Menyatakan terdakwa EKO JATMIKO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : memungut atau memanen hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah

Menyatakan terdakwa EKO JATMIKO telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : memungut ataumemanen hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal darikawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sahsebagaimana diatur dalam pasal 50 ayat (3) huruf e jo pasal 78 ayat (5)UU no. 41 tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan UU No. 19 tahun2004 tentang Kehutanan; 2.

Panggungrejo Kab.Blitar atau setidaktidaknya pada tempattempat lain dalam daerah hukumPengadilan Negeri Blitar memungut, memanen hasil hutan yang diketahui ataupatut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidaksah.Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara cara sebagai berikut :Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas bermula terdakwa mengambilkayu rencek didalam hutan kemudian KRPH hutan Serang kemudian terdakwadengan mengunakan truk No.Pol AG9356KA diatasnya

Unsur memanen atau memungut hasil hutan yang diketahui atau patutdiduga berasal dari kKawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidakBER 2 seeeeeeeeseme ee eee eee ee ace neMenimbang, bahwa merdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwayang saling bersesuaian bahwa pada hari Selasa, tanggal 3 Juli 2012 jam18.00 wib terdakwa telah mengambil kayu jati di KRPH Serang yangmerupakan hutan produksi milik perhutani tanpa minta ijin pemiliknya ataupejabat yang berwenang dan mengangkutnya dengan

terungkap dipersidangansebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat danberksimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindakpidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehinggadengan demikian Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindakpidana memanen atau memungut hasil hutan yang diketahui atau patut didugaberasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut

Menyatakan terdakwa I.ASMAD dan terdakwa II.BUSIRI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, turut serta memungut hasil hutan didlm hutan tanpa ijin pejabat yg berwenang dan menerima titipan hasil hutan yg diketahui berasal dr kawasan hutan yg dipungut secara liar

BUSIRI telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut sertamemungut hasil hutan di dalam hutan tanpa ijin pejabat yang berwenangdan Menerima titipan hasil hutan yang diketahui berasal dari kawasan hutanyang dipungut secara tidak sah ;Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut oleh karena itu denganpidana penjara masingmasing selama 3 (tiga) bulan (lima belas) hari dan dendamasingmasing sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) denganketentuan apabila denda

Menyatakan terdakwa AMINULLAH bin SLAMET BAKIR, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membeli, atau menjual, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah ;

Menyatakan terdakwa ANWAR TAPPA Bin TAPPA tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah

(satu koma sembilan lima meter kubik) yang diketahui atau patutdiduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah, yangdilakukan dengan cara atau rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :Pada hari Senin tanggal 19 Desember 2005 terdakwa ANWAR TAPPA Bin TAPPAberangkat dari rumahnya di Desa Mansalong Kec. Lumbis Kab. Nunukan sekitar pukul14.00 Wita menuju KM. 8 Desa Sesua Kec. Malinau Barat Kab.

Saksi ahli IMPUNG LIAN, Shut Bin IBAN USAT menerangkan :Bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas No.094/011/DKP11/I/2006 tanggal 12Januari 2006 saksi ditugaskan melakukan pengukuran kayu Sepetir sebanyak 20Potong dengan kubikasi 1,95 M3 yang menjadi barang bukti dalam perkara ini.Bahwa saksi melakukan pengukuran kayu tersebut di Polres Malinau.Bahwa Terdakwa dalam membeli kayu dari Saksi Yaheng di Km 8 Desa Sesua Kec.Malinau Barat adalah dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidaksah

Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpanatau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga bersal dari kawasanhutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.1.

Unsur Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan14atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga bersal dari kawasan hutanyang diambil atau dipungut secara tidak sah.Menimbang bahwa perbuatan Menerima, membeli atau menjual, menerimatukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patutdiduga bersal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah dalamunsur tersebut diatas adalah bersifat alternatif, sehingga

Seri E6690020 warnamerah yang menurut keterangan Saksi Yaheng Imin Bin Imin yang perolehannya daritebangan didalam Kawasan Hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah di KM. 8Desa Sesua Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau dan terdakwa tarik menujupinggir jalan sekitar 1 Km jaraknya dari dalam hutanMenimbang, bahwa selain yang dijadikan barang bakuti dipersidangan kayusebanyak 20 potong jenis Sepertir/kayu Hitam menurut keterangan Saksi Satibi BinSanadi Terdakwa juga pernah menjual ke

Menyatakan Terdakwa SULAEMAN Alias BAPAK RISWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara bersama-sama Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah

saksi dan terdakwadipersidanganTelah memperhatikan barang bukti di persidanganTelah mendengar pembacaan tuntutan pidana oleh JaksaPenuntut Umum pada tanggal 29 April 2009 yang pada pokoknyamenuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju memutuskan1.Menyatakan terdakwa SULAEMAN Als BAPAK RISWAN terbuktibersalah melakukan tindak pidana menerima, membeli,menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpanhasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal darikawasan hutan yang diambil atau dipungut

Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerimatitipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yangdiketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutanyang diambil atau dipungut secara tidak sah ;Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP: melakukan, yang menyuruh lakukan,atau turut melakukan ;Ad.1. Unsur Barang SiapaMenimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur' Barang Siapaadalah menunjuk pada subyek hukum yang dapatmempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya.

Unsur Menerima, membeli atau menjual, menerimatukar,menerima titipan, menvimpan, atau memiliki hasil hutanvane diketahui atau patut diduga berasal dari kawasanhutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah ;Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, makaapabila salah satu elemen pada unsur kedua ini terbukti, makaelemen lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap~ dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi saksi di bawah sumpahdan keterangan

sah menurut hukum ;Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Pasal 50 ayat (3)huruf f jo Pasal 78 ayat (5) UU No. 41 tahun 1999 tentangKehutanan jo Pasal 55 ayat (1) Ke1 KUHP telah terbukti, makaMajelis Hakim menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secarabersama sama menerima, membeli atau menjual, menerima tukar,menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yangdiketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan~ yangdiambil atau dipungut

Menyatakan Terdakwa SULAEMAN Alias BAPAK RISWAN telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Secara bersamasama Menerima, membeli atau menjual,menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memilikihasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal darikawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah2.

M E N G A D I L I:DALAM KONVENSI:Dalam Eksepsi : Menolak Eksepsi Tergugat I;Dalam Pokok Perkara : Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yaitu tidak menyetorkan ke kantor Pajak uang pembayaran Pajak Pertambahan Nilai yang telah dipungut oleh Para Tergugat dari Penggugat dari masa PPN Desember 2016 sampai dengan masa PPN April 2020 yang total nilai keseluruhannya sebesar Rp.2.629.976.816,- (Dua Milyar Enam

Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Enam Belas Rupiah); Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan uang pembayaran Pajak Pertambahan Nilai yang telah dipungut oleh Para Tergugat dari Penggugat dari masa PPN Desember 2016 sampai dengan masa PPN April 2020 sebesar Rp.2.629.976.816,- (Dua Milyar Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Enam Belas Rupiah) kepada Penggugat secara tunai; Menolak gugatan

AR Bin Alm ABDURRAHMAN, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menerima hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa SAIFUDDIN.

AR Bin Abdurrahman, terbukti secara sahdan menyakinkan bersalah menerima, membeli atau menjual, menerima tukar,menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui ataupatut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secaratidak sah, Dakwaan Penuntut Umum;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Saifuddin. AR Bin Abdurrahman,dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan, dan denda sebesar Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) Subsidair 2 (dua) bulan kurungan;3.

Nagan Raya, atau setidaktidaknya di suatu tempatlain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Meulabohyang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Telah menerima, membeliatau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memilikihasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutanyang diambil atau dipungut secara tidak sah, perbuatan tersebut dilakukanTERDAKWA dengan cara sebagai berikut :Pada hari minggu tanggal 16 Oktober 2011 sekira pukul 10.00

Unsur menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan,,menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasaldari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsurunsurpasal tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatusebagaimana dibawah ini :Ad. 1.

ataupatut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidaksah.Dengan demikian unsur menerima, membeli atau menjual, menerima tukar,menerima titipan,, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patutdiduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah,telah terbukti secara sah dan menyakinkanMenimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tersebut telahterpenuhi bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka oleh karenanya terdakwaharus

AR Bin Alm ABDURRAHMAN, telahterbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaMenerima hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal darikawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa SAIFUDDIN.

Menyatakan Terdakwa KATENUN Bin SOIMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menerima, menyimpan dan atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah ;2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun denda Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)dan apabila denda tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan dan ataumemiliki hasil hutan yang diambil dipungut secara tidak sah ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalahorang sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rokhani, serta dapatdipertanggungjawabkan secara hukum yang diduga telah melakukan suatutindak pidana dan selama persidangan Penuntut Umum telah mengajukanseseorang yang bernama Katenun Bin Soimindalam keadaan yang sehatjasmani dan rokhani dan mampu dipertanggungjawabkan

;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam dakwaan PenuntutUmum telah dapat dibuktikan maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwatelah terobukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidanaMenerima, menyimpan, dan atau memiliki hasil hutan kayu yang berasaldari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf m jo Pasal 87 ayat (1) huruf cUndangundang Nomor 18

Menyatakan Terdakwa KATENUN Bin SOIMIN terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menerima, menyimpandan atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yangdiambil atau dipungut secara tidak sah ;2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidanapenjara selama 1 (satu) tahun denda Rp.5.000.000.000, (lima miliarrupiah)dan apabila denda tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 1(satu) bulan;3.

Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut sebesar Rp1.276.614.290;Bahwa sesuai Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Keberatan, dasardilakukannya koreksi adalah sbb:a.

Bahwa Faktur Pajak Keluaran yang diterbitkan oleh Pemohon Banding tidakdibubuhi stempel "PPN dan atau PPn BM Tidak Dipungut sesuai PeraturanPemerintah Nomor 63 Tahun 2003" sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1)KMK Nomor 583/KMK.03/2003 pembubuhan stempel ini wajib dilakukan olehPKP yang melakukan penyerahan ke Kawasan Berikat (Bonded Zone);Kesimpulan Terbanding:Bahwa atas dasar uraian di atas, Terbanding berpendapat bahwa keberatanPemohon Banding atas koreksi Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut

Ekspor 193.008.578,00a.2 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 122.762.368.489,00a.3 Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN' 1.885.000,00 a.4 Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut1.276.614.290,00 a.5 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN0,00 Jumlah ( a.1.+ a.2.+a.3.+ a4.+a.5. )124.233.876.357,00 b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN7.188.750,00 c. Jumlah Seluruh Penyerahan ( a.6. + b )124.241.065.107,00 Penghitungan PPN Kurang Bayar: a.

(Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor583/KMK.03/2003).Untuk mendapatkan fasilitas tersebut maka kepada Pengusaha Kena Pajakdiwajibkan untuk menerbitkan Faktur Pajak yang dibubuhi cap "PPN danatau PPnBM Tidak Dipungut sesuai PP Nomor 63 Tahun 2003.3 Bahwa kedua syarat sebagaimana disebutkan di atas merupakansyarat kumulatif bagi PKP agar mendapatkan fasilitas PPN dan PPnBMterutang tidak dipungut, dengan demikian dalam hal salah satu syarattidak terpenuhi maka atas penyerahannya terhutang PPN;4

Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) tidak berhak mendapatkanfasilitas PPN dan PPnBM terutang tidak dipungut, karena dalammelakukan penyerahan BKP, Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) tidak memenuhi kewajiban untuk menerbitkanfaktur pajak penjualan yang ada cap/stempel PPN dan atau PPnBMTidak Dipungut sesuai PP Nomor 63 Tahun 2003.4 Bahwa berdasarkan argumentasi sebagaimana disampaikan di atas,Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwakeputusan

Dasar Pengenaan Pajak: Ekspor 16.052.510.942 PPN yang dipungut sendiri 16.660.654.466 PPN dipungut oleh pemungut 668.039.400Total Penyerahan 33.381.204.808 2. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri 1.666.065.4463. Kredit PPN 2.164.251.5264. PPN yang kurang/(lebih) dibayar (498.186.080)5. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 530.389.7876. PPN yang kurang/(lebih) dibayar 32.203.7077. Sanksi Administrasi Pasal 13 (3) KUP 32.203.7078.

Atas Penyerahan barang dan Jasa yang terutang PPN : Ekspor Rp 16.052.510.941,00 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 16.884.207.508,00 Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN Rp 668.039.400,00 Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Rp 0,00 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Rp 0,00 Jumlah Rp 33.604.757.849,00 b. Atas penyerahan barang dan jasa yang tidak terutang PPNc. Jumlah Seluruh PenyerahanRp 0,00Rp 33.604.757.849,00Halaman 2 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 330/B/PK/Pjk/2020Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 1.688.420.751,00Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan Rp 1.935.962.660,00Jumlah perhitungan PPN kurang/(lebih) dibayar Rp (247.541.909,00) Dikompensasikan ke Masa berikutnya Rp 530.389.787,00PPN yang kurang/lebih dibayar Rp 282.847.878,00 Sanksi Administrasi Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP Rp 282.847.878,00Jumlah PPN yang lebih/masih harus dibayar Rp 565.695.756,00 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini

Menghitung kembali Kewajiban Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa untuk Masa Pajak Januari 2014 atas nama PT Kimberly ClarkIndonesia, NPWP 01.071.300.6052.000 menjadi sebagai berikut: MenurutNo Uraian Pemohon PK(Rp)Dasar Pengenaan Pajak : Ekspor 16.052.510.9421 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 16.660.654.466 Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN 668.039.400Total Penyerahan : 33.381.204.8082 Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 1.666.065.4463 Jumlah Pajak Masukan

Atas Penyerahan barang dan Jasa yang terutang PPN : Ekspor Rp 16.052.510.941 ,00) Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 16.884.207.508,00) Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN Rp 668.039.400,00) Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Rp 0,00) Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Rp 0,00) Jumlah Rp 33.604.757.849,00)b. Atas penyerahan barang dan jasa yang tidak terutang PPN Rp 0,00)c.

Nomor PutusanPengadilan PajakJenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurutTerbandingMenurut Pemohon :BandingMenurut MajelisPut53820/PP/M.IVB/16/2014PPN2009bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi DPPPenyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri sebesar Rp2.553.414.565,00;bahwa surat permohonan Keberatan yang diajukan oleh pemohon banding harus dijawaboleh Direktur Jenderal Pajak, sesuai dengan Hak din Kewajiban Perpajakan BerdasarkanUndangundang.

pengganti meter air bependapatan balik nama, pendapatan tes meter, pendapatan pindah tapipenerimaan cadangan dana meter dan pendapatan lainnya;bahwa koreksi Terbanding adalah koreksi atas penyerahan non air yang Pnya harus dipungut sendiri;bahwa atas penyerahan non air yang PPNnya harus dipungut sendiri, Majberpendapat sebagai berikut :bahwa sesuai dengan Pasal 4 angka 3 Undangundang PPN disebutkan bakPPN dikenakan atas penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean ysdilakukan oleh Penjual;bahwa

Cadangan dana meter sebesar Rp 703.658.100,00bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa korDPP Penyerahan yang PPNnya harus7 dipungut sendiri sebeRp2.230.359.565,00 tetap dipertahankan, sedangkan koreksi Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri sebesar Rp323.055.000tidak dapat dipertahankan;bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai tarif pajak;bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai kredit pajak;bahwa dalam sengketa banding

sendiri Penyerahan yang PPNnya dipungut pemungut PPN Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPNJumlahPenyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPNJumlah seluruh penyerahanPenghitungan PPN kurang/lebih bayarPajak Keluaran yang harus dipungut sendiriDikurangi : PPN yang disetor dimuka dim masapajak yg sama Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Dibayar dengan NPWP sendiri LainlainJumlahJumlah Pajak yang dapat diperhitungkanRp 0,Rp2.230.359.565,Rp 0,Rp

sendiri Penyerahan yang PPNnya dipungut pemungut PPN Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPNJumlahPenyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPNJumlah seluruh penyerahanPenghitungan PPN kurang/lebih bayarPajak Keluaran yang harus dipungut sendiriDikurangi : PPN yang disetor dimuka dim masapajak yg sama Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Dibayar dengan NPWP sendiri LainlainJumlahJumlah Pajak yang dapat diperhitungkanJumlah perhitungan PPN kurang

Jasa Administrasi sebesar Rp 319.032.500,00harus dikurangkan dari DPP karena bukan merupakan objek PPN;bahwa dengan demikian maka DPP Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sermenurut Majelis adalah sebesar Rp 1.198.286.513,00 , terdiri dari:1. Sambungan baru sebesar Rp 519.956.700,002. Pemeriksaan air laborat sebesar Rp 264.000,003. Penyambungan kembali sebesar Rp 48.592.813,004.

menurut Keputusan Terbanding Rp 1.518.639.013,00Koreksi positif yang tidak dapat dipertahankan Rp 320.352.500,00 DPP menurut Majelis Rp 1.198.286.513,00 bahwasehinggaPajakPertambahanNilaldihitungkembalisebagaberiku Dasar Pengenaan PajakAtas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN Ekspor Penyerahan yang PPN harus dipungut sendiri Penyerahan yang PPNnya dipungut pemungut PPN Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPNJumlahPenyerahan Barang dan Jasa yang

tidak terutang PPNJumlah seluruh penyerahanPenghitungan PPN kurang/lebih bayarPajak Keluaran yang harus dipungut sendiriDikurangi : PPN yang disetor dimuka dlm masapajak yg sama Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Dibayar dengan NPWP sendiriRpRpRpRpRp RpRpRpRpRp0,1.198.286.513,0,0,7.296.711.230,8.494.997.743,(112.402.109,8.607.399.852,(119.828.651,0,0,0,0.

Memutuskan menginga MengabulkansebagianpermohonanbandinPemohonBandingterhadapKeputusaDirekturJenderalPajakmoKEP166/PJ.10/201tangga128Januari201tentangKeberataataSuratKetetapanPajakKuTanBayarPajakPertambahanNilalBarangdanJasMasaPajakSeptember200Nomo00014/207/08/511/1tangga18Maret201atanamaXXsehinggaPajakPertambahanNilaldihitungkembalisebagaberikuDasar Pengenaan PajakAtas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN Ekspor Penyerahan yang PPN harus dipungut sendiri Penyerahan yang PPNnya dipungut pemungut

PPN Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPNJumlahPenyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPNJumlah seluruh penyerahanPenghitungan PPN kurang/lebih bayarPajak Keluaran yang harus dipungut sendiriDikurangi : PPN yang disetor dimuka dlm masaRpRpRpRpRpRp RpRpRp01.198.286.513008.494.997.743112.402.1098.607.399.852119.828.651PPN yang kurang dibayarSanksi administrasi : Bunga Pasal 13 (2) KUPJumlah PPN yang masih harus dibayarRp 119.828.651,00Rp 57.517.752,00Rp

kepadaPenyerahan yang PPNnya harus dipungut sebesar Rp9.191.724.100,00bahwa terdapat koreksi positif atas penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri sebesarRp9.191.724.100,00 berdasarkan rekap fisik Faktur Pajak dan koreksi negatif sejumlah yangsama atas penyerahan yang PPNnya tidak dipungut, atas koreksi tersebut Pemeriksa telahmemberikan rincian koreksi melalui facsimile tanggal 03 November 2009 namun sampaidengan tanggal yang ditentukan yaitu 7 (tujuh) hari sejak tanggal 28 Oktober 2009 sebagaimanadisebutkan

pada Kawasan Berikat,sehingga atas PPNnya tidak dipungut;bahwa Terbanding melakukan koreksi positif Reklasifikasi Penyerahan yang PPNnya tidakdipungut kepada Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sebesar Rp9.191.724.100,00 karenaberdasarkan rekap faktur pajak atas penyerahan yang tidak dipungut PPN, terdapat beberapafaktur pajak yang tidak ada stempel tidak dipungutnya, sehingga Terbanding tidak dapatmengambil kesimpulan atas Faktur Pajak tersebut dan dimasukkan kedalam penyerahan yangPPNnya harus

dipungut;bahwa pada saat pemeriksaan Terbanding telah melakukan permintaan data, namun tidakdisediakan oleh Pemohon Banding.

maupun yang tidak dipungut PPN;bahwa rekapitulasi dari semua Faktur Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa KenaPajak dari Pemohon Banding tersebut terdiri dari:Menurut TerbandingMenurut Pemohon BandingMenurut Majelis PENYERAHAN BKP/JKP DIPUNGUT TIDAK DIPUNGUT RETUR TOTALCPO 45.639.130.505 330.120.263.270 (199.209.482) 715.560.184.293Kernel 6.005.269.908 4.319.991.630 10.325.261.538Jasa Olah 1.353.127.500 1.353.127.500Total 52.997.527.913 34.440.254.900 (199.209.482) 87.238.573.331 bahwa

Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 62.189.252.013,00c. Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN Rp 0,00d. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Rp 25.049.321.318,00e. Jumlah seluruh penyerahan Rp 87.238.573.331,002. Perhitungan PPN Kurang Bayar:a. Pajak Keluaran yang harus dipungut / dibayar sendiri Rp ~~ 6.201.111.517,00b. Dikurangi: Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 5.242.635.401,00c. Perhitungan PPN kurang bayar Rp 958.476.116,003.

dan disetor oleh Total EIndonesie dengan mekanisme pemungutan PPN Pemungut PPN.e Pemohon Banding melakukan/menyerahkan jasa drilling kepadaPatra Drilling Contractors, maka atas transaksi tersebut PPN yzterutang dipungut dan disetor oleh Pemohon Banding denmekanisme PPN umum, dimana PPN dipungut dan disetorkan cpihak pemberi jasa.e Terbanding juga mendalilkan bahwa tidak terdapat hubungan langstantara Pemohon Banding dengan Total E&P Indonesie, yang

Kemudian setelah klarifikasi melalui M(OPDP/TIP), tidak ditemukan adanya setoran PPN yang dipungut oleh pemungut anama Pemohon Banding.

nama Pemohon Banding sebagai dasarbahwa PPN telah dipungut dan disetor, serta setelah diklarifikasi melalui ModulPenerimaan Negara (OPDPTIP) tidak ditemukan adanya setoran PPN yang dipungut olPemungut PPN atas nama Pemohon Banding;bahwa menurut Majelis, Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding psPajak Keluaran yang harus dipungut sendiri sebesar Rp.2.593.139.322,00 dengan ala:berdasarkan ketentuan pasal 16A ayat (1), UU PPN, Pajak yang terutang apenyerahan Barang Kena Pajak dan atau

sendiri Masa PaJanuari 2009 atas nama Pemohon Banding adalah sebagai berikut: Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN Rp 25.931 .393.223 MenimbangmengingatMemutuskanmenurut Terbanding Koreksi Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN Rp dibatalkan MajelisPenyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN menurut Rp25.931 .393.223 MajelisPajak Keluaran yang harus dipungut sendiri menurut Terbanding Rp2.593.139.322 Koreksi Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri dibatalkan Rp2.593.139.322

MajelisPajak Keluaran yang harus dipungut sendiri menurut Majelis Rp Uraian Penghitungan PajakMenurutTerbanding (Rp)Menurut Majelis(Rp)Dibatalkan Majelis(Rp) Penyerahan yang PPNnya dipungut olehPemungut PPN25.931 .393.22325.931 .393.2230 Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri 2.593.139.322 0 2.593.139.322Kredit Pajak 151.193.865 151.193.865 0PPN yang Kurang (Lebih) Bayar 2.441.945.457 (151.193.865) 2.593.139.322Lebih Bayar yang Sudah dikompensasikan 0 0 0ke Masa Pajak Berikutnya Jumlah Kurang

dan disetor oleh Total EIndonesie dengan mekanisme pemungutan PPN Pemungut PPN;e Pemohon Banding melakukan/menyerahkan jasa drilling kepadaPatra Drilling Contractors, maka atas transaksi tersebut PPN yzterutang dipungut dan disetor oleh Pemohon Banding denmekanisme PPN umum, dimana PPN dipungut dan disetorkan cpihak pemberi jasa;e Terbanding juga mendalilkan bahwa tidak terdapat hubungan langstantara Pemohon Banding dengan Total E&P Indonesie, yang

Kemudian setelah klarifikasi melalui M(OPDP/TIP), tidak ditemukan adanya setoran PPN yang dipungut oleh pemungut anama Pemohon Banding.

nama Pemohon Banding sebagai dasarbahwa PPN telah dipungut dan disetor, serta setelah diklarifikasi melalui ModulPenerimaan Negara (OPDP/TIP) tidak ditemukan adanya setoran PPN yang dipungut olPemungut PPN atas nama Pemohon Banding;bahwa menurut Majelis, Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding psPajak Keluaran yang harus dipungut sendiri sebesar Rp.3.510.025.903,00 dengan ala:berdasarkan ketentuan pasal 16A ayat (1), UU PPN, Pajak yang terutang apenyerahan Barang Kena Pajak dan atau

sendiri MasaMaret 2009 nama Pemohon Banding adalah sebagai berikut: dibatalkan MajelisPenyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN Rp = 385.100.259.025menurut TerbandingKoreksi Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN Rp=0 MajelisPenyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN menurutRp35.100.259.025 Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri menurut Terbanding Rp3.510.025.903 MenimbangmengingatMemutuskan Uraian Penghitungan Pajak Menurut TerbandingMenurut Majelis Dibatalkan(Rp)

(Rp) Majelis (Rp)Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh 335.100.259.025 35.100.259.025 0Pemungut PPN Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri3.510.025.90303.510.025.903 Kredit Pajak122.493.538122.493.5380 PPN yang Kurang (Lebih) Bayar3.387.532.365(122.493.538)3.510.025.903 Lebih Bayar yang Sudah dikompensasikanke Masa Pajak Berikutnya000 Jumlah Kurang (Lebih Bayar)3.387.532.365122.493.538)3.510.025.903 Sanksi Pasal 13 (2) UU KUP1.626.015.5341.626.015.534 Sanksi Pasal 13 (3) huruf c UU KUP0oO oO0

Penyerahan yang PPNnya hrs dipungut sendiri 990.937.074 1.079.585.813 1.079.585.813a3. Penyerahan yang PPNnya hrs dipungut oleh pemungut PPN 0 0 0a4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 0 0 0a5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 679.569.396 592.766.656 592.766.656a6. Jumlah 1.670.506.470 1.672.352.469 1.672.352.469b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN 1.834.000 0 0c. Jumlah seluruh penyerahan 1.672.340.470 1.672.352.469 1.672.352.469d.

bersifat Strategis dibayar olen PKP yangmengimpor atau dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan maka :a.

belum dikreditkan atau belum dibebankan sebagai biaya.bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis berpendapat bahwapengkreditan PPN yang seharusnya tidak terhutang diperbolehkan danmelalui mekanisme pengkreditan ini Pemohon Banding akan mendapatkanpengembalian secara penuh atas PPN yang terlanjur dipungut ;bahwa apabila mekanisme untuk mendapatkan kembali pembayaran PPNyang terlanjur dipungut tersebut dilakukan melalui mekanisme pembebananbiaya sebagaimana dilakukan oleh Terbanding, maka Pemohon

, tidak atau kurang disetor, dandipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetor; atauc. 100% (seratus persen) dari Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaHalaman 10 dari 25 halaman.

Putusan Nomor 382/B/PK/PJK/2015yang terlanjur dipungut atas impor BKP strategis tersebutmerupakan ketentuan peralinan saja yang berlaku sejaktanggal 1 Januari 2001 sampai dengan ditetapkannyaPeraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001, yaitu tanggal22 Maret 2001, sedangkan diluar rentang waktu tersebut,tidak ada pengaturan mengenai pengembalian PPN/pengkreditan PPN yang telah dibayar/dipungut ataspenyerahan/impor BKP Strategis.3.5.2.

Nomor PutusanPengadilan PajakJenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurutTerbandingMenurut Pemohon :BandingMenurut MajelisPut53806/PP/M.IVB/16/2014PPN2008bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi DPPPenyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri sebesar Rp1.057.228.500,00, ;bahwa surat permohonan Keberatan yang diajukan oleh pemohon banding harus dijawaboleh Direktur Jenderal Pajak, sesuai dengan Hak din Kewajiban Perpajakan BerdasarkanUndangundang.

Dimana pemasangan sambungan baru yadibayar oleh pelanggan sematamata untuk menyalurkan air bersih ke pelanggan, dan pipmaterial tersebut adalah aset/aktiva tetap milik PD PAM yang mana bisa diganti oleh pihPD PAM sehingga tidak ada penyerahan Barang Kena Pajak;bahwa nilai sengketa terbukti dalam sengketa banding ini adalah koreksi Penyerahan yanPPNnya harus dipungut sendiri sebesar Rp 1.057.228.500,00;bahwa tentang dalil Pemohon Banding yang menyatakan bahwa pada bagian konsidmengingat yaitu penggunaan

Jasa Administrasi sebesar Rp 67.714.500,00harus dikurangkan dari DPP karena bukan merupakan objek PPN;bahwa dengan demikian maka DPP Penyerahan yang PPNnya harus dipungut serMenimbangMenimbangmenurut Majelis adalah sebesar Rp 988.122.000,00 , terdiri dari:1.SSA aS PMbahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa koreksi Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri sebesar Rp988.122.000,00 tedipertahankan, sedangkan koreksi DPP Penyerahan yang PPNnya harus dipungut serSambungan

sendiri Penyerahan yang PPNnya dipungut pemungut PPN Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPNJumlahPenyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPNJumlah seluruh penyerahanPenghitungan PPN kurang/lebih bayarPajak Keluaran yang harus dipungut sendiriDikurangi : PPN yang disetor dimuka dlm masapajak yg sama Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Dibayar dengan NPWP sendiri LainlainJumlahJumlah Pajak yang dapat diperhitungkanJumlah perhitungan PPN kurang

sendiri 0 2.146.810.455Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 2.361.491.500 0Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 45.093.747 45.093.747bJumlah seluruh penyerahan 2.406.585.247 2.191.904.202Penghitungan PPN Kurang Bayar 0 214.681.045Pajak Keluaran harus dipungut / dibayar sendiri:10% x 2.146.810.455Dikurangi:Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 177.475.484 177.475.484Diperhitungkan: SKPPKP 0 0c Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (177.475.484) 37.205.561d Jumlah perhitungan PPN Kurang

di PulauBatam adalah untuk menunjang ekspor;c Dengan fakta bahwa DPP Pajak Pertambahan Nilai yang dilaporkan olehPemohon Banding tersebut mengandung unsur Pajak Pertambahan Nilaimaka berarti Pemohon Banding telah memungut Pajak PertambahanNilai yang seharusnya tidak dipungut;d Bahwa dengan Pemohon Banding telah memungut Pajak PertambahanNilai kepada konsumen akhir, seharusnya Pajak Pertambahan Nilai yangtelah dipungut dari konsumen akhir tersebut, disetorkan dan dilaporkandalam SPT Masa PPN.

sebesar Rp2.361.491.500,00 (Dasar PengenaanPajak PPN) dan melakukan koreksi positif atas Penyerahan yang PPNnya harus Dipungut Sendiri sebesar Rp1.774.754.840,00 (DasarPengenaan.

Membatalkan Keputusan Direktur Jendaral Pajak Nomor KEP00690/KEB/WPUJ.07/2018 tanggal 16 Maret 2018 atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar PPN Barang dan Jasa atas Perolehan yang PPNnyaTidak Seharusnya Dibebaskan atau Tidak Dipungut Masa Pajak Januari2012 Nomor 00002/217/12/052/17 tanggal 18 Januari 2017;4.

Menetapkan PPN terutang Pemohon Banding untuk Masa Pajak Januari2012 menjadi Lebih Bayar sebesar Rp139.705.214 sebagaimana terlihatpada perhitungan sebagai berikut: Jumlah MenurutNo Uraian PemohonBanding (Rp)1 Ekspor 1.652.164.2342 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 14.656.600.1683 Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 202.498.037Jumlah (1+2+3) 16.511.262.4394 PPN Keluaran yang harus dipungut sendiri/dibayar sendiri 1.465.660.0295 PPN Masukan yang dapat diperhitungkan 1.593.314.4856 PPN

menjadi Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiriyang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;Menimbang, bahwa pokok masalah adalah apakah atas penyerahanBKP dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP) ke Kawasan Bebassebesar Rp202.498.037,00 pada Masa Pajak Januari 2012 yang dilakukanoleh Pemohon Banding mendapat fasilitas pajak pertambahan nilai (PPN)yang terutang tidak dipungut ?

Menimbang, bahwa Judex Facti sudah benar, karena berdasarkanPasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.03/2009sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri KeuanganNomor 62/PMK.03/2012, penyerahan BKP dari Tempat Lain Dalam DaerahPabean (TLDDP) ke Kawasan Bebas mendapat fasilitas pajak pertambahannilai (PPN) yang terutang tidak dipungut. Dengan demikian, penyerahan BKPdari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP) ke Kawasan BebasHalaman 5 dari 7 halaman.

Putusan Nomor 1522/B/PK/Pjk/2021sebesar Rp202.498.037,00 pada Masa Pajak Januari 2012 yang dilakukanoleh Pemohon Banding mendapat fasilitas pajak pertambahan nilai (PPN)yang terutang tidak dipungut, sehingga koreksi Terbanding atas reklasifikasidari Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut menjadi Penyerahan yangPPNnya harus dipungut sendiri sebesar Rp202.498.037,00 tidak dapatdipertahankan;Menimbang, dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena tidak

Penyerahan yang PPNnya hrs dipungut sendiri 833.974.744 901.641.133 901.641.133a3. Penyerahan yang PPNnya hrs dipungut oleh pemungut PPN 0 0 0a4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 0 0 0a5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 501.675.625 436.307.449 436.307.449a6. Jumlah 1.335.650.369 1.337.948.582 1.337.948.582b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN 1.399.200 0 0c. Jumlah seluruh penyerahan 1.337.049.569 1.337.948.582 1.337.948.582d.

;"Dalam hal Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas impor atau penyerahanBarang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis dibayar oleh PKP yangmengimpor atau dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan maka:a.

oleh Bea Cukaipada saat Pemohon Banding melakukan impor, sehingga PPN atas perolehanBarang Kena pajak tertentu yang bersifat strategis yang terlanjur dipungut olehHalaman 4 dari 22 halaman.

Bahwa Pemohon Banding tidak akan mendapatkan pengembaliansecara penuh atas PPN yang terlanjur dipungut;2.

oleh pihak pemungut,maka atas PPN yang terlanjur dibayar/dipungut tersebutdapat dimintakan kembali oleh Wajib Pajak sesuaiketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik IndonesiaNomor 190/PMK.03/2007, karena Negara tidak berhakuntuk memungut PPNnya dan PPN yang terlanjurdibayar/dipungut tersebut memang merupakan hak dariwajib pajak.