PLN GEOTHERMAL (PLN-GEOTHERMAL)

PLN GEOTHERMAL (PLNGEOTHERMAL) , beralamat Jalan Wijaya I No.61, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh TJAHJOSASMOJO, selaku Direktur Utama, yang selanjutnya berdasarkan SratKuasa Khusus tertanggal 20 April 2012, memilih domisili Hukum di KantorKuasanya : YERRI ANULLAH, SH. MH, MCIArb, YONNAFITRIANA, SH. MH, dan RAKPAT DAMANHURI, SH.MH, ANJASPRATAMA, SH, ADIYA DASWANTA, SH.MH, ARTHUR JACOBMONIAGA, SH.

Kerugian Immatertil ;Bahwa sebagai akibat Perbuatan Melanggar Hukum dari Tergugat, reputasiPenggugat sebagai perusahaan yang terkenal di bidang pengeboran geothermal(geothermal drilling service) menjadi tercoreng karena dianggap tidak dapatmenyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu, sehingga Penggugat mengalamikerugian immateriil yang tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi untukmemudahkan Pengadilan, Penggugat menuntut ganti kerugian Immateril ini sebesarRp.100.000.000.000, (Seratus milyar

HERLAN HERDIANA, DKK; CHEVRON GEOTHERMAL INDONESIA LTD, DKK

YALA TEKNO GEOTHERMAL. dkk

YALA TEKNO GEOTHERMAL, berkedudukan di Jalan Parkit I No. 10Bintaro Jaya Sektor 2, Jakarta Selatan;2 PT. YASA PATRIA PERKASA, berkedudukan di JalanLenteng Agung Raya No. 18, Jagakarsa, Jakarta Selatan;3 PT.

YALA TEKNO GEOTHERMAL . 4.026.699.300,Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pasar ; 0TOTAL TAGIHAN . 4.026.699.300, Kreditur Separatis No. Nama Kreditur Total tagihan1 IPT. ALAM INTI ENERGI Rp. 21.005.093.460,JUMLAH TOTAL TAGIHAN Rp. 21.005.093.460, Kreditur yang dibantah oleh Pengurus No Nama Kreditur Total tagihanil iPengurus PT. Yala Tekno Geothermal Rp. 15.245.000.000,JUMLAH TOTAL TAGIHAN Rp. 15.245.000.000, 4 Bahwa selanjutnya Debitur PT.

Yala Tekno Geothermal Rp.4.026.699.300,2 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pasar Rp. 0iMingguJUMLAH TOTAL TAGIHAN Rp.e Kreditur Separatis :No. Nama Kreditur Total tagihan1 PT. ALAM INTI ENERGI Rp. 21.005.093.460,JUMLAH TOTAL TAGIHAN Rp. 21.005.093.460,e Kreditur yang dibantah oleh Pengurus :No. Nama Kreditur Total tagihan1 Pengurus PT. Yala Tekno Geothermal Rp.15.245.000.000,JUMLAH TOTAL TAGIHAN Rp. 4 Bahwa selanjutnya Debitur PT.

Yala Tekno Geothermal telah menyampaikan draftrencana perdamaian dan telah disampaikan kepada semua kreditor sebagaimanaterlampir ;5 Bahwa pada rapat kreditur tanggal 13 Mei 2011 bertempat di Gedung PengadilanNiaga Jakarta Pusat telah diadakan rapat pembahasan Rencana PerdamaianPT.YALA TEKNO GEOTHERMAL (Dalam PKPU) / Debitur dan terhadapRencana Perdamaian yang diajukan PT.YALA TEKNO GEOTHERMAL(Dalam PKPU) / Debitur tersebut, selanjutnya oleh Debitur disampaikan jugaperubahan rencana perdamaian sebagaimana

YALA TEKNO GEOTHERMAL untukmembayar ongkos perkara sebesar Rp.611.000, (enam ratus sebelas riburupiah);Hal. 23 dari 32 hal.Put.No. 48 PK/Pdt.Sus/2012Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 422 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 8 Desember 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap adalahsebagai berikut:Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: 1. PT. YALATEKNO GEOTHERMAL, 2. PT. YASA PATRIA PERKASA, 3.

