MENDAGRI, di Jakarta, Cq GUBSU di Medan, Cq Bupati Labuhan Batu diRantau Prapat, Cq Camat Bilah Hulu di Aek Nabara ,Cq dahulu Kepala Desa Aek Nabara/Perbaungansekarang Kepala Desa Perbaungan, selanjutnya disebutsebagai TURUT TERGUGATI sekarang TURUTTERBANDING 1; .

MENDAGRI, di Jakarta, Cq GUBSU di Medan, Cq Bupati Labuhan Batu di RantauPrapat, Cq Camat Bilah Hulu di Aek Nabara,selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGATIIsekarang TURUT TERBANDING II;PENGADILAN TINGGI TERSEBUT Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang berhubungan dengan perkara ini ;TENTANG DUDUK PERKARA.

baik , yang dilakukan dengancara sbb :Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2015 sekira pukul 13.30 Wib saksi korbanH.ANIF menerima berita dari keluarganya MUSA RAJECK SHAH tentang adanyapemberitaan di media online website www.medanseru.co yaitu : KPK Tahan AnifShah dan Ajib Shah, Alhamdulillah Ribuan KK Teraniaya di Sumut Hidup Tenangdan media sosial facebook yang telah dibagikan ke akun facebook milik saksi DodiSutanto (berkas perkara terpisah) yaitu : Kasus penyuapan Hakim PTUN MedanDiduga Libatkan Gubsu

Dan juga melihat postingan diakunfacebook Dodi Sutanto pada tanggal 10 Nopember 2015 pukul 16.40 Wib yangberbunyi : Kasus Penyuapan hakim PTUN Medan Diduga Libatkan Gubsu danAnif Shah dengan mendampingi foto Pak H.ANIF.Bahwa pemberitaan tanggal 16 Oktober 2015 berbunyi : KPK Tahan AnifShah dan Ajib Shah, Alhamdulillan Ribuan KK teraniaya di Sumut HidupTenang yang artinya bahwa KPK menahan saksi korban H.Anif serta kalimatalhamdulillan dalam pemberitaan tersebut seolah olah atas perbuatan saksikorban

menerangkan adapun cara terdakwa melakukan penghinaandan atau pencemaran nama baik yang ditujukan kepada saksi korban H.ANIFmelalui media elektronik dengan membuat pemberitaan yang tidak sesuaidengan faktanya dan tanpa adanya konfirmasi kepada saksi korban H.ANIFdengan memberitakan bahwa saksi korban H.ANIF sudah ditahan diwebsitemedanseru.co dengan judul berita : KPK Tahan Anif Shah dan Ajib Shah,Alhamdulillah Ribuan KK Teraniaya di Sumut Hidup Tenang dan Kasuspenyuapan hakim PTUN Medan diduga Libatkan Gubsu

bersumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut :Bahwa saksi melihat dan membaca beritaberita dari media online websitewww.medanseru.co di JI.Karya Budi No.9 Medan menggunakan laptop sekitarbulan Oktober 2015 dan untuk akun facebook Dodi Sutanto serta facebookMuhammad Habibi yang membagikan tautan berita media online websitewww.medanseru.co yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran namabaik.Bahwa adapun status facebook Dodi Sutanto berbunyi Kasus Penyuapanhakim PTUN Medan Diduga Libatkan Gubsu

Yang artinyabahwa dalam kasus penyuapan hakim PTUN diduga melibatkan Gubsu dansaksi koroban H.ANIF dengan dimuatnya foto/gambar saksi korban H.ANIFSHAH.Bahwa saksi menerangkan website milik terdakwayang berbuny! :Kasus Penyuapan hakim PTUN Medan Diduga Libatkan Gubsu dan AnifShah.

Yusuf menyuruhsaksi untuk datang ke BANK SUMUT Cab.Kantor Gubsu, kemudian bertemu dengan TerdakwaRAJA ANITA ELISYA,SE yang telah menunggu di Bank Sumut Cab.

Kantor Gubsu yaitukerekening Yayasan Perguruan MDA ANNUR sebesar Rp. 50.000.000. (lima puluh juta rupiah), kemudian saksi disuruh datang ke BANK SUMUT Cab.Kantor Gubsu untuk bertemu denganterdakwa RAJA ANITA ELISYA,SE yang telah menunggu di BANK SUMUT Cab.Kantor Gubsutersebut.

(Dua puluh lima juta rupiah) setelahdilakukan pemotongan oleh terdakwa RAJA ANITA ELISYA,SE.Bahwa saksi disuruh oleh Ahmed datang ke BANK SUMUT Cab.Kantor Gubsu dan saksi disuruhmenunggu selama 1 ( satu ) jam bahkan sampai jam 18.00 Wib, sesudah menunggu Ahmedbertanya melalui telepon kepada saksi sudah dimana posisi, lalu saksi berkata ada di BANKSUMUT Cab.Kantor Gubsu dan setelah melihat kanan kiri kemudian terdakwa RAJA ANITAELISYA,SE datang menemui saksi dengan menyerahkan uang sisa pemotongan

