Ditemukan 24 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : djalil damsit djamil djabir djarot djasim djasin djasir djasid djasia djahit
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 17-11-2014 — Upload : 21-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1648 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 17 Nopember 2014 — H.M. RUSLI ZAINAL
336 — 239 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SaHarjoNo.28 RT.04/RW.08 Kelurahan PasarManggis, Kecamatan Setiabudi, JakartaSelatan, dibuat pada tanggal 1 Oktober2003 sampai dengan tanggal 30 September2004 (BBX.2);341)Fotokopi dilegalisir Keputusan GubernurRiau Nomor : KPTS.253/ VII/2001 tentangProsedur Penyusunan Produk HukumDaerah yang ditandatangani oleh GubernurSALEH DJASIT pada tanggal 9 Juli 2001(BBX.3);342)Fotokopi dilegalisir Surat Edaran GubernurRiau Nomor : 86/SE/ 2001 tanggal 29September 2001 tentang ProsedurPenyusunan Produk Hukum
    No.1648 K/Pid.Sus/2014Selatan, dibuat pada tanggal 1 Oktober2003 sampai dengan tanggal 30 September2004 (BBX.2);341)Fotokopi dilegalisir Keputusan GubernurRiau Nomor : KPTS. 253/VII/2001 tentangProsedur Penyusunan Produk HukumDaerah yang ditandatangani oleh GubernurSALEH DJASIT pada tanggal 9 Juli 2001(BBX.3);342)Fotokopi dilegalisir Surat Edaran GubernurRiau Nomor : 86/SE/2001 tanggal 29September 2001 tentang ProsedurPenyusunan Produk Hukum Daerah yangditandatangani oleh Sekretaris DaerahProvinsi
    Setiabudi, Jakarta Selatan, dibuat pada tanggal 1Oktober 2003 sampai dengan tanggal 30 September 2004 (BBX.2);341) fotokopi dilegalisir Keputusan Gubernur Riau Nomor : KPTS.253/VII/2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah yangditandatangani oleh Gubernur SALEH DJASIT pada tanggal 9 Juli2001 (BBX.3);342) fotokopi dilegalisir Surat Edaran Gubernur Riau Nomor : 86/SE/2001 tanggal 29 September 2001 tentang Prosedur PenyusunanProduk Hukum Daerah yang ditandatangani oleh Sekretaris DaerahProvinsi
    ALAZHAR, tentang adanya catatan sejarah yang tidakterlupakan di Provinsi Riau, tentang peran sentral PemohonKasasi Il/Terdakwa ketika baru saja menjabat sebagaiGubemur periode pertama telah berhasil meredam keinginanmasyarakat untuk membentuk Riau Merdeka melaluidemonstrasi yang cenderung anarkhis sejak masa GubernurRiau sebelumnya, Bapak Saleh Djasit. Kesaksian Sdr.
    SaharjoNo.28 RT.04/ RW.08 Kelurahan PasarManggis, Kecamatan Setiabudi, JakartaSelatan, dibuat pada tanggal 1 Oktober2003 sampai dengan tanggal 30 September2004 (BBX.2);341)Fotokopi dilegalisir Keputusan GubernurRiau Nomor : KPTS. 253/VII/2001 tentangProsedur Penyusunan Produk HukumDaerah yang ditandatangani oleh GubernurSALEH DJASIT pada tanggal 9 Juli 2001(BBX.3);342)Fotokopi dilegalisir Surat Edaran GubernurRiau Nomor : 86/SE/2001 tanggal 29September 2001 tentang ProsedurPenyusunan Produk Hukum
Pengadilan PN RENGAT Pidana Khusus
Register : 20-02-2020 — Putus : 06-07-2020 — Upload : 08-07-2020
Putusan PN RENGAT Nomor 59/Pid.B/LH/2020/PN Rgt
Tanggal 6 Juli 2020 — Penuntut Umum:
DEDYNG WIBIYANTO ATABAY
Terdakwa:
SUTRISNO bin FAHRUDDIN alias SUTRIS
1131 — 631
  • Teso Indah nomor : 525/EK/2458, tanggal 21 September 2019 yang di tanda tangani oleh Gubernur Riau SALEH DJASIT, SH.
  • Foto copy yang dilegalisir berupa 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Indragiri Hulu nomor : 622 tahun 2004 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Pembangunan Kebun Kelapa Sawit atas nama PT. Teso Indah tanggal 23 Desember 2004 yang ditanda tangani Bupati Indragiri Hulu Drs. H. R.THAMSIR RAHCMAN, MM.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 14-08-2017 — Upload : 13-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 31 PK/Pid.Sus/2016
Tanggal 14 Agustus 2017 — H.M. RUSLI ZAINAL
514 — 412 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SaHarjo Nomor 28RT.04/RW.08 Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan Setiabudi,Jakarta Selatan, dibuat pada tanggal 1 Oktober 2003 sampaidengan tanggal 30 September 2004 (BBX.2);Fotokopi dilegalisir Keputusan Gubernur Riau Nomor KPTS.253/VII/2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah yangditandatangani oleh Gubernur SALEH DJASIT pada tanggal 9 Juli2001 (BBX.3);Fotokopi dilegalisir Surat Edaran Gubernur Riau Nomor 86/SE/ 2001tanggal 29 September 2001 tentang Prosedur Penyusunan ProdukHukum Daerah
    SaHarjo Nomor 28RT.04/ RW.08 Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan Setiabudi,Jakarta Selatan, dibuat pada tanggal 1 Oktober 2003 sampaidengan tanggal 30 September 2004 (BBX.2);Fotokopi dilegalisir Keputusan Gubernur Riau Nomor KPTS.253/VII/2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk HukumDaerah yang ditandatangani oleh Gubernur SALEH DJASIT padatanggal 9 Juli 2001 (BBX.3);Fotokopi dilegalisir Surat Edaran Gubernur Riau Nomor86/SE/2001 tanggal 29 September 2001 tentang ProsedurPenyusunan Produk Hukum Daerah
    Setiabudi, Jakarta Selatan,dibuat pada tanggal 1 Oktober 2003 sampai dengan tanggal 30September 2004 (BBX.2);fotokopi dilegalisir Keputusan Gubernur Riau Nomor KPTS.253/VII/2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah yangditandatangani oleh Gubernur SALEH DJASIT pada tanggal 9 Juli2001 (BBX.3);fotokopi dilegalisir Surat Edaran Gubernur Riau Nomor 86/SE/ 2001tanggal 29 September 2001 tentang Prosedur Penyusunan ProdukHukum Daerah yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah PropinsiHal. 482
    Saharjo Nomor 28RT.04/ RW.08 Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan Setiabudi,Jakarta Selatan, dibuat pada tanggal 1 Oktober 2003 sampaidengan tanggal 30 September 2004 (BBX.2);Fotokopi dilegalisir Keputusan Gubernur Riau Nomor KPTS.253/VII/2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk HukumDaerah yang ditandatangani oleh Gubernur SALEH DJASIT padatanggal 9 Juli 2001 (BBX.3);Fotokopi dilegalisir Surat Edaran Gubernur Riau Nomor86/SE/2001 tanggal 29 September 2001 tentang ProsedurPenyusunan Produk Hukum Daerah
    Saharjo Nomor 28RT.04/RW.08 Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan Setiabudi,Jakarta Selatan, dibuat pada tanggal 1 Oktober 2003 sampaidengan tanggal 30 September 2004 (BBX.2);Fotokopi dilegalisir Keputusan Gubernur Riau Nomor KPTS.253/VII/2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk HukumDaerah yang ditandatangani oleh Gubernur SALEH DJASIT padatanggal 9 Juli 2001 (BBX.3);Fotokopi dilegalisir Surat Edaran Gubernur Riau Nomor86/SE/2001 tanggal 29 September 2001 tentang ProsedurPenyusunan Produk Hukum Daerah
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-06-2012 — Putus : 24-10-2012 — Upload : 04-04-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 21/Pid.Sus/2012/PN-PBR
Tanggal 24 Oktober 2012 — Drs. H. BURHANUDDIN HUSIN, MM.
269 — 68
  • PT Rimba Mandau Lestari yang ditandatangani oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau SALEH DJASIT, S.H. Dan Peta Lampiran Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor: 522/EK/1072 Skala 1:250.000.-(G.17); 117) Surat Menteri Kehutanan Nomor: 406/Menhut-VI/2001 Tanggal 15 Maret 2001 kepada Direktur Utama PT Rimba Mandau Lestari perihal Persetujuan Prinsip Pencadangan Areal Hutan Tanaman an.
    PTRimba Mandau Lestari yang ditandatangani oleh Gubernur KepalaDaerah Tingkat Riau SALEH DJASIT, S.H. Dan Peta Lampiran SuratGubernur Kepala Daerah Tingkat Riau Nomor: 522/EK/1072 Skala1:250.000.(G.17); Surat Menteri Kehutanan Nomor: 406/MenhutVV2001 Tanggal 15Maret 2001 kepada Direktur Utama PT Rimba Mandau Lestari perihalPersetujuan Prinsip Pencadangan Areal Hutan Tanaman an. PT RimbaMandau Lestari seluas + 8.890 Ha di Propinsi Riau yangditandatangani oleh Menteri Kehutanan DR. Ir.
    PT RimbaMandau Lestari yang ditandatangani oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat Riau SALEH DJASIT, S.H. Dan Peta Lampiran Surat Gubernur KepalaDaerah Tingkat Riau Nomor: 522/EK/1072 Skala 1:250.000.(G.17); Surat Menteri Kehutanan Nomor: 406/MenhutVV/2001 Tanggal 15 Maret2001 kepada Direktur Utama PT Rimba Mandau Lestari perihal PersetujuanPrinsip Pencadangan Areal Hutan Tanaman an. PT Rimba Mandau Lestariseluas + 8.890 Ha di Propinsi Riau yang ditandatangani oleh MenteriKehutanan DR. Ir.
    PTRimba Mandau Lestari yang ditandatangani oleh Gubernur KepalaDaerah Tingkat Riau SALEH DJASIT, S.H. Dan Peta Lampiran SuratGubernur Kepala Daerah Tingkat Riau Nomor: 522/EK/1072 Skala1:250.000.(G.17); Surat Menteri Kehutanan Nomor: 406/MenhutVV2001 Tanggal 15Maret 2001 kepada Direktur Utama PT Rimba Mandau Lestari perihalPersetujuan Prinsip Pencadangan Areal Hutan Tanaman an. PT RimbaMandau Lestari seluas + 8.890 Ha di Provinsi Riau yangditandatangani oleh Menteri Kehutanan DR. Ir.