Putusan Nomor 1794/B/PK/Pjk/2021Menimbang, bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali/PemohonBanding mengajukan keberatan dengan menyebutkan secara eksplisitbesarnya Dasar Pengenaan pajak PPN sebesar Rp. 14.592.940.419,00,sehingga nilai sengketa sampai dengan keberatan adalah sebesarRp.2.440.012.419,00;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam sengketa aquo adalah mengenai penilaian hasil pembuktian (fact question) yaitu apakahbenar terdapat penyerahan voranol yang belum dilaporkan dalam SPT

Putusan Nomor 1794/B/PK/Pjk/2021(fact question) yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar olehJudex Factie, sehingga diambil alin dan dikuatkan oleh Mahkamah Agungdalam putusan a quo.

Nomor 780 K/Pid.Sus/2018Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan PemohonKasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagaiberikut:Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena JudexFacti dalam mengadili Terdakwa tidak salah menerapkan hukum ;Bahwa Judex Fact telah mempertimbangkan dengan benar mengenai faktafakta hukum yang terungkap di persidangan setelah dihubungkan dengandakwaan Penuntut Umum ;Bahwa kendati Terdakwa tidak sedang menggunakan/memakai

Munawar Holil, Tim Assesment BNNP Maluku,tingkat DAS Terdakwa berada pada tingkat substansial (skor Il), makaputusan rehabilitasi terhadap Terdakwa bukan tanpa alasan, bahwaTerdakwa perlu ditangani secara medis sampai ia sembuh (perludirehabilitasi) ;Bahwa dengan demikian, Judex Fact/Pengadilan Tinggi Ambon yangmenguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon yang menyatakanTerdakwa terbukti bersalah lakukan tindak pidana sebagaimana dalamdakwaan Alternatif Kedua, melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UndangUndang

. / Subsider : c, Lees fees ( tre foes fact m )Membayar biaya parkars. Seb66al RGn ws, ccseconsesecwesncneyexcssancimesaraernexaremnemvenireereccncurne Memerintahkan barang bukti Derupa : 0... eee cette eee cee cee cae cee eee eeeee ees sue eeeuessueeeeeeeDemikianlah diputuskan pada hari ini : SELASA, tanggal : 15 SEPTEMBER 2020, oleh Hakimdan pada hari ini juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadirioleh :Panitera Pengganti, Hakim,gelITONG ISNAENI HIDAYAT, S.H., M.H.

Bahwa JUDEX JURIS yang mengambil pertimbangan JUDEX FACT!PTTUN Jakarta telah menyatakan gugatan a quo tidak dapat diterima,berarti JUDEX FACT! PTTUN Jakarta tersebut telah mengabulkan eksepsiTERMOHON PK, hal mana tegas dinyatakan oleh JUDEX FACT!

Bahwa dengan demikian pada pokoknya JUDEX FACT! PTTUN Jakartamengabulkan Eksepsi TERMOHON PK dan karenanya menyatakanGugatan Tidak dapat diterima;. Bahwa setelah membaca dengan seksama materimateri Eksepsi dariJawaban, Memori Banding, dan Kontra Memori Kasasi dari TERMOHONPK maka ternyata hanya diperoleh 2 (dua) jenis eksepsi yang diajukandalam persidangan, yakni:a.

Bahwa ternyata JUDEX FACT!

TERMOHON PK, sekalipun tidakpernah mengajukan permohonan eksepsi absolut mengenai kewenanganperadilan perdata;Bahwa atas kekeliruan yang nyata yang telah diperbuat oleh JUDEXFACTI PTTUN Jakarta dalam mempertimbangkan putusannya, makaadalah berdasar apabila PEMOHON PK kemudian mengajukanPermohonan Kasasi kepada JUDEX JURIS untuk memeriksa putusanJUDEX FACTI PTTUN Jakarta tersebut, namun ternyata JUDEX JURISmenyatakan menolak Permohonan Kasasi a quo, padahal PEMOHON PKmengajukan Kasasi karena JUDEX FACT

UU No. 3 Tahun 2009;Bahwa terbukti oleh karena TERMOHON PK tidak mengajukan eksepsiabsolut mengenai kewenangan hakim perdata dalam bagian eksepsiJawabannya, maka terbukti JUDEX FACT!

fet 0; , e i wu psfbt i oO a i J v9 oO be a dwQ % 5 f Ba CN En .0 id 3 es ed cj ss %C1 a i + Oo ElOo a I a & : ae ordeB I S Sy oO Fact i

Judex Fact telan salah menerapkan atau melanggar ketentuan hukum yangberilaku telah mengabukan petitum ke8 gugatan Termohon Kasasi mengenaidwangsom ;4.1.4.2.Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dan oleh karenanya menolak dengantegas periimbangan hukum Judex Facti yang telah mengabulkan petitumgugatan Termohon mengenai pembayaran uang paksa (dwangsom) sebesarRp. 5.000.000, (lima juta rupiah) perhari apabila para Pemohon Kasasi lalaimengosongkan dan hnenyerahkan tanah obyek sengketa terhitung sejakputusan

Oleh karenateroukti dalam gugatannya Termohon Kasasi menuntut Pemohon Kasasi untuk membayar sejumlah uang, maka permintaan uang paksa (dwangsom)tidak dapat diteraokan dalam perkara ini ;Bahwa disamping itu, pertimbangan hukum Judex Fact tersebut tidak berdasardan telah bertentangan dengan UndangUndang No. 15 Tahun 1999 karenaHal. 23 dari 34 hal. Put.

Bahwa berdasarkan uraiaruraian di atas, maka menjadi terouki' pertimbanganhukum Jude Fact tidaktah berdasar dan mengadaada sehingga harus ditolakoleh Majelis Hakim banding yang memeriksa perkara ini ;5.

Ini berarti Judex Fact tidakmemperrhatkan fakta hukum secara cermat yang terungkap dalam persidangan ;.

No.695 K/Pdt/2011Bahwa pertimbangan Judex Fact tersebut mengadaada karena tidak sesuaidengan pemeriksaan setempat yang telah dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 11Maret sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat Nomor:Del2010/PN.DPK. jo.

No. 625 K/PID/2014BAHWA JUDEX FACT! PENGADILAN TINGGI JAKARTA SALAH DALAMMENERAPKAN HUKUM ATAU MENERAPKAN ~~ HUKUM TIDAKSEBAGAIMANA MESTINYA KARENA TIDAK MEMPERTIMBANGKAN ALATBUKTI KETERANGAN SAKSI TERKAIT SIAPA PENYEBAB DAN YANGMEMULAI PERKELAHIAN YANG TIDAK MEMENUHI BATAS MINIMALPEMBUKTIAN ATAU TIDAK MEMPUNYAI NILAI PEMBUKTIANBahwa landasan dalam perkara ini adalah alat bukti keterangan saksi dan alatbukti surat disamping keterangan Terdakwa / Pemohon Kasasi.

KEBERATAN KETIGABAHWA JUDEX FACT PENGADILAN TINGGI JAKARTA SALAH DALAMMENERAPKAN HUKUM ATAU MENERAPKAN HUKUM TIDAKSEBAGAIMANA MESTINYA KARENA TIDAK MEMPERTIMBANGKANKEKELIRUAN JUDEX FACT PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATANYANG TELAH MELAMPAUI KEWENANGANNYA DENGAN MEMBUAT DANMEMPERTIMBANGKAN KETERANGAN SAKSI YANG TIDAK PERNAHHADIR/DIPERIKSA DAN TIDAK DI BAWAH SUMPAH, HAL MANABERTENTANGAN DENGAN HUKUM ACARA PIDANA YANG BERLAKUPASAL 185 AYAT (1) JO PASAL 162 AYAT (1).Hal. 7 dari 15 hal. Put.

KEBERATAN KEENAMJUDEX FACTI DALAM MENENTUKAN LAMANYA HUKUMAN PIDANA TIDAKMENCERMINKAN RASA KEADILAN DAN TIDAK MENERAPKAN PRINSIPPEMIDANAAN ADALAH PEMBINAANBahwa, quod non seandainya Terdakwa dapat dikatakan telah terbuktimelakukan penganiayaan, JUDEX FACT!

JUDEX FACT! MELANGGAR PERATURAN PERUNDANGUNDANGANDI BIDANG PERBANKAN TENTANG PEMBERIAN KREDITa. Bahwa dalam pertimbangan hukum JUDEX FACTI Tingkat Pertamahalaman 123, 125126 yang diambil alih oleh JUDEX FACTI TingkatBanding pada pokoknya mempertimbangkan bahwa pemberian kredityang dilakukan Termohon Kasasi kepada PT. Kuala Permai, PT DinarPerkasa dan PT.

JUDEX FACT MELANGGAR PERATURAN PERUNDANGUNDANG DIBIDANG PERBANKAN TENTANG STATUS BANK = DALAMPENAGWASAN INTENSIFa. Bahwa dalam pertimbangan hukum JUDEX FACTI Tingkat Pertamahalaman 126127 yang diambil alih oleh JUDEX FACT! Tingkat Bandingpada pokoknya mempertimbangkan bahwa pemberian kredit olehTermohon Kasasi kepada PT. Luwiwan Megah Perkasa dilakukan padasaat PT.

JUDEX FACT! MELANGGAR PERATURAN MENGENAI PROSES UJIKEMAMPUAN DAN KEPATUTAN (FIT AND PROPER TEST).a. Bahwa dalam pertimbangan hukum JUDEX FACT! Tingkat Pertamahalaman 126127 yang diambil alih oleh JUDEX FACT! Tingkat Bandingpada pokoknya mempertimbangkan bahwa terhadap pemberian kreditkepada PT. Luwiwan Megah Perkasa, PT. Kuala Permai, PT DinarPerkasa dan PT.

Bahwa dalam pertimbangan hukum JUDEX FACT! Tingkat Pertamahalaman 126127 yang diambil alih oleh JUDEX FACT! Tingkat Bandingpada pokoknya mempertimbangkan bahwa obyek sengketa/KeputusanIn Litis bertentangan dengan Pasal 28 huruf a angka 3 dan juga Pasal28 huruf d PBI Fit and Proper Test dan juga bertentangan dengan AsasKecermatan dan Asas Profesionalitas quod non.b.

Bahwa pertimbangan hukum tersebut adalah pertimbangan yangmelanggar hukum dengan penjelasan sebagai berikut:Halaman 59 dari 62 halaman Putusan Nomor 09 K/TUN/20151) Bahwa JUDEX FACT!

Nomor 2 PK/Padt/2019peninjauan kembali tidak dapat menjadi dasar untuk membatalkanputusan Judex Juris sampai dengan Judex Fact; Bahwa tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata dalam putusanJudex Juris sampai dengan Judex Fact;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali PT.

Lee Il Yong tidak menanda tangani dokumenStatement of Fact yang merupakan kelengkapan dokumenpenyerahan barang dari kapal pengangkut barang (Kapal milikPenggugat) kepada pihak pemilik barang (Tergugatl).5. Bahwa pada tanggal 5 Nopember 2010 telah diadakan pertemuan dikantor Turut Tergugat dengan dihadiri oleh Kuasa HukumTergugatl, Kuasa Hukum Penggugat, pihak PT.

Lee Il Young,menanda tangani dokumen Statement of Fact pada tanggal 6Oktober 2010 tersebut dan Kuasa Hukum Penggugatmenanda tangani Surat Pernyataan Kesanggupan tertanggal7 Oktober 2010, atas permohonan dari PT.

Bahwa setelah diketahui kekurangan (shortage) sebanyak 408,930 MTraw cane sugar tersebut, sub agen pelayaran segera memberitahukankepada Kapten Kapal Tergugat Rekonpensi sewaktu penyerahkandokumen Statement Of Fact yang merupakan dokumen terakhirbahwa barang telah habis dibongkar untuk dapat ditanda tangani oleKapten Kapal Tergugat Rekonpensi, akan tetapi Kapten KapalTergugatHal. 15 Putusan 451/PDT.G/2010/PN.JKT.PSTRekonpensi tidak bersedia menanda tangani dokumen Statementof Fact tersebut.5S.

(Berupa Fotocopy sesuai dengan aslinya)Bukti P13a: Statement of Fact (Pernyataan Fakta) tertanggal 28September 2010. (Berupa Fotocopy )Bukti P13b : Terjemahan Statement of Fact tertanggal 28 September2010. (Berupa Fotocopy sesuai dengan aslinya )Bukti P14a :Faksimili Tergugat Il kepada Penggugat tertanggal 8Oktober 2010. (Berupa Fax)Hal. 35 Putusan 451/PDT.G/2010/PN.JKT.PST18.Bukti P14b : Terjemahan faksimili dari Tergugat Il kepadaPenggugat tertanggal 8 Oktober 2010.

(BerupaFotocopy )12.BuktiT112/P(dr)12 : Fotokopi Statement of Fact tertanggal 28September 2010 yang telah dinazegelen dandilegalisir Sesuai dengan aslinya. (BerupaFotocopy )13. BuktiT113/P(dr)13 : Fotokopi 6 (lembar) Daily Report ofDischarging masingmasing tertanggal24,25,26 dan 27 September 2010 yang telahdinazegelen dan dilegalisir sesuai denganaslinya.

Bahwa, dari hal tersebut sungguh jelas JUDEX FACT! telah melakukankesalahan penerapan hukum, khususnya ketentuan hukum pada bagianV angka 1 SEMA No.2/1991, dimana penundaan atau penghentianpenghitungan jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kedua untukmengajukan pembatalan suatu keputusan tata usaha negara yangmenjadi objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara, hanya dapatdilakukan apabila gugatan didaftarkan pada Kepaniteraan PengadilanTata Usaha Negara yang berwenang.

Bahwa begitu pula penerapan ketentuan hukum pada angka angka 2huruf b JUKLAK MA No.224/1993, JUDEX FACT! telah melakukankesalahan dalam penafsiran dan penerapannya. Karena pertimbanganyang diberikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam PutusanTingkat Pertama tersebut, tidak sesuai dengan tujuan diberikannyaHalaman 18 dari 36 halaman Putusan Nomor 448 K/TUN/2015persoalan gugatan formil dapat diterima atau tidak pada pertimbanganhakim.8.

dalam SEMA No.2/1991 dan JUKLAK MA No.224/1993yang mengatur sebagai berikut:Gugatan dapat diajukan hanya dalam waktu sembilan puluh hariterhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badanatau Pejabat Tata Usaha Negara.14.Bahwa, oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama danMajelis Tingkat Banding bertentangan dengan Pasal 55 UU PeradilanTUN dan penafsirannya dalam SEMA No.2/1991 dan JUKLAK MANo.224/1993, maka karena kesalahannya dalam penerapan Pasal 55tersebut, JUDEX FACT

V angka 1 SEMANo.2/1991, sungguh jelas dan terang JUDEX FACT!

Sehingga tidakterbantahkan secara logika hukum jika Termohon Kasasi bukanlahpihak yang memiliki kepentingan hukum dengan Objek Sengketa.Terlebih sesuai dengan ketentuan hukum Pasal 105 UU Peradilan TUN,pengakuan yang diberikan oleh Termohon Kasasi sendiri dimukapersidangan tersebut merupakan suatu bukti yang tak terbantahkan dantidak dapat ditarik Kembali oleh Termohon Kasasi .25.Bahwa kekeliruan JUDEX FACT!

dalamperdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untukkepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmupengetahuaan dan teknologi (Pasal 35), sehingga tidak boleh begitusaja secara serampangan misalnya seorang penyalahguna narkotikadiajukan kepersidangan dan dikenakan ketentuanketentuan tersebut.Bahwa Hakim (Judex Facti) tidak tepat mengaitkan antara kepemilikan,kepenguasaan dan penyimpanan narkotika dengan Pasal 112 Ayat (1)UU Narkotika, walaupun dalam pertimbangan Hakim (Judex Fact

menyatakan Hakim tidak bolehmenjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurangkurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatutindak pidana benarbenar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalahmelakukannyaBahwa untuk memperoleh keyakinan dalam memberikan putusan, Hakimharus memperhatikan alat bukti alat bukti yang diajukan dalampersidangan sehingga dalam mengambil keputusan berdasarkankeyakinan yang diperoleh dari alat bukti yang diajukan;Bahwa Majelis Hakim (Judex Fact

Hakim (Judex Facti) menyatakan Pemohon Kasasi adalahpecandu, dengan barang bukti kurang dari pemakaian sehari, danditemukan pipet bekas pakai, namun Pemohon Kasasi tidak dikenakanPasal 127 Ayat (1) huruf a UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Bahwa Hakim (Judex Facti) mengabaikan bukti dalam mengambil keputusan.Hakim (Judex Facti) hanya melihat perbuatan menyimpan, memiliki,menguasai narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sehingga fakta dankebenaran yang lebih jelas ditutupi oleh Hakim (Judex Fact

narkotika tanoa adanya upaya rehabilitasi medisdan sosial yang memadai merupakan bentuk penghukuman yangkejam terhadap Pemohon Kasasi karena secara sengaja menimbulkanrasa sakit akibat ketergantungan kepada warga binaan.Bahwa penempatan Pemohon Kasasi kedalam Lembaga Pemasyarakatansebagai bentuk pelaksanaan hukuman bertentangan kewajibanmenjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu danpenyalahguna narkotika serta tidak sesuai dengan tujuan UUNarkotika;Bahwa Majelis Hakim (Judex Fact

Bahwa setelah perkara a quo berkekuatan hukum tetap, telah terdapat 1(satu) bukti baru (novum) atau suatu keadaan baru (fresh fact/new point oflaw), berupa pengakuan dari Termohon Peninjauan Kembali (Djamal Alkatiriatau yang dikenal juga dengan nama Djamal Minabari bin Djafar Minabari);.

Bahwa bukti baru (novum) atau suatu keadaan baru (fresh fact/new point oflaw) diketahui Pemohon dari isteri Termohon yang bernama Fairus Alkatirialias Fairuz Alkatiri binti Aziz Mari dalam bentuk pengakuan yang dinyatakandalam suatu Akta Pernyataan atau Surat Pernyataan Notariil tertanggal 26November 2012 yang dibuat di hadapan Franciscus Xaverius Jerry JamesKolondam, S.H., Notaris di Manado, yang selanjutnya akta pernyataandimaksud dijadikan sebagai bukti PPK.1 dalam permohonan peninjauankembali

Bahwa bukti PPK.1 yang diajukan Pemohon sebagai bukti baru (novum)atau suatu keadaan baru (fresh fact/new point of law) tersebut, padadasarnya adalah pengakuan dari Termohon bahwa tanah dan bangunansesuai SHM Nomor 49 dan 50, yang terletak di Kampung Arab, KelurahanIstiqglal, Kecamatan Wenang, Kota Manado adalah milik PemohonPeninjauan Kembali yakni, milik Gazi Minabari.

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang nyata pada bukti baru (novum) ataukeadaan baru (fresh fact/new point of law) tersebut, kiranya memberi buktiyang sempurna bagi Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara a quopada tingkat Peninjauan Kembali untuk menyatakan terbukti apa yangdikemukakan oleh Pemohon/Penggugat asal, sehingga beralasan untukmengabulkan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan Pemohon,sekaligus membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 2056 K/Pdt/2010, tanggal 15

Pasal 112 ayat(2) UndangUndang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yangmenyatakan "Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai,atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman sebagaimanadimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelakudipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjarapaling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun danpidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditambah 1/3 (sepertiga).2.3Bahwa hakim (Judex Fact

Bahwa Majelis Hakim (Judex Facti) salah menerapkan atau melanggarhukum yang berlaku dengan memutus perkara tanpa melihat bukti yangtelah disampaikan Terdakwa;3.1 Bahwa untuk memperoleh keyakinan dalam memberikan putusan,Hakim harus memperhatikan alat buktialat bukti yang diajukan dalampersidangan sehingga dalam mengambil keputusan berdasarkankeyakinan yang diperoleh dari alat bukti yang diajukan;3.2 Bahwa Majelis Hakim (Judex Fact) tidak memperhatikan keterangansaksi, alat bukti surat dan keterangan

Hakim (Judex Facti) hanya melihat perbuatan menguasaiNarkotika tanpa hak atau melawan hukum tanpa menelisik lebihmenyeluruh apakah Terdakwa/Pemohon Kasasi memiliki keinginanuntuk menguasai atau memiliki benda tersebut, sehingga fakta dankebenaran yang lebih jelas ditutupi olen Hakim (Judex Fact)Bahwa Majelis Hakim (Judex Facti) salah menerapkan atau melanggarhukum yang berlaku dengan Tidak menerapkan UndangUndang Nomor 35Tahun 2011 tentang Narkotika secara benar dalam memutus perkara;Bahwa Hakim

berpendapat:bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelahmeneliti secara saksama memori kasasi tanggal 5 April 2017 dan kontra memorikasasi tanggal 24 Mei 2017 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti,dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriTanjungpinang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagaiberikut: Bahwa keberatan mengenai surat kuasa merupakan pengulangan dalil yangsebenarnya telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Judex Fact

Nomor 186 K/Padt.SusPHI/2018alasan efisiensi sebagaimana ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang UndangNomor 13 Tahun 2008, dan uang penghargaan masa kerja serta uangpenggantian hak sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan (4) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 dan jumlahnya telah diperhitungkan secaratepat dan benar oleh Judex Fact;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyatabahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriTanjungpinang dalam perkara ini tidak

.; ModelNom arRi vom hap ov,TAABERITA ACARA PEMERIKSAAN CEPATTINDAK PIDANA RINGANNomor: BA/ O&(OT 72X02 FinscOCeranggat PangkatPada iO iniWEQA22fnBulan fact TahuPTW NRP202(. sekitar pukul AL $O WIB, sayaas ger 100 S60) sebagai Penyidik / Penyidik Pembantupada (oni WB Resor Cianjur, telah meiakukan eral terhadap seorang Laki Laki / Perempuan yangbelum dikenal dan menerangkan sebagai berikut : TERSANama : mur 227, ne na ulSE REG OA acedenbjenis kelamif, wwis*..%...,Bangsa : Whos eeeMRS.

Kedanamat Lf...al fact...Kabu Z ion eed MENYATAKAN TERDAKWA YANG IDENTITASNYA TERSEBUT DIATAS MELAKUKAN PELANGGARAN TINDAK PIDANA RINGAN PASAL. AE Bee ae em icp oe cca Beaserseseae DAN PIDANA DENDA SEBESAR Rp. 32000,(Whe A Woy PR decent Rd nanan ) BIAYA PERKARA Rp. ee.( bs eel 7 Wea) Wan MANN IS cosscscscessetismsteinssscc )MEMERINTAHKAN en BARANG BUKTI. e 22DBUPUTUSKAN HARUINT peewee. ccs ssnssnczocasdnbvcencicecscnsad@bcacibchtarsconsae ro.

Preventif lebih ditujukanterhadap masyarakat supaya tidak melakukan kejahatan, dan represif ditujukanterhadap diri Terdakwa agar jera dan tidak melakukan perbuatan pidana lagi.Sehingga sudah sepantasnya apabila Terdakwa diberikan hukuman yangsetimpal atas perbuatannya sesuai dengan tuntutan Pemohon Kasasi Jaksa /Penuntut Umum.Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidaksalah dalam menerapkan hukum, Judex Fact

Judex Facti juga telah mempertimbangkan halhal yangmemberatkan dan yang meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat(1) huruf f KUHAP, lagi pula berat ringannya pidana yang dijatuhkan terhadapTerdakwa adalah wewenang Judex Fact;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata,putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan /atau undangundang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa /Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;Menimbang, bahwa

/Lahir 44000 fo D&S kelamin Wwanthy Sukubangsa Indonesia Agama ..flam.AlamatJ1....f0" ...Mabpe Palit weet Fete le Milan aMenerangkan sebagai berikut tala fhe membulegWane) SF th CA fact bh Fe Milo belnnGi LevgKam...Uun.. pan abr CEBEB Setelah BAP cepat ini selesai dibuat kemudian dibacakankembali kepadanya, yang bersangkutan menyatakan setuju /membenarkan keterangan yang diberikan, dan sanggup diadilidengan sistem peradilan cepat seperti ini.