(seratus lima puluh juta rupiah).Bahwa saksi langsung datang ke Kantor Pempropsu dan langsung bertanya ke kantor Gubsu ,dan kemudian ketemu dengan terdakwa RAJA ANITA ELISYA,SE di loby Kantor Gubsu, dimanapada waktu itu saksi tidak mengenal terdakwa RAJA ANITA ELISYA,SE, tetapi saksi melihat adahalaman 47putusan perkara tipikor no. 38/pidsusk/2013/on mdnorang saling urus mengurus bansos tersebut dan pada saat itu terdakwa RAJA ANITA ELISYA,SEmemakai baju dinas dan menawarkan jasa dan saksi mengucapkan

Kantor Gubsu dan bertemu dengan terdakwaRAJA ANITA ELISYA,SE sekitar pagi Jam 09.00 Wib atau 10.00 Wib. saksi mengetahui danasudah cair dari terdakwa RAJA ANITA ELISYA,SE setelah dihubungi oleh terdakwa RAJA ANITAELISYA, SE kemudian saksi datang membawa teman yaitu bendahara Yayasan MDA AlWashliyah Medan.

/dibenarkan jika Bukti P37adalah milik Tergugat/Terbanding , sehingga dengan demikianbukti ini dianggap benar;Bahwa dalam lampiran Peta Global SK Gubsu No.198/DA/HML/LB/1980 milik Tergugat/Terbanding tersebut,ternyata batasbatasnya tidak ada berbatas dengan SUNGAIAEK NATAS, sehingga tidak terbantahkan lagi jika bahwa lokasipabrik Pengolahan Kelapa Sawit (PKS) atau letak HGB Nomor 3dan Nomor 4, jelas dan terang bukan di atas SK Gubsu No.198/DA/HML/LB/1980, tetapi di atas, Peta Global SK GubsuNomor

Sertifikat HGBNomor 03, bukan di atas SK Gubsu No. 198/DA/HML/LB/1980,melainkan di = atas tanah SK Gubsu Nomor153/DA/HML/LB/1980, milik Para Penggugat/Para Pembanding;NAMUN HAL INI TIDAK PERNAH DIPERTIMBANGKAN OLEHMAJELIS HAKIM DALAM PERTIMBANGAN PUTUSANNYA;Bahwa asal usul Sertifikat HAK GUNA BANGUNAN Nomor 04milik Tergugat/Terbanding , dalil Tergugat/Terbanding bersumber dari SK Gubsu No. 198/DA/HML/LB/1980, persil:Persil 51 atas nama: DARFIN;Persil 54 atas nama: NAEM NASUTION;Persil 55 atas nama

Bahwa batas alam sungai Aek Natas adalah batas sebelah Baratdari lampiran Peta Global SK Gubsu Nomor153/DA/HML/LB/1980 Milik Para Penggugat/Pembanding ,sedangkan lampiran Peta Global SK = Gubsu Nomor198/DA/HML/LB/1980 Milik Tergugat/Terbanding , tidak adayang menunjukkan berbatas dengan SUNGAI AEK NATAS,batas alam ini tidak bisa berubah, sehingga tidak terbantahkanlagi bahwa HGB No. 03 dan 04, adalah di atas tanah milik ParaPenggugat/Pembanding;5.

04).Oleh Karena itu Para Pembanding sengaja menyertakan dalam (bukti P37),sebagai bukti Petikan SK Gubsu No. 198/DA/HM/LB/1980 milikTergugat/Terbanding I.1.

Bahwa berdasarkan bukti surat tersebut, bagaimana mungkin terbitSertifikat HGB No. 4 (Vide Bukti T.I2) dalam bentuk gambar yangberbeda dari sumber/ asal usulnya dari SK Gubsu Nomor198/DA/HM/LB/1980;.

Girsangmenerbitkan Sertifikat Double No. 1823 yang ukurannya 4.5 m x 60 m berdasarkanSK Gubsu (Tergugat I) tanggal 12 Juli 1974 No. 656/DA/HP/PS686/74;7 Bahwa Tergugat I telah mengabaikan fakta hukum yang ada sehingga berakibatmerugikan Penggugat dan kepentingan masyarakat dengan dikeluarkannya SKGubsu (Tergugat I) tanggal 12 Juli 1974 No. 656/DA/HP/PS686/74 yang mendasariterbitnya HP 1823 a/n. W.P.

Oleh karenanya Termohon Kasasi/semula Penggugat dalam petitumnya pun juga meminta untuk dibatalkannya SKGubsu yang diterbitkan oleh Gubernur Sumatera Utara serta SHP Nomor 1823serta hak atas tanah lainnya yang berasal dari SHP Nomor 1823 yang diterbitkanoleh Kantor Pertanahan Kotamadya Pematang Siantar;Perlu kami tegaskan bahwa SK Gubsu dan SHP Nomor 1823 adalah suatuKeputusan Tata Usaha Negara, karena SK Gubsu dan SHP Nomor 1823merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan pejabat Tata Usaha Negara

Dengan demikian menjadi jelas bahwapermintaan pembatalan atas SK Gubsu dan SHP Nomor 1823 yang merupakanKeputusan Tata Usaha Negara tersebut, merupakan kompetensi absolut dariPengadilan Tata Usaha Negara;Oleh karena itu, Putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Medan yang menolakeksepsi kompetensi absolut merupakan pelanggaran terhadap kompetensiabsolut Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diatur pada UUPTUN.

