Ditemukan 2515332 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Hubungan keluarga Hubungan industrial Hubungan kerja
Pengadilan PN MATARAM Perdata Khusus PHI
Register : 02-04-2013 — Putus : 01-08-2013 — Upload : 13-11-2013
Putusan PN MATARAM Nomor 4/G/2013/PHI.PN.MTR
Tanggal 1 Agustus 2013 — - EKA SYARIF, DKK - PT. SURYA SEMBADA JAYA
276 — 162
  • PUTUSANNOMOR : 4/G/2013/PHLPN.MTRDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksadan mengadili perkaraperkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat pertama,telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:1EKA SYARIF : umur : 24 tahun, alamat RT 01 RW.01 DesaBukit Damai, kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat. No.
    Industrial Mataram atau Majelis Hakim yang memeriksa danmenyidangkan perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;Menyatakan hukum bahwa putus hubungan kerja antara Para Penggugat denganTergugat;Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat yang telah melakukanpemutusan hubungan kerja secara sepihak kepada para Penggugat adalah tidakberdasar dan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan UndangUndangNo. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;Memerintahkan
    : 2 tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan HubunganIndustrial) ;Bahwa merujuk dari ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undangundang Nomor : 2tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yangsecara tegas menentukan salah satu persyaratan mutlak dalam pencatatan kelembaga PHI adalah adanya bukti atau risalah perundingan Bipartit, sertamerujuk pada ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undangundang Nomor : 2 tahun 200423Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang secara tegasmenentukan
    tidak ada satupun ayat dalampasal ini yang menyebutkan pemutusan hubungan kerja dengan alasanpengunduran diri karyawan masuk kedalam kriteria PHK yang Batal demihukum.
    Undangundang Nomor: 2 tahun 2004Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial) ;Bahwa merujuk dari ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undangundang Nomor: 2 tahun2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang secara tegasmenentukan salah satu persyaratan mutlak dalam pencatatan ke lembaga PHIadalah adanya bukti atau risalah perundingan Bipartit, serta merujuk padaketentuan Pasal 4 ayat (2) Undangundang Nomor: 2 tahun 2004 TentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang secara
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 17-11-2020 — Upload : 08-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2857 K/Pdt/2020
Tanggal 17 Nopember 2020 — Drs. I WAYAN SUBIDRA, S.E., M.Si., Ak. DKK VS I WAYAN WIRANATHA
163 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 18-09-2018 — Upload : 19-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2022 K/Pdt/2018
Tanggal 18 September 2018 — PEMOHON KASASI VS TERMOHON KASASI
225 — 139 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalamperkara ini;Atau:Menjatuhkan putusan lain yang dianggap adil dan benar dalam suatuperadilan yang baik;Menimbang, bahwa terhadap gugatan' tersebut Tergugatmengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohonkepada Pengadilan Negeri Purwokerto untuk memberikan putusan sebagaiberikut: Menerima dan mengabulkan gugat balik Penggugat Rekonvensi untukseluruhnya; Menetapkan/memutuskan bahwa hubungan hukum antara PenggugatRekonvensi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 26-10-2022 — Upload : 30-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3739 K/Pdt/2022
Tanggal 26 Oktober 2022 — MASINI VS PAULUS SETYO PRAMONO
155 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PN MATARAM Perdata Khusus PHI
Register : 21-03-2013 — Putus : 27-05-2013 — Upload : 13-11-2013
Putusan PN MATARAM Nomor 2/G/2013/PHI.PN.MTR
Tanggal 27 Mei 2013 — - OLDPIN PUTERA, SH - PT. IDA LOMBOK
281 — 247
  • PUTUSANNOMOR : 2/G/2013/PHLPN.MTR DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram yangmemeriksa dan mengadili perkaraperkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkatpertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:OLDPIN PUTERA, SH : Umur 42 tahun, Pekerjaan Karyawan/Pekerja di PT. IDA LOMBOK Mataram, Alamat JL.
    Pasal 93 ayat 2 huruf (f) UU No. 13 tahun 2003 ;3 Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat PT.
