam menerapkan hukum dan apakah hal itu melanggar asashukum lex specialis derogate lex generalis.

Oditur Militer dinilai telah menggabunganperkara tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana khususdengan perkara penipuan yang merupakan tindak pidana umum kedalam satu surat dakwaan yang menurut Majelis Hakim hal itu secarapraktis membingungkan dan menyulitkan dalam proses penyelesaian,dan secara teoritis menyimpangi asas lex specialis derogate legigenerali.

Majelis Hakimdalam pertimbangan putusan selanya menilai penerapanhukum / ketentuan pidana, Oditur Militer menggabungkan tindakpidana yang di atur dalam UndangUdang Tipikor yangmerupakan tindak pidana khusus dengan tindak pidana yang diatur dalam KUHP yang merupakan tindak pidana umummenjadi satu perkara atau satu surat dakwaan dinilai olehMajelis Hakim hal itu secara praktis membingungkan danmenyulitkan serta secara teoritis menyimpangi asas lexspecialis derogate legi generali, walaupun surat dakwaantersebut

Oleh karena itu, seyogyanya pengadilanpengadilan,termasuk Pengadilan pajak selalu menerapkan peraturan yang lebih tinggiterhadap suatu perkara yang sedang diadilinya juka menemukan peraturanyang lebih rendah menentukan lain dalam pengaturan masalah yang sama.Asas hukum "lex superior derogate legi inferior" yang merupakan aturanyang bersifat universal juga sesuai dengan tujuan hukum yang sangatmendasar, antara lain, kepastian hukum, ketertiban dan keadilan.

Oleh karena itu, PutusanPengadilan Pajak Nomor : Put.21981/PP/M.X/99/2010 tanggal 08 Pebruari2010 harus dibatalkan demi hukum.5 bahwa untuk mendukung uraianuraian tersebut di atas mengenai asas hukum"lex superior derogate legi inferior", Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTergugat) akan mengutip pula pendapatpendapat para sarjana mengenai asashukum tersebut, yaitu :a Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., L.L.M. dan Dr.

Asas ini biasanya dinyatakan denganungkapan latin Lex superior derogate legi inferior'."b Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., dalam bukunya"Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)", Edisi ke5, Cetakanke2, Liberty, Yogyakarta, 2005, halaman 87, menyatakan :"Di dalam pasal 4 ayat (1) TAP MPR No.

III/MPR/2000 dituangkan asaspenyelesaian konflik antara dua peraturan perundangundangan, yaitu lexsuperior derogate legi inferior, yang berarti bahwa peraturan perundangundangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang lebih tinggi. Kalau sampai bertentangan makaperaturan yang lebih rendahlah yang harus mengalah."Halaman 35 dari 40 halaman. Putusan Nomor 624/B/PK/PJK/201036c Dr. E.

Thus, in principle,invoice could be crosschecked to pick up any overstatement of creditentitlement."13 Bahwa dengan demikian, telah terbukti secara sah dan meyakinkanpertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam PutusanPengadilan Pajak Nomor : Put.21981/PP/M.X/99/2010 tanggal 08 Pebruari 2010telah mengabaikan asas hukum "/ex superior derogate legi inferior" dengandigunakannya Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor : 55/PJ.32/1996 tanggal 29Maret 1996 yang jelas bertentangan dengan Pasal 13

Menyatakan perjanjian kerja bersama PT Kuala Pelabuhan Indonesia dan pedoman hubungan industrial PT Kuala Pelabuhan Indonesia yang sudah disepakati antara PT Kuala Pelabuhan Indonesia dan PUK SPKEP SPSI PT Kuala Pelabuhan Indonesia Tahun 2015-2017 berlaku sebagai undang-undang yang bersifat khusus (lex specialis derogate lex generalis) bagi Penggugat dan seluruh karyawan/pekerja termasuk Tergugat;4.

Menyatakan perjanjian kerja bersama PT Kuala Pelabuhan Indonesia danpedoman hubungan industrial PT Kuala Pelabuhan Indonesia yang sudahdisepakati antara PT Kuala Pelabuhan Indonesia dan PUK SPKEP SPSI PTKuala Pelabuhan Indonesia Tahun 20152017 berlaku sebagai undangundang yang bersifat khusus (/ex specialis derogate lex generalis) bagiPenggugat dan seluruh karyawan/pekerja termasuk Tergugat;4.

syarat sahnya perjanjianyang mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukummenurut Pasal 1320 junto Pasal 1337 KUHPerdata, dan Pasal18 ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen;2 Walaupun kedua belah pihak sepakat dengan klausula bakutersebut namun di mata hukum perjanjian tersebut tidak sah;Mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang menangani dan mengadiliperkara ini dapatnya merujuk pada UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen asas hukum Jex spesialis derogate

Nomor 1927 K/Pdt/2014S Bahwa, ketentuan mengenai larangan digunakannya bentuk baku atau standarkontrak dalam suatu perjanjian telah diatur dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1)UU RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang melarangpelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untukdiperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku padasetiap dokumen dan/atau perjanjian sehingga bila dikaitkan dengan azas lexspesialis derogate lex generalis maka dalil bantahan

syaratsahnya perjanjian yang mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukummenurut Pasal 1320 junto Pasal 1337 KUHPerdata, dan Pasal 18 ayat (3) UUNomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;Walaupun kedua belah pihak sepakat dengan klausula baku tersebut namundi mata hukum perjanjian tersebut tidak sah;Mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang menangani dan mengadiliperkara ini dapatnya merujuk pada UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen asas hukum lex spesialis derogate

Perlindungan konsumen dalam suatu perjanjian adalahtidak memenuhi syarat sahnya perjanjian yang mengakibatkanperjanjian tersebut batal demi hukum menurut Pasal 1320 juntis Pasal1337 KUHPerdata dan Pasal 18 ayat 3 UU Nomor 8 Tahun 1999tentang perlindungan konsumen;2 Walaupun kedua belah pihak sepakat dengan klasula baku tersebutnamun dimata hukum perjanjian tersebut tidak sah;Dimohon kepada Yang terhormat Majelis Hakim yang menanggani danmengadili perkara ini dapatnya merujuk pada asas lexspecialis derogate

No. 1643 K/Pdt/20141212setiap dokumen dan/atau perjanjian sehingga bila dikaitkan dengan azas lexspesialist derogate lex generalis maka dalil bantahan dari Tergugat/TermohonKasasi haruslah dikesampingkan;9 Bahwa, Pemohon Kasasi sangat keberatan atas Pertimbangan Hukum MajelisHakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 175/ Pdt.G/2012/PN.Mlg yang diputus tanggal 10 April 2013 dan tidak sependapat olehkarenanya menolak pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malangyang dikuatkan oleh Majelis

Walaupun kedua belah pihak sepakat dengan klausula baku tersebut namun1617di mata hukum perjanjian tersebut tidak sah;Mohon Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang menangani dan mengadiliPerkara ini dapatnya Merujuk pada UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999Tentang Perlindungan Konsumen asas hukum lexspesialis derogate legigenerali;Bahwa, mengingat pekerjaan Pemohon Kasasi sebagai pengusaha swasta, makapengumuman lelang dikorankoran yang dilakukan oleh Termohon Kasasi secarasewenangwenang dan melawan

menerus terjadi antara Penggugat denganTergugat sebagaimana diuraikan di atas, sesuai maksud Pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat wajib membuktikan kebenaran dalildalilgugatannya tersebut dengan menghadirkan saksisaksi dari pihak keluarga serta orangorang yang dekat dengan Penggugat untuk didengar keterangannya di depan sidang;Menimbang, bahwa beban pembuktian berupa saksi keluarga atau orang yangdekat dengan Penggugat tersebut sesuai dengan asas doktrin lex specialis derogate

sebagai TERGUGAT ;; Pengadilan Negeri tersebut ; Telah membaca suratsurat yang bersangkutan dalam perkara ini ;Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17Juni 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Madiunpada tanggal 18 Juni 2013 di bawah register Nomor 25/Pdt.G/2013/PN.Kd.Mntelah mengajukan gugatan sebagai berikutPENDAHULUAN ;e Bahwa, Gugatan Penggugat berdasarkan UndangUndang RINomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen AsasHukum Lex Spesialis Derogate

Haryono No. 23 Madiun, dalammembuat akta perjanjian pembiayaan No. 2408290824512 atasnama Rajit Santoso tertanggal 03 Pebruari 2012 bertentangan denganyang dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor : 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumenasas Hukum Lex Spesialis Derogate Legi Generalis ; . Tergugat adalah Lembaga Pembiayaan PT. Bintang Mandiri Financeberkedudukan di Jakarta Cq. PT. Bintang Mandiri Finance CabangMadiun yang berkantor di Jalan MT.

DASAR HUKUM DIAJUKAN GUGATAN1.Bahwa, penggugat mengajukan Gugatan atas PerbuatanMelawan Hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat yang dapatdibuktikan dengan sengaja telah mencantumkan klausula bakuyang dilarang UndangUndang dalam akta perjanjianpembiayaan No. : 2408290824512 atas nama Rajit Santosotertanggal 03 Pebruari 2012 yang bertentangan dengan yangdimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor : 8 tahun 1999 Tentang PerlindunganKonsumen (UUPK) asas Hukum Lex Spesialis Derogate

Soesilo dalam halaman 80 dan 81 jugamenerangkan tentang arti dari /ex specialis derogate lex generalisyaitu bahwa ayat 2 dari Pasal 63 menyebutkan perimbangan antaraketentuan pidana umum dan ketentuan pidana khusus (istimewa)ialah jika suatu perbuatan diancam dengan ketentuan pidana umumdan ketentuan pidana istimewa maka yang dikenakan hanya yangistimewa saja.

Ketentuan ini terhadapPasal 287 ayat (1) KUHP merupakan ketentuan pidana khususberhadapan dengan ketentuan umum;Bahwa sesuai keterangan di atas bahwa ternyata dalam menerapkanlex specialis derogate lex generalis tersebut Majelis Hakim telahsalah mengartikan dan juga menerapkannya;Hal. 13 dari 20 hal. Put. No. 1204 K/Pid.Sus/2012Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya halaman 32 yangmengambil dari Prof.

Tetapi terhadap perkara a quo dimaksudbahwa Penuntut Umum telah ikut juga memasukkan aturan yangkhusus dan juga yang umum sehingga tidaklah tepat apabila MajelisHakim memasukkan pertimbangan tersebut dalam putusannyakarena hal itu berbeda jauh dan bersifat KASUISTIS;Bahwa penggunaan Lex specialis derogate lex generalis yang telahdigunakan oleh Majelis Hakim perkara a quo tersebut adalah tidaksesuai dengan semangat Hakim sebagai Penemu Hukum (rechtfinding) dan juga Hakim sebagai Penggali Hukum, karena

Provinsi dan DPRDKabupaten/Kota yang dicoret dari daftar calon tetap sebagai akibatdikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan daftar calon tetapsedangkan disisi lain Pasal 43 ayat (2) Peraturan KPU No.7 Tahun 2013menyebutkan partai politik yang merasa kepentingannya dirugikan olehkeputusan tersebut (penetapan DCT) dapat mengajukan gugatan kePengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.Bahwa dengan adanya 2 (dua) norma yang saling bertentangan maka menurutpendapat Majelis Hakim berlakulah Azas Lex Superior derogate

KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kotamaka Partai Politik yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusantersebut dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara1 Judex Facti telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.1 Bahwa tidak ada pertentangan norma hukum antara UU No. 8 Tahun 2012dengan Pasal 42 dan Pasal 43 Peraturan KPU No.7 Tahun 2013, PeraturanKPU No. 7 Tahun 2013 mengatur halhal yang bersifat teknis sehinggauntuk mengisi kekosongan hukum Asas Lex Specialis derogate

BAHWA, gugatan ini didasarkan pada :e UndangUndang No. 8 TH. 1999 lex spesialis derogate legi generalis (hukumyang lebih khusus mengalahkan hukum yang bersifat umum).e Karena ini merupakan Lex spesialis, yakni menyangkut hubungan antarakonsumen dan pengusaha, sehingga digunakan UU No 8 Tahun 1999 tentangperlindungan konsumen, Kami selaku Kuasa Hukum Penggugat Memohondengan Hormat kepada Ketua Majelis Hakim "Dalam putusannya nanti, majelishakim menggunakan UU perlindungan konsumen untuk mengadili,

BAHWA, oleh karena gugatan ini berdasar faktafakta dan buktibukti yang jelasdan sah, maka Penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak KetuaPengadiian Negeri Kediri untuk segera memanggil kedua belah Pihak gunadiperiksa perkaranya di Persidangan yang terbuka untuk umum yang merujukpada UndangUndang No. 8 TH. 1999 Lex spesialis derogate legi generalis(hukum yang lebih khusus mengalahkan hukum yang bersifat umum) danuntuk selanjutnya dimohon Memberikan PUTUSAN ;PRIMER :1.

BAHWA, gugatan ini didasarkan pada :e UndangUndang No. 8 TH. 1999 lex spesialis derogate legi generalis (hukumyang lebih khusus mengalahkan hukum yang bersifat umum).e Karena ini merupakan Lex spesialis, yakni menyangkut hubungan antarakonsumen dan pengusaha, sehingga digunakan UU No 8 Tahun 1999 tentangperlindungan konsumen, Kami selaku Kuasa Hukum Penggugat Memohon17dengan Hormat kepada Ketua Majelis Hakim "Dalam putusannya nanti, majelishakim menggunakan UU perlindungan konsumen untuk mengadili

BAHWA, oleh karena gugatan ini berdasar faktafakta dan buktibukti yang jelasdan sah, maka Penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak KetuaPengadiian Negeri Kediri untuk segera memanggil kedua belah Pihak gunadiperiksa perkaranya di Persidangan yang terbuka untuk umum yang merujukpada UndangUndang No. 8 TH. 1999 Lex spesialis derogate legi generalis(hukum yang lebih khusus mengalahkan hukum yang bersifat umum) danuntuk selanjutnya dimohon Memberikan PUTUSAN ;25Menimbang, bahwa adapun dalildalil bantahan

Menyatakan perjanjian kerja bersama PT Kuala Pelabuhan Indonesia dan pedoman hubungan industrial PT Kuala Pelabuhan Indonesia yang sudah disepakati antara PT Kuala Pelabuhan Indonesia dan PUK SPKEP SPSI PT Kuala Pelabuhan Indonesia Tahun 2015-2017 berlaku sebagai undang-undang yang bersifat khusus (lex specialis derogate lex generalis) bagi Penggugat dan seluruh karyawan/pekerja termasuk Tergugat;4.

PERKARAMengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriJayapura Klas 1A berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutusperkara ini;Menyatakan perjanjian kerja bersama PT Kuala Pelabuhan Indonesia danpedoman hubungan industrial PT Kuala Pelabuhan Indonesia yang sudahdisepakati antara PT Kuala Pelabuhan Indonesia dan PUK SPKEP SPSI PTKuala Pelabuhan Indonesia Tahun 20152017 berlaku sebagai undangundang yang bersifat khusus (/ex specialis derogate

diberlakukan dengan tidak mematuhi Pasal 4 ayat (1)yang notabene adalah perintah (amanat) produk UndangUndang yang beradalebih tinggi di atas Kewenangannya, sehingga pada faktanya Ketua MARItelah melakukan hal yang disebut abused of power dan tidak melaksanakanprinciple of legal security (nietrechtzekerheids) atau berbuat sewenangwenang (detornement du pouvoire) karena tidak taat asas hukumsebagaimana yang dimaksud dengan staatwetgever=staatregelings derogatelegi inferior berdasarkan adagium lex specialis derogate

legi generalis (lexsuperior derogate legi inferior) (Bukti P 6);Bahwa penefsiran hukum yang dilakukan oleh Ketua MARI terhadap Pasal 4ayat (1) UU Advokat Nomor 18 Tahun 2003, dengan mengeluarkan surat KMANomor 52/KMA/V/2009 juncto Nomor 064/KMA/V/2009 merupakan hal yangbertentangan dengan ketentuan hokum yang berlakundan telah memasukidomain Judicial Preview yang merupakan otoritas dari pembuat UndangUndang, hal ini sematamata karena ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU AdvokatNomor 18 Tahun 2003 yang

Sehingga berlaku asashukum Staatwetgever = Staatregelings derogate legi Inferior berdasarkanadagium /ex specialis derogate legi generalis (lex superior derogate legiinferior), karena suatu peraturan internal yang dibuat oleh Pejabat Umumyang lebih rendah kedudukannya, tidak boleh bertentangan dengan UndangUndang khusus yang dibuat oleh Pejabat Negara (Legislatif) yangkedudukannya lebih tinggi berada di atasnya.

Menyatakan bahwa Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia danPedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia yang telah disepakatioleh PT Freeport Indonesia dan PUK SPKEP SPSI PT Freeport Indonesiaseluruh Indonesia berlaku sebagai undangundang yang bersifat khusus (/exspecialis derogate lex generalis) bagi Penggugat dan seluruhkaryawan/pekerja termasuk Tergugat;4.

Bahwa Judex Facti salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;Bahwa terhadap Putusan Judex Facti tersebut Pemohon Kasasi sangatlahberkeberatan dan menolaknya, karena Judex Facti dalam perkara a quotelah salah menerapkan hukum dan atas putusan a quo telah melanggarhukum yang berlaku, karena tidak cukup mempertimbangkan aturan hukumlainnya sebagai dasar rujukan atas pelanggaran kerja yang dilakukan olehTermohon Kasasi yang merupakanundangundang dan bersifat khusus (/exspecialis derogate lex