Ditemukan 30 data
13 — 6
dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkandari putusan ini.13HImPutusan Nomor:102/Pdt.G/2017/PA MrkPERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana yang diuraikan di atas;Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg, majelishakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat di depan sidang,bahkan Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sesuaiketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 dengan mediator Nur Muhammad Huti
13 — 5
putusan ini, maka semua hal yangtermuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkandari putusan ini.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana yang diuraikan di atas;Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg, majelishakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat di depan sidang,bahkan Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sesuaiketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 dengan mediator Nur Muhammad Huti
48 — 21
., M.Si.Panitera Pengganti,HUTI AR
53 — 32
TURUT TERLAWAN DAN TURUT TERLAWAN II HARUS MEMATUHIPUTUSAN PERLAWANAN PIHAK KETIGA INI21 Bahwa dalam perkara aquo, kedudukan Turut Terlawan (KantorPertanahan Kabupaten Melawi) adalah jabatan sebagai Camat, yangberdasarkan Pasal 5 ayat (3) huti Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PejabatPembuat Akta Tanah (PP No. 37/1998) diberikan kewenangan untukbertindak sebagai pejabat pembuat akta tanah (PPAT) pada daerahyang belum cukup terdapat PPAT untuk memenuhi
87 — 16
,M.H.NUNUNG KRISTIYANI, S.H.Panitera Pengganti, HUTI AR.Perincian biaya Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000, Biaya Panggilan : Rp. 500.000, Meterai : Rp. 6.000, Redaksi : Rp. 5.000, Jumlah : Rp. 541.000,(lima ratus emapt puluh satu riburupiah).Pada hari ini SELASA tanggal 19OKTOBER 2010salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangkotanggal 31Agustus 2010 Nomor : 03 / Pdt.G / 2010 / PN.BKdiberikankepada Jaksa Penuntut Umum atas permintaannyadengansuratnya tertanggal 4 Oktober 2010.PANITERA PENGADILAN NEGERI
68 — 308
Oleh karenanya perintah sita eksekusiberdasarkan Penetapan Sita Eksekusi, terhadap Pimpinan KongregasiMisi (CM) Indonesia dan Pimpinan Yayasan Kongregasi Misi (CM)haruslah dibatalkan dan tidak berkekuatan hukum yang mengikat.TURUT TERLAWAN DAN TURUT TERLAWAN II HARUS MEMATUHIPUTUSAN PERLAWANAN PIHAK KETIGA INIBahwa dalam perkara aquo, kedudukan Turut Terlawan (KantorPertanahan Kabupaten Melawi) adalah jabatan sebagai Camat, yangberdasarkan Pasal 5 ayat (3) huti Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia
54 — 21
., M.H.NUNUNG KRISTIYANI, S.H.Panitera Pengganti,HUTI AR65Membaca surat memori' banding yang diajukan olehkuasa hukum Pembanding/Penggugat tertanggal 27 Juli 2009yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri MuaraBulian pada tanggal 27 Juli 2009 dan surat memori bandingtersebut telah pula diberitahukan dengan cara sah dansaksama dengan diserahkan salinannya kepadaTerbanding/Tergugat pada tanggal 29 Juli 2009;Membaca surat kontra memori banding yang diajukanoleh Kuasa hukum Terbanding/Tergugat tertanggal
LUKAS SUWONDO
Tergugat:
1.NY.EVI ROSMARDHANIAH
2.NY.LAILA TRIANA
3.ANDI KARMAN
4.FITHROTUR RAHMAT
5.Pimpinan Kongregasi Misi CM Indonesia cq Pimpinan Yayasan Kongregasi Misi CM
Turut Tergugat:
1.Camat Nanga Pinoh
2.Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi
161 — 97
TURUT TERLAWAN DAN TURUT TERLAWAN II HARUS MEMATUHIPUTUSAN PERLAWANAN PIHAK KETIGA INI21 Bahwa dalam perkara aquo, kedudukan Turut Terlawan (Kantor PertanahanKabupaten Melawi) adalah jabatan sebagai Camat, yang berdasarkanPasal 5 ayat (3) huti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPNo. 37/1998) diberikan kewenangan untuk bertindak sebagai pejabatpembuat akta tanah (PPAT) pada daerah yang belum cukup terdapatPPAT untuk memenuhi
77 — 9
Budiono, S.administrasi 287.882.959 HutperkantoranProgram peningkatan Rp. 41.500.000 Rp. 36.185.425 Budiono, S.sarana dan prasarana HutaparaturProgram Peningkatan Rp. 7.650.000, Rp. 7.647.500 Budiono, Ss.disiplin aparatur HutI.
563 — 215
Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR374Bahwa BKT merupakan kegiatan rutin kewajiban setiap tahun bagipemegang ijin IUPHHKHT membuat BKT ;Bahwa pejabat yang berkewajiban mengetahui permohonan permohonan itu wajib dibuat setiap tahunnya adalah MenteriKehutanan, didalam prosesnya Dishut melaporkannya ; Bahwa menurut aturan dalam Kepmenhut Nomor : 151/Kptsl/2003tidak ada urusan penerbitan RKT BKT itu dengan Gubernur ; Bahwa guna percepatan hutan tanaman dan guna memenuhi bahanbaku sesuai Kepmenhut Nomor : 101/HutI