Ditemukan 3191 data
24 — 12
tidakterpisahkan dari penetapan ini.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa Pengadilan Agama perihal tersebut di atas bersandarpada apa yang telah dipertimbangkan dalam penetapan sela tersebut di atas;Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan apakah sumpahyang telah diucapkan oleh Para Pemohon adalah litis decisoir atau tidak,sebagaimana pertimbangan berikut: Bahwa Para Pemohon telah mengucapkan sumpah pelengkap yangredaksinya sebagaimana dalam penetapan sela; Bahwa untuk menilai apakah sumpah tersebut /itis
perkawinan, maka kedua calonmempelai harus terbebas dari keadaan yang menyebabkan suatuHlm. 2 dari 5Penetapan No.83/Padt.P/2021/PA.Nlaperkawinan dilarang sebagaimana maksud dari Pasal 8 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Bahwa sumpah yang telah diucapkan oleh Para Pemohon tersebutmembawa akibat hukum dalildalil yang dikemukakan dalam Permohonanharus dinyatakan benar (terbukti); Bahwa permasalahan selanjutnya, adalah apakah terbuktinya dalildaliltersebut serta merta menimbulkan sifat /itis
; Bahwa dari aturan dan kaidah hukum pengesahan perkawinan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa rukun dan syarat perkawinan (walinikah, ijab qabul, kedua mempelai, mahar, dan syaratsyarat perkawinanyang ditetapbkan undangundang) telah terpenuhi; Bahwa oleh karena rukun dan syarat perkawinan sebagaimana tersebut diatas telah terpenuhi berdasarkan sumpah pelengkap dari Para Pemohon,maka sumpah pelengkap Para Pemohon dipandang bersifat /itis decisoir.Menimbang, bahwa karena Para Pemohon telah
mengucapkan sumpahyang dibebankan kepadanya dan sumpah dimaksud bersifat /itis decisoir, makaPermohonan Para Pemohon tersebut oleh karenanya terbukti dan harusdikabulkanMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jis.
61 — 1
MENGADILI
- Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- Memberi izin kepada Pemohon (Rudi Salam bin Sukar) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Nini Adelia binti Itis) di depan sidang Pengadilan Agama Tarakan;
- Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan
Wa Poji binti La Ode Juda
Tergugat:
La Taruna
Turut Tergugat:
BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN MUNA
86 — 40
DALAM EKSEPSI
- Menolak Eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;
DALAM POKOK PERKARA
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) karena kurang pihak (pluris litis consortium);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 4.020.000,00 (empat juta dua puluh ribu rupiah);
52 — 3
Agam atau. pada tempat lain yangberdasarkan ketentuan pasal 84 ayat 2 KUHAP , telah melakukanpenganiayaan menyebabkan rasa tidak enak, rasa sakit atau lukaterhadap korban RETMI TRISNA Pgl ITIS, perbuatan tersebutdilakukan dengan cara sebagai berikutmm Bahwa awalnya korban RETMI TRISNA Pgl ITIS bekerjadikedai membantu terdakwa berjualan nasi, namun belakangan initerdakwa kurang senang dengan korban serta mengusirnya lantaranHalaman ke 2 dari 16 halaman Putusan Pidana No.:119/Pid.B/201 1/PN.BTkorban
Saksi RETMI TRISNA Pgl ITIS, di bawah sumpahmenerangkan pada pokoknya sebagai berikut Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani maupunrohani dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya. Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubunganfamili. Bahwa saksi dimintai keterangan selaku saksi korban dalamkasus penganiayaan.
Saksi JUNIDAR Pgi IDAR, dibawah sumpahmenerangkan pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani maupunrohani dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubunganfamili.Bahwa saksi dimintai keterangan dalam kasus penganiayaanyang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban itis;Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtutanggal O05 Maret 2011 sekira pukul 10.00 WIB yangbertempat di dalam kedai Jorong Pekan Sinayan
Sedangkanmenurut Memorie Van Toelichting yang dimaksud dengankesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatutindak pidana beserta akibatnya (SR. sianturi 1986, 167);Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidanganbahwa pada hari Sabtu tanggal O05 Maret 2011 sekira pukul 10.00WIB yang bertempat di dalam kedai milik saksi korban RETMITRISNA Pgl ITIS diJorong Pekan Sinayan di Kenagarian KamangMudik Kecamatan Kamang Magek Kab.