    Ida Lombok karenadiberhentikan;Bahwa menurut cerita Pimpinan PT Ida Lombok yaitu Pak SANTO SUPARNOTOPenggugat diberhentikan, karena Penggugat menjalin hubungan cinta/pacarandengan pegawai PT.
    kerja antara Penggugat dan Tergugat berakhir karenaPemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Penggugat menuntut hakhaknya akibat adanyaPemutusan Hubungan Kerja tersebut;19Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P1 didukung oleh surat bukti P2, P3dan P4 bahwa Penggugat adalah Karyawan PT.
    cinta/pacaran dengan karyawan PT Ida Lombok yang bernamaYanti;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, maka diperolehkesimpulan bahwa Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadapPenggugat sejak tahun 2009;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 82 UndangUndang No. 2 Tahun2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial disebutkan :Gugatan olehpekerja/buruh atas pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 danPasal 171 UndangUndang Nomor 13 Tahun
Pengadilan PN MATARAM Perdata Khusus PHI
Register : 02-04-2013 — Putus : 12-06-2013 — Upload : 13-11-2013
Putusan PN MATARAM Nomor 3/G/2013/PHI.PN.MTR
Tanggal 12 Juni 2013 — - PT. Newmont Nusa Tenggara (PT NNT) - Wagiyo
179 — 101
  • PUTUS ANNomor : 3/G/2013/PHI.PN.MTR.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram yangmemeriksa dan mengadili perkaraperkara perselisihan hubungan industrial dalamperadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawahini dalam perkara antara :PT.
    , yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Indstrial padaPengadilan Negeri Mataram pada tanggal 02 April 2013, dibawah register perkaraNomor : 3/G/2012/PHI.
    Industrial.Berdasarkan halhal tersebut diatas dengan ini Penggugat memohon kehadapan MejelisHakim yang terhormat berkenan menjatuhkan putusan dalam perkara ini :Dalam Pokok Perkara :12Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.Menyatakan Tergugat Wagiyo NB5565 telah melanggar ketentuan dalamPerjanjian Kerja Bersama (PKB) :e pasal 44 tipe A ayat 20 & 21 yang menyatakan pekerja dapat di PHK(Pemutusan Hubungan Kerja) tanpa peringatan.Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat PT Newmont Nusa Tenggara
    NASRIZALRENALDY AHMAD, tidak ada satupun yang membuktikan adanya hubungan hukum(hubungan kerja) antara PT Newmont Nusa Tenggara dengan PT. Penopang Primamilik Isteri Tergugat, sedangkan berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat tersebutdihubungkan dengan surat bukti P5, P10, P11 dan P12 bahwa yang memilikihubungan kerja dengan PT Newmont Nusa Tenggara adalah CV. Penopang Prima danselaku mantan karyawan CV. Penopang Prima saksi 1.
    TURMUJI dan saksi 2.NASRIZAL RENALDY AHMAD pernah diminta oleh Tergugat untuk bekerja di CVPenopang Prima yang saat itu mendapat proyek dari PT Newmont Nusa Tenggaraberupa Pemasangan Pagar Besi dilokasi Batu Hijau Newmont, dan sebelum bekerjapara saksi mendapat pengarahan dari Tergugat ;Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, oleh karena tidakada satupun alat bukti yang membuktikan adanya hubungan hukum (hubungan kerja)antara PT Newmont Nusa Tenggara dengan PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 03-03-2008 — Upload : 24-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 319K/PDT.SUS/2007
Tanggal 3 Maret 2008 — ROBBY Y.H. PANGKEY ; HASANUDIN, Dkk ; PT. METROPOLITAN RETAILMART
253 — 217 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PUTUSANNomor. 319 K/PDT.SUS/2007.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasitelah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara1. ROBBY Y.H. PANGKEY, beralamat di Kampung RawaSawah No. 8 RT. 10/08 Johar BaruJakarta Pusat ;2. HASANUDIN, beralamat di Jalan Gunung Indah RayaRT. 04/11 No. 15 Cirendeu Ciputat, Tangerang ;3. WAHYUDIN, beralamat Perum Cendikia Blok C8 No. 26ParungBogor ;4.