No. 656/DA/HP/PS/686/74 tanggal 12 Juli 1974("SK Gubsu") yang menurut Termohon Kasasi/semula Penggugatmengakibatkan diterbitkannya Sertifikat Hak Pakai No. 1823 tanggal 31 Juli1974;Merujuk pada dasar gugatan dari Termohon Kasasi/Penggugat dalam gugatan aquo tersebut di atas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 835 KUHPerdata,gugatan atas penerbitan SK Gubsu dan Sertifikat Hak Pakai yang terbit sejaktahun 1974 sudah tidak dapat diajukan lagi karena gugatan telah melewatijangka waktu yang dibatasi

GUBSU Nomor: 656/DA/HP/PS/686/74 tanggal 12 Juli2004 yang se!anjutnya Tergugat II menerbitkan Sertifikat Hak PakaiNomor. 1823 berdasarkan pad a S.H.T.S. Nomor. 1291 Tahun 1956 adalahmerupakan perbuatan melawan hukum atau tidakHalaman 43.".. Tergugat I dan Tergugat II tidak mencerminkan azasazas umumpemerintahan yang baik dan azasazas ketelitian ...

Pematang Siantar, ternyata pihakTergugat tidak bersedia melaksanakan anjuran sehingga tiada pilihan lain bagi paraPenggugat untuk mempertahankan haknya selain mengajukan persoalan ini melaluigugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan ;32 Bahwa akibat tindakan Tergugat yang melanggar UU Ketenagakerjaan dan SKGubsu No.188.44/KPTS/2010 tentang Upah Minimum Propinsi Sumatera Utaratelah menimbulkan kerugian bagi para Penggugat :1 Rubiahani Tarigan, BA:Upah yang ditetapkan SK Gubsu

No.188.44/674/KPTS/2010 tentang UMPRp1.035.000,00 Rp840.000,00 = Rp195.500,00 ;Dengan demikian kekuarangan Upah JanuariJuni 2011 adalah Rp195.500,00x 6 bulan = Rp1.173.000,00 ;2 Rovina Gurning, Amd :Upah yang ditetapkan SK Gubsu No.188.44/674/KPTS/2010 tentang UMPRp1.035.000,00 Rp761.000,00 = Rp274.500,00 ;Dengan demikian kekurangan Upah JanuariJuni 2011 adalah Rp274.500,00 x6 bulan = Rp1.647.000,00 ;3 Elina M Panjaitan, Amd :Upah yang ditetapkan SK Gubsu No.188.44/674/KPTS/2010 tentang UMPRp1.035.000,00

dan batal demi hukum ;Ill Menyatakan tindakan Tergugat membuat perpanjangan atau pembaharuan SuratKeputusan Pengangkatan bagi masingmasing Penggugat pada setiap tahun ajaranbaru bertentangan dengan ketentuan UU No. 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan ;IV Menyatakan dan menetapkan Hubungan Kerja antara para Penggugat denganTergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (Pekerjaan Tetap) ;V Menyatakan dan menetapkan Hubungan Kerja antara para Penggugat di bawahketentuan Upah berdasarkan SK Gubsu

3 Tahun1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Peraturan Pemerintah No. 14Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja ;VilMenghukum Tergugat untuk membayar Pesangon dan Pengganti hakhak lainnyasebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 Ayat (2), (3) dan (4) UU No. 13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan berikut upah selama proses dengan rincian sebagaiberikut :1 Rubiahani Tarigan, BA : mulai bekerja bulan Juli 1982, masa kerja 29tahun, dengan penyesuaian upah sesuai dengan SK Gubsu

Rp1.035.000,00 Rp10.355.000.00 :Jumlah Rp28.994.000,00 ;Uang Penggantian Perumahan serta UangPengobatan dan perawatan (15%) Rp 4.349.100,00 ;Jaminan Hari Tua yang tidak dibayarkanselama 24 tahun, yakni :3,7% x Rp1.035.500,00 x 348 Bulan Rp11.034.288,00 ;Kekurangan upah Januari s/d Juni 2011 Rp 1.647.000,00 ;Upah selama proses (JuliDesember 2011) Rp 6.21Total Rp52.237.388,00 ;3 Elina M Panjaitan, Amd : mulai bekerja bulan Juli 1987, masa kerja 8 tahun,Vitdengan penyesuaian upah sesuai dengan SK Gubsu

Penggugat:
ADISAMA HAREFA
Tergugat:
1.KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA GUNUNGSITOLI
2.GUBENUR SUMATERA UTARA (GUBSU),
3.DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA GUNUNGSITOLI

Pada Tanggal 12 Nopember 2009, Edianto Simatupangmenuliskan status di akun Facebooknya tulisan : Penikaman didepan Kantor Gubsu saat memimpin aksi SFPTR menyuarakanPenindasan, penyerobotan lahan yang terjadi di Tapteng olehPemerintah Drs. Tuani Lbn. Tobing (kader demokrat). Dilakukanoleh Koti PP Medan, otak dan dalangnya adalah Baktiar Sibarani(Ketua Hanura Tapteng) seorang warga Kec. Barus TindakKekerasan terjadi saat sertijab Nanan Sukarna menjadi KapoldaSumut (29/8).