STAR ENERGY GEOTHERMAL (WAYANG WINDU) LIMITED : MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

2013SO, tertanggal6 Desember 2013 perihal Persetujuan Work Program and Budget(WP&B) Star Energy Geothermal (Wayang Windu), Ltd.

BahwaLaporan Hasil Audit (LHA) pemenuhan kewajiban SBP tahun 2013 dan2014 Star Energy Geothermal (Wayang Windu) Limited (SEGWWL)Laporan Hasil Audit (LHA) pemenuhan kewajiban SBP tahun 2013 dan2014 Star Energy Geothermal (Wayang Windu) Limited (SEGWWL)halaman 57 dari 152 halaman Putusan No. 90/G/2018/PTUNJKTyang disampaikan oleh BPKP juga merupakan bukti bahwa Tergugatberwenang meminta pemeriksaan kepada BPKP.24.Bahwa selain itu, Tergugat menolak dengan tegas posita Penggugatangka 38 dan 39 halaman

(WayangWindu), Ltd (fotokopi sesuai dengan Scan).Surat Direktur Utama PGE Nomor 1045/PGE000/2011SO tertanggal 28 November 2011, Perihal :Persetujuan Work Program and Budget (WP&B)KOB Tahun 2012 Star Energy Geothermal (WayangWindu), Ltd (fotokopi dari fotokopi).Surat Direktur Utama PGE Nomor 1456/PGE000/2012SOtertanggal 5 Desember 2012, Perihal :Persetujuan Work Program and Budget (WP&B)Star Energy Geothermal (Wayang Windu), Ltd.

BuktiP 26P27a:P27b:P 28P 29a2013SOtertanggal 6 Desember 2013, Perihal :Persetujuan Work Program and Budget (WP&B) StarEnergy Geothermal (Wayang Windu), Ltd(SEGWWL) Tahun 2014 (fotokopi dari fotokopi).Surat Star Energy Geothermal Nomor 319/TFP/SEDWWL/VIII/2011 tertanggal 12 Agustus 2011,Perihal : Penyampaian Basis Perhitungan BiayaParent Company Overhead Pada Revisi WP&B2011 KOB Star Energy Geothermal (WayangWindu), Limited (fotokopi dari fotokopi)Surat Kantor Hukum Kurniawan & Co, Nomor : 55/PKNC

sama seperti di PEC juga biayabiayaapa yang bisa di cost recovery jadi segala sesuatu yang tidak sesuaitidak bisa dibebankan sebagai cost recovery, maupun tidak bisadigunakan sebagai biaya operasi di geothermal.

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: STAR ENERGY GEOTHERMAL SALAK, Ltd.;

STAR ENERGY GEOTHERMAL SALAK, Ltd., vs. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY, DKK

PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY, yang diwakili olehDirektur Utama Rony Gunawan, berkedudukan di MenaraCakrawala Lt. 15, Jin. M.H. Thamrin Nomor 9, Jakarta Cq.PT. PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY (PT. PGE) AREALAHENDONG, berkedudukan: di JIn Raya Tomohon Nomor 420,Kota Tomohon, Sulawesi Utara, dalam hal ini memberi kuasakepada DR. Soesilo Aribowo, S.H., M.H., M.Si., dan kawankawan,para Advokat, beralamat di Grha DeKA, JI. T.B.

Mandala, selanjutnya padatanggal 1 Januari 2013 Penggugat tidak dipekerjakan lagi oleh PTPertamina Geothermal Energy (PT. PGE) Area Lahendong;Haryadi, awal bekerja di PT Pertamina Geothermal Energy (PT. PGE)Area Lahendong sejak bulan April 1997 s/d Mei 2004, selanjutnya padabulan Juni 2004 s/d Desember 2004 dialinkan ke KOPKARMILA, padabulan Januari 2005 s/d Desember 2010 dialihkan ke CV. Mandala, padabulan Januari 2011 s/d Desember 2011 dialinkan ke PT.