    No. 319K/PDT.SUS/2007hasilnya digunakan sebagai dasar pemberian penghargaan dan/atau promosi,atau demosi ataupun pemutusan hubungan kerja.
    No. 319K/PDT.SUS/2007Hak untuk menetapkan mutasi dan pemindahan, sebagaimana pasal 12 PKBmengatur bahwa :Pimpinan perusahaan berwenang memindahkan dan/atau memutasikanseorang karyawan ke bagian/divisi, jabatan/tempat, dan/atau ke bidangpekerjaan lain yang berbeda apabila perusahaan membutuhkan hal tersebutatau karena adanya hubungan keluarga antara seorang karyawan dengankaryawan yang dapat mempengaruhi fungsi pengawasan.
    kerja yang baikdengan Penggugat; Oleh karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat Ill, TergugatIV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII sudah tidak menginginkanmelanjutkan hubungan kerjanya dengan Penggugat, maka Penggugat denganterpaksa memutuskan hubungan kerja dengan Tergugat , Tergugat II, TergugatIll, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII dengan tetapmendasarkan adanya kesalahan masingmasing Tergugat , Tergugat Il,Hal. 28 dari 41 hal.
    Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat ,Tergugat Il, Tergugat Ill, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan TergugatVil putus terhitung sejak putusan Majelis Hakim diucapkan ;Hal. 30 dari 41 hal. Put. No. 319K/PDT.SUS/20072. Menyatakan Tergugat , Tergugat Il, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V,Tergugat VI dan Tergugat VII dikenakan pemutusan hubungan kerja (PHK)karena kesalahannya ;3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 26-09-2022 — Upload : 05-07-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3271 K/Pdt/2022
Tanggal 26 September 2022 — ELISABETH BENGA ARAN, dk vs HANZON ANGELBERTO DAMIAN LEPA, dk
62 — 1 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 08-12-2021 — Upload : 18-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3513 K/PDT/2021
Tanggal 8 Desember 2021 — PEMOHON KASASI, DKK VS TERMOHON KASASI, DKK
156 — 103 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 08-07-2015 — Upload : 01-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 825 K/PDT/2015
Tanggal 8 Juli 2015 — NIRWANTO VS YUNITA FITRIANI PRASETIO
68 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus
Putus : 20-03-2009 — Upload : 27-05-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 017PK/PDTSUS/2009
Tanggal 20 Maret 2009 — PT. ELANG PERDANA TYRE INDUSTRY, ; SUNARTO VANANI; JOKO MINTONO; dkk.
73 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 017 PK/Pdt.Sus/2009Menyatakan hubungan kerja antara Pengusaha PT. Elangperdana TyreIndustry, Jalan Elang Desa Sukahati Citeureup, Kabupaten Bogor denganpekerja Sdr. Sunarto Vanani, dkk (6 orang) d.a. DPC SBSI KabupatenBogor, Jalan Raya, JakartaBogor, Km. 40, Cilangkap, Bogor putusterhitung sejak tanggal :1. Sdr. Sunarto Vanani tanggal 30 Januari 2004;2. Sdr. Joko Mintono tanggal 21 Januari 2004;3. Sdr. Haryo Hutomo tanggal 16 Februari 2004;4. Sdr.
    Menerbitkan putusan baru dan mengabulkan tuntutan Pengusaha antaralain : Menyatakan hubungan PT. Elangperdana Tyre Industry denganSdr. Sunarto Vanani, dkk (6 orang) putus terhitung dari pengunduran diripekerja dengan tanpa syarat;Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yangseadiladilnya;Hal. 5 dari 16 hal. Put.
