Putusan No. 1388/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel.Putusan Arbitrase A quo sesuai dengan Pasal 59 UU No. 30/1999 adalah Pengadilan di wilayahhukum mana Putusan Arbitrase A quo dijatuhkanOleh karena itu, cukup dasar alasan untuk menarik Tergugat IV sebagai pihak dalam perkaraini, untuk meminta pertanggungjawaban hukum atas Perbuatan Melawan Hukum yangdilakukannya atas Permohonan Pendaftaran yang secara inklusif melekat didalamnya iktikadtidak baik;Mengenai bentuk tindakan melawan hukum (wederrechtelijk) yang

Putusan No. 1388/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel.Menurut doktrin dan ketentuan perundangundangan dan ICC Rules, terdapatbeberapa bentuk tindakan yang dapat dituntut pertanggungjawaban perdata apabiladalam tindakan itu secara inklusif melekat iktikad tidak baik antara lain :1 Tindakan partialHal ini diatur dalam beberapa ketentuan antara lain :1 Pasal 5 ayat (1) Undangundang No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaanKehakiman (UU No. 4/2004) yang melarang untuk membedabedakanprang atau pihak yang berperkara, Ketentuan

Save with the approval of the Arbitral Tribunal and the parties,persons not involved in the proceedings shall not be admitted. 2 Pasal 5 ayat (1) UU No. 4/2004 yang melarang hakim (termasuk arbiter)untuk bertindak diskriminatif3 Pasal 15 ayat (2) ICC Rules yang menegaskan larangan bertindak partial.Pada setiap bentuk tindakan yang disebut di atas, secara inklusif dengansendirinya menurut hukum melekat iktikad tidak baik.

tindakan penanganan sengketa Case No. 14387/JB/JEM dengan carayang tidak sempurna maupun berupa kelalaian besar yang secara inklusif melekat didalamnya iktikad tidak baik dalam Putusan Arbitrase A quo;Kedua : Melakukan tindakan yang tidak pantas yang secara inklusif melekat didalamnyaiktikad tidak baik kepada Para Penggugat atas pendaftaran Putusan Arbitrase A quo;Ketiga : Melakukan tindakan yang melanggar asas imparsialitas yang secara inkllusifmelekat didalamnya iktikad tidak baik kepada Para

Penggugat, sehubungan denganPendaftaran Putusan Arbitrase A quo;Keempat : Memberi perlindungan yang tidak pada tempatnya atau yang tidak sesuai denganhukum yang secara inklusif melekat didalamnya iktikad tidak baik dalam prosespemeriksaan Arbitrase Case No. 14387/JB/JEM;Kelima : Pendaftaran Putusan Arbitrase A quo dilakukan secara melawan hukum yang secarainklusif melejat di dalamnya iktikad tidak baik, karena melanggar katagori PutusanDomestik/Nasional yang diatur dalam Pasal 1.9 jo.

tindakan atau perbuatan Tergugat II di dalam menyerahkansebagian dari tanah milik/harta peninggalan almarhum Massaduni Bin Sanaiin casu tanah sengketa kepada Tergugat tanpa persetujuan dan tanpasepengetahuan dari para ahli waris almarhum Massaduni Bin Sanai lainnyaadalah merupakan tindakan atau perbuatan melawan hukum/melanggarhakhak para ahli waris almarhum Massaduni Bin Sanai lainnya yang jugaberhak atas tanah sengketa tersebut;Bahwa demikian pula halnya dengan tindakan atau perbuatan Tergugat inklusif

dan tanpa sepengetahuan dari para ahli waris almarhumMassaduni Bin Sanai lainnya adalah merupakan tindakan atau perbuatanmelawan hukum/melanggar hakhak para ahli waris almarhum MassaduniBin Sanai lainnya yang juga berhak atas tanah sengketa tersebut;Menyatakan pula secara hukum bahwa tindakan Tergugat inklusifTergugat Ill di dalam menguasai tanah sengketa termasuk membangunrumah dan pabrik di atasnya adalah merupakan tindakan atau perbuatanmelawan hukum;Menghukum oleh karena itu kepada Tergugat inklusif

Menghukum oleh karena itu kepada Tergugat inklusif Tergugat Ill atausiapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanahsengketa tersebut kepada Penggugat termasuk membongkar segalabangunan yang ada di atasnya dalam keadaan kosong sempurna dan untukselanjutnya Penggugat secara bersamasama dengan para ahli warisalmarhum Massaduni Bin Sanai lainnya untuk dibagi waris ;7.

dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006,terakhir dengan perubahan kedua UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo.Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1)Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengancara menasihati Pemohon supaya bersabar dan berupaya supaya rukunkembali dengan Termohon;Menimbang, berdasarkan Pasal 130 HIR. dan Pasal 4 PeraturanMahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi diPengadilan, bahwa dalam perkara perdata inklusif

itu Majelis Hakim berpendapat Pemohon dapat dianggaptidak bersungguhsungguh dalam mengajukan permohonannya;Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon tidak bersungguhsungguhdalam mengajukan permohonannya, maka Majelis Hakim perlu menetapkanperkara aquo tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran pada daftar perkara;Menimbang, bahwa oleh karena pembatalan perkara ini dilakukan dalamproses persidangan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harusdiperhitungkan;Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif

Sina binti Raja dan tanah Hamid Jala;adalah merupakan milik/harta warisan/harta peninggalan almarhum Gulingbin Maddo, dan Para Penggugat berhak untuk memiliki dan mewarisinyabersamasama dengan ahli waris almarhum Guling bin Maddo lainnya;Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugatadalah ahli waris almarhum Guling bin Maddo dan berhak untuk memilikiatau mewarisi tanah sengketa tersebut bersamasama dengan ahli warisalmarhum Guling bin Maddo lainnya;Menyatakan menurut hukum bahwa tindakanTergugat inklusif

Nomor 1518 K/Pdt/2019 Menghukum oleh karena itu kepada Tergugat inklusif Tergugat Il, Tergugat Ill, Tergugat IV, Tergugat V, dan TergugatVI atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untukmenyerahkan/mengembalikan tanah sengketa tersebut kepada ParaPenggugat dalam keadaan kosong sempurna termasuk membongkarsegala bangunan yang ada di atasnya; Menghukum Para Tergugat untuk membayar biayaperkara yang besar taksirannya sampai hari ini sejumlah Rp4.051.000,00(empat juta lima puluh satu ribu rupiah

Lemoa), Lingkungan Tamabongong, Kelurahan BontoLangkasa (dahulu Kelurahan/Desa Bonto Manai), Kecamatan Bissappu,Kabupaten Bantaeng, adalah merupakan milik/narta warisan/hartapeninggalan almarhum Guling bin Maddo, dan Para Penggugat berhakuntuk memiliki dan mewarisinya bersamasama dengan ahli warisalmarhum Guling bin Maddo lainnya; Bahwa Tergugat inklusif Tergugat Il, Tergugat Ill,Halaman 6 dari 9 hal. Put.

telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyataketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum(default without reason) sesuai Pasal 125 ayat (1) HIR, maka harus dinyatakanTergugat tidak hadir dan perkara a quo dapat diperiksa tanpa hadirnyaTergugat;Menimbang, berdasarkan Pasal 130 HIR dan Pasal 4 PeraturanMahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan, bahwa dalam perkara perdata inklusif

karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat dapat dianggap tidakbersungguhsungguh dalam mengajukan gugatannya;Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat tidak bersungguhsungguhdalam mengajukan gugatannya, maka Majelis Hakim perlu menetapkan perkaraaquo tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran pada daftar perkara;Menimbang, bahwa oleh karena pembatalan perkara ini dilakukan dalamproses persidangan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harusdiperhitungkan;Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif

Atas dasar itu gugatan rekonvensi tersebut dapat diterima;Bahwa, Pembanding telah mengajukan tuntutan nafkah lampau sejak bulanFebruari 2015 sejumlah Rop4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan, karenaTerbanding meninggalkan Pembanding tanpa alasan hukum dan tanpa membernafkah;Menimbang, bahwa dalam jawabannya Terbanding menyatakan bahwaselama meninggakan Pembanding, Terbanding hanya memben nafkah kepada anak,atas dasar itu secara inklusif tefoukti' Terbanding tidak memberikan nafkah terhadapPembanding

lima ribu rupiah) untuk tiga kali makan setiap hari,selama 486 (empat ratus delapan puluh enam) hari, sehingga berjumlahRp21.870.000,00 (dua puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).Adapun mengenai kebutuhan papan Terbanding telah menyediakan tempattinggal yang selama ini ditempati oleh Pembanding atas dasar itu tidak perluditetapkan.Menimbang, bahwa memori banding mengenai perceraian PengadilanTinggi Agama Jakarta berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjutkarena secara inklusif