Buronan FPTR/Pergerakan Indonesiaotak dan dalang tindak kekerasan dan pelanggaran HAM diTaptengNama : Baktiar Ahmad Sibarani (buyung)Alamat : BarusPekerjaan : Anggota DPRD Tapteng dari Fraksi DemokratKejahatan : AKtor Pembakaran Rumah dan penikaman Ediantodi Kantor Gubsu terkait perjuangan FPTR.Juru Kunci kasus penikaman di halaman Kantor GUBSU adalahPH (Parlindungan Hutabarat) Ketua Koti PP.

selanjutnya disebut sebagai Bukti T5 ;Keterangan :Bukti T5, membuktikan bahwa, isi media online yaitu bahwa Akilkembali menghubungi Baktiar untuk meminta uang Rp. 3 miliar.Selanjutnya Bonaran melakukan pertemuan dengan Baktiar,Baktiar menyampaikan permintaan Akial sambil menunjukkanSMS dari Akil.Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 220/Pid Sus/2019/PT MDNFotocopy dari print out media dan diberitakan secara onlinetanggal 30 Agustus 2008, judul berita, Seorang Pengunjukrasaditikam OTK di Kantor Gubsu

yang telah diberi materaisecukupnya dan telah di Nazegelen di Kantor Pos, selanjutnyadisebut sebagai Bukti T 6 ;Keterangan :Bukti T6, membuktikan bahwa benar Edianto Simatupangseorang pengunjukrasa terpaksa dilarikan ke rumah sakit setelahditikam oleh orang tak dikenal (OTK) dihalaman Kantor Gubsu,Jumat 29 Agustus 2008, peristiwa terjadi saat korban dansejumlah massa yang tergabung dalam Forum Peduli TanahRakyat (FPTR) sedang melakukan unjukrasa.Fotocopy dari Asli Surat Nomor : 02.12/TAKSU/XI/2018

Menyatakan perbuatan TergugatI yang menerbitkan SK Gubsu tanggal 12 Juli 1974No. 565/DA/HP/PS/686/74 adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;3. Menyatakan SK Gubsu tanggal 12 Juli 1974 No. 565/DA/HP/PS/686/74 dan segalasuratsurat/Sertifikat Sertifikat yang timbul karenanya tidak berkekuatan hukum;. Menyatakan perbuatan TergugatII yang menerbitkan Sertifikat Hak Pakai (SHP) 1823No. 656/DA/HP/PS/686/74 adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;. Menyatakan Sertifikat Hak Pakai (SHP) 1823 a/n.

Gubsu Kode Rek. 1.20.02.00.000.5.1.1.03.02/1 yang ditandatanganioleh Ridwan Panjaitan Adc Plt Gubsu dan Aminuddin, S.H. (BendaharaPengeluaran Pembantu Biro Umum);2. 1 (satu) rangkap Kwitansi (Tanda Pembayaran) senilaiRp250.000.000,00 tanggal 29 April 2011 biaya untuk keperluan BapakWagubsu yang ditandatangani oleh Ridwan Panjaitan, Sespri Wagubsudan Aminuddin, S.H.

Gubsu Kode Rek. 1.20.02.00.000.5.1.1.03.02/1 yang ditandatanganioleh Ridwan Panjaitan Adc Pit Gubsu dan Aminuddin, S.H. (BendaharaPengeluaran Pembantu Biro Umum);2) 1 (satu) rangkap Kwitansi (Tanda Pembayaran) senilaiRp250.000.000,00 tanggal 29 April 2011 biaya untuk keperluan BapakWagubsu yang ditandatangani oleh Ridwan Panjaitan, Sespri Wagubsudan Aminuddin, S.H.

Gubsu Kode Rek. 1.20.02.00.000.5.1.1.03.02/1 yang ditandatanganioleh Ridwan Panjaitan Adc Pit Gubsu dan Aminuddin, S.H. (BendaharaPengeluaran Pembantu Biro Umum);2) 1 (satu) rangkap Kwitansi (Tanda Pembayaran) senilaiRp250.000.000,00 tanggal 29 April 2011 biaya untuk keperluan BapakWagubsu yang ditandatangani oleh Ridwan Panjaitan, Sespri Wagubsudan Aminuddin, S.H. (Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Umum);Hal. 30 dari 58 hal. Put.

Gubsu yang sehariharinya rutin di lantai 9 (sembilan)ruangan Wagubsu/PIt.

Girsang menerbitkan sertifikat doubel Nomor 1823 yangukurannya 4,5 M x 60 M berdasarkan SK Gubsu (Tergugat ) tanggal 12 Juli1974 Nomor 656/DA/HP/PS686/74;Hal. 4 dari 34 Hal. Putusan Nomor 226 PK/PDT/201710.11.Bahwa Tergugat telah mengabaikan fakta Hukum yang adasehingga berakibat merugikan Penggugat dan kepentingan Masyarakatdengan dikeluarkannya SK Gubsu (Tergugat ) tanggal 12 Juli 1974 Nomor656/DA/HP/PS/696/74 yang mendasari terbitnya HP 1823 a/n W.P.

gugatan Penggugat untukselurunnya serta menyatakan behwa Putusan tersebut dapat dijalankandengan serta merta (uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya;Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas Penggugat mohon agarPengadilan Negeri Pematangsiantar memberi putusan sebagai berikut:Primair:1.2.Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan sita Jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan diatasobjek perkara ini adalah sah dan berharga;menyatakan perbuatan Tergugat yang menerbitkan SK Gubsu

tanggal12 Juli 1974 Nomor 565/DA/HP/PS/686/74 adalah merupakan perbuatanmelawan Hukum;Menyatakan SK Gubsu tanggal 12 #zJuli 1974 Nomor565/DA/HP/PS/686/74 dan segala suratsurat/setifikatsertifikat yang timbulkarenanya tidak berkekuatan hukum;Hal. 9 dari 34 Hal.

