Nomor 1016 K/PID.SUS/2017orang yang bersifat umum, dan unsur setiap orang dalam Pasal 3 merupakanbagian dari setiap orang dalam Pasal 2 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 Jo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001, sehingga penerapan asaslex specialis derogat leg generali untuk redaksi Pasal 2 dan Pasal 3 menjaditidak tepat dan tidak proporsional.

Surat Dakwaan Bertentangan Dengan Asas Lex Specialis Derogat LegiGeneraliBahwa sebagaimana dalam ketentuan pasal 63 ayat (2) KUHPidana Jika suatuperbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum di atur pula dalamaturan pidana yang khusus maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan;Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yang mendakwaTerdakwa dengan dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Surat sebagaimana dalamketentuan pasal 264 ayat (2) serta pasal 263 ayat (2) KUHPidana sangatlahbertentangan

dengan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali .

Hal ini yang menjadilandasan penuntut umum untuk mendakwa Terdakwa menggunakanaturan yang umum sebagaimana dimaksud pasal 264 ayat (2) KUHPatau pasal 263 ayat (2) KUHP.Dengan demikian surat dakwaan yang kami ajukan tidak bertentangandengan asas Lex Specialis Derogat Legi Generali, untuk itu keberatanPenasehat Hukum Terdakwa tersebut haruslah ditolak..

Surat Dakwaan harus dibatalkan ;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati alasaneksepsi/keberatan dari penasehat hukum Terdakwa, alasan eksepsi daripenasehat hukum Terdakwa tidak mengenai kompetensi absolut ataukompetensi relatif terhadap kewenangan mengadili dari pengadilan negeri;Menimbang, bahwa alasan eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa yaituSurat dakwaan bertentangan dengan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalisebagaimana dalam ketentuan pasal 63 ayat (2) KUHP Jika suatu perbuatanmasuk

BahwaPenuntut Umum dalam surat dakwaannya yang mendakwa Terdakwa dengandugaan Tindak Pidana Pemalsuan Surat sebagaimana dalam ketentuan pasal264 ayat (2) serta pasal 263 ayat (2) KUHP sangatlah bertentangan denganAsas Lex Specialis Derogat Legi Generali karena dugaan tindak pidanapemalsuan ijazah secara jelas telah di atur dalam ketentuan Pasal 69 UndangHalaman 9 dari 14 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN.Lss.Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dengandemikian maka ketentuan

Lebih lanjut juga disampaikanbahwa Undangundang Pajak Penghasilan yang menjadi dasar Pemeriksasama sekali tidak bertentangan dan tidak menghapuskan KeputusanBersama Pajak Royalti, mengingat Keputusan Bersama Pajak Royaltimerupakan ketentuan yang bersifat khusus dari ketentuan yang bersifatumum yaitu Undangundang Pajak Penghasilan (/ex spesialis derogat lexgeneralis);3.

Putusan Nomor 749/B/PK/PJK/201410.11.12.undang yaitu Keputusan Bersama antara Direktur Jenderal PajakDepartemen Keuangan dan Direktur Jenderal Radio, Televisi dan FilmDepartemen Penerangan Nomor : KEP266/PJ.2/1978, tidak bolehbertentangan dengan Undangundang Pajak Penghasilan.Bahwa berdasarkan asas /ex posterior derogat legi priori dinyatakan bahwaaturan hukum yang lebih baru mengesampingkan atau meniadakan aturanhukum yang lama.

Asas lex posterior derogat legi priori mewajibkanmenggunakan hukum yang baru.

Putusan Nomor 749/B/PK/PJK/201414.mengenai PER33/PJ/2009 dan SE58/PJ/2009 terkait dengan asas lexsuperior derogat legi inferiori;bahwa mengenai pernyataan Pemohon Banding bahva Keputusan Nomor:KEP266/PJ.2/1978 tidak dapat dibatalkan sepihak oleh Direktorat JenderalPajak karena berdasarkan KUH Perdata Pasal 1338 menyebutkan bahvasemua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undangundangbagi mereka yang membuatnya, suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembaliselain dengan sepakat kedua belah

pihak, atau karena alasanalasan yangoleh undangundang dinyatakan cukup untuk itu, suatu perjanjian harusdilaksanakan dengan itikad baik, Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata mengatursebagai berikut :"Persetujuam itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatankedua belah pihak, atau karena alasanalasan yang ditentukan oleh undangundang";bahwe telah diuraikan dibagian terdahulu yaitu yang mengenai asas "lexposterior derogat legi priori", berlakunya UndangUndang Republik IndonesiaNomor 10 Tahun

