melalui cabang di Cayman Islands;3) bahwa berdasarkan Laporan Tahunan Pemohon Banding yang berakhir 31 Desember2004.Lampiran 5/58Catatan atas Laporan KeuanganPada tanggal 30 Maret 2004 Bank melalui cabang Cayman Islands menerbitkan surat berhargasubordinasi sebesar US$ 300 juta dan dicatatkan di Singapore Stock Exchange.

Buku besar BDI cabang Cayman Islands untuk periode 1 Januari 31 Desember 2008 ataspembayaran biaya bunga pinjaman subordinasi membuktikan bahwa bunga atas pinjamansubordinasi dicatat dan dibayarkan oleh BDI cabang Cayman Islands kepada investor, bukanoleh BDI Kantor Pusat (Bukti: Lampiran 1);3.

Penerbitan pinjaman subordinasi melaluiBDI cabang Cayman Islands dilakukan dengan pertimbangan usaha;bahwa izin usaha kantor cabang di Cayman Islands berdasarkan Keputusan DepartemenKeuangan No.

S1238/MK.13/1989 tanggal 9 Oktober 1989 membuktikan bahwa BDI cabangCayman Islands diizinkan secara formal untuk mempunyai kantor dan melakukan kegiatanoperasional perbankan yang normal di Cayman Islands (Bukti: Lampiran 13);bahwa berdasarkan izin usaha tersebut, BDI cabang Cayman Islands diizinkan untukmempunyai kantor dan melakukan kegiatan operasional perbankan yang normal di CaymanIslands;bahwa izin usaha kantor cabang di Cayman Islands berdasarkan Keputusan Bank IndonesiaNo. 3/689/DPIP/Prz tanggal

29 November 2001 membuktikan bahwa BDI cabang CaymanIslands diizinkan untuk mempunyai pegawai tetap dan kantor serta melakukan kegiatanoperasional perbankan yang normal di Cayman Islands (Bukti: Lampiran 14);bahwa berdasarkan izin usaha tersebut, BDI cabang Cayman Islands diizinkan untukmempunyai pegawai tetap dan kantor serta melakukan kegiatan operasional perbankan yangnormal di Cayman Islands;Cc.bahwa BDI cabang Cayman Islands tidak bertindak sebagai agen pemasaran pinjamansubordinasi, tetapi

Kedudukan PT BankDanamon Indonesia, Tok cabang Cayman Islands dalam penerbitanobligasi subordinasi tersebut hanyalah memasarkan obligasi subordinasiyang nyatanyata diterbitkan oleh Pemohon Banding;bahwa Indonesia tidak mempunyai Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda(P3B) dengan Cayman Islands.

, berdasarkan Neraca BDI cabang Cayman Islands per 31 Januari2008, pihak yang mencatat utang atas biaya bunga pinjaman subordinasi adalah BDIcabang Cayman Islands, bukan BDI Kantor Pusat (Bukti: Lampiran 3).

bahwa dana hasil penerbitan pinjaman subordinasi diterima dandicatat oleh BDI cabang Cayman Islands, bukan BDI Kantor Pusat (Bukti:Lampiran 11);6. bahwa License Number 90012: The Bank and Trust Companies Law (2003Revision) dari Cayman Islands Monetary Authority membuktikan bahwa BDIcabang Cayman Islands merupakan cabang operasional aktif di luar negeri yangmempunyai lisensi tersendiri untuk menjalankan kegiatan usaha perbankan diCayman Islands sejak 25 Januari 1990, yaitu jauh sebelum dilakukannyapenerbitan

S1238/MK.13/1989 tanggal 9 Oktober 1989membuktikan bahwa BDI cabang Cayman Islands diizinkan secara formal untukmempunyai kantor dan melakukan kegiatan operasional perbankan yang normaldi Cayman Islands (Bukti: Lampiran 13);bahwa berdasarkan izin usaha tersebut, BDI cabang Cayman Islands diizinkanuntuk mempunyai kantor dan melakukan kegiatan operasional perbankan yangnormal di Cayman Islands;8. bahwa izin usaha kantor cabang di Cayman Islands berdasarkan KeputusanBank Indonesia No. 3/689/DPIP/Prz

tanggal 29 November 2001 membuktikanbahwa BDI cabang Cayman Islands diizinkan untuk mempunyai pegawai tetapdan kantor serta melakukan kegiatan operasional perbankan yang normal diCayman Islands (Bukti: Lampiran 14);bahwa berdasarkan izin usaha tersebut, BDI cabang Cayman Islands diizinkanuntuk mempunyai pegawai tetap dan kantor serta melakukan kegiatanoperasional perbankan yang normal di Cayman Islands;b. bahwa BDI cabang Cayman Islands tidak bertindak sebagai agen pemasaranpinjaman subordinasi,

power dari BritishOverseas Territories yang terdiri dari Gibraltar, Isle ofMan, Bermuda, Cayman Islands, Guernsey, Beiliwick ofHalaman 17 dari 47 halaman.