Putusan Nomor 226 PK/PDT/2017Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pematangsiantartelah memberikan Putusan Nomor 50/Pdt.G/2007/PNPms tanggal 25 Februari2010 dengan amar sebagai berikut:DALAM EKSEPSI:Menolak Eksepsi Tergugat I, Ill dan Tergugat IV seluruhnya;DALAM POKOK PERKARA:1.2.Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebahagian;menyatakan perbuatan Tergugat yang menerbitkan SK Gubsu tanggal12 Juli 1974 Nomor 565/DA/HP/PS/686/74 adalah merupakan perbuatanmelawan hukum;Menyatakan SK Gubsu

a quo mempermasalahkan alas hak Turut Termohon Peninjauan Kembali V (semulaTergugat V Turut Terbanding IlI/Turut Termohon Kasasi Illyaitu Hak Pakai Nomor 1823;Vide Putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Nomor50/Pdt.G/2007/PN Pms tanggal 25 Februari 2010 Halaman41 paragraf 4, 5 yang menyatakan:Menimbang, bahwa berdasarkan dua versipermasalahanya hukum dan alasannya tersebut, maka yangmenjadi perselisihan hukum antara penggugat dan paratergugat adalah apakah perbuatan Ttergugat yangmenerbitkan SK Gubsu

KerjaPematang Siantar, ternyata pihak Tergugat tidak bersedia melaksanakananjuran sehingga tiada pilihan lain bagi para Penggugat untukmempertahankan haknya selain mengajukan persoalan ini melalui gugatan kePengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan;Bahwa akibat Tindakan Tergugat yang melanggar UU Ketenagakerjaan danSK.Gubsu Nomor 188.44/674/KPTS/2010 tentang Upah Minimum PropinsiSumatera Utara telah menimbulkan kerugian bagi para Penggugat:1 Rubiahani Tarigan.Upah yang ditetapkan SK Gubsu

GUBSU Nomor 188.44/674/KPTS/2010 tanggal 24 November 2010 sebesarRp1.035.500,00;Uang Pesangon : 2 x 9 x Rp1.035.500,00 Rp18.639.000,00;Uang penghargaan Masa Kerja : 10 xRp1.035.500,00 Rp10.355.000.00:+Jumlah : Rp28.994.000,00;Uang Penggantian Perumahan serta UangPengobatan dan perawatan (15%) Rp4.349.100,00;Jaminan Hari Tua yang tidak dibayarkan selama29 tahun, yakni: 3,7% x 1.035.500,00 x 348 bulan Rp13.333.098,00;Kekurangan Upah Januari s/d Juni 2011 Rp1.173.000,00;Upah selama proses (JuliDesember

GUBSU Nomor 188.44/674/KPTS/2010 tanggal 24 November 2010 sebesarRp1.035.500,00Uang Pesangon : 2 x 9 x Rp1.035.500,00 Rp18.639.000,00;Uang penghargaan Masa Kerja : 10 xRp1.035.500,00 Rp10.355.000.00:+Jumlah : Rp28.994.000,00;Uang penggantian Perumahan serta Uang:Pengobatan dan perobatan (15%) Rp4.349.100,00;Jaminan Hari Tua yang tidak dibayarkan selama29 tahun, yakni: 3,7% x 1.035.500,00 x 288 bulan Rp11.034.288,00;Kekurangan Upah Januari s/d Juni 2011 Rp1.647.000,00;Upah selama proses (JuliDesember

GUBSU Nomor 188.44/674/KPTS/2010 tanggal 24 November 2010 sebesarRp1.035.500,00Uang Pesangon : 2 x 8 x Rp1.035.500,00 Rp16.568.000,00Uang penghargaan Masa Kerja : 3 xRp1.035.500,00 Rp3.1 +Jumlah : Rp19.674.500,00Uang Penggantian Perumahan serta Uang:Pengobatan dan perawatan (15%) Rp2.951.175,00;Jaminan Hari Tua yang tidak dibayarkan selama:8 tahun, yakni 3,7% x 1.035.500 x 96 bulan Rp3.678.096,00;Kekurangan Upah Januari s/d Juni 2011 Rp2.235.000,00;Upah selama proses (JuliDesember 2011) Rp6.213.000.00

Deli Serdangada menerimadana bantuan sosial pada Biro Bina Kemasyarakatan dan SosialSekretariat daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara TahunAnggaran 2010 pada bulan Desember 2010 sebesar Rp90.000.000, (lima puluh juta rupiah) yang dikirim ke rekeningNomor : 116.02.05.0000831 atas nama Sekolah SMP Bina Siswadi Bank Sumut Cabang Kantor Gubsu.. TK. ARA Yayasan Bimbingan Manasik Haji Arafah Field, Jl. ARHakim No. 262, Kec.

Ampera lI Medanada menerima dana bantuan sosial pada Biro BinaKemasyarakatan dan Sosial Sekretariat daerah PemerintahProvinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2010 pada bulanDesember 2010 sebesar Rp 50.000.000, (lima puluh juta rupiah)dikirim ke rekening Nomor:105.02.04.0044035 atas namaYayasan Perguruan AlWasliyah di Bank Sumut CabangPembantu Kantor Gubsu Medan.8. TKA/TPA ArRidho Jl. Suparman No. 23 Dusun II, Desa Percut,Kec. Percut Sei Tuan, Kab.

Deli Serdangada menerima danabantuan sosial pada Biro Bina Kemasyarakatan dan SosialSekretariat daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara TahunAnggaran 2010 pada bulan Desember 2010 sebesar Rp50.000.000, (lima puluh juta rupiah) dikirim ke rekening Nomor: 302.02.04.0072754 atas nama TKA ArRidho di Bank SumutCabang Pembantu Kantor Gubsu Medan.9. MDA Miftahul Ulum/Ketua Pesantren Miftahul Ulum/ KetuaPAUD Miftahul UlumDsn. II Ds. Meranti, Kec.

Bank Sumut KCPKantor Gubsu Rekening Nomor : 105.02.04.0004479 adalahsebesar Rp 197.500.000, (Seratus sembilan puluh tujuh jutalima ratus ribu rupiah). Bahwa perbuatan terdakwaRAJA ANITA ELISYA, SE yang telahmempergunakan..........38mempergunakan dana sebesar Rp. 500.000.000.(lima ratus jutarupiah)yang tidak sesuai dengan peruntukannya yakni dalam haltelah menguntungkan diri terdakwa RAJA ANITA ELISYA, SE danbertentangan dengan tugas dan kewenangan terdakwa, karenabertentangan dengan :1.

Bank Sumut KCPKantor Gubsu Rekening Nomor : 105.02.04.0004479 adalahsebesar Rp 197.500.000, (Seratus sembilan puluh tujuh jutalima ratus ribu rupiah).Bahwa perbuatan terdakwa RAJA ANITA ELISYA, SE yang telahmempergunakan dana sebesar Rp. 500.000.000. (lima ratus jutarupiah) yang tidak sesuai dengan peruntukannya tersebutbertentangan dengan :1. Undangundang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.2.

Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara Medan pada tanggal 9 September 2015, Nomor : 71/G/2015/PTUNMdn, dan terhadap gugatan tersebut telah diadakanperbaikan secara formal pada tanggal 26 Oktober 2015,yang. ....yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut ;I.Il.Objek Gugatan.Bahwa yang menjadi OBJEK GUGATAN Penggugat dalam perkaraini adalah :SURAT PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA UTARASEKRETARIAT DAERAH PROVINSI Nomor :032/41/VI/Ro.Perkap/2015 tertanggal 12 Juni 2015,yang ditandatangani stafAhli GUBSU

A Effendi Lubis, MMA (Pensiunan PNS BahanpangProvsu), Jalan Karya Jaya No.18 Medan ( copy surat terlampir ) ;Tenggang Wak nSURAT PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA UTARASEKRETARIAT DAERAH PROPINSI Nomor : 032/41/VI/Ro.Perkap/2015 tertanggal 12 Juni 2015,yang ditandatangani staf.Ahli GUBSU bidang Pertanahan Dan Aset,selaku Ketua TimPenertiban Aset An. Gubernur Sumatera Utara,PerihalPengosongan Rumah Dinas Milik Pemprovsu, yang ditujukankepada Ir. H.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut SURAT PEMERINTAHPROPINSI SUMATERA UTARA SEKRETARIAT DAERAHPROVINSI Nomor :032/41/VI/Ro.Perkap/2015 tertanggal 12 Juni2015,yang ditandatangani staf Ahli GUBSU Bidang Pertahanan DanAset, selaku Ketua Tim Penertiban Aset An.Gubenur SumateraUtara, Perihal : Pengosongan Rumah Dinas Milik Pemprovsu, yangditujukan kepada Ir. H. A Effendi Lubis, MMA (Pensiunan PNSBahanpang Provsu), Jalan Karya Jaya No.18 Medan ; 4.

;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut diatasTergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 30 Nopember 2015sebagaimana tersebut dibawah ini ; A.1.TENTANG EKSEPSITentang Pengadilan Tata Usaha Negara Medan TidakBerwenang. ....nang MengadiliBahwa dari uraian dalil gugatan dapat diketahui hal yangmenjadi objek Gugatan adalah Surat Pemerintah ProvinsiSumatera Utara SekretariatDaerah Provinsi Nomor : 032/41/VI/Ro.Perkap/2015 tertanggal12 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh Staf Ahli Gubsu

Menyatakan barang bukti berupa : 5 (lima) buah plang terobuat dari kayu bertuliskan TANAH INI MILIKMASYARAKAT BANJARAN 70,3 HA sesuai SK MENDAGRI No.9/HGU/DA/82 tanggal 2561982.SK GUBSU No.23.246/Sker tgl 27121982 ;4. 4 (empat) buah plang terbuat dari kayu/papan masingmasing bertuliskan :Lokasi Lapangan Volly sejak tahun 19711986 Kampung Banjaran, LokasiMusholla AlHuda sejak tahun 19641986 Kampung Banjaran, LokasiPemakaman Umum sejak tahun 1949Kampung Banjaran, LokasiLapangan Bola Kaki sejak tahun