    No. 017 PK/Pdt.Sus/2009Bahwa terhadap gugatan tersebut Panitia Penyelesaian PerselisihanPerburuhan Pusat (P4P) telah mengambil putusan, yaitu putusan No.1640/427/657/X/PHK/102005. tanggal 25 Oktober 2005 yang amarnyasebagai berikut :Menyatakan hubungan kerja antara Pengusaha PT. Elangperdana TyreIndustry, Jalan Elang Desa Sukahati Citeureup, Kabupaten Bogor denganPekerja Sdr. Sunarto Vanani, dkk (6 orang) d.a.
    kerjakarena terjadinya perubahan status, penggabungan, peleburan atauperubahan kepemilikan perusahaan dan Pekerja tidak bersediamelanjutkan hubungan kerja ...
    *;Bahwa adalah keliru pertinbangan P4P terhadap permasalahanyang ada dengan menerapkan Pasal 163 UndangUndang No. 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam perkara in litis, karenapada kenyataannya di awal masuknya investor baru atau perubahankepemilikan, Para Termohon Peninjauan Kembali tersebut tidakmenyatakan tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja".
Pengadilan PN MATARAM Perdata Khusus PHI
Register : 16-09-2009 — Putus : 19-01-2010 — Upload : 07-05-2013
Putusan PN MATARAM Nomor 9/G/2009/PHI.PN.MTR
Tanggal 19 Januari 2010 — Perdata - SAPRIUDIN ALIAS ASEP, DKK - PT. LOMBOK NUANSA TELEVISI
117 — 88
  • Tahun 2004 tentang perselisihanhubungan industrial Hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib menjatuhkanputusan sela yang isinya memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar upahdan seluruh hak Penggugat sampai ada putusan hukum yang mempunyai kekuatanhukum tetap ; 6 Bahwa berdasarkan pasal 86 UU No. 2 tahun 200.. tentang Perselisihan HubunganIndustrial, dalam hal ini perselisihan hak atau perselisihan kepentingan diikutidengan perselisihan pemutusan hubungan kerja, maka Pengadilan HubunganIndustrial
    P.6 petikan daftar gaji telah diakuibaik Para Penggugat maupun pihak Tergugat waktu itu masih dalam status hubungan kerja;Menimbang, bahwa Tergugat juga untuk mendukung dalil dalil sangkalannya telahmengajukan bukti surat T.1 s/d T.21 dan bukti 2 (dua) orang saksi masing masingbernama : 1.Muryati, SH dan 2.Ismawati 5 222222 2 2 een nnn n enn nee en nee e neeMenimbang, bahwa apakah benar pernyataan Para Penggugat merasakeberatan dengan tindakan Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK ) massal yangdilakukan
    yang dimaksuddengan Hubungan Kerja dalam pasal 1 angka 15 Undang Undang Nomor 13 tahun 2003tentang Ketenagakerjaan 5Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan HUBUNGAN KERJA adalahhubungan antara Pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yangmempunyai unsur pekerjaan , upah dan perintah, sedangkan yang dimaksud denganPERJANJIAN KERJA adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antaraserikat pekerja atau beberapa serikat pekerja yang tercatat pada instansi yangbertanggung jawab
    Perjanjian Kerja untuk Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) adalah Perjanjian kerjaantara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yangBERSIFAT TETAP atau TERUS MENERIUS ; Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan apakahtindakanPemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat dapat dibenarkanatau dibuktikan berdasarkan alat alat bukti tersebut diatas ?
    Jumlah Rp. 236.000, ( dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah )Catatan : Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena pihak Penggugatmaupun Tergugat tidak melakukan upaya hukum kasasi ; Panitera Pengadilan Hubungan Industrial,Ttd.H ARTATI, SH.MHNIP. 040 038196.Untuk Turunan Resmi :Wakil Panitera Pengadilan Hubungan Industrial,M. SA LEH, SH.NIP. 040 042 806.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 28-11-2006 — Upload : 25-10-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 411K/TUN/2003
Tanggal 28 Nopember 2006 — Prihono Rakhdy Wijaya ; Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P)
31 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ,Termohon Kasasi dahulu Tergugat ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarangTermohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dailildalil :Bahwa yang digugat oleh Penggugat adalah Surat Keputusan TergugatNo. 389/2193/3584/IX/PHK/32001, tertanggal 21 Maret 2001 tentangPemutusan Hubungan
    Konkrit, karena surat tersebut nyatanyata dibuat oleh Tergugat tidak abstraktetapi berwujud, tertentu dan dapat ditentukan apa yang harus dilakukan,yakni ijin melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap PrihonoRakhdy Wijaya yang dalam hal ini adalah Penggugat ;b. Individu, karena surat tersebut ditujukan dan berlaku khusus bagiPengusaha PT.
