Menyatakan Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia dan Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia tahun 2017-2019 yang sudah disepakati antara PT Freeport Indonesia dan PUK SPKEP SPSI PT Freeport Indonesia berlaku sebagai undang-undang yang bersifat khusus (lex specialis derogate lex generalis) bagi Penggugat dan seluruh karyawan/pekerja termasuk Tergugat;3.

Menyatakan Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia dan PedomanHubungan Industrial PT Freeport Indonesia tahun 20172019 yang sudahdisepakati antara PT Freeport Indonesia dan PUK SPKEP SPSI PTFreeport Indonesia berlaku sebagai undangundang yang bersifat knusus(lex specialis derogate lex generalis) bagi Penggugat dan seluruhkaryawan/pekerja termasuk Tergugat;3.

Pasal 1347 KUHPerdata (Burgerlijk Wetbook) menyebutkan halhal yang menurut kebiasaanselamanya diperjanjikan, dianggap secara diam diam dimasukkan dalam perjanjian,meskipun tidak tegas dinyatakan;3 Bahwa dalam pertimbangan hukum Judex Facti selanjutnya padahalaman 14 paragraf ke3 yang selengkapnya menyebutkan :Menimbang, bahwa azasazas hukum di Indonesia, antara lain Lex superioriderogate lege inferiori, yaitu peraturan yang lebih tinggi mengesampingkanperaturan yang lebih rendah dan Lex posteriori derogate

lege priori, yaitu peraturanyang terbaru mengesampingkan peraturan sebelumnya(dalam pertimbangan hukumtersebut penulisan azas hukum oleh Judex Facti kurang teliti);Bahwa dalam pelaksanaan azas hukum Lex posteriori derogate priori memuatprinsipprinsip:1 Aturan hukum yang baru harus sederajat atau lebih tinggi dari aturan hukumyang lama;2 Aturan hukum baru dan lama mengatur aspek yang sama;Sedangkan berkaitan azas hukum Lex superiori derogate lege inferiori yangbermakna peraturan perundanganundangan

Olehkarenanya Judex Facti dalam penerapan azas hukum Lex posteriori derogate legepriori merupakan ketidak cermatan dan kesalahan dalam penerapan hukumnya.Maka sudah sepatutnya putusan Judex Facti dalam perkara a quo dibatalkan.4 Bahwa sebagaimana pertimbangan Judex Facti tersebut dalam putusanperkara a quo pada halaman 14 paragraf ke7 yang menyebutkan:Menimbang, bahwa PKB merupakan peraturan tertinggi bagi Penggugat danTergugat sepanjang tidak menyalahi peraturan perundangundangan yangberlaku....

Dalam konteks ini maka berlakulah asas lex spesialis derogate legigeneralis yang bermakna bahwa peraturan yang khusus mengalahkan ataumengesampingkan peraturan yang bersifat umum.Bahwa terkait dengan permohonan Pemohon, perlu dijelaskan secara lebihkhusus bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, anggota DPRD mempunyaihakhak tertentu yang diatur dalam UU tentang MD3 Pasal 299 untuk DPRDProvinsi dan Pasal 350 untuk DPRD Kabupaten/Kota.

Dengan demikian untuk kedua PP dimaksud berlaku asashukum Jex spesialis derogate legi generalis.

Hal ini sesuai dengan asas lex superiori derogate legi inferioriyang bermakna peraturan yang lebih tinggi mengalahkan peraturan yang Iebihrendah dan asas lex posteriori derogate legi priori yang bermakna bahwaperaturan yang lebih akhir dalam materi muatan yang sama dan tingkat peraturanyang sama, mengalahkan peraturan yang terdahulu/berlaku peraturan yang baru.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiildari Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di

Dengan demikian untuk kedua PP dimaksud berlaku asashukum J/ex spesialis derogate legi generalis.