SK GUBSU No.23.246/Sker tertanggal 27 Desember 1982 tersebut adalahmerupakan salah satu bahagian klausal dari HGU Nomor : 9/HGU/DA/82tanggal 25 Juni 1982.2. HGU Nomor : 9/HGU/DA/82 tertanggal 25 Juni 1982 telah direvisi menjadiSurat Keputusan Mendagri Nomor : SK.9/HGU/DA/82/A/33 teertanggal 28Juni 1984 (vide hal 31 alinea 2 pada putusan Pengadilan Negeri Stabatdan didukung keterangan saksi ahli Dr.Pendasteran Tarigan,SH.,MS.)3.

korban Wan Nazmi Barus Alias AmiBarus yang mengakibatkan korban mengalami luka berat, antara lain dengan carasebagai berikut:Pada tanggal tersebut diatas saksi korban Wan Nazmi Barus Alias AmiBarus selaku Ketua PAC Pemuda Pancasila Kecamatan Medan Denai bersamaKetua MPC Pemuda Pancasila Kota Medan yaitu saksi Rudi HartawanTampubolon dan anggota lainnya datang ke Tanah Garapan yang berlokasi diJalan Pasar II Datuk Kabu Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan gunamenyambut kedatangan Kadis Pora Kantor Gubsu

Wan Nazmi Barus yangmengakibatkan sakit atau luka, perbuatan mana dilakukan terdakwa antara laindengan cara sebagai berikut :Pada tanggal tersebut diatas saksi korban Wan Nazmi Barus Alias AmiBarus selaku Ketua PAC Pemuda Pancasila Kecamatan Medan Denai bersamaKetua MPC Pemuda Pancasila Kota Medan yaitu saksi Rudi HartawanTampubolon dan anggota lainnya datang ke Tanah Garapan yang berlokasi diJalan Pasar II Datuk Kabu Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan gunamenyambut kedatangan Kadis Pora Kantor Gubsu

sebesar Rp.48.000.000, (empat puluh delapan jutarupiah) di belakang cek tersebut terdapat nama dan tanda tanganPembayaran sebanyak dua kali tanda tanngan dan nama DasrilBurvin;Foto copy cek CH 626128 tanggal 25 Maret 2010 Bank Sumut KCPKantor Gubsu sebesar Rp.250.000.000, (dua ratus lima puluh jutarupiah) di bagian belakang cek terdapat tanda tangan saudara dannama Suweno dan alamat tinggal;1 (satu) lembar foto copy cek nomor CH 626142 tanggal 8September 2010 Bank Sumut KCP Kantor Gubsu sebesarRp

Asli Laporan Realisasi Dana Bansos Biro Umum Pemprop Sumut bulanMaret s/d Desember 2010;Foto copy cek CH 626130 tanggal 12 April 2010 Bank Sumut KCPKantor Gubsu sebesar Rp.48.000.000, (empat puluh delapan jutarupiah) di belakang cek tersebut terdapat nama dan tanda tanganPembayaran sebanyak dua kali tanda tanngan dan nama Dasril Burvin;.

Foto copy cek CH 626128 tanggal 25 Maret 2010 Bank Sumut KCPKantor Gubsu sebesar Rp.250.000.000, (dua ratus lima puluh jutarupiah) di bagian belakang cek terdapat tanda tangan saudara dan namaSuweno dan alamat tinggal;10.1 (satu) lembar foto copy cek nomor CH 626142 tanggal 8 September2010 Bank Sumut KCP Kantor Gubsu sebesar Rp.100.000.000,(seratus juta rupiah) dimana dibagian belakang cek terdapat tandatangan dan nama saudara Eno Biro umum;11.1 (satu) lembar foto copy cek nomor CH 626148 tanggal

7 Oktober 2010Bank Sumut KCP KANTOR GUBSU sebesar 65.000.000, (enam puluhhalaman 66 dari 85Putusan No.49/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn67lima juta rupiah) dimana dibagian belakang cek terdapat tanda tangandan nama saudari NURSYAMSIAH dan alamat Biro Umum;12.1 (satu) lembar foto copy KTP NIK 1271031506700003 atas namaSuweno dengan alamat Jl.Puskesmas Gg Rahayu Rayan;13.1 (satu) lembar foto copy SIM C atas nama DASRIL BURVIN,SH;14.1 (satu) lembar foto copy KTP NIK 0201124406630004 atas namaNURSYAMSIAH DRA

sebesar Rp.48.000.000, (empat puluh delapan jutarupiah) di belakang cek tersebut terdapat nama dan tanda tanganPembayaran sebanyak dua kali tanda tanngan dan nama Dasril Burvin;Foto copy cek CH 626128 tanggal 25 Maret 2010 Bank Sumut KCPKantor Gubsu sebesar Rp.250.000.000, (dua ratus lima puluh jutarupiah) di bagian belakang cek terdapat tanda tangan saudara dannama Suweno dan alamat tinggal;1 (satu) lembar foto copy cek nomor CH 626142 tanggal 8 September2010 Bank Sumut KCP Kantor Gubsu sebesar

Gubsu No. 950 / 4721 / K / 1997 Pasal 2P.0.18.01.023 /3tanggal 19 November 2003 dan kwitansi (tanda pembayaran) model XSK. Gubsu No. 950 / 4721 /K / 1997 Pasal 2P.0.18.01.123 / 7 tanggal19 November 2003, sehingga saksi Indra Pardamean telah dapatmenerbitkan 2 (dua) lembar cek untuk pencairan dana kedua proyektersebut, masingmasing :1. Cek Nomor : CG. 415724 tanggal 19 November 2003 sebesar Rp594.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh empat juta rupiah) atasnama saksi Eddy Hermawan ;2.

Gubsu No. 950/4721/K/1997 Pasal 2P.0.18.01.023 / 3tanggal 19 November 2003 dan kwitansi (tanda pembayaran) model XSK. Gubsu No. 950 / 4721 /K/ 1997 Pasal 2P.0.18.01.123 / 7 tanggal19 November 2003, sehingga saksi Indra Pardamean telah dapatmenerbitkan 2 (dua) lembar cek untuk pencairan dana kedua proyektersebut, masingmasing :1. Cek Nomor : CG. 415724 tanggal 19 November 2003 sebesar Rp594.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh empat juta rupiah) atasnama saksi Eddy Hermawan ;2.

Gubsu No. 950 / 4721 /K/1997...dst... bahwa sdr.

SK Gubsu a quo hanyalahHal. 46 dari 63 hal. Put.

Ahli GUBSU BidangPertanahan Dan Aset, Selaku Ketua Tim Penertiban Aset, Perihal: Pengosongan Aset Milik Pemprovsu, yang ditujukan kepada Ir.Batara Girsang. (Pensiunan PNS Disbun Provsu), Jalan TeladanNo.2 Medan.;Bahwa Penggugat mengetahui Tergugat menerbitkan Surat Keputusan berupaSURAT PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA SEKRETARIATDAERAH PROVINSI Nomor ; 028/3548 bertanggal 29 April 2013, yangditandatangani Staf.

Ahli GUBSU Bidang Pertanahan Dan Aset, Selaku KetuaTim Penertiban Aset, perinal : Pengosongan Aset Milik Pemprovsu, yangditujukan kepada Ir. Batara Girsang. (Pensiunan PNS Disbun Provsu), JalanTeladan No.2 Medan, karena disampaikan Staf.

Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Tidak berwenangMengadili.Bahwa dari uraian dalil gugatan dapat diketahui hal yang menjadi objekGugatan dalam perkara ini adalah Surat Pemerintah Provinsi SumateraUtara Sekretariat Daerah Provinsi Nomor : 028/3548 tertanggal 29 April2013 Yang Ditanda tangani Oleh staf Ahli Gubsu Bidang Pertanahandan aset Selaku Ketua Tim Penertiban, Perihal Pengosongan Aset MilikPemprovsu ;Bahwa setelah diteliti, mengamati dan mencermati uraian demi uraiandari isi surat yang

No.183/B/2013/PT.TUNMEDAN) pertimbangan hukum Hakim Banding tentang pengertiandan defenisi rumah Golongan Ill (putusan pada halaman 10)didasarkan Pasal 172 ayat (3) Peraturan Gubsu No.29 Tahun 2009tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda No.2 Tahun 2009,yangmenyebutkan Rumah Daerah Golongan III adalah rumah dinas milikPemerintah Daerah yang ditempati Pegawai Negeri Sipil;halaman 21 dari 27 halaman Putusan Nomor 119 PK/TUN/2015b. Dalam perkara No.258 K /TUN/2014 jo.

Putusan Nomor 422 K/TUN/2016Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Sekretariat Daerah ProvinsiNomor 032/41/VI/Ro.Perkap/2015 tertanggal 12 Juni 2015, yangditandatangani staf Ahli GUBSU Bidang Pertanahan Dan Aset, selaku KetuaTim Penertiban Aset An.Gubernur Sumatera Utara, Perihal : PengosonganRumah Dinas Milik Pemprovsu, yang ditujukan kepada Ir. H.

Ahli GUBSU bidang Pertanahan Dan Aset, selakuKetua Tim Penertiban Aset An. Gubernur Sumatera Utara, Perihal :Pengosongan Rumah Dinas Milik Pemprovsu, yang ditujukan kepada Ir.

Putusan Nomor 422 K/TUN/2016Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Penggugat mohon kepadaPengadilan Tata Usaha Negara Medan agar memberikan putusan sebagaiberikut:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak Sah Surat Pemerintah Provinsi Sumatera UtaraSekretariat Daerah Provinsi Nomor 032/41/VI/Ro.Perkap/2015 tertanggal 12Juni 2015, yang ditandatangani staf Ahli GUBSU Bidang PertahananDan Aset, selaku Ketua Tim Penertiban Aset An.Gubenur Sumatera Utara,Perihal

A Effendi Lubis, MMA (Pensiunan PNS Bahanpang Provsu),Jalan Karya Jaya No.18 Medan;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Pemerintah Provinsi SumateraUtara Sekretariat Daerah Provinsi Nomor 032/41/VI/Ro.Perkap/2015tertanggal 12 Juni 2015,yang ditandatangani staf Ahli GUBSU BidangPertahanan Dan Aset, selaku Ketua Tim Penertiban Aset An.GubenurSumatera Utara, Perihal : Pengosongan Rumah Dinas Milik Pemprovsu,yang ditujukan kepada Ir. H.

segala biaya yang timbul dalamPerkara ini;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukaneksepsi tertanggal 30 November 2015 yang pada pokoknya atas dalil sebagaiberikut:1.Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Tidak BerwenangMengadili: Bahwa dari uraian dalil gugatan dapat diketahui hal yang menjadi objekGugatan adalah Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara SekretariatDaerah Provinsi Nomor 032/41/VI/Ro.Perkap/2015 tertanggal 12 Juni2015 yang ditanda tangani oleh Staf Ahli Gubsu