    Begitu pula pada surat No.191/SRT/B.4.2000, tanggal 24 April 2000 tidak disampaikan kepadaPenggugat sebagaimana pada pernyataan Tergugat ;Bahwa dengan tidak adanya penetapan dari Pengadilan yang memilikikekuatan hukum yang tetap mengenai tindak pidana penghinaan, makaalasan PHK terhadap Penggugat menjadi kabur atau tidak memiliki alasanyang jelas untuk melakukan suatu Pemutusan Hubungan Kerja ;Bahwa dikeluarkannya Surat Keputusan Direksi PT.
    Menolak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan mengembalikanberbagai hak Penggugat sesuai dengan Keputusan Direksi No.030.1/PU/ SK.5.98, tanggal 28 Mei 1998 ;b. Mewajibkan kepada PT. Balai Pustaka (Persero) untuk membayar upahselama proses berlangsung sebesar 100 % dan segala hakhak sertatunjangan lainnya sampai keluarnya putusan yang berkekuatan hukumtetap ;4.
    Kep150/Men/2000 pasal 18 yang menyebutkan bahwaPemutusan Hubungan Kerja harus didasarkan pada kesalahan berat,sehingga dalam hal ini Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telahmelanggar azas kepastian hukum ;. Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah semenamenadengan menyimpulkan sendiri secara subyektif, bahwa tidak ada lagihubungan harmonis antara Pengusaha dengan Pekerja dan mengkatagorikannya sebagai tindakan kesalahan berat.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 18-07-2012 — Upload : 03-01-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 339 K/Pdt.Sus/2012
Tanggal 18 Juli 2012 — MARGIANTO vs PT. MAKMUR ABADI PERMAI
61 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 339 K/Pdt.Sus/2012sangat tidak beralasan secara hukum oleh karena Penggugat melakukanperbuatan yang dituduhkan oleh Tergugat tersebut terjadi di luar lokasipabrik sehingga Penggugat merasa tidak ada kewenangan pihakTergugat mengurusi pribadi karyawan di luar lokasi pabrik karena tidakada hubungan dalam masalah hubungan kerja apalagi Tergugatmemberikan sanksi PHK.
    Kerja, sehingga Penggugat masihmenuntut biaya penggantian cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerjasesuai dengan ketentuan dalam UU No.13 tahun 2003 pasal 79 ayat 2point (c) berbunyi: cuti tahunan sekurangkurangnnya selama 12 (duabelas) hari kerja setelah pekerja/ouruh yang bersangkutan bekerja selama12 (dua belas) bulan secara terus menerus ;Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat belummendapat ijin penetapan Pemutusan Hubungan Kerja dari PengadilanHubungan Industrial pada
    Pengadilan Negeri Samarinda dan jugaTergugat tidak mengajukan ijin PHK, maka sesuai dengan UndangUndang No: 13 Tahun 2003 pasal 11 ayat (3) berbunyi : dalam halperundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benarbenar tidakmenghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskanhubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapandari lembaga penyelesaian perselisinan hubungan industrial, dalam pasal15 ayat (1) berbunyi : pemutusan hubungan kerja tanpa penetapansebagaimana dimaksud
    menyerahkan perkaraini kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilah Negeri Samarinda untukmenyelesaikan perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;Il.