Desridadokter pada Puskesmas Pakan Kamis dengan hasil pemeriksaanLuka memar dibibir atas ukuran 1 x 1,5 cm akibat benda tumpul,Luka lecet dibibir kiri bawah ukuran 1 x 2cm, 1 terasagoyang derajat II dan Tidak ditemukan kelainan diorgan tubuhyang lain;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korbanRETMI TRISNA Panggilan ITIS, serta keterangan saksi saksilainnya sebagaimana terangkum dalam fakta yuridis bahwa Lukamemar dibibir atas ukuran 1 x 1,5 cm, Luka lecet dibibir kiribawah ukuran 1 x 2cm
11 — 9
semula dan memohonpenetapan kepada Majelis Hakim;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan inicukup ditunjuk halhal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagaibagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa Pengadilan Agama perihal tersebut di atas bersandarpada apa yang telah dipertimbangkan dalam penetapan sela tersebut di atas;Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan apakah sumpahyang telah diucapkan oleh Para Pemohon adalah /itis
decisoir atau tidaksebagaimana pertimbangan berikut: Bahwa Para Pemohon telah mengucapkan sumpah pelengkap yangredaksinya sebagaimana dalam penetapan sela; Bahwa untuk menilai apakah sumpah tersebut /itis Qecisoir (bersifatmemutuskan dan menentukan dikabulkannya permohonan Para Pemohon),Pengadilan terlebin dahulu akan mengemukakan kaidah dan aturan hukummengenai pengesahan perkawinan; Bahwa untuk sahnya suatu perkawinan, maka harus dipenuhi rukunperkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Kompilasi
; Bahwa dari aturan dan kaidah hukum pengesahan perkawinan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa rukun dan syarat perkawinan (walinikah, ijab gqabul, kedua mempelai, mahar, dan syaratsyarat perkawinanyang ditetapbkan undangundang) telah terpenuhi; Bahwa oleh karena rukun dan syarat perkawinan sebagaimana tersebut diatas telah terpenuhi berdasarkan sumpah pelengkap dari Para Pemohon,maka sumpah pelengkap Para Pemohon dipandang bersifat /itis decisoir.Menimbang, bahwa karena Para Pemohon telah
mengucapkan sumpahyang dibebankan kepadanya dan sumpah dimaksud bersifat /itis decisoir, makaPermohonan tersebut oleh karenanya terbukti dan harus dikabulkan;Menimbang, bahwa Pasal 26 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 11Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah menyebutkan ketentuan:Setiap peristiwa pernikahan dilaporkan ke kantor administrasikependudukan di wilayah tempat pelaksanaan akad nikahMenimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 37 angka (3) PeraturanMenteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang
Frida Ratu
Tergugat:
Simon Momongan
Turut Tergugat:
Jhon Sikora
17 — 7
M E N G A D I L I :
DALAM EKSEPSI
- Mengabulkan Eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium);
DALAM POKOK PERKARA
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.805.000,00 (satu juta delapan ratus
17 — 4
MENETAPKAN
- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Nasarrudin bin Husin) dengan Pemohon II (Itis Srinurmalena binti Malih) yang dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 1990 di Korong Sikumbang, Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
- Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada
60 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
