Ditemukan 30 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 06-04-2017 — Putus : 22-06-2017 — Upload : 27-05-2019
Putusan PA MERAUKE Nomor 102/Pdt.G/2017/PA.Mrk
Tanggal 22 Juni 2017 — Penggugat melawan Tergugat
136
  • dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkandari putusan ini.13HImPutusan Nomor:102/Pdt.G/2017/PA MrkPERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana yang diuraikan di atas;Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg, majelishakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat di depan sidang,bahkan Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sesuaiketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 dengan mediator Nur Muhammad Huti
Register : 18-03-2019 — Putus : 06-05-2019 — Upload : 18-06-2019
Putusan PA MERAUKE Nomor 100/Pdt.G/2019/PA.Mrk
Tanggal 6 Mei 2019 — Penggugat melawan Tergugat
135
  • putusan ini, maka semua hal yangtermuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkandari putusan ini.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana yang diuraikan di atas;Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg, majelishakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat di depan sidang,bahkan Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sesuaiketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 dengan mediator Nur Muhammad Huti
Putus : 30-11-2011 — Upload : 02-02-2012
Putusan PN BANGKO Nomor 77/Pid.B/2011/PN.BK
Tanggal 30 Nopember 2011 — HERI JAMHARI bin SAKRIM
4821
  • ., M.Si.Panitera Pengganti,HUTI AR
Register : 12-02-2020 — Putus : 02-03-2020 — Upload : 02-03-2020
Putusan PT PONTIANAK Nomor 10/PDT/2020/PT PTK
Tanggal 2 Maret 2020 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
5332
  • TURUT TERLAWAN DAN TURUT TERLAWAN II HARUS MEMATUHIPUTUSAN PERLAWANAN PIHAK KETIGA INI21 Bahwa dalam perkara aquo, kedudukan Turut Terlawan (KantorPertanahan Kabupaten Melawi) adalah jabatan sebagai Camat, yangberdasarkan Pasal 5 ayat (3) huti Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PejabatPembuat Akta Tanah (PP No. 37/1998) diberikan kewenangan untukbertindak sebagai pejabat pembuat akta tanah (PPAT) pada daerahyang belum cukup terdapat PPAT untuk memenuhi
Putus : 31-08-2010 — Upload : 30-12-2011
Putusan PN BANGKO Nomor 3/Pdt.G/2010/PN.BK
Tanggal 31 Agustus 2010 — RISMAL EFENDI selaku DIREKTUR CV. BUDI CONTRAKTOR vs Pemerintah Kabupaten Merangin c.q. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Merangin
8716
  • ,M.H.NUNUNG KRISTIYANI, S.H.Panitera Pengganti, HUTI AR.Perincian biaya Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000, Biaya Panggilan : Rp. 500.000, Meterai : Rp. 6.000, Redaksi : Rp. 5.000, Jumlah : Rp. 541.000,(lima ratus emapt puluh satu riburupiah).Pada hari ini SELASA tanggal 19OKTOBER 2010salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangkotanggal 31Agustus 2010 Nomor : 03 / Pdt.G / 2010 / PN.BKdiberikankepada Jaksa Penuntut Umum atas permintaannyadengansuratnya tertanggal 4 Oktober 2010.PANITERA PENGADILAN NEGERI
Register : 12-02-2020 — Putus : 02-03-2020 — Upload : 02-03-2020
Putusan PT PONTIANAK Nomor 11/PDT/2020/PT PTK
Tanggal 2 Maret 2020 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
68308