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Palopo kelirumenilai gugatan PEMBANDING dengan berpendapat bahwa penyelesainpermasalahan PEMBANDING telah diatur secara khusus berdasarkan padaasas umum hukum yang menyebutkan lex specialis derogat legi generalisMajelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya padahalaman 26 alinea 4 halaman 27 menyatakan sebagai berikut :Menimbang, bahwa berdasarkan uraianuraian tersebut diatas, makaterhadap dalil Penggugat yang mempermasalhkan mengenai

perbuatanTergugat yang tidak menjalankan rekomendasi Panwaslu Kota PalopoNomor: 0361/N23/PM.00.02/IV/2018 maka Majelis Hakim berpendapatbahwa oleh aturan penyelesainnya permasalahan tersebut telah diatursecara khusus, maka berdasarkan pada asas umum hukum yangmenyebutkan lex specialis derogat legi generalis yang mengandungHim 7 dari 14 him Put No.216/PDT/2019/PT MKSmakna bahwa~ aturan yang bersifat khusus (specialis)mengesampingkan aturan yang bersifat umum (general), dansebagaimana pertimbangan

Bahwa terhadap keberatan kedua dari Memori Banding Pembanding yangpada intinya dikutip sebagai berikut :Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negara Palopo kelirumenilai Gugatan PEMBANDING dengan berpendapat bahwa penyelesaianpermasalahan PEMBANDING telah diatur secara khusus berdasarkan padaasas umum hukum yang menyebutkanlex specialis derogat legi generalis.Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Palopo sudah tepat dalammenerapkan asas hukum/ex specialis derogat legi generalisdalam perkaraa

quo, asas hukumlex specialis derogat legi generalis yang mengandungmakna bahwa aturan yang bersifat khusus (Specialis) mengesampingkanaturan yang bersifa tumum/(general).

Menurut Bagir Manandalam bukunyayang berjudaul Hukum Positif Indonesia (hal. 56) bahwa adapun prinsipdalam asas lexspecialis derogat legi generalis salah satunya yaituketentuanketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetapberlaku, kecuali yang diatur knusus dalam aturan khusus tersebut, Dengandemikan Judex Factie Pengadilan Negeri Palopo dalam pertimbanganhukumnya pada halaman 26 alinea 4halaman 27 yang pada intinya adalahdalam perkara a quo merupakan kewenangan atau kompetensi DewanKehormatan

No. 24 K/MIL/2013302)hanya ceroboh dalam mengadili perkara Terdakwa, namun juga malasmelakukan apa yang seharusnya dilakukan dalam mengadili perkaraTerdakwa.Baik Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun Majelis Hakim TingkatBanding dalam menerapkan asas Lex Spesialis Derogat Lex Generalis, dalammengadili perkara Terdakwa hendaknya dilihat dari dua sisi yaitu :a) Syarat Penerapan asas Lex Spesialis Derogat Lex Generalis.Mengkaji penerapan asas Lex Spesialis Derogat Lex Generalis,sebagaimana ketentuan

Pasal 63 ayat (2) KUHP, maka yang harus kitaketahui adalah bahwa KUHP tidak pernah menuliskan adanya asas LexSpesialis Derogat Lex Generalis dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP.

Susilo dalam bukunya Kitab UndangUndang Hukum Pidana(KUHP) serta KomentarKomentarnya lengkap Pasal demi Pasal,yang menyebutkan Lex Specialis Derogat Lex Generalis, yang berartiUndangUndang khusus meniadakan UndangUndang umum,selanjutnya ditegaskan pula apakah yang diartikan UndangUndangkhusus (istimewa) tersebut, yaitu suatu yang khusus itu harus memuatsemua unsurunsur dari yang umum, ditambah dengan sesuatu lagiyang lain.Untuk menerapkan asas Lex Spesialis Derogat Lex Generalis, RSusilo juga memberikan

Sugandi dalam bukunya KUHP Berikut Penjelasannya, yangmenyebutkan Lex Specialis Derogat Lex Generalis yang berartiUndangUndang khusus meniadakan UndangUndang umum.Demikian juga dijelaskan apa yang dimaksud dengan UndangUndang khusus menurut R. Sugandi adalah UndangUndang yangberisikan unsurunsur dari UndangUndang umum ditambah dengansesuatu lagi yang lain.Demikian juga untuk menerapkan Lex Specialis Derogat LexGeneralis, tersebut R.

Sianturi, S.H. dalam bukunya AsasAsasHukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, menyebutkan bahwaprinsip pemberlakuan Lex Specialis Derogat Lex Generalis,sebagaimana ketentuan Pasal 63 ayat (2) KUHP adalah hukum pidanakhusus lebih diutamakan dari pada hukum pidana umum.Memperhatikan sebagaimana ketentuan Pasal 63 ayat (2) KUHP yang tidakmemberikan penjabaran atau persyaratan tentang bagaimana menerapkanketentuan Pasal 63 ayat (2) KUHP, maka untuk melaksanakan ataupunmenerapkan ketentuan asas Lex

1320 KUHPerdata yaitu suatu sebab yang halal dimana pengaturanPasal 1337 KUHPerdata bersifat sebaliknya dari suatu sebab yang halal dengan menyebutsuatu sebab adalah terlarang;Oleh karenanya penafsiran atas Pasal 1337 KUHPerdata bila dikaitkan dengan unsur keempat dari sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata adalah suatuperjanjian akan tidak sah apabila bertentangan dengan undangundang, kesusilaan baik danketertiban umum;Kontrak Karya tidak dapat diberlakukan sebagai Lex specialis derogat

legi generaliterhadap peraturan perundangundangan karena Kontrak Karya dan peraturan perundangundangan merupakan dua produk hukum yang berbeda, doktrin Lex specialis derogat legigenerali hanya dapat diberlakukan terhadap produk hukum yang sama dengan substansimasalah yang diatur sama dimana yang satu lebih khusus daripada yang lain, sepertiUndangundang dengan Undangundang dimana satu Undangundang mengatur hal secaraumum sementara Undangundang yang lain mengatur secara khusus, namun bila produkhukum

berbeda sementara yang satu mengatur secara khusus dan yang satu mengatur secaraumum, doktrin Lex specialis derogat legi generali tidak dapat diberlakukan, demikianpula bila perjanjian yang mengatur suatu hal dan pada saat bersamaan ada peraturanperundangundangan mengatur hal yang sama maka doktrin Lex specialis derogate legigenerali tidak dapat diberlakukan, sehingga substansi perjanjian tidak boleh bertentangandengan hukum, termasuk peraturan perundangundangan yang berlaku;bahwa atas pendapat

Hikmahanto Juwana, SH,LLM, Ph.D di atas yaitu doktrin Lex specialis derogat legi generali hanya dapatdiberlakukan terhadap produk hukum yang sama dengan substansi masalah yang diatursama, sedangkan antara Kontrak Karya dengan Undangundang Nomor 28 Tahun 2009tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan dua produk hukum yang berbedadimana Kontrak Karya merupakan produk hukum perdata dan Undangundang Nomor 28Tahun 2009 merupakan produk hukum publik;bahwa menurut Majelis, Kontrak Karya tidak diatur

1320 KUHPerdata yaitu suatu sebab yang halal dimana pengaturanPasal 1337 KUHpPerdata bersifat sebaliknya dari suatu sebab yang halal denganmenyebut suatu sebab adalah terlarang;Oleh karenanya penafsiran atas Pasal 1337 KUHPerdata bila dikaitkan dengan unsur keempat dari sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata adalah suatuperjanjian akan tidak sah apabila bertentangan dengan undangundang, kesusilaan baik danketertiban umum;Kontrak Karya tidak dapat diberlakukan sebagai Lex specialis derogat

legi generaliterhadap peraturan perundangundangan karena Kontrak Karya dan peraturan perundangundangan merupakan dua produk hukum yang berbeda, doktrin Lex specialis derogat legigenerali hanya dapat diberlakukan terhadap produk hukum yang sama dengan substansimasalah yang diatur sama dimana yang satu lebih khusus daripada yang lain, sepertiUndangundang dengan Undangundang dimana satu Undangundang mengatur hal secaraumum sementara Undangundang yang lain mengatur secara khusus, namun bila produkhukum

berbeda sementara yang satu mengatur secara khusus dan yang satu mengatursecara umum, doktrin Lex specialis derogat legi generali tidak dapat diberlakukan,demikian pula bila perjanjian yang mengatur suatu hal dan pada saat bersamaan adaperaturan perundangundangan mengatur hal yang sama maka doktrin Lex specialisderogate legi generali tidak dapat diberlakukan, sehingga substansi perjanjian tidak bolehbertentangan dengan hukum, termasuk peraturan perundangundangan yang berlaku;bahwa atas pendapat

Hikmahanto Juwana,SH, LLM, Ph.D di atas yaitu doktrin Lex specialis derogat legi generali hanya dapatdiberlakukan terhadap produk hukum yang sama dengan substansi masalah yang diatursama, sedangkan antara Kontrak Karya dengan Undangundang Nomor 28 Tahun 2009tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan dua produk hukum yang berbedadimana Kontrak Karya merupakan produk hukum perdata dan Undangundang Nomor 28Tahun 2009 merupakan produk hukum publik;bahwa menurut Majelis, Kontrak Karya tidak diatur

1320 KUHPerdata yaitu suatu sebab yang halal dimana pengaturanPasal 1337 KUHPerdata bersifat sebaliknya dari suatu sebab yang halal dengan menyebutsuatu sebab adalah terlarang;Oleh karenanya penafsiran atas Pasal 1337 KUHPerdata bila dikaitkan dengan unsur keempat dari sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata adalah suatuperjanjian akan tidak sah apabila bertentangan dengan undangundang, kesusilaan baik danketertiban umum;Kontrak Karya tidak dapat diberlakukan sebagai Lex specialis derogat

legi generaliterhadap peraturan perundangundangan karena Kontrak Karya dan peraturan perundangundangan merupakan dua produk hukum yang berbeda, doktrin Lex specialis derogat legigenerali hanya dapat diberlakukan terhadap produk hukum yang sama dengan substansimasalah yang diatur sama dimana yang satu lebih khusus daripada yang lain, sepertiUndangundang dengan Undangundang dimana satu Undangundang mengatur hal secaraumum sementara Undangundang yang lain mengatur secara khusus, namun bila produkhukum

berbeda sementara yang satu mengatur secara khusus dan yang satu mengatur secaraumum, doktrin Lex specialis derogat legi generali tidak dapat diberlakukan, demikianpula bila perjanjian yang mengatur suatu hal dan pada saat bersamaan ada peraturanperundangundangan mengatur hal yang sama maka doktrin Lex specialis derogate legigenerali tidak dapat diberlakukan, sehingga substansi perjanjian tidak boleh bertentangandengan hukum, termasuk peraturan perundangundangan yang berlaku;bahwa atas pendapat

Hikmahanto Juwana, SH,LLM, Ph.D di atas yaitu doktrin Lex specialis derogat legi generali hanya dapatdiberlakukan terhadap produk hukum yang sama dengan substansi masalah yang diatursama, sedangkan antara Kontrak Karya dengan Undangundang Nomor 28 Tahun 2009tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan dua produk hukum yang berbedadimana Kontrak Karya merupakan produk hukum perdata dan Undangundang Nomor 28Tahun 2009 merupakan produk hukum publik;bahwa menurut Majelis, Kontrak Karya tidak diatur

1320 KUHPerdata yaitu suatu sebabyang halal dimana pengaturan Pasal 1337 KUHPerdata bersifat sebaliknya darisuatu sebab yang halal dengan menyebut suatu sebab adalah terlarang;= Oleh karenanya penafsiran atas Pasal 1337 KUHPerdata bila dikaitkandengan unsur ke empat dari sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320KUHPerdata adalah suatu perjanjian akan tidak sah apabila bertentangan denganundangundang, kesusilaan baik dan ketertiban umum; Kontrak Karya tidak dapat diberlakukan sebagai Lex specialis derogat

legigeneral terhadap peraturan perundangundangan karena Kontrak Karya danperaturan perundangundangan merupakan dua produk hukum yang berbeda,doktrin Lex specialis derogat legi generali hanya dapat diberlakukan terhadapproduk hukum yang sama dengan substansi masalah yang diatur sama dimana yangsatu lebin khusus daripada yang lain, seperti Undangundang dengan Undangundang dimana satu Undangundang mengatur hal secara umum sementaraUndangundang yang lain mengatur secara khusus, namun bila produk hukumberbeda

sementara yang satu mengatur secara khusus dan yang satu mengatursecara umum, doktrin Lex specialis derogat legi generali tidak dapat diberlakukan,demikian pula bila perjanjian yang mengatur suatu hal dan pada saat bersamaan adaperaturan perundangundangan mengatur hal yang sama maka doktrin Lex specialisderogate legi generali tidak dapat diberlakukan, sehingga substansi perjanjian tidakboleh bertentangan dengan hukum, termasuk peraturan perundangundangan yangberlaku;bahwa atas pendapat Pemohon Banding

Kendaraan Bermotor;Dalam Undangundang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara hanyamengatur ketentuan yang berkaitan dengan pengusahaan pertambangan batubaradan sama sekali tidak mengatur pajak atas kendaraan bermotor, sehingga tidakrelevan dijadikan acuan dalam penentuan lex spesialis;bahwa atas pendapat Pemohon Banding bahwa masalah perpajakan di dalamKontrak Karya bersifat Lex Specialis, Majelis sependapat dengan ahli Prof.Hikmahanto Juwana, SH, LLM, Ph.D di atas yaitu doktrin Lex specialis derogat

PajakPenghasilan sangat tidak beralasan, mengingat Keputusan Bersama PajakRoyalti tersebut dibuat atas kesepakatan dua Departemen yang berbedasehingga pencabutannyapun harus atas persetujuaan dua Departementersebut;. bahwa pendapat dari Terbanding pada saat pemeriksaan berpendapatbahwa Keputusan Bersama Pajak Royalti tersebut bertentangan Undangundang Pajak Penghasilan, juga tidak beralasan mengingat KetentuanKeputusan Bersama Pajak Royalti adalah merupakan ketentuan yang bersifatLex Spesialis Derogat

tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaituKeputusan Bersama Direktur Jenderal Pajak dan Direktur JenderalRadio, Televisi dan Film Nomor KEP266/PJ.2/1978I/KEP/DIRJEN/RTF/1978 tentang Tata Cara PelaksanaanPemungutan Pajak atas Bunga, Dividen dan Royalty (PBDR) AtasRoyalty Penggunaan Hak Edar Film Impor yang menurut TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merupakanketentuan yang bersifat knusus dari ketentuan yang bersifat umumyaitu UndangUndang Pajak Penghasiian (/ex specialis derogat

besarnya objek Pajak Penghasilanatas royalti sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto adalahmerupakan ketentuan yang berlaku umum, sedangkan untuk royaltiatas film telah diatur secara khusus dalam Keputusan Bersamaantara Direktur Jenderal Pajak Departemen Keuangan dan DirekturJenderal Radio, Televisi dan Film Departemen Penerangan Nomor:KEP266/PJ.2/197811/KEP/D1RJEN/RTF/1978 tanggal 28 Maret1978 sehingga Majelis berpendapat bahwa atas Keputusan bersamaa quo yang bersifat lex special is derogat

Bahwa azas hukum /ex specialis derogat legi generalis tidak bisaditerapkan dalam konteks sengketa ini dan azas yang berlakuseharusnya adalah /ex superior derogat legi inferiori karena yangdiperbandingkan adalah ketentuan peraturan yang diatur dalamundangundang dengan ketentuan yang diatur dalam keputusanDirektur Jenderal;.

Bahwa berdasarkan azas lex superior derogat legi inferiori makadalam hal ketentuan yang diatur dalam peraturan pelaksanaanyang lebih rendah bertentangan dengan ketentuan yang diaturdalam peraturan yang lebih tinggi maka ketentuan yangdiberlakukan adalah ketentuan yang diatur dalam peraturanperundangundangan yang lebih tinggi;Bahwa berdasarkan asas hukum /ex superior derogat legi inferioriserta dengan memperhatikan adanya pertentangan mengenaiketentuan yang mengatur hal yang sama, maka ketentuan yangberlaku

1320 KUHPerdata yaitu suatusebab yang halal dimana pengaturan Pasal 1337 KUHPerdata bersifatsebaliknya dari suatu sebab yang halal dengan menyebut suatu sebab adalahterlarang; Oleh karenanya penafsiran atas Pasal 1337 KUHPerdata bila dikaitkan denganunsur ke empat dari sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1820 KUHPerdataadalah suatu perjanjian akan tidak sah apabila bertentangan dengan undangundang, kesusilaan baik dan ketertiban umum; Kontrak Karya tidak dapat diberlakukan sebagai Lex specialis derogat

legigenerali terhadap peraturan perundangundangan karena Kontrak Karya danperaturan perundangundangan merupakan dua produk hukum yang berbeda,doktrin Lex specialis derogat legi generali hanya dapat diberlakukan terhadapproduk hukum yang sama dengan substansi masalah yang diatur sama dimanayang satu lebih khusus daripada yang lain, seperti Undangundang denganUndangundang dimana satu Undangundang mengatur hal secara umumsementara Undangundang yang lain mengatur secara khusus, namun bilaproduk hukum

berbeda sementara yang satu mengatur secara khusus dan yangsatu mengatur secara umum, doktrin Lex specialis derogat legi generali tidakdapat diberlakukan, demikian pula bila perjanjian yang mengatur suatu hal danpada saat bersamaan ada peraturan perundangundangan mengatur hal yangsama maka doktrin Lex specialis derogate legi generali tidak dapatdiberlakukan, sehingga substansi perjanjian tidak boleh bertentangan denganhukum, termasuk peraturan perundangundangan yang berlaku;bahwa atas pendapat Pemohon

Kendaraan Bermotor;Dalam Undangundang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara hanyamengatur ketentuan yang berkaitan dengan pengusahaan pertambangan batubaradan sama sekali tidak mengatur pajak atas kendaraan bermotor, sehingga tidakrelevan dijadikan acuan dalam penentuan lex spesialis;bahwa atas pendapat Pemohon Banding bahwa masalah perpajakan di dalamKontrak Karya bersifat Lex Specialis, Majelis sependapat dengan ahli Prof.Hikmahanto Juwana, SH, LLM, Ph.D di atas yaitu doktrin Lex specialis derogat

1320 KUHPerdata yaitu suatu sebabyang halal dimana pengaturan Pasal 1337 KUHPerdata bersifat sebaliknya darisuatu sebab yang halal dengan menyebut suatu sebab adalah terlarang;= Oleh karenanya penafsiran atas Pasal 1337 KUHPerdata bila dikaitkandengan unsur ke empat dari sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320KUHPerdata adalah suatu perjanjian akan tidak sah apabila bertentangan denganundangundang, kesusilaan baik dan ketertiban umum; Kontrak Karya tidak dapat diberlakukan sebagai Lex specialis derogat

legigeneral terhadap peraturan perundangundangan karena Kontrak Karya danperaturan perundangundangan merupakan dua produk hukum yang berbeda,doktrin Lex specialis derogat legi generali hanya dapat diberlakukan terhadapproduk hukum yang sama dengan substansi masalah yang diatur sama dimana yangsatu lebin khusus daripada yang lain, seperti Undangundang dengan Undangundang dimana satu Undangundang mengatur hal secara umum sementaraUndangundang yang lain mengatur secara khusus, namun bila produk hukumberbeda

sementara yang satu mengatur secara khusus dan yang satu mengatursecara umum, doktrin Lex specialis derogat legi generali tidak dapat diberlakukan,demikian pula bila perjanjian yang mengatur suatu hal dan pada saat bersamaan adaperaturan perundangundangan mengatur hal yang sama maka doktrin Lex specialisderogate legi generali tidak dapat diberlakukan, sehingga substansi perjanjian tidakboleh bertentangan dengan hukum, termasuk peraturan perundangundangan yangberlaku;bahwa atas pendapat Pemohon Banding

Kendaraan Bermotor;Dalam Undangundang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara hanyamengatur ketentuan yang berkaitan dengan pengusahaan pertambangan batubaradan sama sekali tidak mengatur pajak atas kendaraan bermotor, sehingga tidakrelevan dijadikan acuan dalam penentuan lex spesialis;bahwa atas pendapat Pemohon Banding bahwa masalah perpajakan di dalamKontrak Karya bersifat Lex Specialis, Majelis sependapat dengan ahli Prof.Hikmahanto Juwana, SH, LLM, Ph.D di atas yaitu doktrin Lex specialis derogat

1320 KUHPerdata yaitu suatusebab yang halal dimana pengaturan Pasal 1337 KUHPerdata bersifatsebaliknya dari suatu sebab yang halal dengan menyebut suatu sebab adalahterlarang; Oleh karenanya penafsiran atas Pasal 1337 KUHPerdata bila dikaitkan denganunsur ke empat dari sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1820 KUHPerdataadalah suatu perjanjian akan tidak sah apabila bertentangan dengan undangundang, kesusilaan baik dan ketertiban umum; Kontrak Karya tidak dapat diberlakukan sebagai Lex specialis derogat

legigenerali terhadap peraturan perundangundangan karena Kontrak Karya danperaturan perundangundangan merupakan dua produk hukum yang berbeda,doktrin Lex specialis derogat legi generali hanya dapat diberlakukan terhadapproduk hukum yang sama dengan substansi masalah yang diatur sama dimanayang satu lebih khusus daripada yang lain, seperti Undangundang denganUndangundang dimana satu Undangundang mengatur hal secara umumsementara Undangundang yang lain mengatur secara khusus, namun bilaproduk hukum

berbeda sementara yang satu mengatur secara khusus dan yangsatu mengatur secara umum, doktrin Lex specialis derogat legi generali tidakdapat diberlakukan, demikian pula bila perjanjian yang mengatur suatu hal danpada saat bersamaan ada peraturan perundangundangan mengatur hal yangsama maka doktrin Lex specialis derogate legi generali tidak dapatdiberlakukan, sehingga substansi perjanjian tidak boleh bertentangan denganhukum, termasuk peraturan perundangundangan yang berlaku;bahwa atas pendapat Pemohon