keberatan tersebut sudah dipertimbangkan dalampertimbangan konvensi, demikian halnya dengan memori banding mengenairekonvensi nafkah tidak dipertimbangkan kembali, karena secara inklusif sudahdipertimbangkan dalam rekonvensi tersebut di atas;Menimbang, bahwa mengenai kontra memori banding Pengadilan TinggiAgama berpendapat dengan ditolaknya permohonan cerai Terbanding karenadalil permohonan Terbanding tidak terbukti maka kontra memori bandingtersebut tidak mempunyai alasan hukum;Menimbang, bahwa

Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.BadgMenimbang, berdasarkan Pasal 130 HIR. dan Pasal 4 PeraturanMahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi diPengadilan, bahwa dalam perkara perdata inklusif didalamnya mengenaiperkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, karenannya Majelis Hakimtelah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuhmediasi, dan untuk keperluan itu Ketua Majelis telah menunjuk Dra.

Pemohon dan Termohon setelah acarajawaban tidak pernah hadir lagi dipersidanga, meskipun untuk itu Pemohon danTermohon telah di panggil secara resmi dan karena itu Majelis Hakimberpendapat Pemohon dapat dianggap tidak bersungguhsungguh dalammengajukan permohonannya;Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon tidak bersungguhsungguhdalam mengajukan permohonannya, maka Majelis Hakim perlu menetapkanperkara aquo tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima/ NO;Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif

Olehkarena itu, apabila Tergugat Ill melakukan salah satu tindakan yangdikemukakan di atas, maka tindakan itu secara inklusif dengansendirinya telah melekat itikad tidak baik ;2.

dengan hukum yang secara inklusif melekat didalamnya itikad tidak baik dalam proses pemeriksaanArbitrase Case Nomor 14387/JB/JEM ;Kelima: Pendaftaran Putusan Arbitrase a quo dilakukan secaramelawan hukum yang secara inklusif melekat di dalamnyaitikad tidak baik, karena melanggar kategori PutusanDomestik/Nasional yang diatur dalam Pasal 1.9 Jo.

Faktafakta tentang pemberian perlindungan yang tidak padatempatnya yang inklusif melekat di dalamnya itikad tidak baik yangdilakukan Tergugat III di bawah naungan Tergugat II, membolehkansaksi Tergugat hadir dan mendengar proses pemeriksaan sebelumtiba saatnya saksi tersebut memberi keterangan di persidangan sertamelindungi kebohongan yang dilakukan Kuasa Tergugat ;Mengenai pelanggaran pertanggungjawaban perdata selanjutnyayang di dalamnya secara inklusif melekat itikad tidak baik yangdilakukan Tergugat

sesuai dengan hukum yang secara inklusif melekat di dalamnyaHal. 45 dari 73 hal.

No. 203 K/Pdt/20124646itikad tidak baik dalam proses pemeriksaan Arbitrase Case Nomor14387/JB/JEM ;Kelima: Pendaftaran Putusan Arbitrase a quo dilakukan secaramelawan hukum yang secara inklusif melekat di dalamnya itikad tidakbaik, karena melanggar katagori Putusan Domestik/Nasional yangdiatur dalam Pasal 1.9 jo.

Atas dasar itu gugatan rekonvensi tersebut dapat diterima;Bahwa, Pembanding telah mengajukan tuntutan nafkah lampau sejak bulanFebruari 2015 sejumlah Rop4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan, karenaTerbanding meninggalkan Pembanding tanpa alasan hukum dan tanpa membernafkah;Menimbang, bahwa dalam jawabannya Terbanding menyatakan bahwaselama meninggakan Pembanding, Terbanding hanya memben nafkah kepada anak,atas dasar itu secara inklusif tefoukti' Terbanding tidak memberikan nafkah terhadapPembanding

lima ribu rupiah) untuk tiga kali makan setiap hari,selama 486 (empat ratus delapan puluh enam) hari, sehingga berjumlahRp21.870.000,00 (dua puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).Adapun mengenai kebutuhan papan Terbanding telah menyediakan tempattinggal yang selama ini ditempati oleh Pembanding atas dasar itu tidak perluditetapkan.Menimbang, bahwa memori banding mengenai perceraian PengadilanTinggi Agama Jakarta berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjutkarena secara inklusif