M.H. adalah sah, mengikat dan berkekuatanhukum:;4.Menyatakan menurut hukum, dengan dasar fakta sebagaimana diuraikanpada posita angka 14 (empat belas) yakni adanyapenguasaan/pengolahan tanah in litis a quo oleh Ledrika Gaghansasemenjak tahun 1941 sampai dengan tahun 1982= 41 tahun lamanya,demikian pula penguasaan Irmam Jusuf atas tanah in l/itis a quo yangdibeli dari Ledrika Gaghansa semenjak tahun 1982 sampai dengan tahun1988= 6 tahun lamanya, demikian pula penguasaan Jhon Hunandar yangdibeli dari
Irmam Jusup semenjak tahun 1988 sampai dengan tahun1993= 5 tahun lamanya, demikian pula penguasaan Meggy Ester Tendeanyang dibeli dari Jnon Hunandar tahun 1993 sampai dengan tahun 2005=12 tahun lamanya, dan demikian pula penguasaan serta pengolahantanah in litis a quo oleh Para Penggugat semenjak tahun 2005 sampaidengan bulan Februari 2016= 11 tahun lamanya dan/atau bila ditotallamanya penguasaan/pengolahan tanah in /itis a quo mulai dari LedrikaGaghansa sampai pada Sri Sungkonowati dan Soei Ernny
menjadi Hak Milik No. 78/Malendeng yang diuraikan dalamSurat Ukur tanggal 12 Desember 2005 No. 123/Malendeng serta telahpula dilakukan pengkatingan/pemotongan atas tanah yang semula adabebukitan/gunung sebagaimana diuraikan pada angka 6 (enam) danangka 13 (tiga belas), maka tanah in /itis a quo tersertifikat Hak Milik No.01 Malendeng, Surat Ukur tanggal 11 April 2013, batasbatas sekarangtelah berubah : utara dengan Jalan Raya Ring Road (by pass), timurtanah sengketa antara Sitti Sugihartati (SHM
,M.H., adalah sah, mengikat dan berkekuatanhukum:;Menyatakan menurut hukum, dengan dasar fakta sebagaimana diuraikanpada posita angka 14 =(empat belas) = yakni adanyapenguasaan/pengolahan tanah in /itis a quo oleh Ledrika Gagansasemenjak tahun 1941 sampai dengan tahun 1982 = 41 tahun lamanya,demikian pula penguasaan Irmam Jusuf atas tanah in litis a quo yangdibeli dari Ledrika Gaghansa semenjak tahun 1982 sampai dengan tahun1988 = 6 tahun lamanya, demikian pula penguasaan Jhon Hunandaryang dibeli
dari Irmam Jusup semenjak tahun 1988 sampai dengan tahun1993 = 5 tahun lamanya, demikian pula penguasaan Meggy EsterTendean yang dibeli dari Jnon Hunandar tahun 1993 sampai dengantahun 2005 = 12 tahun lamanya, dan demikian pula penguasaan sertapengolahan tanah in /itis a quo oleh Para Penggugat semenjak tahun2005 sampai dengan bulan Februari 2016 = 11 tahun lamanya dan/ataubila ditotal lamanya penguasaan/pengolahan tanah in /itis a quo mulai dariLedrika Gaghansa sampai pada Sri Sungkonowati dan
10 — 1
Itis binti Saparuddin Dly (anak perempuan kandung);
- Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu);
20 — 13
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Saridin bin Jamalus) terhadap Penggugat (Itis binti Safaruddin ).
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp454.000,00(Empat ratus lima puluh empat ribu rupiah).
41 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sikki Bin Lahae, dkk) mengajukan surat kepadaKepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maros untuk mempertanyakanlokasi/objek Sertipikat Hak Milik Nomor 1011/Desa Moncongloe/1993objek TUN /itis masalah luasnya dan Tergugat Abdul Hamid Bin Lahaemengajukan bukti surat foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor 1011/DesaMoncongloe/1993 objek TUN /itis dan diberi kode yaitu T.2 in casuhalaman 9 Putusan Pengadilan Agama Maros dengan Nomor 29/Padt.G/2005/PA.Mrs, maka demi hukum telah terbukti bahwa Para PenggugatHalaman
juncto berita acara pembagianpenentuan batas objek (eksekusi lanjutan) Nomor 29/Pd.t/2005/PA.Mrskarena di atas lokasi/objek Sertipikat Hak Milik Nomor 1011/DesaMoncongloe/1993 (objek dari objek TUN /itis) sebab:a.