,Guernsey, Bailiwick of Jersey, dan British VirginIslands/BVI;Bahwa sebagai bukti konkrit, di dalam konstitusi BritishVirgin Islands/BVI, yaitu dalam Pasal 35 dan Pasal 60konstitusi British Virgin Islands (BVI) dinyatakan bahwaRatu Inggris menunjuk seorang Gubernur yang memilikikewenangan untuk mengatur tentang:a.

shall be responsible for the conduct(subject to this Constitution and any other law) of anybusiness of the Government of the Virgin Islands,Halaman 18 dari 47 halaman.

Tahun 1958dan British Virgin Islands/BVI memiliki hubungandiplomatik dengan Indonesia tanpa harus diadakan lagiperjanjian pembukaan hubungan diplomatik;Mempertegas bahwa British Virgin Islands merupakanwilayah/territorial Negara Inggris, bukan negara berdaulat.Oleh karena itu, tidaklah mungkin dilakukan hubungandiplomatik dengan suatu entitas yang bukan negaraberdaulat seperti British Virgin Islands tersebut, apalagiHalaman 19 dari 47 halaman.

Oleh karena itu, mengenai kebenaran informasi yangtercantum dalam Objek Sengketa terkait dengan:(1) Apakah negara dari Everseason Enterprises Limited yakniBritish Virgin Islands tidak mempunyai hubungan Bilateralmaupun Multilateral dengan Negara Republik Indonesia?(2) Apakah antara negara tempat putusan Arbitrase Internasionaldiputuskan (yaitu Negara Inggris) dan British Virgin Islands(wilayah asal Everseason Enterprises Limited selakuPemohon) berbeda?

atau pembayaran bunga kepada pemegang obligasiSubordinasi melalui cabang Cayman Islands, sehingga merupakan pembayaran bunga olehSubyek Pajak dalam negeri kepada Wajib Pajak luar negeri;bahwa Terbanding mengemukakan, berdasarkan Audit Report Pemohon Banding dan AnakPerusahaan, diketahui beberapa hal sebagai berikut: Sejak bulan Nopember 2006, sehubungan dengan penerbitan Obligasi Subordinasi, Banktelah membuka cabang di luar negeri yang berdomisili di Cayman Islands (cabang nonoperasional), laporan

Pemohon Banding mengemukakan, Bank Lippo cabang Cayman Islands didirikanpada tanggal 29 September 2006 melalui surat Bank Indonesia Nomor: 8/792/DPIP/Prz dandisetujui oleh pihak Cayman Islands melalui Certificate of Registration Nomor: MC176082tanggal 20 Oktober 2006 dan Licence Nomor: 100142 tanggal 31 Oktober 2006 yangdikeluarkan oleh pihak Otoritas Keuangan di negara tempat cabang Cayman Islandsberdomisili;bahwa Pemohon Banding mengemukakan, tujuan pendirian Bank Lippo Cabang CaymanIslands adalah

untuk memperkuat struktur permodalan sebagaimana disebutkan dalamRencana Bisnis Bank yang disampaikan ke Bank Indonesia;bahwa Pemohon Banding mengemukakan, dalam tahun 2008, Bank Lippo Cabang CaymanIslands memiliki karyawan tidak tetap untuk menjalankan kegiatan operasional bank diCayman Islands;bahwa Pemohon Banding mengemukakan, Bank Lippo Cabang Cayman Islandsmengeluarkan biayabiaya operasionalnya di Cayman Islands;bahwa Pemohon Banding mengemukakan, berdasarkan uraian tersebut dan sesuai denganpengertian

, maka seluruhkewajiban pemotongan Pajak Penghasilan atas biaya yang timbul di Caymand Islands harustunduk mengikuti aturan perpajakan yang berlaku di Cayman Islands, sehingga ataspembayaran bunga obligasi kepada pemegang obligasi oleh Bank Lippo Cabang CaymanIslands tidak seharusnya dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 26 di Indonesia;bahwa Pemohon Banding mengemukakan, berdasarkan penjelasan tersebut maka ataspembayaran biaya bunga obligasi yang dilakukan oleh Bank Lippo Cabang Cayman Islandskepada

Bank Lippo di Cayman Islands;bahwa berdasarkan dokumen tersebut Majelis berpendapat, PT. Lippo Bank Cabang CaymanIsland hanya bertindak sebagi penyalur obligasi, sedangkan yang bertanggungjawab danmenerbitkan obligasi adalah PT.

atau pembayaran bunga kepada pemegang obligasiSubordinasi melalui cabang Cayman Islands, sehingga merupakan pembayaran bunga olehSubyek Pajak Dalam Negeri kepada Wajib Pajak Luar Negeri;bahwa Terbanding mengemukakan, berdasarkan Audit Report Pemohon Banding dan AnakPerusahaan, diketahui beberapa hal sebagai berikut: Sejak bulan Nopember 2006, sehubungan dengan penerbitan Obligasi Subordinasi, Banktelah membuka cabang di luar negeri yang berdomisili di Cayman Islands (cabang nonoperasional), laporan

mengemukakan, bunga obligasi ini terutang dan dibayarkan olehPemohon Banding di Indonesia kepada pemegang obligasi di luar negeri, dalam pemeriksaanTerbanding telah meminta daftar pembeli obligasi tersebut, namun Pemohon Banding tidakmemenuhinya;bahwa Pemohon Banding mengemukakan, terdapat ketidakjelasan apakah Terbandingmelakukan koreksi atas pembayaran bunga yang dilakukan Pemohon Banding kepadaCabang Cayman Islands atau pembayaran bunga yang dilakukan oleh Cabang Cayman Islandkepada pemegang