keberatan tersebut sudah dipertimbangkan dalampertimbangan konvensi, demikian halnya dengan memori banding mengenairekonvensi nafkah tidak dipertimbangkan kembali, karena secara inklusif sudahdipertimbangkan dalam rekonvensi tersebut di atas;Menimbang, bahwa mengenai kontra memori banding Pengadilan TinggiAgama berpendapat dengan ditolaknya permohonan cerai Terbanding karenadalil permohonan Terbanding tidak terbukti maka kontra memori bandingtersebut tidak mempunyai alasan hukum;Menimbang, bahwa

diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Mempawah berwenangmenerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telahditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;Menimbang, berdasarkan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 4 PeraturanMahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan, bahwa dalam perkara perdata inklusif

mediasi tersebuttelah mencapai kesepakatan damai (berhasil);Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat menyatakanmencabut perkaranya karena alasan telah berdamai dengan Tergugat.Berkaitan dengan permohonan Penggugat tersebut, maka berdasarkan Pasal271 dan 272 Rv, Majelis Hakim menilai bahwa pencabutan tersebutdikarenakan belum masuk ke tahapan pemeriksaan maka tidak perlu dimintapersetujuan dari Tergugat sehingga permohonan tersebut patut untukdikabulkan;Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif

Tergugattersebut dinilai tidak disebabkan karena suatu alasan yang sah menurut hukumdan gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkanketentuan Pasal 149 RBg, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patuttersebut patut dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan gugatan Penggugatdapat dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;Menimbang, berdasarkan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 4 PeraturanMahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan, bahwa dalam perkara perdata inklusif

bersabar dan berupaya supaya rukun kembalidengan Tergugat;Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat menyatakanmencabut perkaranya karena alasan telah berdamai dengan Tergugat.Berkaitan dengan permohonan Penggugat tersebut, maka berdasarkan Pasal271 dan 272 Rv, Majelis Hakim menilai bahwa pencabutan tersebutdikarenakan belum masuk ke tahapan pemeriksaan maka tidak perlu dimintapersetujuan dari Tergugat sehingga permohonan tersebut patut untukdikabulkan;Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif

dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006,terakhir dengan perubahan kedua UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo.Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1)Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengancara menasihati Penggugat Ssupaya bersabar dan berupaya supaya rukunkembali dengan Tergugat;Menimbang, berdasarkan Pasal 130 HIR dan Pasal 4 PeraturanMahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan, bahwa dalam perkara perdata inklusif

Putusan Nomor 641/Padt.G/2021/PA.ClgMenimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan dalamproses persidangan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harusdiperhitungkan;Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif di dalamnyaperkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas lex spesialisdrogat lex generalis maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yangjumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar

telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyataketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum(default without reason) sesuai Pasal 125 ayat (1) HIR, maka harus dinyatakanTergugat tidak hadir dan perkara a quo dapat diperiksa tanpa hadirnyaTergugat;Menimbang, berdasarkan Pasal 130 HIR dan Pasal 4 PeraturanMahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan, bahwa dalam perkara perdata inklusif

karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat dapat dianggap tidakbersungguhsungguh dalam mengajukan gugatannya;Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat tidak bersungguhsungguhdalam mengajukan gugatannya, maka Majelis Hakim perlu menetapkan perkaraaquo tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran pada daftar perkara;Menimbang, bahwa oleh karena pembatalan perkara ini dilakukan dalamproses persidangan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harusdiperhitungkan;Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif

telah dipanggil secara resmi dan patut Sesuai Pasal26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyataketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum(default without reason) sesuai Pasal 125 ayat (1) HIR, maka harus dinyatakanTergugat tidak hadir dan perkara a quo dapat diperiksa tanpa hadirnyaTergugat;Menimbang, berdasarkan Pasal 130 HIR dan Pasal 4 PeraturanMahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan, bahwa dalam perkara perdata inklusif

karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat dapat dianggap tidakbersungguhsungguh dalam mengajukan gugatannya;Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat tidak bersungguhsungguhdalam mengajukan gugatannya, maka Majelis Hakim perlu menetapkan perkaraaquo tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran pada daftar perkara;Menimbang, bahwa oleh karena pembatalan perkara ini dilakukan dalamproses persidangan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harusdiperhitungkan;Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif

dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006,terakhir dengan perubahan kedua UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo.Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1)Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengancara menasihati Pemohon supaya bersabar dan berupaya supaya rukunkembali dengan Termohon;Menimbang, berdasarkan Pasal 130 HIR. dan Pasal 4 PeraturanMahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi diPengadilan, bahwa dalam perkara perdata inklusif