Nomor persil lokasi/objek Sertipikat Hak Milik Nomor 1011/DesaMoncongloe/1993 (objek dari objek TUN /itis berdasarkan SuratKetetapan Ipeda Tahun 1981 atas nama Abd. Hamid Bin Lahae adalahHalaman 13 dari 21 halaman. Putusan Nomor 115 PK/TUN/2015Nomor 153 sedangkan nomor persil tanah Para Penggugat beradapada Nomor 151 berdasarkan Surat Ketetapan lpeda 75 Tahun 1972atas nama Lahae Bin Padu;c.
Luasnya tidak sama luas lokasi/objek Sertipikat Hak Milik Nomor1011/Desa Moncongloe/1993 (objek dari objek TUN /itis) hanya seluas10.438 M?, sedangkan luas tanah para penggugat berdasarkan SuratKetetapan Ipeda 75 Nomor 151 Tahun 1972 atas nama Lahae BinPadu seluas 1,50 Ha (15.000 M7?) selisinnya seluas 4.064 M? atau 0,40Ha dan luas tanah yang telah dieksekusi seluas sebagai berikut; Bagian Para Penggugat 7.708 M?: Bagian Tergugat II Intervensi seluas 3.083 = 7.708 + 3.083 =10.891 M?
Sertipikat Hak Milik Nomor 1011/Desa Moncongloe/1993 objek TUN /itis dan sisanya seluas 3.730 M? tetap sah in casuhalaman 5 point 13 gugatan para Penggugat yang lokasinya seluas3.730 M? masuk kedalam Sertipikat Hak Milik Nomor 01730/DesaMoncongloe/2012 Surat Ukur Nomor 01217/2010 tanggal 22 April2010 atas nama Prof. Dr. Haji Mohammad Natsir Mahmud,MA/Tergugat II Intervensi 2:b.
Ambo tuwo
Tergugat:
1.Ta nang
2.Kepala Desa Taraweang
3.kepala kantor Badan pertanahan kab. pangkep
4.Pimpinan Reel Kereta Api
168 — 57
MENGADILI:
Dalam Eksepsi :
Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat III mengenai error in personayaituberupa keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat dan gugatan kurang pihak (plurium litis consortium);
Dalam Pokok Perkara :
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima(niet ontvankelijke verklaard);
- Menghukum
62 — 24
Hal tersebutsebagaimana dinyatakan dalam klausul Pasal 19 Surat PerjanjianA aMenimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakahobjek sengketa in /itis merupakan Keputusan Tata Usaha NegaraHalaman 2 dari halaman 6 Penetapan No.30/PENDIS/2016/PTUNPor.sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berwenangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa /n /itis sebagaimanaditentukan Pasal 47 juncto Pasal 50 UndangUndang Republik IndonesiaNomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
Hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Surat PerjanjianPekerjaan (Kontrak) antara Penggugat dengan Tergugat) ; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan a quo,disimpulkan bahwa penerbitan objek sengketa in /itis merupakanperbuatan hukum perdata yang tidak memenuhi unsur Keputusan TataUsaha Negara sebagaimana ditentukan Pasal 1 angka 9 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, sehingga tidak termasuksengketa tata usaha negara sebagaimana ditentukan Pasal 1 angka 10UndangUndang
1.ANIK
2.PANDELAN
Tergugat:
1.PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI (Persero) Cabang Lamongan.
2.BIBIT SUPRIYANTO
3.PT. PERMODALAN NASIONAL (Persero) Kepala Kantor Unit Layanan Modal Mikro Baureno Bojonegoro atas nama DIDIK PRIYANTO
Turut Tergugat:
1.VEDHASARI PUSPITA, S.H., M.M., M.Kn.
