Unsur tidak dilengkapi bersama sama dengan SuratKeterangan Sahnya Hasil MHutan ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilengkapibersama sama menurut Penjelasan Pasal 50 ayat (3) huruf hUndang Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan adalahbahwa pada setiap pengangkutan, penguasaan atau pemilikanhasil hutan, pada waktu dan tempat yang sama, harus disertaidan dilengkapi surat surat yang sah sebagai bukti;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebutdiatas diketahui bahwa Terdakwa dengan

Penetapan No.43/Pdt.P/2016/MS.Ksg.Tanggal 11 Agustus 2016 M /08 Zulqadah 1437 HUndang Perkawinan tersebut, maka pernikahan Pemohon dan Pemohon Iltelah dapat disahkan;Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli HukumIslam dalam kitab Figh lanatutthalibin Juz.

lama dari masa penanahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, makaperlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis sependapat dengan permintaan Penuntut Umum dalamsurat tuntutannya dan statusnya akan ditetapkan dalam amar putusanperkara ini ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;Memperhatikan pasal Pasal 82 ayat (1) huruf c jo pasal 12 huruf hUndang

No. 875 K/Pdt.Sus/2012MUSIC" yang didirikan oleh Tergugat tanpa ijin atau tanpa persetujuantertulis dari Pemohon Kasasi/Tergugat selaku Penemu dan PemakaiPertama penamaan "CV.DJ.MUSIC" Oleh sebab itu merek "DJ.MUSIC"daftar Nomor IDM 000298746 milik Termohon kasasi/Penggugat haruslah Qdibatalkan, karena telah jelas terbukti melanggar Pasal 6 ayat (3) hUndang Undang RI Nomor 15 Tahun 2001 ;2.

wilayah kabupaten Pelalawan, termasuk di dalamnya terhadapOBJEK SENGKETA, akan tetapi dalam tindak tanduknya TURUTTERGUGAT telah lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya,sehingga telah mengakibatkan OBJEK SENGKETA dirusak dengan caramenebang seluruh kayu alam yang ada di atas OBJEK SENGKETA dankemudian dijadikan areal perkebunan kelapa sawit, dan TURUTTERGUGAT telah melakukan pembiaran yang serius (Omision delict) danhal tersebut telah melanggar ketentuan dalam Pasal 28 huruf g dan huruf hUndang

dalam Berita Acara Sidang turutdipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dariputusan ini;13Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Saksi serta keteranganTerdakwa dihubungkan dengan barang bukti, serta fakta persidanganperkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwatelah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal ini telah didakwa dengandakwaan tunggal melanggar Pasal 78 ayat (7) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf hUndang

., Beradilaar Agama makaPanitera Pengadilan Agama Sengkang berkewajiban untukmengirimkan salinan putusan yang telah berkekuataan hukum tetapkepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ditempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan di tempat Perkawinan' mereka f'didaftarkan, untul dalam daftar yang disediakan untuk ifMenimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang iperkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Wet HUndang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama yang telah diubah

Padahal senyatanya berdasarkan Pasal 2 huruf HUndang Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untukkepentingan umum yang menyebutkan bahwa pembebasan dilaksanakanberdasarkan asas kesejahteraan. Dalam Penjelasan Pasal tersebut terangbenderang jelas dinyatakan asas kesejahteraan adalah pengadaan tanahuntuk pembangunan dapat memberikan nilai tambah bagi kelangsungan hiduppihak yang berhak dan masyarakat luas.

bersamasamadengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) yangdikeluarkan oleh Pihak yang Berwenang.Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah dakwaan PenuntutUmum terbukti atau tidak maka Pengadilan Negeri akan mempertimbangkanapakah perbuatan terdakwa memenuhi unsurunsur pidana yang terkandungdalam pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadapterdakwa tersebut;Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwadengan dakwaanTUNGGAL yaitu Pasal 78 (7) Jp Pasal 50 ayat (3) huruf hUndang

Pasal 50 Ayat (3) huruf hUndang undang R.I.

Melarang TERGUGAT , TURUT TERGUGAT dan/atau pihakterkait lainnya seperti Pimpinan DPRD Sumatera Barat,Menteri dalam Negeri, dan gubernur Sumatera barat untuk~ 27 ~meresmikan pemberhentian/penggantian PENGGUGAT olehTERGUGAT sebelum adanya Putusan Pengadilan yangmempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde )sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 132 ayat (2) huruf hUndang Uandang No.27 tahun 2009b.

Melarang TERGUGAT , TURUT TERGUGAT dan/atau pihakterkait lainnya seperti Pimpinan DPRD Sumatera Barat,Menteri dalam Negeri, dan gubernur Suamtera barat untukmeresmikan pemberhentian/penggantian PENGGUGAT olehTERGUGAT sebelum adanya Putusan Pengadilan yangmempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde )sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 132 ayat (2) huruf hUndang Uandang No.27 tahun 2009b.

, bahwa dalam gugatannya Penggugat telahmengajukan tuntutan (permohonan) provisi' yang pada intinyaberbunyi sebagai berikut : Bahwa melarang TERGUGAT , TURUT TERGUGAT dan/atau pihakterkait lainnya seperti Pimpinan DPRD Sumatera Barat,Menteri dalam Negeri, dan gubernur Sumatera barat untukmeresmikan pemberhentian/penggantian PENGGUGAT olehTERGUGAT = sebelum adanya Putusan Pengadilan yangmempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde )sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 132 ayat (2) huruf hUndang

atau turutserta melakukan ;Menimbang, bahwa unsur ini bila dihubungkan dengan faktafakta di atastelah diperoleh fakta hukum bahwa peran terdakwa dalam perekrutan TKI ilegal tersebutadalah sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan tersebut dengan dibantu olehSINTO (terdakwa dalam berkas terpisah) ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut menurut Majelis, unsurke3 ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 104 ayat (1) huruf hUndang

dalam Berita Acara Sidang turutdipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dariputusan ini;15Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Saksi serta keteranganTerdakwa dihubungkan dengan barang bukti, serta fakta persidanganperkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwatelah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal ini telah didakwa dengandakwaan tunggal melanggar Pasal 78 ayat (7) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf hUndang

Selain itu ketentuan Pasal 2 huruf hUndang Undang Nomor 2 Tahun 2012 yang berbunyi: Pengadaan Tanahuntuk Kepentingan Umum dilaksanakan berdasarkan asas kesejahteraan,dimana di dalam penjelasan Pasal tersebut, yang dimaksud dengan asaskesejahteraan adalah bahwa Pengadaan Tanah untuk pembangunan dapatmemberikan nilai tambah bagi kelangsungan kehidupan pihak yang berhakdan masyarakat secara luas, oleh karena adanya proyek pembangunanjalan sering menimbulkan dampak yang negatif bagi masyarakat, antara

dasarpertimbangan dalam menerapkanpemidanaan, yaitu:Halhal yang memberatkan :e Perbuatan terdakwa meresahkan masyrakat.e Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintahtentang pemberantasan illegal loging.Halhal yang meringankan :e Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yaitu istri dan anakyang masih membutuhkan biaya ;e Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum serta berterusterang atas perbuatannya sehingga memperlancar persidangan.Mengingat, akan ketentuan pasal 78ayat (7) jo pasal 50 ayat (3) huruf HUndang

berbunyi:ages IGE Lipo Lagaedl e933 ybimis Go sle SArtinya: Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadah yangpaling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringanmafsadahnya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah terbukti danberalasan serta telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) UndangHalaman 20 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2021/PA.LIkSenin, 22 Februari 2021 M/ 10 Rajab 1442 HUndang

2007 dan tarif PSDH untuk kayu ulin kelompok kayuindah adalah Rp. 236.300 /M3 (Dua Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Rupiah) permeter kubik, tarif DR nya dalah US $ 18, sesuai dengan SK Menteri PerdaganganRepublik Indonesia No. 12/MDAG/PER/3/2012 tanggal 06 Maret 2012.Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka unsur tidakdilengkapi bersama sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan telah terpenuhi.Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 78 ayat (7) jo Pasal 50 ayat (3) huruf hUndang

dengan seksama berkas perkara dan turunan Putusan PengadilanNegeri Paringin Nomor : 20/Pid.B/LH/2020/PN Prn Tanggal 3 Juni 2020, danberita acara sidang serta memori banding dan kontra memori banding, maka MajelisHakim Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkatpertama tentang unsur unsur dalam dakwaan kesatu yang menyatakan bahwaTerdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 108 jo Pasal 69 ayat 1 huruf hUndang

perbuatannya atau mempersulitpelaksanaan pemidanaan, cukup alasan untuk memerintahakan agar terdakwa tetap ditahansebagaimana diatur pada Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP ;Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :e 1 (satu) buah mobil Truk merk Izusu warna putih dengan Nomor Polisi DA 9293 AV;e 48 (empat puluh delapan) potong kayu sortimen balok kelompok jenis Metranti (Balau)atau sama dengan volumr 7,5668 M3 ;akan dipertimbangkan sebagai berikut berdasarkan pada ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf hUndang

Pengadilan Negeri BontangNo. 84/Pid.B/2010/PN.BTG. tanggal 1 Desember 2010 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadilisendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/PenuntutUmum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana,maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepadaTerdakwa ;Memperhatikan Pasal 78 ayat (7) KUHP jo Pasal 50 ayat (3) huruf hUndang