Ditemukan 114 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : evelyne everson everton everyoneã eveyone everlove eversonã evelynne
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 02-09-2019 — Putus : 28-11-2019 — Upload : 28-11-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 538/PDT/2019/PT DKI
Tanggal 28 Nopember 2019 — Pembanding/Penggugat I : Ama Nur Jaman Hobrouw
Pembanding/Penggugat II : Ivanna Margaretha Kawatak
Terbanding/Tergugat I : Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
Terbanding/Tergugat II : Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kabupaten Mimika Papua
Terbanding/Tergugat III : PT Freeport Indonesia
148 — 97
  • We are committed toconducting our operations in a manner consistent with the UniversalDeclaration of Human Rights (UDHR), the laws and regulations ofhost countries and the United Nations Guiding Principles on Businessand Human Rights.We achive this by.....Treating everyone in andaround our operations with dignity and respect....Ensuring fair treatmentand work conditions for all employees, including rights to freedom ofassociation and collective bargaining, and prohibiting forced,compulsory or child
Pengadilan PN MEDAN Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 04-10-2016 — Putus : 18-04-2016 — Upload : 04-10-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 30/Pra.Pid/2016/PN Mdn
Tanggal 18 April 2016 — - NURMI (PEMOHON) - Pemerintah Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia cq.Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta cq.Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara di Medan (TERMOHON I) - Pemerintahan Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia di Jakarta cq.Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta cq.Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara di Medan , cq. Inspektorat Pengawasan Daerah Kepolisian Daerah Sumatera Utara di Medan (TERMOHON II) - Pemerintahan Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia di Jakarta cq.Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta cq.Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara di Medan , cq Inspektorat Pengawasan Daerah Kepolisan Daerah Sumatera Utara di Medan cq Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah Sumatera Utara di Medan (TERMOHONJ III) - Pemerintahan Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia di Jakarta cq.Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta cq.Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara di Medan , cq Inspektorat Pengawasan Daerah Kepolisan Daerah Sumatera Utara di Medan cq Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah Sumatera Utara di Medan cq. Kepala Kepolisian Resor Langkat di Stabat (TERMOHON IV) - Pemerintahan Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia di Jakarta cq.Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta cq.Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara di Medan , cq Inspektorat Pengawasan Daerah Kepolisan Daerah Sumatera Utara di Medan cq Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah Sumatera Utara di Medan cq. Kepala Kepolisian Resor Langkat di Stabat cq. Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Langkat di Stabat (TERMOHON V)
65 — 14
  • Pasal 14 angka 3 huruf a (mengenai hak yang dilanggar) :In thedetermination of any criminal charge against him, everyone shall beentitledHalaman 7Putusan No. 30/Pra.Pid/2016/PN.Mdn.to the following minimum guarantees, in full equality :a) To be informedpromptly and in detail in a language which beunderstands of the nature andcause of the charge against him ;terjemahannya :Dalam penentuan suatutindak kejahatan, setiap orang berhak atas jaminanjaminan minimaldibawah ini secara penuh, yaitu :a) untuk
Pengadilan PA SIDOARJO Perdata Agama
Register : 07-09-2020 — Putus : 19-11-2020 — Upload : 19-11-2020
Putusan PA SIDOARJO Nomor 3183/Pdt.G/2020/PA.Sda
Tanggal 19 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
71 — 8
  • Friedman jugamenegaskan, No definition of law could satisfy everyone; no definition couldbe true or false, Except by some outside standard, based on an ethicalfeeling, or on experience. Memperhatikan kutipan tersebut, maka secaraargumentatif sulit memberikan definisi yang pasti mengenai istilah negarahukum tersebut.Terlepas dari kesulitan memaknai kata atau istilah konsep negara hukum,namun pada dasarnya tujuan negara hukum pada umumumnya adalah untukmemelihara ketertiban hukum (rechtsorde).
Pengadilan PN BLORA Pidana Umum
Register : 13-02-2023 — Putus : 03-05-2023 — Upload : 23-05-2023
Putusan PN BLORA Nomor 16/Pid.B/2023/PN Bla
Tanggal 3 Mei 2023 — Penuntut Umum:
LILIK SUGIYANTO, S.H.
Terdakwa:
FAISAL ANANDA SUMMARTA alias NANDA Bin SUMBITO
84 — 12
  • li>
  • Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  • Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
  • Menetapkan agar barang bukti berupa:
    1. 1 (satu) buah jaket Hoodie warna hitam merk Punishment;
    2. 1 (satu) buah celana pendek warna biru;
    3. 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9C warna casing Orange;
    4. 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna abu-abua bertuliskan everyone
Pengadilan PT SURABAYA Perdata
Register : 21-10-2021 — Putus : 30-11-2021 — Upload : 30-11-2021
Putusan PT SURABAYA Nomor 706/PDT/2021/PT SBY
Tanggal 30 Nopember 2021 — Pembanding/Penggugat : SYAIFUL HUDA, ST Diwakili Oleh : Dr. Dodik Wahyono, SE. SH. MH.
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK NEGARA INDONESIA TBK REGIONAL REMEDIAL & RECOVERY SURABAYA
Terbanding/Tergugat II : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SURABAYA
74 — 44
  • Keadilanberasal dari kata justice, yang menurut /nstitute of Justinian, istilah justicedirumuskan sebagai:Justice is the constant and continual purpose whichgiven to everyone his own. Keadilan merupakan istilah yang dipergunakandalam hubungannya antara rakyat dan pemerintah.Keadilan berkaitan dengan hak seseorang apa yang seharusnyaditerimanya, sehingga apabila seseorang tidak menerima apa yangmenjadi haknya, maka dianggap tidak adil, bahkan mencederai rasakeadilan.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 20-10-2015 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1308 K/Pdt/2015
Tanggal 20 Oktober 2015 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA CQ KEJAKSAAN TINGGI PEKANBARU CQ KEJAKSAAN NEGERI PELALAWAN CQ JAKSA PENUNTUT UMUM vs PT OTO MULTIARTHA
112 — 89 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dalam pada itu,menurut Article 29 (2) The Universal Declaration of Human Rights (1948),dinyatakan sebagai berikut: (2) In the exercise of his rights and freedoms,everyone shall be subject only to such limitations as are determined by lawsolely for the purpose of securing due recognition and respect for the rightsand freedoms of others and of meeting the just requirement of morality,public order and the general welfare in a democratic society;Menurut hukum, semua hasil kejahatan dan pelanggaran, termasuk
Pengadilan PA SURABAYA Perdata Agama
Register : 24-11-2020 — Putus : 03-12-2020 — Upload : 03-12-2020
Putusan PA SURABAYA Nomor 2724/Pdt.P/2020/PA.Sby
Tanggal 3 Desember 2020 — Pemohon melawan Termohon
28 — 0
  • Keadilanberasal dari kata justice, yang menurut Institute of Justinian, istilahjustice dirumuskan sebagai:"Justice is the constant and continualpurpose which given to everyone his own.
Pengadilan PN PALEMBANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 15-09-2015 — Upload : 19-01-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor 70 /Pdt.G/2015/PN Plg
Tanggal 15 September 2015 — PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk LAWAN Pemerintah Republik Indonesia cq Kejaksan Agung Republik Indonesia cq Kejaksaan Tinggi Sumsel cq Kejaksaan Negeri Palembang, , dkk
86 — 16
  • menjalankanhak dan kebebasannya, setiap orang wajidb tunduk kepada pembatasanyang ditetapbkan dengan undangundang dengan maksud sematamatauntuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dankebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuaidengan pertimbangan moral, nilainilai agama, keamanan, dan ketertibanumum dalam suatu masyarakat demokratis.Demikian menurut Article 29 (2) The Universal Declaration of HumanRights (1984), dinyatakan : (2) In the exercise of his rights and freedoms,everyone
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 30-12-2015 — Putus : 25-02-2016 — Upload : 01-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 72 P/HUM/2015
Tanggal 25 Februari 2016 — PROF. DR. O.C. KALIGIS, SH., MH., DKK VS PRESIDEN RI;
263 — 103 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Equality before the law berarti setiap orang berhak ataspenerapan hukum yang imparsial, apapun hukumnya (everyone is entitled to theimpartial application of the law, whatever that law may be).
Pengadilan PN BLORA Pidana Khusus Peradilan Anak ABH
Register : 14-03-2023 — Putus : 13-04-2023 — Upload : 17-04-2023
Putusan PN BLORA Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bla
Tanggal 13 April 2023 — Terdakwa
90 — 5
  • berupa membantu administrasi ringan di Kantor Desa Jipang, Kecamatam Cepu, Kabupaten Blora, selama 8 (delapan) bulan dengan ketentuan untuk jangka waktu 1 (satu) jam dalam 1 (satu) hari kerja;
  • Menetapkan barang bukti berupa:
    • 1 (satu) buah jaket hoodie warna hitam merk punishment;
    • 1 (satu) buah celana pendek warna biru;
    • 1 (satu) buah HP merk readmi 9C warna casing orange;
    • 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna abu abu bertuliskan everyone
Pengadilan PN Namlea Pidana Khusus
Register : 27-05-2021 — Putus : 10-06-2021 — Upload : 14-06-2021
Putusan PN Namlea Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Nla
Tanggal 10 Juni 2021 — Pemohon:
FAHLEVI WAMNEBO
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN RESORT PULAU BURU
165 — 38
  • Adapun ketentuan dimaksud adalahsebagai berikut:e Pasal 14 angka 3 huruf a (mengenai hak yang dilanggar):In the determination of any criminal charge against him, everyone shallbe entitled to the following minimum guarantees, in full equality:a) To be informed promptly and in detail in a language which beunderstands of the nature and cause of the charge against him;terjemahannya:Dalam penentuan suatu tindak kejahatan, setiap orang berhak atasjaminanjaminan minimal dibawah ini secara penuh, yaitu:a
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 16-04-2014 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 177 PK/Pdt/2013
Tanggal 16 April 2014 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA Cq. KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA BARAT Cq. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PAINAN vs KREATIKTO BOENTORO, Dkk
51 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • UndangUndang inidan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperolehpenyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukumyang berlaku;Bahwa UndangUndang Nomor 39/1999 merupakan penjabaran lebih lanjutdari TAP MPR Nomor XVIV/VMPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia danPasal 28 UndangUndang Dasar 1945 Amandemen Il;Norma yang mengatur mengenai Hak Asasi Manusia ini merupakan adopsidari Declaration of Human Rights yang disyaratkan oleh PBB yang dalamkaitannya dalam penahanan adalah Everyone
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 29-01-2014 — Upload : 17-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 75 P/HUM/2013
Tanggal 29 Januari 2014 — ONO SURONO, dk vs MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN R.I
202 — 296 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Untuk sekedar direnungkan bahwa "The minimum capacity for the senseof justice insures that everyone has equal rights. The claims of all are to be adjudicatedby the principle of justice. Equality is supported by the general facts of nature and notmerely by a procedural rule without substantive force". untuk menjamin pencapaiankeadilan prosedur diatas, menurut John Rawls, setiap orang harus mempunyai hak yangsetara.
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 10-02-2017 — Putus : 20-02-2017 — Upload : 22-03-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 2/Pid.Pra/2017/PN Dps
Tanggal 20 Februari 2017 — MUNARMAN, SH melawan KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPOLISIAN DAERAH BALI Cq. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL KHUSUS KEPOLISIAN DAERAH BALI
224 — 90
  • Adapun ketentuan dimaksud adalah sebagaiberikut :*Pasal 14 angka 3 huruf a (mengenai hak yang dilanggar),Halaman 10 dari 25, Putusan No.2/Pid.Pra/2017/PN.DPs.In the determination of any criminal charge against him, everyone shall beentitled to the following minimum guarantees, in full equality :a) To be informed promptly and in detail in a language which beunderstands of the nature and cause of the charge against him ;Terjemahannya :Dalam penentuan suatu tindak kejahatan, setiap orang berhak atasjaminanjaminan
Pengadilan PN MENGGALA Pidana Khusus Peradilan Anak ABH
Register : 17-03-2023 — Putus : 30-03-2023 — Upload : 03-04-2023
Putusan PN MENGGALA Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mgl
Tanggal 30 Maret 2023 — Terdakwa
87 — 12
  • sweater warna putih bagian depan terdapat gambar ombak dan tulisan DNDV warna hitam merk DNDV;
  • 1 (satu) potong celana panjang warna hitam terdapat tali warna putih;
  • 1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu;
  • 1 (satu) buah botol body lotion merk Nivea Extra White;
  • 1 (satu) buah kasur busa warna kombinasi biru putih coklat motif gambar mobil ukuran 2x1,5 meter;
  • 1 (satu) buah bantal warna putih motif garis warna pink ada tulisan Everyone
Pengadilan PT MEDAN Pidana Umum Penghinaan
Upload : 30-05-2016
Putusan PT MEDAN Nomor 140/PID.SUS/2016/PT-MDN
REZA MAULANA MIFADDI, DKK.
31 — 15
  • Bahwa mendasari Declaration of Human Right article 3 : "everyone has theright to life, liberty and security of person". Bahwa setiap orang berhak ataskehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu.PenutupNamun sebelum majelis Tinggi Sumatera Utara di Medan menjatuhkan putusan,mohon perlu juga kiranya majelis mempertimbangkan bahwa :191. Para Terdakwa bukanlah mungkir atau menyangkal, tetapi hanya berusahamemperjuangkan Hak Asasi Manusianya untuk mencari keadilan;2.
Pengadilan PT PEKANBARU Perdata
Register : 22-10-2018 — Putus : 19-02-2019 — Upload : 25-10-2021
Putusan PT PEKANBARU Nomor 200/PDT/2018/PT PBR
Tanggal 19 Februari 2019 — Pembanding/Tergugat : Pemerintah RI Cq. Kejaksaan Negeri Bengkalis Cq. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bengkalis Diwakili Oleh : Sartika Ayu Tarigan SH, Dkk
Terbanding/Penggugat : PT.Oto Multiartha Cq. PT. Oto Multiartha Cabang Pekanbaru
26 — 13
  • Dalam pada itu, menurutArticle 29 (2) The Universal Declaration of Human Rights (1948),dinyatakan sebagai berikut: (2) In the exercise of his rights and freedoms,everyone shall be subject only to such limitations as are determined bylaw solely for the purpose of securing due recognition and respect for therights and freedoms of others and of meeting the just requirement ofmorality, public order and the general welfare in a democratic society.Menurut hukum, semua hasil kejahatan dan pelanggaran, termasuk
Pengadilan PN PALEMBANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 15-09-2015 — Upload : 15-11-2016
Putusan PN PALEMBANG Nomor 69 /Pdt.G/2015/PN Plg
Tanggal 15 September 2015 — PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk Lawan . Pemerintah Republik Indonesia cq Kejaksan Agung Republik Indonesia cq Kejaksaan Tinggi Sumsel cq Kejaksaan Negeri Palembang, dkk
105 — 15
  • Piguntuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dankebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuaidengan pertimbangan moral, nilainilai agama, keamanan, dan ketertibanumum dalam suatu masyarakat demokratis.Demikian menurut Article 29 (2) The Universal Declaration of HumanRights (1984), dinyatakan : (2) In the exercise of his rights and freedoms,everyone shall be subject only to such limitations as are determined bylaw solely for the purpose of securing du recognitions as
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Penghinaan
Putus : 26-06-2013 — Upload : 21-04-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 112 PK/Pid/2012
Tanggal 26 Juni 2013 — CINDRA WIJAYA alias ACIN
44 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tindakan Penyidik yang melakukan penyitaan terhadap barang yangtidak ada hubungan atau kaitannya dengan tindak pidana merupakanpelanggaran Hak Asasi Manusia sebagaimana dinyatakan dalam Pasal17 ayat (1) dan ayat (2) Universal Declaration of Human Rights sebagaiberikut :Everyone has the right to own property alone as well as in associationwith others ;(setiap orang berhak mempunyai milik baik sendiri maupun bersamasama dengan orang lain) ;No one shall be arbitrarily deprived of his property (tiada
Pengadilan PN CIBADAK Pidana Khusus
Register : 19-03-2019 — Putus : 11-04-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN CIBADAK Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN Cbd
Tanggal 11 April 2019 — Pemohon:
FERDIANTA
Termohon:
Kepolisian Sektor Cicurug
254 — 91
  • Adapun ketentuan dimaksud adalah sebagaiberikut :e Pasal 14 angka 3 huruf a (mengenai hak yang dilanggar) :In the determination of any criminal charge against him, everyone shall beentitled to be following minimum guarantoes, in full equality:(a) To be informed prompity and in detail in a language which beunderstands of the nature and cause of the charge against him:Terjemahannya :Dalam penentuan suatu tindak kejahatan, setiap orang berhak atasjaminan minimal dibawah ini secara penuh, yaitu :(a)