2.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Madiun
89 — 0
MENGADILI:
Dalam Eksepsi :
Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat III mengenai error in personayaituberupa keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat dan gugatan kurang pihak (plurium litis consortium);
Dalam Pokok Perkara :
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
- Menghukum
Terbanding/Tergugat : Husni
Terbanding/Turut Tergugat I : Rofiatun
Terbanding/Turut Tergugat II : Sujadi, SH
Terbanding/Turut Tergugat III : Habib Adjie, SH., M.Hum
Terbanding/Turut Tergugat IV : Kepala Desa Lontar
Terbanding/Turut Tergugat V : Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I
125 — 72
Bahwa dari apa yang terurai di dalam dalildalil tangkisan ke1hingga ke7 pada bagian Eksepsi ini, tampak jelas bahwasanyaGugatan in /itis mengandung cacat hukum dikarenakan DasarGugatannya (Grondslag van De Lis) tidak jelas, sehinggamenyebabkan Gugatan in /itis menjadi tidak jelas/atau kabur(obscuur libel). Sementara itu, de facto, hingga saat Gugatan inlitis telah dibacakan, Penggugat tidak kunjung memperbaikicacat hukum a quo;9.
;Bahwa Tergugat membantah dan menolak secara tegas dalil Posita ke2Gugatan in /itis dengan dalildalil yang terurai berikut ini, a.l. :3.1.
Penggugat in itis adalah pembeli yang beritikadburuk dikarenakan dirinya telah mengetahui fakta hukum mengenaipihak penjual c.g. almarhum IMAM SOLIKAN dan Turut Tergugat yang sudah tidak mempunyai /egitima persona standi sebagaipemilik atas tanah obyek sengketa.
Hal ini dikarenakan perbuatan hukum pengalihan hak atas tanahobyek sengketa berdasarkan AktaAkta yang tersebut di dalam uraiandalil Posita ke12 Gugatan Rekonvensi in /itis terbukti cacat, tidak sahdan batal, serta tidak berlaku mengikat.
Bahwa de facto hingga saat Gugatan Rekonvensi in /itis diajukan,Penggugat beserta para ahli waris yang sah dari almarhum MOCH.SYAFII dan almarhumah SITI MAIMUNA, belum sempat mengajukanPermohonan pendaftaran tanah dan pensertipikatan hak atas tanahobyek sengketa.
R.MEDY WAHYU SULISTIARTO
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I
Intervensi:
1.BUDI LESMANA
2.ETTY SUWIDJI
3.ENGE KUSUMA HENDRA
4.PT. STELLA NOVA
109 — 31
Pakal, Kelurahan Pakal, Kecamatan Pakal(dahulu Kecamatan Tandes), Kota: Surabaya. 1)2)3) TENGGANG WAKTU GUGATAN 202ce0eccncenencenencencencenennenencencenencenencensBahwa keberadaan Objek Sengketa in /itis baru diketahui oleh Penggugatpada tanggal 14 Februari 2018 dari seorang temannya yang melaporkanbahwa di atas persil yang dikenal terletak di JIn. Pakal, Kelurahan Pakal,Kecamatan Pakal (dahulu Kecamatan Tandes), Kota Surabaya, saat initelah berdiri beberapa bangunan.
Sedangkan fisik Objek Sengketa in litisbaru dilihat ketika acara Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 15 dan 22Maret 2018; 29222222 nn nn nnn nn nnn nn ne nen nnn rence en cn nensBahwa Gugatan in /itis diajukan untuk didaftarkan ke Kepaniteraan PerkaraPengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 05 Maret 2018:;Bahwa meskipun Objek Sengketa in litis tidak ditujukan kepada Penggugat,akan tetapi Penggugat merasa kepentingannya dirugikan denganditerbitkannya Objek Sengketa in /itis oleh Tergugat;
Bahwa bukannya menerbitkan Sertipikat Hak Milik atau setidaktidaknyaSertipikat Sementara atas bidang tanah aset a quo, Tergugat justrumenerbitkan Objek Sengketa in /itis sejak tahun 1987 hingga tahun 2015.Suatu tindakan hukum Tata Usaha Negara yang jelas telah merugikankepentingan Penggugat beserta para ahli waris yang sah dari almarhumR. Soenarto bin R. Abdul Karnaini Djojo Adikusumo.