Hal ini sesuai dengan asas lex superiori derogate legi inferioriyang bermakna peraturan yang lebih tinggi mengalahkan peraturan yang Iebihrendah dan asas lex posteriori derogate legi priori yang bermakna bahwaperaturan yang lebih akhir dalam materi muatan yang sama dan tingkat peraturanyang sama, mengalahkan peraturan yang terdahulu/ berlaku peraturan yang baru.Menimbang, bahwa dari alasan keberatan Para Pemohon yang kemudiandibantah oleh Termohon dalam jawabannya, dihubungkan dengan buktibukti yangdiajukan

Menyatakan bahwa Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia dan Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia tahun 2011-2013 dan tahun 2017-2019 yang sudah disepakati antara PT Freeport Indonesia dan PUK SPKEP SPSI PT Freeport Indonesia berlaku sebagai undang-undang yang bersifat khusus (lex specialis derogate lex generalis) bagi Penggugat dan seluruh karyawan/pekerja termasuk Tergugat;3. Menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran kerja sebagaimana ketentuan Pasal 19 ayat (9) jo.

Bahwa setiapaturan hukum yang lebih rendah mengacu dan tidak boleh bertentangandengan aturan hukum yang sederajat atau aturan hukum yang lebih tinggiyang mengacu pada norma dasar (grundnorm) dan azas hukum yangberlaku adalah hukum yang lebih tinggi mengalahkan hukum yang lebihrendah (/ex superiori derogate /egi inferior);Bahwa Penggugat telah salah dalam mempergunakan bahasa hukum darisejak awalnya dalam perkara ini.

Menyatakan bahwa Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia danPedoman Hubungan Indusirial PT Freeport Indonesia tahun 20112013 dantahun 20172019 yang sudah disepakati antara PT Freeport Indonesia danPUK SPKEP SPSI PT Freeport Indonesia berlaku sebagai undangundangyang bersifat knusus (lex specialis derogate lex generalis) bagi Penggugatdan seluruh karyawan/pekerja termasuk Tergugat;3. Menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran kerja sebagaimanaketentuan Pasal 19 ayat (9) jo.

tersebut bertentangan dan melanggarPasal 44 Ayat (7) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2009 yangHalaman 8 dari 16 Halaman Putusan Nomor: 58 P/HUM2010TFR12.13.14.mengatur tentang Keselamatan Ketenagalistrikan, di mana di dalampasal dan ayat tersebut jelas, nyata dan teroukti menyatakan bahwapengaturan tentang keselamatan ketenagalistrikan dsb akan diatur didalam Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan khusus(pelaksanaan) yang nantinya tentu tidak boleh dan atau dilarangbertentangan dengan azas lex superior derogate

legi inferior dan azaslex specialis derogate lex generalis ;Bahwa, pelanggaran terhadap Pasal 44 Ayat (7) UndangUndangNomor 30 Tahun 2009 oleh KEPMEN ESDM RI dibuktikan denganditerbitkan, ditandatangani dan diberlakukannya KEPMEN ESDM RINomor : 1567 K/20/MEM/2010 Tanggal 09 April 2010 dengan segalacacat hukumnya yaitu bahwa KEPMEN ESDM RI tersebut telah lebihdahulu diterbitkan dan diberlakukan "sebelum" Peraturan Pemerintah(PP) untuk maksud tersebut dibuat, ditandatangani, diterbitkan,disyahkan

MenteriEnergi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia ;Bahwa, KEPMEN ESDM RI tersebut juga bertentangan dengan Pasal57 Ayat (2) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2009 apabila pasal danayat ini dimaksudkan untuk dijadikan alasan dan atau dalil untukmelegitimasi KEPMEN ESDM Nomor : 1567 K/20/MEM/2010 tanggal09 April 2010 tersebut karena dengan adanya UndangUndang Nomor30 Tahun 2010 maka UndangUndang Nomor 15 Tahun 1985 besertaaturan pelaksanaannya secara otomatis dinyatakan tidak berlaku(azas lex posteriori derogate