Mandala) beralih menjadi Hubungan Kerja denganTergugat (PT Pertamina Geothermal Energy) ;Memerintahkan Tergugat (PT Pertamina Geothermal Energy) untukmemanggil, mempekerjakan kembali Para Penggugat pada kedudukandan jabatannya semula dan mengangkat Para Penggugat sebagaiKaryawan tetap PT Pertamina Geothermal Energy (PT.

Bahwa dalil Para Penggugat tersebut sangat mengherankan karena PT.Pertamina Geothermal Energy (Tergugat !) baru didirikan pada tanggal12 Desember 2006 sebagaimana hal itu diketahui dari Akta PendirianPerseroan Terbatas PT. Pertamina Geothermal Energy Nomor 10tertanggal 12 Desember 2006, yang dibuat di hadapan MarianneVincentia Hamdani, S.H., Notaris di Jakarta.

Pertamina Geothermal Energy (PT.

Pertamina Geothermal Energy

Tomohon Selatan, Kota Tomohon, Pekerjaan: Karyawan PTPertamina Geothermal Energy (PT.

FPE SBSI) di PTPertamina Geothermal Energy (PT.

Pertamina Geothermal Energy denganSerikat Pekerja Pertamina Geothermal Energy (SPPGE), telahdiberi materai cukup dan dilegalisir di Kantor Pos, telahdisesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti T12a;Foto Copy Perjanjian Kerja Bersama Periode Tahun 2012 2014antara PT. Pertamina Geothermal Energy (PT.

Pertamina Geothermal Energy (PT.

STAR ENERGY GEOTHERMAL DARAJAT II LTD (D/H. BUT. CHEVRON GEOTHERMAL INDONESIA LTD) vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

PUTUSANNomor 2800/B/PK/Pjk/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:STAR ENERGY GEOTHERMAL DARAJAT Il Ltd., BUT(d/h BUT CHEVRON GEOTHERMAL INDONESIA Ltd.)

tanggal 10 Maret 2016:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT098063.15/2010/PP/M.IIB Tahun 2018, tanggal 8 Februari 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap keputusan KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP2689/WPJ.07/2015 tanggal 26 Agustus2015, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Tahun Pajak 2010 Nomor: 00002/206/10/081/14 tanggal 30 Mei2014, atas nama: BUT Chevron Geothermal

masih harus dibayar, dan demikian SKPKB0002 harusdinyatakan batal demi hukum;Memerintahkan untuk pembayaran pajak yang telah dilakukan olehPemohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) melaluibank JP Morgan pada tanggal 27 Juni 2014 atas pembayaranSKPKB00002 senilai USD 186.115,00, dikembalikan kepadaPemohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) dalamwaktu 30 hari setelah Putusan diucapkan ke Rekening BankPemohon Peninjauan Kembali, sebagai berikut:Nama Pemilik Rekening : Star Energy Geothermal

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali STAR ENERGY GEOTHERMAL DARAJAT II Ltd., BUT (d/hBUT CHEVRON GEOTHERMAL INDONESIA Ltd.);Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2800/B/PK/Pjk/20182. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 29 Oktober 2018, oleh Dr. H. Supandi, S.H.

STAR ENERGY GEOTHERMAL SALAK, LTD ; MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

S834/MK.02/2015 tanggal 21Oktober 2015 menyampaikan permintaan kepada BPKP untukmelakukan audit kewajaran SBP tahun 2013 dan 2014 pada beberapaperusahaan panas bumi antara lain Chevron Geothermal SalakCGS(berubah nama menjadi Star Energy Geothermal SalakSEGS).. Bahwa, dalam rangka menindaklanjuti permintaan dimaksud No.

SalakCGS (berubah nama menjadi StarEnergy Geothermal SalakSEGS).13.Bahwa, atas surat tagihan tersebut, Chevron Geothermal SalakCGS(berubah nama menjadi Star Energy Geothermal SalakSEGS)melakukan pembayaran pada tanggal 1 Desember 2016 ke RekeningPanas Bumi dengan total SBP Rp.134.207.524.828, (Kurs pada tanggalpenyetoran CGS cq.