HIR, untuk kepentingan beracara (process doelmatigheid) Rvmasih perlu dijadikan landasan pedoman hukum, antara lain mengenaipermasalahan pencabutan perkara yang diatur dengan Pasal 271, dan 272 Rv;Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutantersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan dalamproses persidangan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harusdiperhitungkan;Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif

Putusan Nomor 1767/Pdt.G/2020/PA.JBPasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1)Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengancara menasihati Penggugat supaya bersabar dan berupaya supaya rukunkembali dengan Tergugat;Menimbang, berdasarkan Pasal 130 HIR dan Pasal 4 PeraturanMahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan, bahwa dalam perkara perdata inklusif didalamnya mengenaiperkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi

RBG, untuk kepentingan beracara (process doelmatigheid) Rvmasih perlu dijadikan landasan pedoman hukum, antara lain mengenaipermasalahan pencabutan perkara yang diatur dengan Pasal 271, dan 272 Rv;Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutantersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan dalamproses persidangan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harusdiperhitungkan;Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif

telah dipanggil secara resmi dan patut Sesuai Pasal26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyataketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum(default without reason) sesuai Pasal 125 ayat (1) HIR, maka harus dinyatakanTergugat tidak hadir dan perkara a quo dapat diperiksa tanpa hadirnyaTergugat;Menimbang, berdasarkan Pasal 130 HIR dan Pasal 4 PeraturanMahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan, bahwa dalam perkara perdata inklusif

karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat dapat dianggaptidak bersungguhsungguh dalam mengajukan gugatannya;Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat tidak bersungguhsungguhdalam mengajukan gugatannya, maka Majelis Hakim perlu menetapkan perkaraaquo tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran pada daftar perkara;Menimbang, bahwa oleh karena pembatalan perkara ini dilakukan dalamproses persidangan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harusdiperhitungkan;Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif

diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006,terakhir dengan perubahan kedua UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo.Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1)Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengancara menasihati Pemohon supaya bersabar dan berupaya supaya rukunkembali dengan Termohon;Menimbang, berdasarkan Pasal 130 HIR dan Pasal 4 PeraturanMahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan, bahwa dalam perkara perdata inklusif

sidang,sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatuhalangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidakbersungguhsungguh dalam berperkara oleh karenanya dengan didasarkankepada ketentuan Pasal 124 HIR, Majelis Hakim berkesimpulan permohonanPemohon ini harus dinyatakan gugur;Menimbang, bahwa oleh karena digugurkannya perkara ini dilakukandalam proses persidangan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harusdiperhitungkan;Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif

diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006,terakhir dengan perubahan kedua UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo.Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1)Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengancara menasihati Pemohon supaya bersabar dan berupaya supaya rukunkembali dengan Termohon;Menimbang, berdasarkan Pasal 130 HIR dan Pasal 4 PeraturanMahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan, bahwa dalam perkara perdata inklusif

PA.Ckrsedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatuhalangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidakbersungguhsungguh dalam berperkara oleh karenanya dengan didasarkankepada ketentuan Pasal 124 HIR, Majelis Hakim berkesimpulan permohonanPemohon ini harus dinyatakan gugur;Menimbang, bahwa oleh karena digugurkannya perkara ini dilakukandalam proses persidangan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harusdiperhitungkan;Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif

Agama sebagaimana yangtercantum dalam Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentangPerubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama;Him 4 dari 7 hlm Putusan No. 1786/Pdt.G/2019/PA.SmdMenimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telahditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan;Menimbang, berdasarkan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 4 PeraturanMahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan, bahwa dalam perkara perdata inklusif

cara menasihati Penggugatsupaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Tergugat;Menimbang,bahwa pada persidangan tanggal 17 Oktober 2019Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena damai dan kembali rukundengan tergugat dan mohon putusan, kemudian Tergugat menyetujuipencabutan Perkara tersebut ;Menimbang, bahwa permohonan pencabutan tersebut telah beralasandan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Penggugat tersebutdapat dikabulkan;Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif