., dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal27 Januari 2015, No.Reg.Perkara : PDS01/Ft.I/01/2015, Terdakwa telah didakwa,melakukan tindak pidana sebagai berikut :DAKWAAN :Primairw Bahwa ia terdakwa RIDWAN Bin APRIZAL selaku Ketua Unit PengelolaanKegiatan (UPK) PNPMMandiri Perdesaan bersamasama dengan Saksi DEKATRISNAWATI, berdasarkan SK Bupati OKU Selatan Nomor : 220 / KPTS /PMPD / 2010, bertindak untuk dirinya sendiri atau bersamasama

Surat Tuntutan Penuntut Umum Reg.Perk.Nomor : PDS03/SGT/Ft.I/10/2012tanggal 01 April 2014, Terdakwa diajukan ke Persidangan dengan tuntutansebagai berikut :1.

daridakwaan dan selanjutnya demi hukum dan keadilan terdakwa ANJARSYAMSUL ALAM.ST. harus dipulihkan harkat dan martabatnya sepertisemula serta merehabilitasi nama baiknya ; Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa,Penuntut Umum mengajukan Replik pada tanggal 19 April 2012 demikian juga12Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik pada tanggal 26 April 2012 ;Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh PenuntutUmum dengan Surat Dakwaan No.Register : PDS04/0.5.5/Ft.I

Prin.04/Ft.I /Rt.3/09/2010.Sejak tgl. 07 September 2010 sampai dengan tgl 26 September 2010 ;6. Hakim Pengadilan Negeri Sejak tanggal, 22 September 2010, s/d. tanggal, 21Oktober 2010 ;7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi, sejak tanggal : 22 Oktober2010 sampai dengan tanggal, 20 Desember 2010 ;8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur Surabaya tahap I, sejaktanggal: 21 Desember 2010 sampai dengan tanggal, 19 Januari 2011 ;9.

dakwaan dan selanjutnya demi hukum dan keadilan terdakwa SUNYOTOHADI PRAYITNO, ST. harus dipulihkan harkat dan martabatnya sepertisemula serta merehabilitasi nama baiknya ; Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa,Penuntut Umum mengajukan Replik pada tanggal 19 April 2012 demikian jugaPenasihat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik pada tanggal 26 April 2012 ; Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh PenuntutUmum dengan Surat Dakwaan No.Register : PDS04/0.5.5/Ft.I

Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutanserta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 18/Pid.SusTPK/2021/PNKpg tanggal 27 Mei 2021;Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa di persidangan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut, denganSurat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDS01/Wwr/Ft.I/11/2020tanggal 21 Januari 2021 sebagai berikut:PRIMAIRwonnnnnee Bahwa Terdakwa Bernadus Sabon Tawa alias Sabon selaku

NAIM sebesar Rp. 400.000.000, (empat ratus juta rupiah).Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9jo Pasal 18UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor20 Tahun 2001 jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP.IV Surat Tuntutan Penuntut Umum Reg.Perk.Nomor : PDS03/SGT/Ft.I/10/2012tanggal 01 April 2014, Terdakwa diajukan ke Persidangan dengan tuntutan sebagaiberikut :Pembacaan Tuntutan Pidana

Perk:PDS03/Ft.I/BIt/04/2005 tanggal 18 April 2005 kerugian keuanganNegara sebesar Rp.11.500.000.000, (sebelas milyar lima ratusjuta rupiah).2. Dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum no. Reg. Perk : PDS03/ft.1/BIt/04/2005 tanggal 18 Agustus 2005 kerugian keuanganNegara yang terbukti Rp. 12.500.000.000, (dua belas milyar limaratus juta rupiah).3.

Perkara : PDS01/MNJ/Ft.I/11/2015 yang berbunyisebagai berikut :Dakwaan :Primair:Bahwa ia Terdakwa Drs. H. M. Syamri Adnan, SH.

PDGKerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan PembangunanPerwakilan Provinsi Sumatera Barat Nomor : SR198/ PW03/5/2015 tanggal 08 September2015 ).Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UndangundangRI Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undangundang RI Nomor20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP.Menimbang, bahwa sesuai dengan surat tuntutan pidana Nomor Reg.Perk: PDS08/N.3.19/Ft.i

Keberatan terhadap Judex Facti yang tidak menerapkan danatau tidak diterapkannya aturan hukum sebagaimana mestinya,terhadap dakwaan Jaksa/Penuntut Umum;Bahwa, surat dakwaan dari Jaksa/Penuntut Umum denganRegister Nomor PDS02/Ft.I.3/Kota Pinang/02/2013, telah nyatanyata tidak jelas dan mengandung kekaburan hal ini karenauraian tidak dilakukan secara cermat, jelas dan lengkap,sebagaimana diatur dalam Pasal 143 (2) KUHAP menetapkansyaratsyarat yang harus dipenuhi dalam pembuatan suratdakwaan;Bahwa,

No. 760 K/PID.SUS/2017dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 dalam perkara ini tiidakterbukti :Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Jaksa PenuntutUmun dengan Nomor Register Perkara PDS08/RP9/Ft.I/06/2016tanggal 24 November 2016, membuktikan Pasal 3 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001, karena menurutJaksa / Penuntut Umum Unsur Pasal 2 Ayat (1) UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan

Penghitungan KerugianKeuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan PembangunanPerwakilan Provinsi Sumatera Barat Nomor : SR198/ PW03/5/2015 tanggal 08September 2015 ).Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undangundang RI Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undangundang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijuncto Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.Menimbang, bahwa sesuai dengan surat tuntutan pidana Nomor Reg.Perk:PDS08/N.3.19/Ft.i

Penuntut Umum No.Print221/Q.1.14.4/Ft.I/05/2014, sejak tanggal 6 Mei 2014sampai dengan tanggal 25 Mei 2014 ;3. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal 21 Mei 2014 sampai dengan tanggal 19Juni 2014 ;4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsidengan tanggal 18 Agustus 2014 ;5.

;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada PengadilanTinggi Bandung ;Telah membaca perkara dan Suratsurat yang bersangkutan serta turunanresmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tanggal 03 Agustus2016, Nomor : 24/Pid.SusTPK/2016/PN.Bdg;Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan Surat Dakwaantertanggal 18 Maret 2016 No.Reg.Perk PDS01/CIANJ/Ft.I/03/2016 dimanaterdakwa telah didakwa sebagai berikut :PERTAMAPRIMAIRwonnn Bahwa terdakwa DR. GUNAWAN JAMHUR, S.Pd.

Menetapkan biaya perkara pada putusan akhir.Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriSurabaya nomor PDS 03/M.5.34/Ft.I/12/2020 tertanggal 22 Desember 2020,menuntut Supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara inimemutuskan:1. Menyatakan Terdakwa SUPRIANTO, S.H. M.H.

Pasal55 ayat (1) ke1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Palopo dalam tuntutannya tanggal O8 November 2013NO.REG.PERK : PDS03/PLP/Ft.I/06/2013 meminta agar Pengadilan NegeriMEMUtUSK@N 222 nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nen nnn nnn nnn1. Menyatakan Terdakwa Drs.

Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Garut Nomor : Reg.PERKARA PDS01/Ft.I/Grt/01/2012, tanggal 22 Pebruari 2012 atas nama Terdakwa :YANTO CAHYANTO, SE., MM bin ENTAR KARWITA adalah sah menurut hukum;halaman 83 dari 96 halaman putusan No. 30/TIPIKOR/2012/PT.Bdg3. Memerintahkan pemeriksaan perkara pidana Nomor: 10/Pid.Sus/TPK/2012 /PN.Bdg atasnama terdakwa : YANTO CAHYANTO, SE., MM bin ENTAR KARWITA tersebut untukdilanjutkan;4.

Perkara: PDS01/Ft.I/Padang/01/2020Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:PRIMAIRBahwa Terdakwa FERRY OKTAVIANO, S.E selaku Direktur PT. SYIFA MEDICALPRIMA, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti dalambulan Mei 2013 sampai dengan bulan November 2013 atau setidaktidaknya padasuatu waktu di tahun 2013, bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah dr. RASIDIN KotaPadang, atau di tempattempat lain yang berdasarkan ketentuan Pasal 5 Jo.

jumlah tersebut.Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan Tindak Pidana sebagaimanadiatur dan diancam dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor : 31Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20: Tahun 2001Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP.Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut UmumRegister Perkara Nomor : PDS13/Ft.I