    SE.13/MEN/SJHK/I/2005 mengisyaratkan dalam pasal 158 UU No. 13 tahun2003, tidak dapat lagi digunakan sebagai dasar/acuan dalamPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;Bahwa dari butir 3a Surat Edaran Menakertrans RI No.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus
Putus : 05-10-2009 — Upload : 23-08-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 226K/PDT.SUS/2009
Tanggal 5 Oktober 2009 — PIMPINAN PT. NUSANTARA SURYA SAKTI PUSAT JAKARTA, Cq. PIMPINAN PT. NUSANTARA SURYA SAKTI CABANG KUPANG, ; ROY NALDY MUSNADIN,
49 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Danpada pukul 14 : 30 Wita, Penggugat dipanggil oleh Saudara Fahmi ke kantordan olehnya dinyatakan, Penggugat diberhentikan dari pekerjaan sejak tanggal12 Juli 2008 sambil menyodorkan surat pemutusan hubungan kerja. Bahwapada saat Penggugat mau menerima surat PHK (Pemutusan Hubungan Kerja)tersebut Saudara Fahmi tidak mau memberikan sebelum Penggugatmenandatangani di atas materai surat pernyataan pengunduran diri daripekerjaan.
    Tentu permintaannya Penggugat tolak dengan tegas sehubunganPHK (Pemutusan Hubungan Kerja) sepihak oleh Tergugat sangat menyalahidan menyimpang dari ketentuan peraturan perundangan ketenaga kerjaan yangberlaku ;Bahwa pada hari / tanggal, Rabu 16 Juli 2008 + pukul 08.00 WitaPenggugat kembali menghadap Saudara Fahmi untuk menanyakan kepastiansurat resmi PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dari perusahaan agar setidaktidaknya ada kepastian hak, sehingga Penggugat dapat mencari pekerjaan lainuntuk membiayai
    No.226 K/Pdt.Sus/2009Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Penggugat mohon kepadaPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang agarmemberikan putusan sebagai berikut :DALAM PROVISI :1.Memerintahkan kepada Tergugat untuk membatalkan PHK (PemutusanHubungan Kerja) sepihak tanpa melalui Penetapan Lembaga PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial setempat ;2.
    yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasiatau. konsiliasii maka Hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajibmengembalikan gugatan kepada Penggugat ;Bahwa berdasarkan halhal tersebut, maka cukup alasan bagi MajelisHakim untuk menolak gugatan, atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapatditerima ;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kupang telahmengambil putusan, yaitu putusan No.63 / G / 2008 / PHI / PN.
    KPG yang dibuat olehPanitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang,permohonan tersebut dengan disertai oleh memori kasasi yang memuat alasanalasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal5 Januari 2009 ;Bahwa setelah itu oleh Penggugat yang pada tanggal 5 Januari 2009telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat diajukan jawaban memorikasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Kupang pada tanggal
Pengadilan PN KUPANG Perdata Khusus PHI
Register : 19-08-2015 — Putus : 12-11-2015 — Upload : 01-12-2015
Putusan PN KUPANG Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Kpg
Tanggal 12 Nopember 2015 — LILI MATA, dk Lawan Pimpinan KUPANG BEACH HOTEL, dk
152 — 106
  • MENGADILIDALAM EKSEPSI :- Menolak eksepsi Tergugat II seluruhnya;DALAM POKOK PERKARA :- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian; - Menyatakan Penggugat adalah pekerja tetap pada Tergugat I - Menyatakan PHK yang dilakukan terhadap Para Penggugat karena perusahaan melakukan efisiensi;- Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat I berakhir sejak tanggal 02 Februari 2015;- Menyatakan Tergugat I telah terbukti melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-undang
    Menyatakan menurut hukum bahwa hubungan kerja antara PARAPENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT telah berakhir sejak 02Februari 2015.5S.
    Menyatakan sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakanoleh juru sita Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Kupang adalah sah dan berharga menurut hukum..
    Hal tersebut berartibahwa sejak awal hubungan kerja (hubungan hukum) antara ParaPenggugat dengan Tergugat Il tidak pernah ada, maka dengansendirinya Tergugat II tidak memiliki Kewajiban apapun untuk membayarhak sebagaimana yang dituntut oleh Para Penggugat yaitu gaji,tunjangan jabatan, iuran BPJS (dahulu Jamsostek) dan Tunjangan HariHalaman 13 dari 40 Putusan PHI Nomor18/Pdt.SusPHI/2015/PNKpgRaya.
    Dengan demikian, gugatan Para Penggugat inipun haruslahditolak seluruhnya.Bahwa oleh karena Tergugat II tidak memiliki hubungan kerja (hubunganhukum) dengan Para Penggugat maka Tergugat II tidak pernah pulamelakukan pemutusan hubungan kerja dengan Para Penggugat. Danoleh karena itu, maka Tergugat Il harus dibebaskan pula untukmembayar tuntutan Para Penggugat yaitu pesangon, uang penghargaanmasa kerja, uang pergantian hak, kekurangan upah, uang Jamsostekdan uang tunjangan hari raya.
    Bahwa oleh karena Tergugat II tidak memiliki hubungan kerja(hubungan hukum) dengan Para Penggugat maka Tergugat II tidakpernah pula melakukan pemutusan hubungan kerja dengan ParaPenggugat. Dan oleh karena itu, maka Tergugat II harus dibebaskanpula untuk membayar tuntutan Para Penggugat yaitu pesangon, uangpenghargaan masa kerja, uang pergantian hak, kekurangan upah,uang Jamsostek dan uang tunjangan hari raya.3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 30-01-2008 — Upload : 03-07-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 498K/TUN/2005
Tanggal 30 Januari 2008 — PT. PRIMA ALLOY STEEL UNIVERSAL Tbk ; vs. PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) ;
27 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • OBYEK GUGATAN.Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah PutusanPanitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat No. 77/1996/3038/XIII/12003, tanggal 15 Januari 2003 tentang Pemutusan Hubungan Kerja antara PT.Prima Alloy Steel Universal Tok. yang berlamat di jalan Muncul No. 1Kecamatan Gedangan, Sidoarjo denga Sdr. Fendy Raharjo ;Il.
    Prima Alloy Steel UniversalTbk. yang menegaskan bahwa : :Prosedur Penyelesaian Pemutusan HubunganKerja tetap berpedoman pada UndangUndang No. 12 Tahun 1964 tentangPemutusan Hubungan Kerja dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No.Kep/150.MEN/2000 dan peraturanperaturan lainnya ;Hubungan kerja antara Pekerja dan Pengusaha dapat diputus karena :1. Pelanggaran berat sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) huruf k KeputusanMenteri Tenaga Kerja No.
    Fendi Raharjo mengadukan masalah tersebut keDinas Tenaga Kerja Sidoarjo, dan setelah Pegawai Perantara menerbitkananjuran, selanjutnya P4D Jawa Timur menerbitkan putusan pada tanggal 29 Juli2002, No. 567/389/2313/105.10/2002 tentang Pemutusan Hubungan Kerjaantara PT. Prima Alloy Steel Universal Tbk. dengan Sdr. Fendi Raharjo yangpada pokoknya memutuskan sebagai berikut :. Menyatakan hubungan kerja antara Pengusaha PT.
    Padahal Pengusaha (Penggugat)dalam melakukan pemutusan hubungan kerja didasarkan pada fakta yangsebenarnya yaitu Pekerja telah nyatanyata dan memperoleh keuntunganpribadi saat membeli kebutuhan perusahaan dan oleh perusahaan telahdianggap melanggar kesalahan berat yaitu.
    No. 498 K/TUN/2005putusnya hubungan kerja antara Sdr. Fendi Raharjo dengan PT. Prima AlloySteel Universal Tbk. terhitung sejak April 2002 ;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Penggugat mohon kepadaPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusansebagai berikut :1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 20-10-2008 — Upload : 27-02-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 186K/PDT.SUS/2008
Tanggal 20 Oktober 2008 — PT SINAR MITRA SEPADAN FINANCE ; JEFFRI PATRAS
26 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam pertimbangan hukumnyayang berbunyi: para Penggugat/para Pemohon Kasasi tidak mempunyaihubungan hukum dengan tanah sengketa (halaman 4 putusan PengadilanTinggi Agama Mataram tanggal 24 Mei 2007 No. 21/Pdt.G/2007PTA.MTR)adalah salah menerapkan hukum pembuktian sebab secara tegas dan nyatabahwa para Penggugat sangat memiliki hubungan hukum yang jelas atastanah sengketa karena tanah sengketa adalah hak milik para Penggugat dansampai sekarang tetap dikuasai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 10-05-2007 — Upload : 16-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 413K/TUN/2004
Tanggal 10 Mei 2007 — PT. PATCO ELEKTRONIK TEKNOLOGI ; vs. PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P),
36 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Patco Elektronik Teknologimelakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan Sdr. Muhammad ZeinGinting terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2002 dengan suratNo. 001/PHK/VIII/2002.. Bahwa pada tanggal 20 September 2002 melalui Surat No. 001/PHK/PTCIX/02 PT. Patco Elektronik Teknologi mengajukan Permohonan IzinPemutusan Hubungan Kerja atas nama Sdr.Muhammad Zein Ginting keDinas Tenaga Kerja Pemerintahan Kabupaten Bekasi ;. Bahwa Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja antara Penggugatdengan Pekerja Sdr.
    Teuku Umar Km. 29 Cibitung Bekasiuntuk memutuskan hubungan kerja Pekerja Sdr. Muhammad ZeinGinting, SMI d/a Kantor Hukum Junimart Girsang, SH & Rekan,Graha Wira Cakti, Jl. Jamrut No. 14 Jakarta 10430 terhitung sejaktanggal 20 Pebruari 2003 ;Il. Mewajibkan kepada Pengusaha PT. Patco Elektronik Teknologitersebut pada Amar untuk membayar secara tunai kepada PekerjaSdr.
    Memberikan Izin Pemutusan Hubungan Kerja Kepada PT. PatcoElektronik Teknologi untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerjaatas Pekerja Sdr. Muhammad Zein Ginting terhitung sejak tanggal 20Oktober 2002 ;2. Menyatakan hakhak Pekerja Sdr. Muhammad Zein Gintingdikompensasikan dengan uang yang telah diambil oleh Pekerja Sadr.Muhammad Zein Ginting dengan demikian akibat dari kompensasitersebut PT. Patco Elektronik Teknologi tidak membayar apapunkepada Pekerja Sdr. Muhammad Zein Ginting ;3.
    Hal. 8 ), dimana Pemohon Kasasi (dahuluPenggugat) meminta kepada Panitia Pusat untuk memberikan ljinPemutusan Hubungan Kerja tanpa syarat dan hakhak lainnya.Bahwa berdasarkan Pasal 63 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang PeradilanTata Usaha Negara menyebutkan:1. Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajibmengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yangkurang jelas.2.
    Bahwa seharusnya TermohonKasasi selaku instansi teknis yang diberi kewenangan untukmenyelesaikan perselisihnan hubungan industrial dan PemutusanHubungan Kerja patut mengetahui telah diundangkannya UndangUndangRI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada tanggal 25 Maret2003.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 20-08-2008 — Upload : 31-07-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 196K/PDT.SUS/2008
Tanggal 20 Agustus 2008 — PT. JOHAN SENTOSA ; LAMBOT SINAGA ; JALESMAN PURBA ; SUNARDI
43 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KORBAN maupunperempuanperempuan lainnya karena dalam persidangan' saksiMuhamad Nur dapat membedakan mana Wanita/Perempuan yangmasih perawan dan mana Wanita/ Perempuan yang tidak perawan,dengan cara : "setelah Dia/saksi Muhamad Nur menidunWanita/perempuan itu maka Dia dapat merasakan (rasanya) mana yangmasih perawan dan mana yang sudah tidak perawan, sehingga apabilaSaksi Muhamad Nur sudah dapat membedakan mana yang perawandan mana yang tidak perawan maka saksi Muhamad Nur sudahterbiasa melakukan hubungan