Kendaraan Bermotor;Dalam Undangundang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara hanyamengatur ketentuan yang berkaitan dengan pengusahaan pertambangan batubaradan sama sekali tidak mengatur pajak atas kendaraan bermotor, sehingga tidakrelevan dijadikan acuan dalam penentuan lex spesialis;bahwa atas pendapat Pemohon Banding bahwa masalah perpajakan di dalamKontrak Karya bersifat Lex Specialis, Majelis sependapat dengan ahli Prof.Hikmahanto Juwana, SH, LLM, Ph.D di atas yaitu doktrin Lex specialis derogat

1320 KUHPerdata yaitu suatu sebabyang halal dimana pengaturan Pasal 1337 KUHPerdata bersifat sebaliknya darisuatu sebab yang halal dengan menyebut suatu sebab adalah terlarang; Oleh karenanya penafsiran atas Pasal 1337 KUHPerdata bila dikaitkandengan unsur ke empat dari sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320KUHPerdata adalah suatu perjanjian akan tidak sah apabila bertentangan denganundangundang, kesusilaan baik dan ketertiban umum; Kontrak Karya tidak dapat diberlakukan sebagai Lex specialis derogat

legigeneral terhadap peraturan perundangundangan karena Kontrak Karya danperaturan perundangundangan merupakan dua produk hukum yang berbeda,doktrin Lex specialis derogat legi generali hanya dapat diberlakukan terhadapproduk hukum yang sama dengan substansi masalah yang diatur sama dimana yangsatu lebih khusus daripada yang lain, seperti Undangundang dengan Undangundang dimana satu Undangundang mengatur hal secara umum sementaraUndangundang yang lain mengatur secara khusus, namun bila produk hukumberbeda

sementara yang satu mengatur secara khusus dan yang satu mengatursecara umum, doktrin Lex specialis derogat legi generali tidak dapat diberlakukan,demikian pula bila perjanjian yang mengatur suatu hal dan pada saat bersamaan adaperaturan perundangundangan mengatur hal yang sama maka doktrin Lex specialisderogate legi generali tidak dapat diberlakukan, sehingga substansi perjanjian tidakboleh bertentangan dengan hukum, termasuk peraturan perundangundangan yangberlaku;bahwa atas pendapat Pemohon Banding

Kendaraan Bermotor;Dalam Undangundang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara hanyamengatur ketentuan yang berkaitan dengan pengusahaan pertambangan batubaradan sama sekali tidak mengatur pajak atas kendaraan bermotor, sehingga tidakrelevan dijadikan acuan dalam penentuan lex spesialis;bahwa atas pendapat Pemohon Banding bahwa masalah perpajakan di dalamKontrak Karya bersifat Lex Specialis, Majelis sependapat dengan abhli Prof.Hikmahanto Juwana, SH, LLM, Ph.D di atas yaitu doktrin Lex specialis derogat

1320 KUHPerdata yaitu suatu sebabyang halal dimana pengaturan Pasal 1337 KUHPerdata bersifat sebaliknya darisuatu sebab yang halal dengan menyebut suatu sebab adalah terlarang;= Oleh karenanya penafsiran atas Pasal 1337 KUHPerdata bila dikaitkandengan unsur ke empat dari sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320KUHPerdata adalah suatu perjanjian akan tidak sah apabila bertentangan denganundangundang, kesusilaan baik dan ketertiban umum; Kontrak Karya tidak dapat diberlakukan sebagai Lex specialis derogat

legigeneral terhadap peraturan perundangundangan karena Kontrak Karya danperaturan perundangundangan merupakan dua produk hukum yang berbeda,doktrin Lex specialis derogat legi generali hanya dapat diberlakukan terhadapproduk hukum yang sama dengan substansi masalah yang diatur sama dimana yangsatu lebin khusus daripada yang lain, seperti Undangundang dengan Undangundang dimana satu Undangundang mengatur hal secara umum sementaraUndangundang yang lain mengatur secara khusus, namun bila produk hukumberbeda

sementara yang satu mengatur secara khusus dan yang satu mengatursecara umum, doktrin Lex specialis derogat legi generali tidak dapat diberlakukan,demikian pula bila perjanjian yang mengatur suatu hal dan pada saat bersamaan adaperaturan perundangundangan mengatur hal yang sama maka doktrin Lex specialisderogate legi generali tidak dapat diberlakukan, sehingga substansi perjanjian tidakboleh bertentangan dengan hukum, termasuk peraturan perundangundangan yangberlaku;bahwa atas pendapat Pemohon Banding

Kendaraan Bermotor;Dalam Undangundang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara hanyamengatur ketentuan yang berkaitan dengan pengusahaan pertambangan batubaradan sama sekali tidak mengatur pajak atas kendaraan bermotor, sehingga tidakrelevan dijadikan acuan dalam penentuan lex spesialis;bahwa atas pendapat Pemohon Banding bahwa masalah perpajakan di dalamKontrak Karya bersifat Lex Specialis, Majelis sependapat dengan ahli Prof.Hikmahanto Juwana, SH, LLM, Ph.D di atas yaitu doktrin Lex specialis derogat

Ketentuan Contract dimaksudtidak dapat melepaskan diri dalam doktrin hukum /ex specialis derogat legigeneralis dan lex supenor derogat legi inferior, maka perbedaanpengenaan tarif Pasal 26 ayat (4) UndangUndang Pajak PenghasilanMasa Pajak Januari sampai dengan Desember 2003 yang dilakukan olehHalaman 4 dari 8 halaman.

mengatur pembagianperpajakan secara seimbang sehubungan dengan timbulnya hak dankewajiban yang melekat dari perjanjian yang berasal dari kegiatanbusiness profit yang mempunyai yuridiksi internasional, sehinggaPemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatmelakukan pilihan hukum dan menggunakan asas in dubio contra fisco.Ketiga, karena ada dua /ex spesialis atas UU PPh, yaitu: (a) P3B ataskuasa Pasal 32A, dan (b) PSC atas kuasa Pasal 33A (4), sehinggaberdasar prinsip /ex consumen derogat

KetentuanContract dimaksud tidak dapat melepaskan diri dalam doktrin hukum /exspecialis derogat lex geralis dan lex supenor derogat legi inferior, makaperbedaan pengenaan tarif Pasal 26 ayat (4) UndangUndang PajakPenghasilan untuk Januari sampai dengan Desember 2013 yangdilakukan oleh Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembalisudah tepat dan benar mengingat bahwa: Pertama, Production SharingContract (PSC) merupakan perjanjian yang bersifat G to B yang berlakutax domestic law, sedangkan P3B merupakan

Ketiga, karena ada dua /ex spesialis atas UndangUndangPPh, yaitu: (a) P3B atas kuasa Pasal 32A, dan (b) PSC atas kuasa Pasal33A (4), sehingga berdasar prinsip /ex consumen derogat legi consumtekarena ketentuan PSC lebin mendominasi pemajakan BUT PetronasCarigali Jabung, Ltd ketimbang P3B, maka Pemohon Banding sekarangPemohon Peninjauan Kembali tidak dapat memperoleh fasilitasperpajakan dan berlaku tarif BPTI 20% UndangUndang PPh.Pemberlakuan ini sekaligus juga mengamankan pembagian penerimaanmigas

1320 KUHPerdata yaitu suatu sebab yang halal dimana pengaturanPasal 1337 KUHpPerdata bersifat sebaliknya dari suatu sebab yang halal denganmenyebut suatu sebab adalah terlarang;Oleh karenanya penafsiran atas Pasal 1337 KUHPerdata bila dikaitkan dengan unsur keempat dari sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata adalah suatuperjanjian akan tidak sah apabila bertentangan dengan undangundang, kesusilaan baik danketertiban umum;Kontrak Karya tidak dapat diberlakukan sebagai Lex specialis derogat

legi generaliterhadap peraturan perundangundangan karena Kontrak Karya dan peraturan perundangundangan merupakan dua produk hukum yang berbeda, doktrin Lex specialis derogat legigenerali hanya dapat diberlakukan terhadap produk hukum yang sama dengan substansimasalah yang diatur sama dimana yang satu lebih khusus daripada yang lain, sepertiUndangundang dengan Undangundang dimana satu Undangundang mengatur hal secaraumum sementara Undangundang yang lain mengatur secara khusus, namun bila produkhukum

berbeda sementara yang satu mengatur secara khusus dan yang satu mengatursecara umum, doktrin Lex specialis derogat legi generali tidak dapat diberlakukan,demikian pula bila perjanjian yang mengatur suatu hal dan pada saat bersamaan adaperaturan perundangundangan mengatur hal yang sama maka doktrin Lex specialisderogate legi generali tidak dapat diberlakukan, sehingga substansi perjanjian tidak bolehbertentangan dengan hukum, termasuk peraturan perundangundangan yang berlaku;bahwa atas pendapat

Hikmahanto Juwana,SH, LLM, Ph.D di atas yaitu doktrin Lex specialis derogat legi generali hanya dapatdiberlakukan terhadap produk hukum yang sama dengan substansi masalah yang diatursama, sedangkan antara Kontrak Karya dengan Undangundang Nomor 28 Tahun 2009tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan dua produk hukum yang berbedadimana Kontrak Karya merupakan produk hukum perdata dan Undangundang Nomor 28Tahun 2009 merupakan produk hukum publik;bahwa menurut Majelis, Kontrak Karya tidak diatur