Pemohon Banding mengemukakan, Bank Lippo cabang Cayman Islands didirikanpada tanggal 29 September 2006 melalui surat Bank Indonesia Nomor: 8/792/DPIP/Prz dandisetujui oleh pihak Cayman Islands melalui Certificate of Registration Nomor: MC176082tanggal 20 Oktober 2006 dan Licence Nomor: 100142 tanggal 31 Oktober 2006 yangdikeluarkan oleh pihak Otoritas Keuangan di negara tempat cabang Cayman Islandsberdomisili;bahwa Pemohon Banding mengemukakan, tujuan pendirian Bank Lippo Cabang CaymanIslands adalah

untuk memperkuat struktur permodalan sebagaimana disebutkan dalamRencana Bisnis Bank yang disampaikan ke Bank Indonesia;bahwa Pemohon Banding mengemukakan, dalam tahun 2008, Bank Lippo Cabang CaymanIslands memiliki karyawan tidak tetap untuk menjalankan kegiatan operasional bank diCayman Islands;bahwa Pemohon Banding mengemukakan, Bank Lippo Cabang Cayman Islandsmengeluarkan biayabiaya operasionalnya di Cayman Islands;bahwa Pemohon Banding mengemukakan, berdasarkan uraian tersebut dan sesuai denganpengertian

, maka seluruhkewajiban pemotongan Pajak Penghasilan atas biaya yang timbul di Caymand Islands harustunduk mengikuti aturan perpajakan yang berlaku di Cayman Islands, sehingga ataspembayaran bunga obligasi kepada pemegang obligasi oleh Bank Lippo Cabang CaymanIslands tidak seharusnya dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 26 di Indonesia;bahwa Pemohon Banding mengemukakan, berdasarkan penjelasan tersebut maka ataspembayaran biaya bunga obligasi yang dilakukan oleh Bank Lippo Cabang Cayman Islandskepada

atau pembayaran bunga kepada pemegangobligasi Subordinasi melalui cabang Cayman Islands, sehingga merupakan pembayaranbunga oleh Subyek Pajak dalam negeri kepada Wajib Pajak luar negeri;bahwa Terbanding mengemukakan, berdasarkan Audit Report Pemohon Banding danAnak Perusahaan, diketahui beberapa hal sebagai berikut:Sejak bulan Nopember 2006, sehubungan dengan penerbitan Obligasi Subordinasi, Banktelah membuka cabang di luar negeri yang berdomisili di Cayman Islands (cabang nonoperasional), laporan

Pemohon Banding mengemukakan, Bank Lippo cabang Cayman Islands didirikanpada tanggal 29 September 2006 melalui surat Bank Indonesia Nomor: 8/792/DPIP/Przdan disetujui oleh pihak Cayman Islands melalui Certificate of Registration Nomor: MC176082 tanggal 20 Oktober 2006 dan Licence Nomor: 100142 tanggal 31 Oktober 2006yang dikeluarkan oleh pihak Otoritas Keuangan di negara tempat cabang Cayman Islandsberdomisili;bahwa Pemohon Banding mengemukakan, tujuan pendirian Bank Lippo Cabang CaymanIslands adalah

untuk memperkuat struktur permodalan sebagaimana disebutkan dalamRencana Bisnis Bank yang disampaikan ke Bank Indonesia;bahwa Pemohon Banding mengemukakan, dalam tahun 2008, Bank Lippo CabangCayman Islands memiliki karyawan tidak tetap untuk menjalankan kegiatan operasionalbank di Cayman Islands;bahwa Pemohon Banding mengemukakan, Bank Lippo Cabang Cayman Islandsmengeluarkan biayabiaya operasionalnya di Cayman Islands;bahwa Pemohon Banding mengemukakan, berdasarkan uraian tersebut dan sesuai denganpengertian

, berdasarkan penjelasan tersebut di atas, dapatdisimpulkan bahwa pembayaran biaya bunga dari Pemohon Banding kepada Bank LippoCabang Cayman Islands yang merupakan BUT Bank Lippo yang berdomisili di CaymanIslands bukan merupakan objek pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 karenapembayaran bunga tersebut merupakan perputaran dana dalam satu perusahaan;bahwa Pemohon Banding mengemukakan, lebih lanjut mengingat bahwa Bank LippoCabang Islands memiliki kedudukan hukum tetap di Caymand Island sebagai BUT

, makaseluruh kewajiban pemotongan Pajak Penghasilan atas biaya yang timbul di CaymandIslands harus tunduk mengikuti aturan perpajakan yang berlaku di Cayman Islands,sehingga atas pembayaran bunga obligasi kepada pemegang obligasi oleh Bank LippoCabang Cayman Islands tidak seharusnya dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 26 diIndonesia;bahwa Pemohon Banding mengemukakan, berdasarkan penjelasan tersebut maka ataspembayaran biaya bunga obligasi yang dilakukan oleh Bank Lippo Cabang CaymanIslands kepada

Pada lokasitanah milik PT INVEST INDONESIAN ISLAND dengan bukti hak berupa SertifikatHGB nomor : 06/ Desa montong Ajani 2019, dimana pelapor BIMAARIOSENO, SH bertindak untuk dan atas nama Direksi PT INVESTINDONESIAN ISLANDS yang mana bersama dengan Tim nya pada hari senintanggal 5 agustus 2019 pada pukul : 09.00 wita saat mengecek lokasi terhadaptanah milik PT. INVEST INDONESIAN ISLANDS, tibatiba HAJI MASTURdatang dengan menggunakan sepeda motor memasuki lahan PT.

INVESTINDONESIAN ISLANDS, dan berteriak untuk menantang perang, kemudian sdrHAJI MASTUR pergi Sekitar 10 menit sdr HAJI MASTUR kembali ke lokasitanah tersebut dengan membawa keluarga dan membawa parang, selanjutnyapihak PT. INVEST INDONESIAN ISLANDS melaporkan kejadian memakai tanahtanpa jin yang berhak atau kuasanya yang sah atau penggeregahansebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf "b" Prp.

Invest Indonesia Islands ;Selatan : Pantai Tarok Aik Belek ;Barat : Tanah Anak Agung Putu Partamawasa dan Amigq Suriati Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa melakukan pemagaran namunpada saat saksi melakukan pengecekan ke tanah senketa pada hari Senin,tanggal 5 Agustus 2019 dan akan melakukan pemagaran atas tanah tersebuttibatiba datang Terdakwa Haji Mastur berteriak menantang perang selanjutnyaTerdakwa Haji Mastur pergi selang 10 menit Terdakwa Haji Mastur datangbersama keluarganya dan juga

Invest Indonesia Islands ;Selatan : Pantai Tarok Aik Belek ;Barat : Tanah Anak Agung Putu Partamawasa dan Amigq SuriatiHalaman 7 dari 12 Putusan Nomor 25/Pid.C/2019/PN.Pya.

Invest Indonesia Islands ;Menimbang, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakahberdasarkan fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukandiatas dari keterangan saksi, Terdakwa dan bukti surat bahwa Terdakwa dapatdipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh penyidikselaku kuasa Penuntut Umum dalam surat dakwaanya ;Menimbang, Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan melagarpasal Pasal 6 Ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndangNomor 51

Izin usaha kantor cabang di Cayman Islands berdasarkan Keputusan DepartemenKeuangan No. S1238/MK.13/1989 tanggal 9 Oktober 1989 yang membuktikan bahwaBDI cabang Cayman Islands diizinkan untuk mempunyai kantor dan melakukankegiatan operasional perbankan yang normal di Cayman Islands (Bukti: Lampiran 21);3.

Izin usaha kantor cabang di Cayman Islands berdasarkan Keputusan Bank IndonesiaNo. 3/689/DPIP/Prz tanggal 29 November 2001 yang membuktikan bahwa BDI cabangCayman Islands diizinkan untuk mempunyai pegawai tetap dan kantor serta melakukankegiatan operasional perbankan yang normal di Cayman Islands (Bukti: Lampiran 22);B. Penjelasan Akhir Pemohon Banding(sesuai Ringkasan dalam Huruf A)I.Proses akuisisi Adira oleh Pemohon Banding.a.

BDI cabang Cayman Islands adalah cabang luar negeri Pemohon Banding yang telahberdiri sejak tahun 1990 dan telah memiliki lisensi dan izin untuk menjalankan kegiatanperbankan di Cayman Islands dan tidak sematamata didirikan untuk menerbitkanpinjaman subordinasi;1. bahwa BDI cabang Cayman Islands merupakan cabang operasional luar negeri yangmempunyai lisensi tersendiri untuk menjalankan kegiatan perbankan di Cayman Islandsdengan aktivitas usaha yang telah berlangsung bahkan sebelum penerbitan pinjamansubordinasi

Penerbitan pinjaman subordinasi melalui BDI cabangCayman Islands dilakukan dengan pertimbangan hukum dan bisnis;2. bahwa BDI cabang Cayman Islands telah mendapatkan izin usaha kantor cabang diCayman Islands berdasarkan Keputusan Departemen Keuangan Nomor : S1238/MK.13/1989 tanggal 9 Oktober 1989 (Bukti: Lampiran 21);bahwa berdasarkan izin usaha tersebut, BDI cabang Cayman Islands diizinkan untukmempunyai kantor dan melakukan kegiatan operasional perbankan yang normal di CaymanIslands ;3. bahwa BDI

cabang Cayman Islands telah mendapatkan izin usaha kantor cabang diCayman Islands berdasarkan Keputusan Bank Indonesia No. 3/689/DPIP/Prz tanggal29 November 2001 (Bukti: Lampiran 22);bahwa berdasarkan izin usaha tersebut, BDI cabang Cayman Islands diizinkan untukmempunyai pegawai tetap dan kantor serta melakukan kegiatan operasional perbankan yangnormal di Cayman Islands;C.

Outer Islands Development

Koreksi obyek PPh Pasal 26 Bunga Obligasi SubordinasiRp11.779.266.583,00Menurut TerbandingBahwa alasan Terbanding menolak keberatan Pemohon Banding atas BiayaBunga Obligasi Subordinasi sebesar Rp 11.779.266.583,00 diperinci dalamPemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Keberatan, sebagai berikut:e bahwa pembayaran bunga obligasi Subordinasi olehPemohon Banding kepada cabang Cayman Islands ataupembayaran bunga kepada pemegang obligasi Subordinasimelalui cabang Cayman Islands merupakan pembayaranbunga

dengan penjelasan sebagai berikut:bahwa berdasarkan alasan koreksi Terbanding, terdapat ketidakjelasanapakah Terbanding melakukan koreksi atas pembayaran bunga yang dilakukanPemohon Banding kepada cabang Cayman Islands atau pembayaran bungayang dilakukan oleh cabang Cayman Island kepada pemegang obligasi, sesuaidengan peraturan perpajakan yang berlaku, Terbanding dalam menolak ataumenerima permohonan keberatan harus didasarkan pada alasan yang jelas, halini memberikan ketidakpastian bagi Pemohon

Banding selaku Wajib Pajak;Bahwa dalam hal koreksi Terbanding berkenaan dengan pembayaranbunga obligasi oleh Pemohon Banding kepada cabang Cayman Island,Pemohon Banding berpendapat bahwa alasan dan dasar hukum pihakTerbanding yang menyebutkan bahwa pembayaran bunga obligasi subordinasidari Pemohon Banding kepada cabang di Cayman Islands sebagai obyek PajakPenghasilan Pasal 26 sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1)Undangundang Pajak Penghasilan Nomor 17 Tahun 2000;Atas penghasilan

sebagai tempatdimana cabang Pemohon Banding berdomisili merupakan negara sumberpenghasilan bunga bagi para pemegang obligasi, sehingga ketentuanperpajakan yang berfaku atas transaksi ini adalah ketentuan yang berlaku efektifdi Cayman Islands, bukan ketentuan perpajakan Indonesia;Bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon Banding di atas, bunga yangPemohon Banding bayarkan kepada cabang Pemohon Banding di CaymanIslands dan bunga yang dibayarkan oleh cabang Pemohon Banding di CaymandIslands kepada para

Bank Lippo di Cayman Islands;Halaman 28 paragraf 4:bahwa berdasarkan dokumen tersebut Majelis berpendapat, PT.LippoBank Cabang Cayman Island hanya bertindak sebagai penyalurobligasi, sedangkan yang bertanggungjawab dan menerbitkan obligasiadalah PT.Bank Lippo Tbk Indonesia dalam hal ini Pemohon Banding.Halaman 19 dari 32 halaman.

barang itu karena ada hubungan kerja;

yaitu diForum Eastern Caribbean Supreme Court in the High Court ofJustice Virgin Islands Commercial Division Nomor 114 of 2018tanggal 28 Juni 2018 antara SOEMARLI LIE dan 1)NG MINHONG, 2)EMIR OMAR ABDALLA SIREGAR 3)SUCCESSOVERSEAS FINANCE LIMITED.4.

Bahwa dalam pertimbangan tersebut, majelis hakim judex factie tingkatpertama beranggapan bahwa perbuatan pengumuman di media (videBukti P1a dan P1b) adalah merupakan hak dari TERGUGAT in cassuTERBANDING, padahal perbuatan tersebut bukanlah hak dariTERBANDING~ karena perkara antara PEMBANDING denganTERBANDING di Forum Eastern Caribbean Supreme Court in the HighCourt of Justice Virgin Islands Commercial Division Nomor 114 of 2018masih dalam tahap pemeriksaan sampai dengan saat ini, belum adaputusan

di Virgin Islands Supreme Court adalah sengketakepemilikan saham antara SOEMARLI LIE dan 1)NG MIN HONG,2)EMIR OMAR ABDALLA SIREGAR 3)SUCCESS OVERSEASFINANCE LIMITED, sehingga tidak ada relevansinya antara perkara aquo, namun yang dipermasalahkan oleh PEMBANDING adalahTERBANDING membawa perkara di Virgin Islands Supreme Courttersebut ke Indonesia dengan membuat pengumuman di surat kabarNasional harian Bisnis dan surat kabar harian Kompas tanggal 28Agustus 2018 (Vide Bukti P1a dan P1b)Bahwa selanjutnya

of Justice Virgin Islands Caribbean SupremeCourt in the High Court of Justice Virgin Islands CommercialDivision Nomor 114 of 2018 tanggal 28 Juni 2018 antaraSOEMARLI LIE dan 1)NG MIN HONG, 2) EMIR OMARABDALLA SIREGAR 3) SUCCESS OVERSEAS FINANCELIMITEDMenimbang, bahwa pengumuman tersebut berdasarkanJawaban Tergugat pada halaman 7 hingga halaman 11 dapatditafsirkan bahwa terkandung maksud agar permasalahanhukum terkait hal tersebut agar berada dalam status quosebelum permasalahan hukum antara Penggugat

(Forum Eastern Caribbean Supreme Court in The High Court ofJustice Virgin Islands Commercial Division Nomor 114 of 2018tanggal 28 Juni 2018 antara SOEMARLI LIE dan 1) NG MINHONG, 2) EMIR OMAR ABDALLA SIREGAR, 3) SUCCESSOVERSEAS FINANCE LIMITEDMenimbang, bahwa karena perbuatan Tergugat melakukanpemberitahuan yang dimuat dalam surat kabar harian Bisnisdan surat kabar harian Kompas tanggal 28 Agustus 2018tersebut adalah normative tidak melanggar ketentuan Pasal1365 KUHPerdata dan dinilai layak karena

Bahwa Judex Juris telah mengabaikan fakta mengenai kewenanganabsolut karena Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusatjelasjelas tidak berwenang dan tidak mempunyai Jurisdiksi mempailitkanPemohon PK, karena Pemohon PK adalah perusahaan asing yangberbadan hukum cayman islands, sehingga yang berhak dan berwenangmempailitkan Pemohon PK adalah Pengadilan Cayman Islands;a.

Bahwa Pemohon PK adalah perusahaan asing berbadan hukumcayman islands dan bukan perusahaan Indonesia, hal mana terbuktibahwa kedudukan hukum Pemohon PK adalah di The MapplesCorporate Services Limited PO Box 309, Ugland House, GrandCayman, KY11104, Cayman Islands. (vide bukti T1.1, T1.2, T2.1s/d T2.6);b.

Bahwa tindakan Termohon PK yang mengajukan PKPU terhadapPemohon PK yang merupakan perusahaan berbadan hukum asing(Cayman Islands) di Pengadilan Niaga Indonesia adalah jelasbertentangan dengan UUK dan Hukum Internasional (khususInternational Crossborder Legal Authority);.

Bahwa yang berhak mempailitkan atau menjatuhkan putusan PKPUterhadap Pemohon PK hanya Pengadilan di Cayman Islands dan apalagisampai dengan sekarang tidak pernah ada hubungan hukum untukpelaksanaan putusan pengadilan antara Pemerintah Republik Indonesiadengan Cayman Islands;.

Selain itu, jika Pengadilan Niaga tetap memaksakan perkara ini, makaakan menyebabkan putusan PKPU tidak mempunyai kekuatan hukumapapun, karena tidak akan dapat dieksekusi di Cayman Islands maupundi Hongkong, karena antara Indonesia dengan Cayman Islands danHongkong tidak mempunyai kesepakatan atau perjanjian pelaksanaanputusan pengadilan dari masingmasing negara;Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, terbukti bahwa Pengadilan Niagapada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk menjatuhkanputusan

berupa "Territory Of The Buiness British VirginIslands The International Business Companie OrdinanceCertificate OfHalaman 2 dari 28 halaman Putusan Nomor 863/B/PK/PJK/2017Incorporation" telah Pemohon Banding berikan kepada Pemeriksa/Penelitikeberatan; danBahwa Charoen Pokphand International Group of Companies Ltd. adalah WajibPajak Luar Negeri yang berdomisili di British Virgin Islands dan antara Indonesiadengan British Virgin Islands tidak ada perjanjian penghindaran pajak berganda,maka menurut

British Virgin Islands sebagai berikut:Bahwa Charoen Pokphand International Group of Companies Ltd. British VirginIslands adalah salah satu perusahaan afiliasi group Charoen Pokphand yangberdomisili di 215 floor Far East Finance Center, 16 Harcourt Road (copy buktiterlampir). Charoen Pokphand International Group of Companies Ltd.

BritishVirgin Islands memiliki kemampuan untuk melakukan riset, formulasi, know how,strategi business plan, business process, trade secret dan technical assistanceuntuk seluruh perusahaan di bawah afiliasi Charoen Pokphand Group;Bahwa Pemohon Banding sebagai salah satu perusahaan afiliasi memutuskanuntuk memanfaatkan intangible assets yang dimiliki Charoen PokphandInternational Group of Companies Ltd.

British Virgin Islands telahmenandatangani license agreement (copy bukti terlampir), di mana PemohonBanding dan Charoen Pokphand International Group of Companies Ltd. BritishVirgin Islands sepakat untuk bekerja sama. Berdasarkan license agreementtersebut, Pemohon Banding dapat memanfaatkan intangible properties yangdimiliki Charoen Pokphand International Group of Companies Ltd.

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)5.3.tidak setuju dengan koreksi yang dilakukan oleh Pemohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) berdasarkan pendapat sebagai berikut :a.Bahwa berdasarkan fotokopi dokumen berupa "Territory Of TheBusiness British Virgin Islands The International BusinessCompanie OrdinanceCertificate Of Incorporation" yang diterbitkanoleh Pemerintah British Virgin Islands, Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) dapat menunjukkan bahwaCharoen Pokphand

Hopaco Properties Limited, perusahaan yang didirikan berdasarkanhukum British Virgin Islands, beralamat di 2nd Floor, Abbot Building, P.O Box957, Road Town, Tortola, British Virgin Islands ;2. Coraledge Resources Limited, perusahaan yang didirikan berdasarkanhukum British Virigin Islands, beralamat di Nerine Chambers, P.O.Box 905, RoadTown Tortola, British Virgin Islands ;3.

PUTUSANNOMOR : 293/Pdt/2013/PT.SMG.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara antara :LANGDALE PROFITS LIMITED :Perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum British Virgin Islands, beralamatdi Offshore Incorporations Limited, P.O. Box 957, Offshore IncorporationsCentre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, c.g.

LIMITED, suatu perseroan yang didirikan berdasarkanhukum Jersey, United Channel Islands, yang beralamat di Le GallaisChambers, 54, Bath Street, St. Helier, Jersey, Channel Islands ;5)...2 PT. PANGANMAS INTI PERSADA dahulu bernama PT Citra Flour MillsPersada, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negaraRepublik Indonesia, beralamat di JI.

Putusan Nomor 1401/B/PK/PJK/2016Sub Ledger & Profit & Loss BIl Cayman Islands Branch per31 Desember 2007;Surat Direktur Jenderal Moneter Departemen KeuanganRepublik Indonesia Nomor S.1334/MK.13/89 tanggal 11November 1989 Perihal Permohonan Izin PT.

BankInternasional Indonesia Untuk Membuka Kantor Cabang diCayman Islands;Buku Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Umum(LBU) Tahun 2000;Neraca Bulanan Bank Umum BII Cayman Islands PeriodeDesember 2007;Laporan Bulanan Bank Umum BII Cayman Islands : DaftarRincian Penempatan pada Bank Lain Periode Desember2007;Laporan Laba / Rugi BIl Cayman Islands Periode Desember2007;Laporan Bank Umum BII Cayman Islands : Daftar RincianPenyisinan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) PeriodeDesember 2007;Laporan

Bank Umum BII Cayman Islands : Daftar RincianAntar Kantor Aktiva pada Kantor Yang Melakukan KegiatanOperasional di Indonesia Periode Desember 2007;Laporan Bank Umum BII Cayman Islands : Daftar RincianAntar Kantor Aktiva pada Kantor Yang Melakukan KegiatanOperasional di luar Indonesia Periode Desember 2007;Laporan Bulanan Bank Umum BII Cayman Islands PeriodeDesember 2000;Laporan Bulanan Bank Umum BII Cayman Islands PeriodeDesember 2001;Laporan Bulanan Bank Umum BII Cayman Islands PeriodeDesember 2002

Laporan Bulanan Bank Umum BII Cayman Islands PeriodeDesember 2003;Laporan Bulanan Bank Umum BII Cayman Islands PeriodeDesember 2004;Halaman 20 dari 42 halaman. Putusan Nomor 1401/B/PK/PJK/20168.5.8.6.Bahwa Majelis Hakim juga mengabaikan karena tidak mengujifakta hukum yang diperoleh dalam persidangan yaitu bahwa:a. Yang menerbitkan surat berharga adalah PT. BankInternasional Indonesia cabang Cayman Island.b. Yang menjamin surat berharga adalah PT.

., yang didirikan berdasarkanHukum British Virgin Island, berkedudukan di KCS Chambers,POBox 4051, Road Town, Tortola, British Virgin Islands;Termohon Kasasi dahulu Termohon;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata Pemohon Kasasidahulu Pemohon pembatalan putusan arbitrase internasional telah mengajukanpermohonan kasasi terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor194/Pdt.P/2014/PN Jkt.Pst., tanggal 24 Agustus 2015 yang

Nomor 219 B/Padt.SusArbt/2016secara Bilateral maupun Multiteral dengan Negara Republik Indonesiaperihal pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional;Bahwa yang menjadi landasan dapat tidaknya dilaksanakan pengakuandan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional bukan negara dimanaforum Arbitrase berkedudukan, tetapi Negara Pemohon, dan NegaraPemohon bukan Inggris ataupun Hongkong (Tiongkok) melainkan BritishVirgin Islands.

Bahwa berdasarkan bukti Certificate Of Incumbency date 28 Juni 2012dan Certificate Of Incorporation date 16 September 1991, dari keduadokumen tersebut diketahui secara benar bahwa secara resmi Termohondan/atau Everseason Enterprises Ltd: zin usahanya dalam teritorial British Virgin Islands (tidak dalamlingkup antar Negara/perdagangan internasional); Terdaftar dengan alamat/kedudukan kantor di KCS Chambers PO.Box4051 Road Town, Tortola British Virgin Island; Sole Director, dijabat/dilaksanakan oleh

di atas danberdasarkan bukti kontrakkontrak yang telah ditandatangani, terbuktibahwa Termohon sengaja melakukan tipu daya dengan cara memberikaninformasi dan menyatakan dalam kontraknya tentang status dankedudukan hukum perusahaannya seakanakan merupakan perusahaanyang terdaftar di Hongkong, padahal terbukti dan baru Pemohon ketahuipada saat permasalahan diperiksa di Arbitrase International ICA (TheInternational Cotton Association Limited) sebenarnya Termohon adalahperusahaan di British Virgin Islands

Bahwa apabila Pemohon dari awal mengetahui status dan kedudukanhukum perusahaan Termohon ada di British Virgin Islands, maka sudahpasti Pemohon tidak akan membuat dan menandatangani kontrakperdagangan atau mengadakan hubungan bisnis Internasional denganperusahaan yang negaranya belum mempunyai hubungan diplomatikdengan Negara Kesatuan Republik Indonesia;.

Koreksi obyek PPh Pasal 26 atas Biaya Bunga Obligasi Subordinasisebesar Rp 11.251.600.603,00MenurutTerbandingBahwa alasan Terbanding menolak keberatan Pemohon Banding atas BiayaBunga Obligasi Subordinasi sebesar Rp11.251.600.603,00 diperinci dalamPemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Kebaratan, sebagai berikut: Bahwa pembayaran bunga obligasi Subordinasi oleh Pemohon Bandingkepada cabang Cayman Islands atau pembayaran bunga kepadapemegang obligasi Subordinasi melalui cabang Cayman Islands merupakanpembayaran

bunga oleh Subyek Pajak dalam negeri kepada Wajib Pajakluar negeri, Bahwa tidak terdapat Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda antaraPemerintah Republik Indonesia dengan Cayman Islands, Sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Undangundang Pajak Penghasilan,maka atas pembayaran bunga obligasi Subordinasi tersebut terutang PajakPenghasilan Pasal 26 dengan tariff 20%;Alasan Pemohon BandingBahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi objek Pajak PenghasilanPasal 26 atas bunga obligasi Subordinasi sebesar

Rp11.251.600.603,00dengan penjelasan sebagai berikut:Bahwa berdasarkan alasan koreksi Terbanding, terdapat ketidakjelasan apakahTerbanding melakukan koreksi atas pembayaran bunga yang dilakukan PeohonBanding kepada cabang Cayman Islands atau pembayaran bunga yangdilakukan oleh cabang Cayman Island kepada pemegang obligasi.

Putusan Nomor 116/B/PK/PJK/2014Banding kepada cabang di Cayman Islands sebagai obyek Pajak PenghasilanPasal 26 sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) UndangUndang Pajak Penghasilan Nomor 17 Tahun 2000;Atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentukapapun, yang dibayarkan atau yang terutang oleh badan pemerintah, SubjekPajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, ataupemakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeriselama

sebagai tempatdimana cabang Pemohon Banding berdomisili merupakan negara sumberpenghasilan bunga bagi para pemegang obligasi, sehingga ketentuanperpajakan yang berfaku atas transaksi ini adalah ketentuan yang berlaku efektifdi Cayman Islands, bukan ketentuan perpajakan Indonesia;Bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon Banding di atas, bunga yangPemohon Banding bayarkan kepada cabang Pemohon Banding di CaymanIslands dan bunga yang dibayarkan oleh cabang Pemohon Banding di CaymandIslands kepada para

internasional tersebut ditetapkan, yang menyatakan bahwaNegara Pemohon terikat pada Perjanjian, Bank secara Bilateral maupunMultilateral dengan Negara Republik Indonesia perihal pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional,Bahwa yang menjadi landasan dapat tidaknya dilaksanakan pengakuan danpelaksanaan putusan arbitrase internasional bukan negara dimana forumArbitrase berkedudukan, tetapi negara Pemohon, dan negara Pemohon bukanInggris ataupun Hongkong (Tiongkok) melainkan British Virgin Islands

Yangsenyatanya belum menerapkan secara efektif Konvensi New York 1958 ;Hal ini Terbukti a 7 .1r=>Keterangan tersebut tidak menerangkan tentang British Virgin Islands sebagaiNegara Pemohon yang mempunyai hubungan diplomatik dengan NegaraKesatuan Republik Indonesia, sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Pasal67 ayat (2) huruf c UU No. 30, Tahun 1999 untuk dapat dilaksanakannyaPutusan Arbitrase Internasional di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mendapatkan pengakuan pelaksanaan Putusan

diatas dan berdasarkanbukti KontrakKontrak yang telah ditanda tangani, terbukti bahwa Termohonsengaja melakukan tipu daya dengan cara memberikan informasi danmenyatakan dalam kontraknya tentang status dan kedudukan hukumperusahaannya seakanakan merupakan perusahaan yang terdaftar diHongkong, padahal terbukti dan baru Pemohon ketahui pada saatpermasalahan diperiksa di Arbitrase International ICA (The InternationalCottonn Assocition Limitted) sebenarnya Ternohon adalah Perusahaan di British Virgin Islands

Bahwaapabila Pemohon dari awal mengetahui status dan kedudukan hukumPerusahaan Termohon ada di British Virgin Islands, maka sudah pastiPemohon tidak akan membuat dan menandatangani kontrak perdaganganatau mengadakan hubungan bisnis internasional dengan perusahan yangnegaranya belum mempunyai hubungan diplomatik dengan Negara KesatuanRepublik Indonesia ; 8c Bahwa hubungan diplomatic dan pengakuan / ratifikasi Konvensi New York1958 sangat penting untuk dapatnya dijadikan landasan pelaksanaan putusanarbitrase

sepertibadan hu kum /perusahaan Israel atau afiliasinya yang tidak mempunyai hubungan diplomaticdengan Republik Indonesia juga akan melakukan modus yang sama sepertimuslihat yang dilakukan Termohon, mengakibatkan kedaulatan hukum(ketertiban) menjadi terganggu ; Sesuai uraian yuridis dan fakta di atas beralasan menurut hukum pula terhadapPutusan Komite Banding Arbitrase Internasioanal ICA tertanggal 06 September 2013perselisihan antara Perusahan berbadan hukum Indonesia dengan perusahaan BritishVirgin Islands