Bahwa LaporanHasil Audit (LHA) pemenuhan kewajiban SBP tahun 2013 dan 2014Chevron Geothermal SalakCGS (berubah nama menjadi Star EnergyGeothermal SalakSEGS).

Tergugat Telah Menyampaikan Tanggapan Atas Permohonan PenelaahanKembali Yang Diajukan Oleh Chevron Geothermal SalakCGS (berubahnama menjadi Star Energy Geothermal SalakSEGS) ;31.Bahwa, Chief Financial Officer CGS cq.

, maupun tidak bisa digunakan sebagaibiaya operasi di geothermal.

STAR ENERGY GEOTHERMAL DARAJAT II, LIMITED ; MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

S834/MK.02/2015 tanggal 21 Oktober 2015menyampaikan permintaan kepada BPKP untuk melakukan auditkewajaran SBP tahun 2013 dan 2014 pada beberapa perusahaan panasbumi antara lain Chevron Geothermal IndonesiaCGI (berubah namamenjadi Star Energy Geothermal Darajat IISEGDII);Menindaklanjuti permintaan dimaksud, BPKP melalui surat No.

IndonesiaCGI (berubah nama menjadi StarEnergy Geothermal Darajat IISEGDII);Bahwa atas surat tagihan tersebut, Chevron Geothermal IndonesiaCGI(berubah nama menjadi Star Energy Geothermal Darajat IlSEGDII)melakukan pembayaran pada tanggal 1 Desember 2016 ke RekeningPanas Bumi dengan total SBP Rp 14.128.112.895, (Kurs pada tanggalpenyetoran CGI cq.

(Fotokopi dari fotokopi);Surat Pertamina Geothermal Energy Nomor:690/PGE000/2011SO, tanggal 28 November 2011, perihalPersetujuan Work Program and Budget (WP&B) KOB Tahun2012 Chevron Geothermal Indonesia, Ltd. (CGI). (Fotokopi darifotokopi);Surat Pertamina Geothermal Energy Nomor:1046/PGE000/2011SO, tanggal 28 November 2011, perihalPersetujuan Work Program and Budget (WP&B) KOB Tahun2012 (CGI).

(Fotokopi dari fotokopi);Surat Pertamina Geothermal Energy Nomor:1455/PGE000/2012SO, tanggal 5 Desember 2012, perihalPersetujuan Work Program and Budget (WP&B) ChevronGeothermal Indonesia, Ltd. (CGI) Tahun 2013. (Fotokopi darifotokopi);Surat Pertamina Geothermal Energy Nomor:1103/PGE000/2013SO, tanggal 06 Desember 2013, perihalHalaman 68 dari 132 halaman.

terhadap Chevron geothermal Indonesia;Bahwa Saksi memeriksa JOC Chevron Geothermal Indonesia mulai tahun 2013,2014 dan seterusnya;Bahwa hasil audit Chevron Geothermal Indonesia untuk Tahun 2013, temuanaudit terbagi dengan 3 kelompok, yang pertama terkait dengan perbedaanperhitungan bagi hasil antara perhitungan menurut sendiri dan menurut auditor,temuan kedua terkait dengan pembebanan PCO, yang ketiga adalah temuanterhadap biayabiaya operasi lainnya;Bahwa dilakukan audit terkait dengan ketaatan

YALA TEKNO GEOTHERMAL ; PT. ALAM INTI ENERGI. dkk

Yala Tekno Geothermal dari Bank BTN dengan plafondsebesar Rp. 37.000.000.000,00 (tiga puluh tujuh milyar Rupiah), namunPT. Yala Tekno Geothermal baru menerima sebesar Rp.16.000.000.000,00 (enam belas milyar rupiah) dan pencairan dihentikansecara sepihak oleh Bank BTN (.Bukti P1);2. Bahwa selanjutya fasilitas kredit tersebut dialihkan ke BPPNberdasarkan surat Bank BIN No.I72/Jkt.Kng.Ut/Ak/1999 tanggal 9 April1999 (Bukti P2);3. Bahwa dari BPPN kemudian Fasilitas Kredit dijual kepada PT.

No.7 K/Pdt.Sus/2012Yala Tekno Geothermal, sebagaimana Akta Legalisasi No. 128/Leg/Xl/2002 dan Akta No. 11 tanggal 16 Desember 2002 (Bukti P4);5. Bahwa kemudian dari Yayasan Pendidikan dan Karyawan PT. PLN(Persero) secara melawan hukum PT. Alam Inti Energi membeli fasilitaskredit tersebut dari Yayasan Pendidikan dan Karyawan PT.

YalaTekno Geothermal No. 022/YTG/IV/2011 telah dinyatakan di set offdengan tagihan atas kekurangan setoran saham PT. Mafhabor Indonesiakepada PT. Yala Tekno Geothermal sebesar Rp. 3.116.492.682,00 (tigamilyar seratus enam belas juta empat ratus sembilan puluh dua ribu enamratus delapan puluh dua rupiah) sehingga sesungguhnya PT. MafhaborIndonesia lah yang saat ini memiliki utang kepada PT.

Yala Tekno Geothermal kepada PT.Alam Inti Energi (Kreditur Separatis) adalah sebesar Rp. 8.000.000.000,00(depan milyar Rupiah);2. Menyatakan bahwa PT. Yaia Tekno Geothermal tidak memiliki hutangdengan PT. Mafhabor Indonesia;3. Memerintahkan Kurator untuk merubah Daftar Hutang PT.

YalaTekno Geothermal/Pemohon Kasasi, maka berlaku bunga menurut undangundang yaitu sebesar 6 % setahun berdasarkan Pasal 1767 KUH Perdata Jo.Lembaran Negara Tahun 1848 No. 22.Sehingga demikian kewajiban hutang Pemohon Kasasi kepada PT Alam IntiEnergy adalah sebesar Rp 8.480.000.000,00 (delapan milyar empat ratusdelapan puluh juta Rupiah);.

OTP GEOTHERMAL SERVICES INDONESIA

2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU1597/PJ/2019 tanggal 12 Maret 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT OTP GEOTHERMAL

Pajak NomorPUT111791.16/2013/PP/M.XVIB Tahun 2018, tanggal 18 Desember 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00011/KEB/WPJ.30/2017tanggal 5 Januari 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2013 Nomor 00038/207/13/064/15tanggal 15 Oktober 2015, atas nama: PT OTP Geothermal

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Pemohon PeninjauanKembali Nomor:KEP00011/KEB/WPJ.30/2017 tanggal 5 Januari 2017 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa MasaPajak Januari 2013 Nomor 00038/207/13/064/15 tanggal 15Oktober 2015, atas nama: PT OTP Geothermal ServicesIndonesia, NPWP 03.088.631.1064.000, beralamat di RecapitalBuilding Lantai 5, Jalan Adityawarman Kav. 55, Kebayoran Baru,Jakarta Selatan, adalah telah sesuai

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa Masa PajakJanuari 2013 Nomor 00038/207/13/064/15 tanggal 15 Oktober2015, atas nama: PT OTP Geothermal Services Indonesia,NPWP 03.088.631.1064.000, beralamat di Recapital BuildingLantai 5, Jalan Adityawarman Kav. 55, Kebayoran Baru, JakartaSelatan, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4.

OTP GEOTHERMAL SERVICES INDONESIA;

4147/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU1594/PJ/2019, tanggal 12 Maret 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT OTP GEOTHERMAL

Pajak NomorPUT111795.16/2013/PP/M.XVIB Tahun 2018, tanggal 18 Desember 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya permohonan Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00002/KEB/WPJ.30/2017tanggal 5 Januari 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang danJasa Masa Pajak Agustus 2013 Nomor 00043/207/13/064/15 tanggal 15Oktober 2015, atas nama: PT OTP Geothermal

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Pemohon PeninjauanKembali Nomor KEP00002/KEB/WPJ.30/2017 tanggal 5 Januari2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barangdan Jasa Masa Pajak Agustus 2013 Nomor 00043/207/13/064/15tanggal 15 Oktober 2015, atas nama PT OTP Geothermal ServicesIndonesia, NPWP 03.088.631.1064.000, beralamat di RecapitalBuilding Lantai 5, Jalan Adityawarman Kav. 55, Kebayoran Baru,Halaman 4 dari 11 halaman.

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar (SKPLB)Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa Masa PajakAgustus 2013 Nomor 00043/207/13/064/15 tanggal 15 Oktober2015, atas nama PT OTP Geothermal Services Indonesia, NPWP03.088.631.1064.000, beralamat di Recapital Building Lantai 5,Jalan Adityawarman Kav. 55, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT OTP GEOTHERMAL SERVICES INDONESIA

PUTUSANNomor 4250/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Nomor 40 42, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor SKU1601/PJ/2019, tanggal 12 Maret 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT OTP GEOTHERMAL

SERVICES INDONESIA,beralamat di Recapital Building Lantai 5, JalanAdityawarman Kav. 55, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,yang diwakili oleh Michael Robert Reading, jabatan DirekturUtama PT OTP Geothermal Services Indonesia;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa DefrizalDjamaris, S.H., dan kawankawan, kewarganegaraanIndonesia, para Advokat pada Kudri & Djamaris Attorney Counsellors,, beralamat di Jakarta 12920, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor OTP1018/190528/FA, tanggal28 Mei 2019;Termohon

Putusan Nomor 4250/B/PK/Pjk/2019Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00006/KEB/WPJ.30/2017 tanggal 5Januari 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasaatas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKP) dari Luar Daerah Pabean MasaPajak Agustus 2013 Nomor 00001/277/13/064/15 tanggal 15 Oktober 2015,atas nama: PT OTP Geothermal Services Indonesia, NPWP03.088.631.1064.000

Putusan Nomor 4250/B/PK/Pjk/20193. 3.3. 4.OTP Geothermal Services Indonesia, NPWP03.088.631.1064.000, beralamat di Recapital Building Lantai 5,Jalan Adityawarman Kav. 55, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,adalah telah sesual dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa atasPemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKP) dari Luar Daerah

PabeanMasa Pajak Agustus 2013 Nomor 00001/277/13/064/15 tanggal15 Oktober 2015, atas nama: PT OTP Geothermal ServicesIndonesia, NPWP 03.088.631.1064.000, beralamat di RecapitalBuilding Lantai 5, Jalan Adityawarman Kav. 55, Kebayoran Baru,Jakarta Selatan, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayarsemua biaya dalam perkara a quo;Atau :Apabila Majelis

TANGKUBAN PARAHU GEOTHERMAL POWER

TANGKUBAN PARAHU GEOTHERMAL POWER, beralamat di Gedung PT. Indonesia Power, Lantai7 JL.

TANGKUBANPARAHU GEOTHERMAL POWER (TERMOHON PAILIT) Dengan PT. WIRANA NUSANTARA ENERGY(PEMOHON PAILIT) Tentang Pekerjaan Pemboran Research Well Dan Coring Di WKP Tangkuban ParahuJawaBaratIndonesia; Amandemen Surat Perjanjian No. Amand.001.PJ/060/TPGP/ 2014, tanggal 16 Juni 2014, tentangAmandemen Perjanjian Antara PT. TANGKUBAN PARAHU GEOTHERMAL POWER (TERMOHON PAILIT)Dengan PT.

JAWA BARAT NOMOR 540/KEP 1679ADMREK/2009TENTANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN PANAS BUMI DIWILAYAH KERJA PERTAMBANGAN PANASBUMI GUNUNG TANGKUBAN PARAHU KEPADA PT TANGKUBAN PARAHU GEOTHERMAL POWER;Akta No. 2, tanggal 01 Oktober 2009, yang dibuat di hadapan Notaris HUMBERG LIE, S.H., tentang Akta PendirianPerseroan Terbatas PT TANGKUBAN PARAHU GEOTHERMAL POWER;Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No.

Terbatas PT TANGKUBAN PARAHU GEOTHERMAL POWER;Surat Menteri Hukum Dan HAM RI No.

AHU 0006080.AH.01.03 TAHUN 2015 tanggal 29 Januari 2015, tentangPenerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT TANGKUBAN PARAHU GEOTHERMAL POWER;Surat dari PT TANGKUBAN PARAHU GEOTHERMAL POWER (TERMOHON PAILIT) No. 130/90/TPGP/2014,tanggal 18 Juni 2014, perihal Kesiapan Operasi Drilling Rig yang ditujukan kepada PT WIRANA NUSANTARAENERGY (PEMOHON PAILIT);Surat dari PT TANGKUBAN PARAHU GEOTHERMAL POWER (TERMOHON PAILIT) No. 163/090/TPGP/2014,tanggal 25 Agustus 2014 , perihal Informasi Terkait

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT STAR ENERGY GEOTHERMAL (WAYANG WINDU) LIMITED

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU4042/PJ/2018 tanggal 21 September 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanBUT STAR ENERGY GEOTHERMAL

Penggugat terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP04643/NKEB/WP4J.09/2017tanggal 28 Agustus 2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas SuratTagihan Pajak berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena PermohonanWajib Pajak dan membatalkan Surat Tagihan Pajak Pajak PenghasilanPasal 21 Masa Pajak Januari 2017 Nomor 00069/101/17/445/17 tanggal 11April 2017 yang dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP1009/WPJ.09/KP.13/2017 tanggal 3 Agustus 2017, atas namaBUT Star Energy Geothermal

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP04643/NKEB/WPJ.09/2017 tanggal 28 Agustus2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat TagihanPajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C KarenaPermohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak PajakPenghasilan Pasal 21 Masa Pajak Januari 2017 Nomor00069/101/17/445/17 tanggal 11 April 2017 yang dibetulkandengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomorKEP1009/WPJ.09/KP.13/2017 tanggal 3 Agustus 2017, atasnama BUT Star Energy Geothermal

Putusan Nomor 1996/B/PK/Pjk/2019KEP1009/WPJ.09/KP.13/2017 tanggal 3 Agustus 2017, atasnama BUT Star Energy Geothermal (Wayang Windu) Limited,NPWP 01.757.577.0445.001, beralamat di Wayang WinduMargamukti, Pangalengan, Kabupaten Bandung, adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum;3.4.

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT TANGKUBAN PERAHU GEOTHERMAL POWER tersebut

PT TANGKUBAN PERAHU GEOTHERMAL POWER VS PT WIRANA NUSANTARA ENERGY

PT Tangkuban Perahu Geothermal Power(TPGP) pada tanggal 20 Juli 2014;Sesuai prosedur untuk melakukan operasi, maka kami memintapersetujuan dari pihak TPGP untuk melanjutkan kembali kegiatanoperasi pada area Kancah 3;Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama Bapak,kami ucapkan terima kasih;PT.

Wirana Nusantara Energy atas permintaan dan disaksikanoleh PT Tangkuban Perahu Geothermal Power juga telahHalaman 19 dari 78 hal. Put. Nomor 489 K/Padt.SusPailit/2015melakukan /oad test dimana menggunakan jasa inspeksi pihakketiga (PT. Multi Solusi Enjinering) dengan Hasil Memuaskan;5. Terkait hal tersebut, PT.

Wirana Nusantara Energy, secarabertanggung jawab menyatakan bahwa Drilling Rig BSA #01 telahaman untuk dioperasikan dan telah memenuhi kaidahkaidah K3LL(Keselamatan, Kesehatan, Kerja dan Lingkungan Lingkungan);Jakarta 25 Agustus 2014;PT Tangkuban Perahu Geothermal Power PT Wirana NusantaraEnergy;TtdSigid D.

Bahwa PT Tangkuban Parahu Geothermal Power (Termohon Pailit)adalah anak perusahaan BUMN (PT Indonesia Power) selaku PemegangIzin Usaha Pertambangan Panas Bumi untuk pembangkitan tenaga listrikdi Wilayah Kerja Gunung Tangkuban Parahu, Kabupaten Bandung Barat,Propinsi Jawa Barat.

Menyatakan Termohon PT Tangkuban Parahu Geothermal Power, yangberalamat di Gedung PT. Indonesia Power Lantai 7, Jalan Jend. GatotSubroto Kav. 18, Jakarta 12950 dalam keadaan Pailit dengan segala akibathukumnya;3. Mengangkat Baslin Sinaga, SH, M.H., Hakim Pengadilan Niaga padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;4.

Pertamina Geothermal Energy, DKK

Cipta Jaya Perkasa,selanjutnya pada tanggal Januari Penggugat tidak di pekerjakan lagi oleh PTPertamina Geothermal Energy (PT. PGE) Area Lahendong;e Sufri Baharudin, awal bekerja di PT Pertamina Geothermal Energy (PT.PGE)Area Lahendong sejak bulan Januari 1989 sampai dengan Desember 1992 yangpekerjaannya diserahkan kepada perusahaan penyedia jasa tenaga kerja (NV.Haji Kallah), selanjutnya bulan Januari 1993 sampai dengan Agustus 1994diambil alih oleh PT. Pertamina Geothermal Energy (PT.

FPE SBSI) di PT Pertamina Geothermal Energy (PT.

Menyatakan Sita Jaminan yang dimohonkan Para Penggugat sah dan berhargaDALAM POKOK PERKARA12Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;Membatalkan Pemutusan Hubungan Kerja sepihak yang dilakukan Tergugat I(PT Pertamina Geothermal Energy) melalui Tergugat II (PT. Cipta JayaPerkasa);Menyatakan Tergugat I (PT Pertamina Geothermal Energy Area Lahendong)melalui Tergugat II (PT.

Cipta Jaya Perkasa) beralih menjadi Hubungan Kerja dengan Tergugat I (PTPertamina Geothermal Energy);7 Memerintahkan Tergugat I (PT Pertamina Geothermal Energy) untukmemanggil, mempekerjakan kembali Para Penggugat pada kedudukan danjabatannya semula dan mengangkat Para Penggugat sebagai Karyawan tetap PTPertamina Geothermal Energy (PT.

Pertamina Geothermal Energy (PT.

.; CHEVRON GEOTHERMAL SALAK, LTD. Dan PT. BINA RASANO ENGINEERING

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT STAR ENERGY GEOTHERMAL (WAYANG WINDU) LIMITED

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Kav 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU4041/PJ/2018, tanggal 21 September 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanBUT STAR ENERGY GEOTHERMAL

Putusan Nomor 1922 B/PK/Pjk/2019Star Energy Geothermal (Wayang Windu) Limited, NPWP01.757.577.0445.001, beralamat di Wayang Windu Margamukti RT.O00RW/.000 Pangalengan Kab.

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP04642/NKEB/WPJ.09/2017 tanggal 28 Agustus2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat TagihanPajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena PermohonanWajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21Masa Pajak Maret 2017 nomor 00153/101/17/445/17 tanggal 10Mei 2017 yang dibetulkan dengan Keputusan Direktur JenderalPajak nomor KEP1010/WPJ.09/KP.13/2017 tanggal 3 Agustus2017, atas nama BUT Star Energy Geothermal

Bandung, adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum:Menyatakan bahwa penerbitan Surat Tagihan Pajak PajakPenghasilan Pasal 21 Masa Pajak Maret 2017 nomor00153/101/17/445/17 tanggal 10 Mei 2017 yang dibetulkan denganKeputusan Direktur Jenderal Pajak nomorKEP1010/WPJ.09/KP.13/2017 tanggal 3 Agustus 2017, atas namaBUT Star Energy Geothermal (Wayang Windu) Limited, NPWP01.757.577.0445.001, beralamat di