Bahwa dari apa yang terurai pada dalil Posita ke10 di atas,menunjukkan bahwa tindakan hukum Tata Usaha Negara yangdilakukan oleh Tergugat in /itis, adalah bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang mengatur tentang pendaftarantanah.
Objek Sengketa in l/itis merupakan suatu Keputusan Tata UsahaNegara yang bertentangan dengan peraturan perundangundanganyang berlaku; dan/ataub.
37 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sampai sekarang belum pernah ada putusan Peradilan Umum yangmenyatakan bahwa tanah yang terserap kedalam sertifikatsertifikat inlitis atas nama Tergugat Il Intervensi 1 6 adalah milik Penggugat,lalu apa yang mendasari Hakim in /itis menyatakan para Tergugat IIIntervensi 1 6 tidak berhak atas tanah in litis yang secara nyatadikuasainya;b.
Bahwa berdasarkan point 4 tersebut diatas sangat jelas Hakim TingkatPertama yang menangani perkara in /itis adalah sangat keliru dalampenerapan peraturan perundangundangan yang menjadi dasar hukumpenerbitan sertipikat in litis, hal ini sangat jelas terurai dalam pertimbanganputusannya yang hanya menjadikan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun1997 sebagai alat ukur prosedur penerbitan sertipikat, mengapa dikatakandemikian ? hal ini akan dijelaskan sebagai berikut:1.5.
Jawabnya adalah keliru karenayang harus memeriksa dan memutus sengketa kepemilikan adalahPeradilan Umum, mestinya yang menjadi objek pemeriksaanHakim TUN adalah ketentuan peraturan mana yang dilanggar olehTergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkansertifikatsertifikat in /itis. Justru ternyata Hakim in /itis malah kelirudalam menerapkan aturan hukum pertanahan yang dijadikandasar penerbitan sertifikat in litis!, jadi bukankah putusan hakimseperti ini wajib untuk dibatalkan?
Dan ternyataterjawab bahwa keberadaan bekas pagar maupun truk containerdiatas tanah in litis berada diatas tanah hak orang lain ;Halaman 31 dari 35 halaman Putusan Nomor 35 PK/TUN/2016"Menimbang, bahwa dengan demikian majelis berkesimpulan bahwaPenggugat adalah pihak yang menguasai secara fisik tanah yangdimaksud dalam obyek sengketa in /itis dst", inilah pertimbanganhukum sangat prematur dan tidak berdasar pada fakta hukum yangbenar, hal ini disebabkan oleh karena antara lain :1.
Bahwa Majelis Hakim in I/itis juga mengabaikan fakta hukumdilapangan yang menunjukkan bahwa lokasi in /itis dahulunya dipergunakan sebagai lapangan bola oleh masyarakat setempat(GASMAS), dan mestinya Majelis lebih cermat menilai terkaitpenguasaan fisik bukan hanya melihat penguasaan semu yaitupenguasaan disaat peninjauan lokasi saja.
75 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa gugatan ini diajukan telah sesuai dengan tenggang waktusebagaimana ketentuan Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu Penggugat mengajukangugatan pada tanggal 30 Maret 2015 sedangkan surat keputusan in /itis diketahui oleh Penggugat pada tanggal 31 Desember 2014, berdasarkansurat tanggapan atas surat somasi II dari HINDRA TANUJAYA selakudirektur PT. Adi Sarana Armada Tbk. No.007/LGL/ASSA/XII/2014 yangditujukan kepada Kantor Advokat B.
Final : bahwa surat keputusan in /itis adalah berupa SHGB dan suratkepemilikan Penggugat berupa SHM, untuk untuk penyelesaian hukummaka tidak ada pilihnan selain dengan mengajukan gugatan kePengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin;d.
ADI SARANA ARMADA TBK, karena dengan dikeluarkannyasurat keputusan in litis berakibat hukum terganggunya status hakPenggugat atas SHM, padahal SHM milik Penggugat diterbitkan terlebihdahulu dibandingkan dengan surat keputusan in /itis, maka berdasarkanketentuan pasal 53 ayat (1) UndangUndang Nomor 9 tahun 2004 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 5 tahun 1986 Peradilan TataUsaha Negara dengan dikeluarkannya surat keputusan in litis Penggugatmempunyai kepentingan dalam perkara ini.4.
Putusan Nomor 272 K/TUN/201610.Penerbitan objek in l/itis bertentangan Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yaitu : Pedaftaran tanah bertujuan, Pasal 3 huruf (a) untuk memberikankepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atassuatu bidang tanah satuan, rumah susun dan hakhak lainnya yangterdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagaipemegang hak yang bersangkutan"; Pasal 4 ayat (1) untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukumsebagaimana
Putusan Nomor 272 K/TUN/2016nama Tergugat Il Intervensi karena Penggugat sudah pernahberhubungan dengan JUBAIDAH binti ABDULLAH, SAID HAJIMACHDAN bin HASAN S MACHDAN, DKK (pemilik asal) melalui suratmenyurat, di mediasi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar danbertemu langsung dan saling menyerahkan sertipikat kepemilikan,karena Penggugat sudah lama mengetahui objek in /itis maka gugatanyang diajukan No.15/G/2015/PYUN.BJM tanggal 30 Maret 2015 sudahlewat waktu (daluarsa).
43 — 23
Hal ini juga sesuaidengan adagium hukum acara peradilan tata usaha negara yang menyatakanno interset no action = point d interet poin daction artinya tidak adakepentingan tidak dimungkinkan berproses (di Pengadilan).Menimbang, bahwa berdasarkan uraian gugatan Terbanding dahuluPenggugat, kepentingannya untuk mengajukan gugatan ini ke pengadilan,karena ia berpretensi bahwa penerbitan sertipikat in /itis telah melanggarperaturan perundangundangan dan asas umum pemerintahan yang baik,pelanggaran itu
karena TurutPembanding dahulu Tergugat telah menerbitkankeputusan in litis (obyek sengketa) atas tanah peninggalan orang tuaTerbanding dahulu Penggugat tanpa sepengetahuan Terbanding dahuluPenggugat, sedangkan tanah obyek keputusan in /itis adalah tanah warisanyang belum dibagi antara Terbanding dahulu Penggugat dengan ParaPembanding dahulu Para Tergugat Il Intervensi.
Untukmenganalisa permasalahan kepentingan tersebut itu, maka lebih lanjut perludipertimbangkan apakah tanah obyek keputusan in /itis (tanah obyek sertipikatyang disengketakan) merupakan bagian dari harta warisan orang tuaTerbandingdahulu Penggugat;Menimbang bahwa dalil Terbanding dahulu Penggugat mengenai asalusul tanah obyek keputusan /n /itis berasal dari tanah warisan dibantah olehPara Pembanding dahulu Tergugat Il Intervensi.
Dalam bantahannyamenyatakan bahwatanah obyek keputusan in /itis berasal dari tanah miliknegara dan bukan berasal dari tanah warisan;Menimbang bahwa atas bantahan Para Pembanding dahulu ParaTergugat Il Intervensi tersebut, Terbanding dahulu Penggugattelah mengajukanbukti tertulis P1 sd. P9 dan P10 berupa rekaman serta mengajukan saksisebanyak 5 (lima) orang dipersidangan. Dari buktibukti P1 s.d.
keputusan in /itis berasal daripemberian hak atas tanah negara berdasarkan Keputusan Gubernur KepalaDaerah.
1.Moh tohir
2.Siti evi zulifah
Tergugat:
2.PT. bank mandiri bojonegoro
3.Wahyudi
77 — 0
MENGADILI:
Dalam Eksepsi:
- Mengabulkan eksepsi Tergugat I untuk sebagian yaitu terkait dengan gugatan Para Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium)dan gugatan tidak jelas (obscuur libel);
- Menolak eksepsi Tergugat I selain dan selebihnya;
Dalam Pokok Perkara:
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak