dibesarkan oleh Pemohon danPemohon II sebagaimana layaknya anak kandung sendiri demi kepentinganterbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak karena kedua orangtua anak tersebut dalam keadaan tidak mampu dari faktor ekonomi sementaraPemohon dan Pemohon II mempunyai penghasilan tetap dan dapatmencukupi kebutuhan seharihari untuk keluarganya dan kedua anak tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 PeraturanPemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak dapat diambilsuatu gaedah

tergugatdihukum untuk membayar nafkah lampau selama sebelas bulan sejumlah Rp.10.000.000, (sepuluh juta rupiah) dan nafkah Iddah selama tiga bulan sejumlah Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) ;Menimbang, bahwa terhadap tuntutan penggugat mengenai mahar, oleh karenatelah diselesaikan secara kekeluargaan di luar persidangan bahkan diselesaikan melaluiNotaris, maka tuntutan penggugat tersebut penggugat menyatakan di persidangan padatanggal 5 Juni 2012 dinyatakan dicabut ;Menimbang, bahwa majelis hakim menjadi gaedah

dikabulkan sebagian dan tidak menerima selain dan selebihnya ;DALAH KONVENSI DAN REKONVENSI :Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkwinan, makaberdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepadapemohon konvensi/tergugat rekonvensi ;Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundangundanganyang berlaku serta gaedah

pemohon dan alatbukti yang diajukan serta fakta hukum yang ditemukan di persidangan, maka majelishakim berkesimpulan bahwa Widiya Astuti binti Hendra diyakini telah balig dan sudahdapat diharapkan untuk membina rumah tangganya dengan baik setelah dinikahkan,begitu juga pemohon sebagai ayah kandung diyakini pula dapat membimbinganaknya dengan baik dalam menjalani kehidupan rumah tangganya kelak, lagi pulajika perkawinan ini ditolak dikhawatirkan akan terjadi Sesuatu yang tidak diinginkandan menurut gaedah

Oleh karenanya, perceraian merupakan pintudarurat (emergency exit) yang dipandang lebih baik bagi Penggugat/Terbanding danTergugat/Pembanding untuk keluar dari kesulitan yang berkepanjangan demimenemukan kehidupan yang diharapkan lebih menguntungkan kedua belah pihak dimasa yang akan datang.Menimbang, bahwa dari poinpoin analisa terhadap dalil/alasan gugatan ceraiPenggugat dan jawaban Tergugat tersebut di atas, diperkuat dengan pemikiran yangbersumber dari gaedah fikih yang termuat dalam putusan

Undangundang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, MajelisHakim sependapat dengan gaedah figh yang tercantum di dalam kitab AlAsybah wannazhair halaman 128 yang diambil alih dan dijadikan pendapatMajelis Hakim, sebagai berikut:L, logic als JI le plo VI oo fuaiwantonMaksudnya : Pemerintah (berkewajiban) mengurus rakyatnya sesuaidengan kemashlahatan;Menimbang, bahwa sesuatu yang terjadi di persidangan

sebagai garinah dalam memutus perkara iniyang berbunyi sebagai berikut :cls L als Led aed LI 51,51 JitsgArtinya : Diterima pengakuan seorang perempuan yang akil baligh.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah di ubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 dan perubahan kedua UndangUndang Nomor50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para pemohon.Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundangundangan danhukum yang berlaku serta gaedah

;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang maksudnya bahwa perkawinanyang dapat diistbatkan di Pengadilan Agama adalah perkawinan yangdilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawin menurutHukum Islam dan UndangUndangan Nomor 1 tahun 1974 tentangperkawinan;Menimbang bahwa berdasarkan gaedah hukum Islam yang terdapatdalam Kitab Fathul Muin Juz M halaman 253 yang artinya Di dalampermohonan pengesahan nikah oleh seseorang harus

./2018/PA.Skgmaka majelis hakim berkesimpulan bahwa Indo Ampa binti Alimin diyakini telahbalig dan sudah dapat diharapkan untuk membina rumah tangganya denganbaik setelah dinikahkan, begitu juga Pemohon sebagai ibu kandung diyakinipula dapat membimbing anaknya dengan baik dalam menjalani kehidupanrumah tangganya kelak, lagi pula jika perkawinan ini ditolak dikhawatirkan akanterjadi sesuatu yang tidak diinginkan dan menurut gaedah hukum fighi bahwamenghindari kerusakan harus didahulukan atau diutamakan

menguruspengalihan gaji pensiunan janda dari almarhum Bandu bin Paeru serta untuk kepentinganyang lainlain.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf ( d dan e )Kompilasi Hukum Islam yang maksudnya bahwa perkawinan yang dapat diistbatkan diPengadilan Agama adalah perkawinan yang teijadi sebelum berlakunya UU No. 1 tahun1974 tentang perkawinan dan dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan untukkawin berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.Menimbang bahwa demikian pula gaedah

anakanak almarhumah Kaseng danalamrhumah MoniMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di muka,maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon telah sesuai dengan maksudPasal 49 huruf (a) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 7 ayat (3) huruf (d) danhuruf (ce) Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan para pemohon telah beralasanhukum dan patut untuk diterima dan dikabulkan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan diatas MajelisHakim mengambil allh gaedah

Undangundang Nomor 16 Tahun 2019 tentangperubahan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, MajelisHakim sependapat dengan gaedah figh yang tercantum di dalam kitab AlAsybah wannazhair halaman 128 yang diambil alih dan dijadikan pendapatMajelis Hakim, sebagai berikut:L, logic als JI le plo VI oo fuaiwantonMaksudnya : Pemerintah (berkewajiban) mengurus rakyatnya sesuaidengan kemashlahatan;Menimbang, bahwa sesuatu yang terjadi di persidangan

Pemohondan alat bukti yang diajukan serta fakta hukum yang ditemukan dipersidangan, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa Ika Fitriani bintiHarun diyakini telah balig dan sudah dapat diharapkan untuk membinarumah tangganya dengan baik setelah dinikahkan, begitu juga Pemohonsebagai ibu kandung diyakini pula dapat membimbing anaknya dengan baikdalam menjalani kehidupan rumah tangganya kelak, lagi pula jika perkawinanini ditolak dikhawatirkan akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan danmenurut gaedah

para Pemuda siapa diantara kamu yang mampu untukmempersiapkan halhal yang diperlukan dalam perkawinan, makaMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, Hakim menyatakan bahwa anak Pemohon yang bernama xxx dapatdiberikan dispensasi untuk menikah dengan seorang lakilaki tersebut, hal inisesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974jo Perubahan UndangUndang No.16 tahun 2019;Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, Hakimberpendapat dengan gaedah

memberikannafkah wajib kepada Penggugat mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telahberpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2015 samapai sekarang telahmencapai 2 tahun, sehingga Penggugat tidak dapat rukun lagi denganTergugat.Menimbang, bahwa ketidak hadiran tergugat dalam persidangan,meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh Majelis Hakim menilaibahwa perkara ini tetap harus dilanjutkan, meskipun Tergugat tidak datangmengajukan bantahan atau jawaban sebagai hak Tergugat.Menimbang pula bahwa sesuai gaedah

Put.No.436/Pdt.G/2016/PA.Mkshakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidakmemenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dholim dan gugurlahhaknyaMenimbang bahwa berdasarkan dengan gaedah tersebut di atas,bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datangmenghadap di persidangan, lalu tergugat tidak datang menghadap, dantidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, sedang Penggugatmampu membuktikan gugatannya, maka Tergugat termasuk orang dholimdan gugurlah hak

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankankepada Pemohon.Hal 9 dari Hal 11 Pen No. 0247/Pdt.P/2017/PA.PareMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 jo UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009,biaya perkara dibebankan kepada para pemohon.Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundangundangan danhukum yang berlaku serta gaedah

baligh.Menimbang, bahwa beradsarkan pertimbangapertimbangansebagaimana tersebut dimuka, maka permohonan para Pemohon patutuntuk diterima dan dikabulkan.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankankepada Pemohon.Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundangundangandan hukum yang berlaku serta gaedah

belum mencapai umur 19 tahun, tetapi dalam kesehariannyaia telah menunjukkan dan berperilaku serta bersikap layaknya sebagaiseorang istri yang Sudah dewasa, karenanya anak para Pemohonbernama ANAK dapat diberikan dispensasi untuk menikah denganseorang lakilaki bernama XXXX umur 19 tahun, hal ini sesuai maksudPasal 7 ayat (2) UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019perubahan atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974, tentangPerkawinan;Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, Hakimsependapat dengan gaedah

pemohon dan alatbukti yang diajukan serta fakta hukum yang ditemukan di persidangan, maka majelishakim berkesimpulan bahwa Angginasari binti Atong diyakini telah balig dan sudahdapat diharapkan untuk membina rumah tangganya dengan baik setelah dinikahkan,begitu juga Pemohon sebagai ayah kandung diyakini pula dapat membimbing anaknyadengan baik dalam menjalani kehidupan rumah tangganya kelak, lagi pula jikaperkawinan ini ditolak dikhawatirkan akan teijadi sesuatu yang tidak diinginkan danmenurut gaedah

di atas, meskipun anak Pemohon dan anak Pemohon II meskipunbelun cukup umur untuk menikah tetapi ternyata telah menjalin hubungan cintasecara mendalam dan telah melakukan hubungan badan yang mengakibatkananak Pemohon I mengandung, dan keduanya sudah Sulit untuk dipisahkan lagiserta ingin segera melangsungkan pernikahan, oleh karena itu memberikandispensasi kawin kepada keduanya merupakan solusi yang paling maslahatdari pada tetap mebiarkan mereka menjalin hubungan tanpa ikatan perkawinansesuai gaedah