legalkan meski hal tersebutterbukti sebagai suatu perbuatan yang ilegal sekalipun ;Halaman 10 dari 16 Halaman Putusan Nomor:58 P/HUMW2010TFR20.21.22.Bahwa sehubungan dengan penerbitan dan pemberlakuan KEPMENESDM RI tersebut, jikapun ada pihakpihak yang bermaksud untukbersandar kepada Pasal 57 Ayat (2) UndangUndang 30 Tahun 2009tersebut maka berarti Termohon bersama pihakpihak tersebut wajibmenyadari dan mengakui bahwa UndangUndang Nomor 15 Tahun1985 yang sudah dicabut (dengan azas lex posteriori derogate

Bahwa konsekuensi dan atau akibat dari keadaan, bukti dan faktatersebut di atas maka jelas, nyata dan terbukti bahwa KEPMEN ESDMRI termaksud telah melanggar dan bertentangan dengan azas lexsuperior derogate legi inferior, di mana azas ini berarti bahwaketentuan ini mengandung arti bahwa :a. Aturan yang lebih rendah merupakan aturan pelaksanaan dariaturan yang lebih tinggi ;b. Aturan yang lebih rendah :i. Tidak boleh mengubah substansi yang ada dalam aturan yanglebih tinggi ;ii.

Dalam hal ini yang dimaksud PihakKedua adalah TERGUGAT, oleh karena obyek sengketa telah diikatdengan APHT dan/atau Sertifikat Hak Tanggungan maka ketentuanyang ada di Akta Pemberian Hak Tanggungan tersebut mengikatkedua belah pihak sehingga dalam perkara ini berlaku asas LexSpecialies derogate lex generalies;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugatmengajukan tanggapan mengenai eksepsi tersebut dalam Repliknya yang padapokoknya sebagai berikut:1.

Dalam hal ini yang dimaksud PihakKedua adalah TERGUGAT, oleh karena obyek sengketa telah diikat denganAPHT dan/atau Sertifikat Hak Tanggungan maka ketentuan yang ada di AktaPemberian Hak Tanggungan tersebut mengikat kedua belah pihak sehinggadalam perkara ini berlaku asas Lex Specialies derogate lex generalies, dimanaPenggugat dan Tergugat telah menyepakati pilihan Pengadilan (choice of forum)mana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili pelaksanaan obyeksengketa yang telah diikat dengan APHT

Bank PerkreditanRakyat Adipura Sentosa berkedudukan di Surakarta melalui cabang Magelangdan karena obyek sengketa telah diikat dengan APHT dan/atau Sertifikat HakTanggungan maka ketentuan yang ada di Akta Pemberian Hak Tanggungantersebut mengikat kedua belah pihak sehingga dalam perkara ini berlaku asasLex Specialies derogate lex generalies, dimana Penggugat dan Tergugat telahmenyepakati pilihan Pengadilan (choice of forum) mana yang berwenang untukHal 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/

Tergugat dan telah menjaminkansebidang tanah dan bangunan dengan sertifikat hak milik atas nama yang salahsatunya Penggugat, maka hal tersebut dipandang sebagai suatu bentuk pengakuanterhadap adanya perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat yang telahdisepakati dan karena obyek sengketa telah diikat dengan APHT dan/atauSertifikat Hak Tanggungan maka ketentuan yang ada di Akta Pemberian HakTanggungan tersebut mengikat kedua belah pihak sehingga dalam perkara iniberlaku asas Lex Specialies derogate

dan telah pulamenjaminkan sebidang tanah dan bangunan dengan sertifikat hak milik atas namayang salah satunya Penggugat, maka hal tersebut dapat dipandang sebagai suatubentuk pengakuan terhadap adanya perjanjian kredit antara Penggugat danTergugat yang telah disepakati dan karena obyek sengketa telah diikat denganAPHT dan/atau Sertifikat Hak Tanggungan maka ketentuan yang ada di AktaPemberian Hak Tanggungan tersebut mengikat kedua belah pihak sehinggadalam perkara ini berlaku asas Lex Specialies derogate

berkaitan dengan segi keabsahan (Rechtmatigheid) dari surat penolakan pemberianimbalan bunga yang menjadi objek sengketa Gugatan, sehingga tidak ada alasan untukmenyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak berwenang untuk melakukan halini,bahwa berdasarkan pertimbangan hukum, jika terdapat Antinomi (konflik antar normahukum), Majelis Hakim berwenang untuk melakukan pengujian dan melakukanpenyelesaian konflik dengan menggunakan asasasas penyelesaian konflik sebagai berikut:e Asas Lex posterior derogate

legi priori,e Asas Lex specialis derogate legi generali,e Asas Lex superior derogate legi inferiori.bahwa mengingat bahwa Pasal 27A Undangundang KUP mempunyai kedudukan yang lebihtinggi dari Pasal 43 Ayat (5) PP.74 Tahun 2011, maka dalam hal terjadi konflik antar normahukum, Penggugat berpendapat bahwa Pasal 43 Ayat (5) PP.74 Tahun 2011 harus diabaikandimana hal ini sesuai dengan asas Lex superior derogate legi inferiori,bahwa karena Surat Tergugat No.S331/WPJ.19/KP.0208/2012 yang menolak pemberianimbalan

Menyatakan Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia dan Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia tahun 2011-2013 dan tahun 2017-2019 yang sudah disepakati antara PT Freeport Indonesia dan PUK SPKEP SPSI PT Freeport Indonesia berlaku sebagai undang-undang yang bersifat khusus (lex specialis derogate lex generalis) bagi Penggugat dan seluruh karyawan/pekerja termasuk Tergugat;4.

memutuskan sebagai berikut :1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri KelasIA Jayapura berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskanperkara ini;Menyatakan Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia dan PedomanHubungan Industrial PT Freeport Indonesia yang sudah disepakati bersamaantara PT Freeport Indonesia dan PUK SPKEP SPSIPT Freeport Indonesiaberlaku mengikat sebagai UndangUndang yang bersifat khusus (lexspecialis derogate

Menyatakan Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia dan PedomanHubungan Industrial PT Freeport Indonesia tahun 20112013 dan tahun20172019 yang sudah disepakati antara PT Freeport Indonesia dan PUKSPKEP SPSI PT Freeport Indonesia berlaku sebagai undangundang yangbersifat knusus (lex specialis derogate lex generalis) bagi Penggugat danseluruh karyawan/pekerja termasuk Tergugat;4.

Prayitno Iman SMENGADILI:Menyatakan Tergugat yang telahdipanggil dengan patut tetapi tidakhadir;Mengabulkan gugatan Penggugatuntuk sebagian dengan verstek;Menyatakan Perjanjian KerjaBersama PT Freeport Indonesia danPedoman Hubungan Industrial PTFreeport Indonesia tahun 20112013dan tahun 20172019 yang sudahdisepakati antara PTI FreeportIndonesia dan PUK SPKEP SPSI PTFreeport Indonesia berlaku sebagaiundangundang yang bersifat knusus(lex specialis derogate lex generalis)bagi Penggugat dan seluruhkaryawan

putusan sebagai berikut:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriKelas IA Jayapura berwenang untuk memeriksa, mengadili danmemutuskan perkara ini;Menyatakan perjanjian kerja bersama PT Freeport Indonesia danpedoman hubungan industrial PT Freeport Indonesia yang sudahdisepakati bersama antara PT Freeport Indonesia dan PUK SPKEPSPSI PT Freeport Indonesia berlaku mengikat sebagai undangundangyang bersifat khusus (/es specialis derogate

Menyatakan Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia danPedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia tahun 20172019yang sudah disepakati antara PT Freeport Indonesia dan PUK SPKEPSPSI PT Freeport Indonesia berlaku sebagai undangundang yangbersifat knusus (lex specialis derogate lex generalis) bagi Penggugat danseluruh karyawan/pekerja termasuk Tergugat;3.

Menyatakan Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia dan Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia tahun 2017-2019 yang sudah disepakati antara PT Freeport Indonesia dan PUK SPKEP SPSI PT Freeport Indonesia berlaku sebagai undang-undang yang bersifat khusus (lex specialis derogate lex generalis) bagi Penggugat dan seluruh karyawan/pekerja termasuk Tergugat;4.

Menyatakan Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia dan PedomanHubungan Industrial PT Freeport Indonesia tahun 20172019 yang sudahdisepakati antara PT Freeport Indonesia dan PUK SPKEP SPSI PTFreeport Indonesia berlaku sebagai undangundang yang bersifat knusus(lex specialis derogate lex generalis) bagi Penggugat dan seluruhkaryawan/pekerja termasuk Tergugat;4.

Menyatakan Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia dan Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia tahun 2017-2019 yang sudah disepakati antara PT Freeport Indonesia dan PUK SPKEP SPSI PT Freeport Indonesia berlaku sebagai undang-undang yang bersifat khusus (lex specialis derogate lex generalis) bagi Penggugat dan seluruh karyawan/pekerja termasuk Tergugat;4.

Menyatakan Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia dan PedomanHubungan Industrial PT Freeport Indonesia tahun 20172019 yang sudahdisepakati antara PT Freeport Indonesia dan PUK SPKEP SPSI PTFreeport Indonesia berlaku sebagai undangundang yang bersifat knusus(lex specialis derogate lex generalis) bagi Penggugat dan seluruhkaryawan/pekerja termasuk Tergugat;4.

Menyatakan bahwa Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia dan Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia tahun 2017-2019 yang sudah disepakati antara PT Freeport Indonesia dan PUK SPKEP SPSI PT Freeport Indonesia berlaku sebagai undang-undang yang bersifat khusus (lex specialis derogate lex generalis) bagi Penggugat dan seluruh karyawan/pekerja termasuk Tergugat;3.

Menyatakan Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia dan PedomanHubungan Industrial PT Freeport Indonesia tahun 20152017 dan tahun20172019 yang sudah disepakati antara PT Freeport Indonesia dan PUKSPKEP SPSI PT Freeport Indonesia berlaku sebagai undangundang yangbersifat knusus (lex specialis derogate lex generalis) bagi Penggugat danseluruh karyawan/pekerja termasuk Tergugat;3. Menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran kerja sebagaimanaketentuan Pasal 31 ayat (7) jo.

Bertentangan dengan Asas Lex Superior Derogate Legi Inferiori, yaknisuatu peraturan perundangundangan yang lebih rendah tidak bolehbertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi,dan asas ini telah pula dengan jelas disebutkan dalam Pasal 7 ayat (5)UndangUndang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan PeraturanPerundangUndangan..

Tahun 2007 tentang PerubahanKetiga atas Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2004 tentangKedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah ternyata bertentangan denganPasal 80 huruf h UndangUndang No.22 Tahun 2003 tentang Susunandan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD dan bertentangan denganPasal 44 ayat (1) huruf h dan ayat (2) UndangUndang No. 32 Tahun2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan juga bertentangan dengan AsasKepastian Hukum dan Asas Lex Superior Derogate

No. 21 P/HUM2009.bertentangan dengan Pasal 80 huruf h UndangUndang No.22 Tahun 2003tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD danbertentangan dengan Pasal 44 ayat (1) huruf h dan ayat (2) UndangUndangNo. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan juga bertentangandengan Asas Kepastian Hukum dan Asas Lex Superior Derogate LegiInferiori, serta tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum oleh karenamengatur sesuatu yang tidak diamanatkan oleh UndangUndang yang ada.3.

Menyatakan bahwa Perjanjian Kerja Bersama PT Sandvik SMC danPedoman Hubungan Industrial PT Sandvik SMC berlaku sebagai undangundang yang bersifat khusus (lex specialis derogate lex generalis) bagiPenggugat dan seluruh karyawan/pekerja termasuk Tergugat tanpaterkecuali dan wajib untuk di laksanakan sebagai mana ketentuanUndang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan junctoPasal 1338 alinea 1 Kitab Undang Undang Hukum Perdata;4.

Menyatakan perjanjian kerja bersama PT Sandvik SMC dan pedomanhubungan industrial PT Sandvik SMC yang sudah disepakati antara PTSandvik SMC dan PUK SPKEP SPSI PT Sandvik SMC berlaku sebagaiundangundang yang bersifat knusus (lex specialis derogate lex generalis)bagi Penggugat dan seluruh karyawan/pekerja termasuk Tergugat;4.

Termohonsoleole%TENTANG DUDUK PERKARANYA*/ $6/ $"/+/ $7/8/2/$oleoleedn makoleoOoleloaf6/*/$/oleoleoleole~~>/ ole/>/>oleole6/ $"/maf###) &) %)3eI re3 8%oleoleole4*oleoleoleoleoleoleoleoleoleoleolelolo#8oleTENTANG HUKUMNYAoleole+ #KK YT rr2ole* (*6,oleoleA,*4oleole78ole&ex specialis derogate lexgeneralis@ # xT > =/# *q ( 4 *4 4+ we wu ># %&) &9 1*4#ral ## ry A& )ole21oleoleoley= 44 /x4 + ##Apabila ada dua hal yang samasama mengandung madlarat, maka harus dipilih satudi antaranya yang lebih kecil madlaratnya

Menyatakan Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia dan Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia tahun 2013-2015 dan tahun 2017-2019 yang sudah disepakati antara PT Freeport Indonesia dan PUK SPKEP SPSI PT Freeport Indonesia berlaku sebagai undang-undang yang bersifat khusus (lex specialis derogate lex generalis) bagi Penggugat dan seluruh karyawan/pekerja termasuk Tergugat;4.

memutuskan sebagai berikut :1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri KelasIA Jayapura berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskanperkara ini;Menyatakan Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia dan PedomanHubungan Industrial PT Freeport Indonesia yang sudah disepakati bersamaantara PT Freeport Indonesia dan PUK SPKEP SPSIPT Freeport Indonesiaberlaku mengikat sebagai UndangUndang yang bersifat khusus (lexspecialis derogate

Menyatakan Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia dan PedomanHubungan Industrial PT Freeport Indonesia tahun 20132015 dan tahun20172019 yang sudah disepakati antara PT Freeport Indonesia dan PUKSPKEP SPSI PT Freeport Indonesia berlaku sebagai undangundang yangbersifat knusus (lex specialis derogate lex generalis) bagi Penggugat danseluruh karyawan/pekerja termasuk Tergugat;4.

Menyatakan bahwa Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia dan Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia tahun 2017-2019 yang sudah disepakati antara PT Freeport Indonesia dan PUK SPKEP SPSI PT Freeport Indonesia berlaku sebagai undang-undang yang bersifat khusus (lex specialis derogate lex generalis) bagi Penggugat dan seluruh karyawan/pekerja termasuk Tergugat;3.

Menyatakan bahwa Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia danPedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia tahun 20172019yang sudah disepakati antara PT Freeport Indonesia dan PUK SPKEP SPSIPT Freeport Indonesia berlaku sebagai undangundang yang bersifatkhusus (lex specialis derogate lex generalis) bagi Penggugat dan seluruhkaryawan/pekerja termasuk Tergugat;3.

Menyatakan perjanjian kerja bersama PT Freeport Indonesia danpedoman hubungan industrial PT Freeport Indonesia yang sudahdisepakati bersama antara PT Freeport Indonesia dan PUK SPKEP SPSIPT Freeport Indonesia berlaku mengikat sebagai undangundang yangbersifat knusus (lex specialis derogate lex generalis) bagi Penggugat danpara pekerja/karyawan Penggugat termasuk juga Tergugat;4.

Nomor 611 K/Pdt.SusPHI/2020Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriKelas 1A Jayapura berwenang untuk memeriksa, mengadili danmemutus perkara ini;Menyatakan perjanjian kerja bersama PT Freeport Indonesia danPedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia periode 20152017dan periode 20172019 yang sudah disepakati antara PT FreeportIndonesia dan PUK SPKEP SPSI PT Freeport Indonesia berlaku sebagaiundangundang yang bersifat khusus (/ex specialis derogate lexgeneralis) bagi Penggugat

Azas hukum /ex specialis derogate lege generali (undangundang yangkhusus mengesampingkan undangundang yang umum);Halaman 32 dari 110 hal. Put. Nomor 3175 K/Pdt/20162. Asas hukum /ex posterior derogate legi priori, peraturan perundangundangan yang baru/yang berlaku kemudian mengalahkan perundangundangan yang lama/terdahulu yang mengatur hal yang sama,syaratnya:a. Mengatur hal yang sama;b. Berlaku dalam waktu yang tidak sama;c. Kedudukannya setingkat;3.

Azas hukum /ex posterior derogate legi priori;2. Azas hukum /ex superior derogate legi inferior;3. Azas hukum /ex sepecialis derogate lege genarali (UndangUndangyang khusus mengesampingkan undangundang yang umum), makaketentuan jumlah hutang dalam perjanjian pelunasan hutang (pelunasanhutang yang diuraikan di atas) yang ditimbulkan dan didasarkan danmerupakan pengakuan Terbantah, dan yang dilunasi oleh ParaPembantah sebagaimana:Halaman 33 dari 110 hal. Put.

Azas hukum lex posterior derogate legi prion: peraturan perundangundangan yang baru/yang berlaku kemudian mengalahkanperundangundangan yang lama/terdahulu;2. Azas hukum /ex superior derogate Jlegi inferiori: peraturanperundangundangan yang lebih tinggi Kedudukannya mengalahkanperaturan perundangundangan yang lebih rendah;3.

Azas hukum /ex specialis derogate lege genarali (undangundang yangkhusus mengesampingkan undangundang yang umum);Halaman 79 dari 110 hal. Put. Nomor 3175 K/Pdt/20162. Azas hukum /ex posterior derogate legi priori: peraturan perundangundangan yang baru/yang berlaku kemudian mengalahkan perundangundangan yang lama/terdahulu yang mengatur hal yang sama,syaratnya:a. Mengatur hal yang sama;b. Berlaku dalam waktu yang tidak sama;c. Kedudukannya setingkat;3.

Azas hukum /ex posterior derogate legi priori;2. Azas hukum /ex superior derogate legi inferior;3. Azas hukum /ex sepecialis derogate lege genarali (UndangUndangyang khusus mengesampingkan undangundang yang umum), makaketentuan jumlah hutang dalam Perjanjian Pelunasan Hutang(pelunasan hutang yang diuraikan di atas) yang ditimbulkan dandidasarkan dan merupakan pengakuan Terbantah, dan yang dilunasioleh Para Pembantah sebagaimana:Halaman 80 dari 110 hal. Put.

./$ S$ 2 ,2*3 53 6, 22 gS 6 ) /$ S$ ((54YXYWER 2SQSV 4HX + % IVF XERKKEPaegenerally,Volledig<&A4YXYWER 2SQSVBindend<4HX +$ /$ So, ((A(, (oeazas Lex specialis derogate legi((2% IVF XERKKEP21!/$((2S *((5O$ole4YXYWER 2SQSV,2A24HX +oleoleolegfo7#1VF/XERKKEP*ole),*!