  • Oleh karenanya perintah sita eksekusiberdasarkan Penetapan Sita Eksekusi, terhadap Pimpinan KongregasiMisi (CM) Indonesia dan Pimpinan Yayasan Kongregasi Misi (CM)haruslah dibatalkan dan tidak berkekuatan hukum yang mengikat.TURUT TERLAWAN DAN TURUT TERLAWAN II HARUS MEMATUHIPUTUSAN PERLAWANAN PIHAK KETIGA INIBahwa dalam perkara aquo, kedudukan Turut Terlawan (KantorPertanahan Kabupaten Melawi) adalah jabatan sebagai Camat, yangberdasarkan Pasal 5 ayat (3) huti Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia
Putus : 25-08-2010 — Upload : 28-12-2011
Putusan PT JAMBI Nomor 69/Pdt/2010/PT.JBI
Tanggal 25 Agustus 2010 — RISMAL EFENDI selaku DIREKTUR CV. BUDI CONTRAKTOR, Lawan Pemerintah Kabupaten Merangin
5421
  • ., M.H.NUNUNG KRISTIYANI, S.H.Panitera Pengganti,HUTI AR65Membaca surat memori' banding yang diajukan olehkuasa hukum Pembanding/Penggugat tertanggal 27 Juli 2009yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri MuaraBulian pada tanggal 27 Juli 2009 dan surat memori bandingtersebut telah pula diberitahukan dengan cara sah dansaksama dengan diserahkan salinannya kepadaTerbanding/Tergugat pada tanggal 29 Juli 2009;Membaca surat kontra memori banding yang diajukanoleh Kuasa hukum Terbanding/Tergugat tertanggal
Register : 12-03-2019 — Putus : 26-11-2019 — Upload : 10-12-2019
Putusan PN SINTANG Nomor 4/Pdt.Bth/2019/PN Stg
Tanggal 26 Nopember 2019 — Penggugat:
LUKAS SUWONDO
Tergugat:
1.NY.EVI ROSMARDHANIAH
2.NY.LAILA TRIANA
3.ANDI KARMAN
4.FITHROTUR RAHMAT
5.Pimpinan Kongregasi Misi CM Indonesia cq Pimpinan Yayasan Kongregasi Misi CM
Turut Tergugat:
1.Camat Nanga Pinoh
2.Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi
16197
  • TURUT TERLAWAN DAN TURUT TERLAWAN II HARUS MEMATUHIPUTUSAN PERLAWANAN PIHAK KETIGA INI21 Bahwa dalam perkara aquo, kedudukan Turut Terlawan (Kantor PertanahanKabupaten Melawi) adalah jabatan sebagai Camat, yang berdasarkanPasal 5 ayat (3) huti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPNo. 37/1998) diberikan kewenangan untuk bertindak sebagai pejabatpembuat akta tanah (PPAT) pada daerah yang belum cukup terdapatPPAT untuk memenuhi
Putus : 29-11-2016 — Upload : 21-03-2017
Putusan PN SAMARINDA Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Smr
Tanggal 29 Nopember 2016 — BUDIONO,S.Hut Bin H. JUMIRIN
779
  • Budiono, S.administrasi 287.882.959 HutperkantoranProgram peningkatan Rp. 41.500.000 Rp. 36.185.425 Budiono, S.sarana dan prasarana HutaparaturProgram Peningkatan Rp. 7.650.000, Rp. 7.647.500 Budiono, Ss.disiplin aparatur HutI.
Register : 24-10-2013 — Putus : 12-03-2014 — Upload : 08-01-2016
Putusan PN PEKANBARU Nomor 50/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR
Tanggal 12 Maret 2014 — HM. RUSLI ZAINAL
563215
  • Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR374Bahwa BKT merupakan kegiatan rutin kewajiban setiap tahun bagipemegang ijin IUPHHKHT membuat BKT ;Bahwa pejabat yang berkewajiban mengetahui permohonan permohonan itu wajib dibuat setiap tahunnya adalah MenteriKehutanan, didalam prosesnya Dishut melaporkannya ; Bahwa menurut aturan dalam Kepmenhut Nomor : 151/Kptsl/2003tidak ada urusan penerbitan RKT BKT itu dengan Gubernur ; Bahwa guna percepatan hutan tanaman dan guna memenuhi bahanbaku sesuai Kepmenhut Nomor : 101/HutI