tahun lebih akibat berselisihtersebut & ternyata dalil pemohon tersebut dikuatkan oleh keteranganseorang saksi yang telah disumpah;ternyata upaya perdamaian tidak berhasil, dengan demikian majelisberpendapat bahwa antara pemohon dengan termohon cukup sulitHal 2 dari 3 hal.Pts.No1161/Pdt.G/2009/PA.TA.disatukan dalam sebuah rumahtangga yang tenteram seperti maksudayat 21 surat Arrum;e karena itu pemohon dinilai telah cukup alasan untuk bercerai dengantermohon sesuai maksud pasal 19 b PP No. 9/1975 joncto

Pasal 116 bKHI;e berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut maka permohonanpemohon dapat dikabulkan dengan keharusan memenuhi kewajibantersebut diatas;e sesuai pasal 89 (1) UUPA No.7/1989 > UU No.3/2006 dan PeraturanPemerintah No.53/2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PenerimaanNegara Bukan Pajak joncto Peraturan Mahkamah Agung Nomor02/2009 tanggal 12 Agustus 2009 tentang Biaya Proses PenyelesaianPerkara dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung dan BadanPeradilan yang berada di bawahnya, biaya

Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon danTermohon agar tidak bercerai dengan menunda persidangan untuk upaya damai tersebutdengan menempuh upaya Mediasi, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, oleh karenaitu apa yang dikehendaki pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor Tahun 1974 tentangPerkawinan dan pasal 65 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir denganUndangundang Nomor 50 tahun 1989 tentang Peradilan Agama joncto

dicerai oleh Pemohon ;Menimbang, bahwa di dalam persidangan Termohon telah mengakui dalildalilpermohonan Pemohon disertai dengan alasannya maka pengakuan yang dilakukan didepan Hakim merupakan alat bukti sempurna baik bagi yang mengemukakannya secarapribadi maupun lewat kuasanya sebagaimana maksud pasal 311 R.Bg;Menimbang, bahwa walaupun dalildalil permohonan Pemohon tentangketidakharmonisan rumah tangganya telah diakui oleh Termohon maka untuk memenuhiketentuan Pasal 76 UndangUndang 7 Tahun 1989 joncto

mengakibatkanberpisah tempat tinggal selama 3 tahun 10 bulan walaupun telah diupayakan untukmendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilaibahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (broken marriage) dansudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan perkawinan aquo sudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan seperti dikehendaki olehPasal 1 UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan joncto

9 MI Igo 55 lsArtinya: Dan jika Suami telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, makasesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohonsudah tidak dapat didamaikan dan telah cukup alasan perceraian sesuai ketentuan Pasal19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor Tahun 1974 tentang Perkawinan joncto

Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon danTermohon agar tidak bercerai dengan menunda persidangan untuk upaya damai tersebutdengan menempuh upaya Mediasi, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, oleh karenaitu apa yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor Tahun 1974 tentangPerkawinan dan Pasal 65 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir denganUndangundang Nomor 50 tahun 1989 tentang Peradilan Agama joncto

pada jawaban semula;Menimbang, bahwa di dalam persidangan Termohon telah mengakui dalildalilpermohonan Pemohon disertai dengan alasannya maka pengakuan yang dilakukan didepan Hakim merupakan alat bukti sempurna baik bagi yang mengemukakannya secarapribadi maupun lewat kuasanya sebagaimana maksud Pasal 311 R.Bg;Menimbang, bahwa walaupun dalildalil permohonan Pemohon tentang ketidakharmonisan rumah tangganya telah diakui oleh Termohon maka untuk memenuhiketentuan pasal 76 UndangUndang 7 tahun 1989 joncto

mengakibatkanberpisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan walaupun telah diupayakan untukmendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilaibahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (broken marriage) dansudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan perkawinan aquosudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan seperti dikehendaki oleh Pasal 1UndangUndang Nomor Tahun 1974 tentang Perkawinan joncto

Moll loo 56 wy IgArtinya Jika para suami telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, makasesungguhnya Allah maha Mendengar lagi maha Mengetahui.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohonsudah tidak dapat didamaikan dan telah cukup alasan perceraian sesuai ketentuan Pasal19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor Tahun 1974 tentang Perkawinan joncto

49 ayat (1)huruf (a) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkanPemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap kepersidangan,panggilan mana telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai denganketentuan Pasal 145 ayat (1) R.Bg joncto

Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lainsebagai wakil atau kuasanya untuk hadir kepersidangan, meskipun telahdipanggil secara resmi dan patut dengan relass panggilan tanggal 28 Januari2014 dan tanggal 10 Februari 2014, Nomor 044/Pdt.G/2014/PA.Tjg selanjutnyaTermohon tidak pula mengirimkan eksepsinya secara tetulis serta tidak ternyatabahwa ketidak hadiran Termohon tersebut didasari oleh suatu halangan yangsah secara hukum, oleh sebab itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1)joncto

Semua keterangan kedua saksi Pemohon tersebut satusama lain saling berkaitan dan relevan dengan dailildalil permohonan Pemohon,oleh sebab itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171176 R.Bg. joncto Pasal 308 309 R.Bg., Majelis Hakim berpendapat bahwa secara formil dan materilketerangan saksi Pemohon dapat dipertimbangkan;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dihubungkandengan bukti Pemohon baik bukti tertulis maupun saksi di persidangan, MajelisHakim telah menemukan fakta yang pokoknya sebagai

sulit didamaikan, indikasi mana diperkuat lagi dengan terlihatnya tekadyang kuat dari Pemohon untuk menceraikan Termohon di persidangan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakimmenilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (brokenmarriage) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumahtangga dan perkawinan a quo sudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuanperkawinan seperti dikehendaki oleh Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 tentang Perkawinan joncto

dalam pasal 49 huruf(a) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atasUndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkanPemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap kepersidangan,panggilan mana telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai denganketentuan Pasal 145 ayat (1) R.Bg joncto

Semua keterangan kedua saksiPemohon tersebut satu sama lain saling berkaitan dan relevan dengan dalildalilpermohonan Pemohon, oleh sebab itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171176R.Bg. joncto Pasal 308 309 R.Bg., Majelis Hakim berpendapat bahwa secaraformil dan materil keterangan saksi Pemohon dapat dipertimbangkan;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dihubungkandengan bukti Pemohon baik bukti tertulis maupun saksi di persidangan, MajelisHakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya

sulit didamaikan, indikasi mana diperkuat lagi dengan terlihatnyatekad yang kuat dari Pemohon untuk menceraikan Termohon di persidangan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakimmenilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (brokenmarriage) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumahtangga dan perkawinan a quo sudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuanperkawinan seperti dikehendaki oleh Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 tentang Perkawinan joncto

MbIl loo 5c olsoulArtinya :Jika para suami telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak,maka sesungguhnya Allah maha Mendengar lagi maha Mengetahu.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohondengan Termohon sudah tidak dapat didamaikan dan telah cukup alasanperceraian sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan joncto

pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil ataukuasanya untuk hadir kepersidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patutdengan relass panggilan tanggal 16 Mei 2013, tanggal 28 Mei 2013 dan tanggal 5 Juni2013, Nomor 169/Pdt.G/2013/PA.Tjg selanjutnya Termohon tidak pula mengirimkaneksepsinya secara tetulis serta tidak ternyata bahwa ketidak hadiran Termohon tersebutdidasari oleh suatu halangan yang sah secara hukum, oleh sebab itu berdasarkanketentuan Pasal 149 ayat (1) joncto

Semua keterangan kedua saksi Pemohon tersebutsatu sama lain saling berkaitan dan relevan dengan dalildalil permohonan Pemohon, olehsebab itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171176 RBg. joncto Pasal 308 309 RBg., olehkarenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa secara formil dan materil keterangan parasaksi Pemohon dapat dipertimbangkan;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dihubungkan denganbukti Pemohon baik bukti tertulis maupun saksisaksi di persidangan, Majelis Hakimtelah menemukan

sulit didamaikan, indikasi mana diperkuat lagidengan terlihatnya tekad yang kuat dari Pemohon untuk menceraikan Termohon dipersidangan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilaibahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (broken marriage) dansudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan perkawinana quo sudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan seperti dikehendaki olehPasal 1 UndangUndang Nomor Tahun 1974 tentang Perkawinan joncto

loo je wy IgArtinya : Jika para suami telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, makasesungguhnya Allah maha Mendengar lagi maha Mengetahui.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohonsudah tidak dapat didamaikan dan telah cukup alasan perceraian sesuai ketentuan Pasal19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor tahun 1974 tentang Perkawinan joncto

maka diperintahkansupaya Terdakwa tetap ditahan di rumah tahanan negara sampai dengan perkara inimempunyai kekuatan hukum tetap;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, berdasarakan Pasal 222 ayat (1)Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana maka Terdakwa tersebut harus dibebaniuntuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf (a), ayat (2), Ayat (3) jo Pasal 103 ayat(1), ayat (2) Joncto

Pasal 54 Joncto Pasal 55 Joncto Pasal 56 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Surat EdaranMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010, Surat EdaranMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang PenempatanKorban Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis danRehabilitasi Sosial, Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia,Menter) Hukum dan HAM Republik Indonesia, Menteri Kesehatan RepublikIndonesia, Menteri Sosial

Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia,Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala BNN Republik Indonesia Joncto Pasal193, Pasal 197 ayat (1) hurufk, Pasal 241, 242 UndangUndang Republik IndonesiaHalaman 8 dari 9 Putusan Nomor 13/PID.SUS/2018/PT GTONomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP)dan ketentuanketentuan hukum lain yang bersangkutan;MENGADILLI:1.

Peradilan Agama;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat danTergugat agar tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yangdikehendaki Pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan dan Pasal 65 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama joncto

fakta a quo Majelis Hakim berpendapat bahwaPenggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya yaitu sering terjadipertengkaran yang terus menerus, sehingga rumah tangga antara Penggugat denganTergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (onheel baar tweespalt)karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (marriage breakdown),sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga sakinah, mawaddah, warohmahsebagaimana dimaksud Pasal 1 UndangUndang Nomor Tahun 1974 joncto

tidak senang terhadap suaminya, maka hakimmenjatuhkan talak satu suami terhadap isteri tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta di atas, Majelis Hakim berpendapatbahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan perkawinan yang telahpecah (broken marriage) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalamrumah tangga dan perkawinan tersebut sudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuanperkawinan seperti dikehendaki oleh Pasal 1 UndangUndang Nomor Tahun 1974tentang Perkawinan joncto

terbaik;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakimmemandang dalil gugatan Penggugat bahwa antara dirinya dengan Tergugat sering terjadiperselisihan dan pertengkaran terus menerus harus dinyatakan telah terbukti;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di ataskemudian dihubungkan dengan peraturan perundangundangan yang ada, makaMajelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat telah memenuhi maksudPasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 joncto

Bahwa untuk memberikan rasa kepastian hukum akan Bukti Hak Atas TanahBerupa Sertipikat terhadap Obyek Jual Beli, Penggugat proaktif menemui Tergugatakan tetapi tidak pernah ketemu untuk proses balik nama melalui PPATsebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (1) Joncto Pasal 38 ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang pendaftaran Tanah.

Bahwa akibat Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti, makaPenggugat tidak dapat melaksanakan Pemindahan Hak dengan Akta yang dibuatoleh PPAT yang berwenang sesuai Pasal 37 ayat (1) Joncto Pasal 38 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah,sehingga harapan akan diserahkannya 4 (empat) sertipikat dari Penggugat kepadaPenggugat, tidak ada kepastian hukumnya, maka Penggugat menempuh jalandalam peralihan hak atas tanah berdasarkan Paragraf 6 Pasal 55 ayat

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata Joncto Pasal 1338KUHPerdata Perjanjian Jual beli Tanah Pekarangan yang dibuat dan di tandatangani Tergugat dan Pengugat tanggal 11 September 2006, dengan disaksikanSdr. Shobirin dan Sdr.

Rachmat/ Turut Tergugat I, adalah sah dan mempunyaikekuatan hukum dan dengan Putusan Pengadilan dapat dipakai sebagai dasarperalihan hak atas atas tanah beradasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997 tentang Pendafatran Tanah Joncto Pasal 54 Peraturan Kepala BPNNo. 3 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan KasusPertanahan;7.

;kepada Endro Wibowo (Penggugat) dengan cara khusus berdasarkan PutusanPengadilan sebagaimana diatur Pasal 55 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun1997 Tentang pendaftaran Tanah Joncto Pasal 54 Peraturan Kepala BPN No. 3tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan;7.

Menyatakan demi hukum Tergugat telah Wanprestasi kepada Penggugatkarena tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran berdasarkan Akad Al- Murabahah Nomor :21 dibuat dihadapan Notaris Ny Evie Maria Madjid, SH pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 joncto addendum nomor : 043/ADD-KCCD/BPRS-BMI/12/202018 tanggal 31 Desember 2018;4. Menghukum Tergugatuntuk membayar Total Kewajiban kepada Penggugat sebesar Rp. 126.050.000,- (seratus dua puluh enam juta lima puluh ribu rupiah);5.

Nomor Rangka : MHFC1JU4474000270, Nomor Mesin: W04DTNJ10180, Nomor BPKB 4764438 J tertulis atas nama Haji Muriso.5.2 Merk Mitsubishi, Tipe L300 DS, Tahun 1996, Warna Coklat Tembakau, Nomor Rangka : L300DP237707, Nomor Mesin: 4D56C631302, Nomor BPKB I-01555974 tertulis atas nama Eni Rohmawati, adalah sah sebagai jaminan atas fasilitas pembiayaan yang diterima oleh Tergugatberdasarkan Al- Murabahah Nomor :21 dibuat dihadapan Notaris Ny Evie Maria Madjid, SH pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 joncto

Sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat secara tertulis berdasarkanPerjanjian Al Murabahah Nomor 21 dibuat dihadapan Notaris Ny Evie MariaMadjid, SH pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 joncto addendumnomor : 043/ADDKCCD/BPRSBMI/12/202018 tanggal 31 Desember 2018.Vv. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?2. Tertulisvi. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

dariAsliBuktiP2 Surat Persetujuan Fasilitas Pembiayaan MurabahahNomor 11/MKTKKCD/BPRSBMI/01/2017, tanggal 24Januari 2017.Alat bukti ini membuktikan bahwa Penggugat telahmenyetujui permohonan pembiayaan Tergugat dengan totalkewajiban sebesar Rp.154.000.000,(seratus lima puluhempat juta rupiah)dengan syaratsyarat yang disetujul olehPenggugat dan TergugatCopy dariAsliBuktiP3 Akta Pembiayaan Al Murabahah Nomor 21 dibuatdihadapan Notaris Ny Evie Maria Madjid, SH pada hariRabu tanggal 25 Januari 2017 joncto

Menyatakan demi hukum Tergugatielah Wanprestasi kepada Penggugatkarena tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran berdasarkan AkadAl Murabahah Nomor 21 dibuat dihadapan Notaris Ny Evie Maria Madjid,SH pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 joncto addendum nomor :043/ADDKCCD/BPRSBMI/12/202018 tanggal 31 Desember 2018.Hal.7 dari 19 Putusan Gugatan Sederhana Ekonomi Syariah Nomor 12/Pdt.G.S./2020./PA.Sda. 3.

Surat Persetujuan Fasilitas Pembiayaan MurabahahNomor 11/MKTKKCD/BPRSBMI/01/2017, tanggal 24Januari 2017.Alat bukti ini membuktikan bahwa Penggugat telahmenyetujui permohonan pembiayaan Tergugat dengantotal kewajiban sebesar Rp.154.000.000,(seratus limapuluh empat juta rupiah) dengan syaratsyarat yangdisetujui oleh Penggugatdan TergugatCopydariAsliBuktiP3 Akta Pembiayaan Al Murabahah Nomor 21 dibuatdihadapan Notaris Ny Evie Maria Madjid, SH pada hariRabu tanggal 25 Januari 2017 joncto addendum nomor

atas akad yang dibuatnya atau wanprestasi/ingkar janji, makadengan demikian menurut Hakim Pemeriksa, Penggugat memiliki kedudukanhukum (/egal standing) sebagai pihak dalam perkara aquo;Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat aqua adalahantara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi 1 (satu) akad/perjanjianpembiayaan berdasarkan prinsipprinsip syariah ,yaitu :Akta Pembiayaan AlMurabahah Nomor 21 dibuat dinadapan Notaris Ny EvieMaria Madjid, SH pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 joncto

pada tanggal 15 Mei 1983 menurut tatacara hukumIslam yang dicatat dan didaftar oleh Pejabat yang berwenang, juga telah terbuktibahwa Pemohon hanya mempunyai satu isteri yaitu Termohon, sehingga secarahukum Pemohon dan Termohon terkait sebagai pihak dalam perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.18 Potokopi Akta Cerai an CALONISTRI dari Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 0100/Ac/2012/PA.Bjm. tanggal 31Januari 2012, hal ini berpedoman Pasal 9 Undangundang Nomor Tahun 1974 tentangPerkawinan joncto

bernama SAKSI I dan SAKSI II yang menerangkan bahawa antara Pemohondengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkanperkawinan;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 dan pengakuan Termohon sertaketerangan saksisaksi, telah terbukti bahwa Pemohon dapat menjalankan kewajibannyasebagai suami secara adil terhadap Pemohon dan Termohon serta Calon IsteriPemohon, dengan demikian Pemohon dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 41huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 joncto

KompilasiHukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.4 dan pengakuan Termohon sertaketerangan saksisaksi, telah terbukti Pemohon mempunyai penghasilan yang tetapsetiap bulan sebagai Pegawai Negeri Sipil Guru SDN sebesar Rp.7.500.000, (Tujuh jutalima ratus ribu rupiah) ditambah penghasilan lainnya, sehingga dianggap cukup untukmembiayai Termohon dan isteri kedua serta anakanaknya, dengan demikian Pemohondipandang telah memenuhi ketentuan pasal 41 huruf ( c ) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 joncto

Pasal 58 ayat (1) huruf b Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka MajelisHakim berpendapat bahwa secara procedural permohonan Pemohon untuk menikahkedua (poligami) telah memenuhi ketentuan pasal 4 ayat 1 huruf a dan pasal 5UndangUndang nomor tahun 1974 joncto Pasal 57 huruf a dan pasal 58 ayat(1) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu permohonan Pemohon a quodapat di kabulkan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah

Bahwa Termohon menyatakan ridha dan tidak keberatan apabila Pemohon menikahlagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut ;Menimbang, bahwa dengan kenyataan tersebut, menurut penilaian MajelisHakim permohonan Pemohon ini adalah dari sebab adanya itikad baik Pemohon untukmenikah secara sah menurut hukum Agama Islam dan tercatat pada Kantor UrusanAgama Kecamatan sehingga memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah, sehingga sesuaiyang dimaksud oleh Undangundang nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) dan ( 2 )joncto

sedangkanTermohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil ataukuasanya untuk hadir kepersidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patutdengan relass panggilan tanggal 15 April 2013 dan tanggal 25 April 2013, Nomor 131/Pdt.G/2013/PA.Tjg selanjutnya Termohon tidak pula mengirimkan eksepsinya secaratetulis serta tidak ternyata bahwa ketidak hadiran Termohon tersebut didasari oleh suatuhalangan yang sah secara hukum, oleh sebab itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1)joncto

Semua keterangan kedua saksi Pemohontersebut satu sama lain saling berkaitan dan relevan dengan dalildalil permohonanPemohon, oleh sebab itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171176 R.Bg. joncto Pasal 308 309 R.Bg., Majelis Hakim berpendapat bahwa secara formil dan materil keterangan saksiPemohon dapat dipertimbangkan;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dihubungkan denganbukti Pemohon baik bukti tertulis maupun saksi di persidangan, Majelis Hakim telahmenemukan fakta yang pokoknya sebagai

sulit didamaikan, indikasi manadiperkuat lagi dengan terlihatnya tekad yang kuat dari Pemohon untuk menceraikanTermohon di persidangan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilaibahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (broken marriage) dansudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan perkawinan aquosudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan seperti dikehendaki oleh Pasal 1UndangUndang Nomor Tahun 1974 tentang Perkawinan joncto

Mell Igo jew IgArtinya : Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, makasesungguhnya Allah maha Mendengar lagi maha Mengetahui.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohonsudah tidak dapat didamaikan dan telah cukup alasan perceraian sesuai ketentuan Pasal19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor tahun 1974 tentang Perkawinan joncto

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepadaPenggugat agar tidak bercerai pada setiap persidangan namun tidak berhasil, oleh karenaitu apa yang dikehendaki pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan dan Pasal 65 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, terakhirdengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama joncto

Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta a quo Majelis Hakim berpendapat bahwaPenggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan dapat disimpulkanbahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untukdapat dipertahankan lagi (onheel baar tweespalt) karena rumah tangga Penggugat danTergugat telah pecah (marriage breakdown), sehingga tujuan pernikahan untukmembina keluarga sakinah, mawaddah, warohmah sebagaimana dimaksud Pasal 1UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 joncto

tidak senang terhadap suaminya, maka hakimmenjatuhkan talak satu suami terhadap isteri tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta di atas, Majelis Hakim berpendapatbahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan perkawinan yang telahpecah (broken marriage) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalamrumah tangga dan perkawinan tersebut sudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuanperkawinan seperti dikehendaki oleh Pasal 1 UndangUndang Nomor Tahun 1974tentang Perkawinan joncto

jalan terbaik;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakimmemandang dalil gugatan Penggugat bahwa antara dirinya dengan Tergugat sering terjadiperselisihan dan pertengkaran terus menerus harus dinyatakan telah terbukti;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di ataskemudian dihubungkan dengan peraturan perundangundangan yang ada, Majelis Hakimberpendapat bahwa alasan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 joncto

istri, karena hakistri itu beraneka ragam, kadang hakim memandang dariperspektif mashlahah dalam mengharamkan istri atas suaminya,dan melarang mantan suami untuk rujuk kepada mantan istrinyakarena hakim mengetahui tandatanda i'tikad tidak baik mantansuami serta prediksi mashlahah paska perceraian".Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangandiatas maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa sesuai pasal 89 (1) Undang UndangNomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama joncto

UndangUndang Nomor 3 tahun 2006, maka biaya perkara ini dibebankankepada penggugat;Mengingat pasal 49 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989tentang Peradilan Agama joncto Undang Undang Nomor 3 tahun2006 dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkaraini;MENGADILIe Menyatakan tergugat telah dipanggil patut tidak hadir;e Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;e Menetapkan jatuh talak satu bain shughro tergugat ataspenggugat;e Membebankan biaya perkara pada penggugat sebesarRp.276.000, (dua

Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon danTermohon agar tidak bercerai dengan menunda persidangan untuk upaya damai tersebutdengan menempuh upaya Mediasi, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, oleh karenaitu apa yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor Tahun 1974 tentangPerkawinan dan Pasal 65 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir denganUndangundang Nomor 50 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama joncto

pada jawaban semula;Menimbang, bahwa di dalam persidangan Termohon telah mengakui dalildalilpermohonan Pemohon disertai dengan alasannya maka pengakuan yang dilakukan didepan Hakim merupakan alat bukti sempurna baik bagi yang mengemukakannya secarapribadi maupun lewat kuasanya sebagaimana maksud Pasal 311 RBg;Menimbang, bahwa walaupun dalildalil permohonan Pemohon tentang ketidakharmonisan rumah tangganya telah diakui oleh Termohon maka untuk memenuhiketentuan Pasal 76 UndangUndang 7 Tahun 1989 joncto

mengakibatkanberpisah tempat tinggal selama 7 bulan walaupun telah diupayakan untuk didamaikanantata Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilaibahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (broken marriage) dansudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan perkawinan aquo sudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan seperti dikehendaki olehPasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan joncto

Moll loo je 1 IgArtinya : Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, makasesungguhnya Allah maha Mendengar lagi maha Mengetahui.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohonsudah tidak dapat didamaikan dan telah cukup alasan perceraian sesuai ketentuan Pasal19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor Tahun 1974 tentang Perkawinan joncto

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon danTermohon agar tidak bercerai dengan menunda persidangan untuk upaya damai denganmenempuh upaya Mediasi, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, sehingga apa yangdikehendaki Pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor Tahun 1974 tentang Perkawinandan Pasal 65 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undangundang Nomor 50 tahun 1989 tentang Peradilan Agama joncto

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukanreplik tetap pada permohonan semula;Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut Termohon telah mengajukanduplik tetap pada jawaban semula;Menimbang, bahwa di dalam persidangan Termohon telah mengakui dalildalilpermohonan Pemohon disertai dengan alasannya maka pengakuan yang dilakukan didepan Hakim merupakan alat bukti sempurna baik bagi yang mengemukakannya secarapribadi maupun lewat kuasanya sebagaimana maksud pasal 311 R.Bg. joncto

mengakibatkan berpisahtempat tinggal selama bulan walaupun telah diupayakan untuk mendamaikan Pemohondan Termohon namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilaibahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (broken marriage) dansudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan perkawinana quo sudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan seperti dikehendaki olehpasal 1 UndangUndang Nomor Tahun 1974 tentang Perkawinan joncto

V9 clul doradl Jl>JL duelolithidl gor pywArtinya : Cerai itu di pihak suami dan iddah di pihak istri, dan tidak dilarangmengumpulkan beberapa talak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohonsudah tidak dapat didamaikan dan telah cukup alasan perceraian sesuai ketentuan Pasal19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor Tahun 1974 tentang Perkawinan joncto

Peradilan Agama ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugatdan Tergugat agar tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yangdikehendaki Pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan dan Pasal 65 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama joncto

Tergugat orang yang tidak jujur ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P3) Surat Pernyataan Bersama antaraPihak I dan Pihak II mengenai hutang piutang Tergugat kepada orang lain, hal inimenunjukkan Tergugat benar banyak mempunyai hutang, sehingga menyebabkansering bertengkar antara Penggugat dan Tergugat ;Menimbang, bahwa sesuai Pasal 76 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009 joncto

Penggugat ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta a quo Majelis Hakim berpendapatbahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan dapatdisimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak adaharapan untuk dapat dipertahankan lagi (onheel baar tweespalt) karena rumahtangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (marriage breakdown), sehingga tujuanpernikahan untuk membina keluarga sakinah, mawaddah, warohmah sebagaimanadimaksud Pasal 1 UndangUndang Nomor Tahun 1974 joncto

Kitab Iqna Juz II halaman 133:voli ale gl roi aro pl at, pre riul Il gallArtinya: Dan apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadapsuaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknyasuami dengan talak satu;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan berdasarkan Pasal 39 ayat(2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 joncto Pasal 19 huruf f PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 joncto Pasal 116 huruf f Kompilasi

sedangkanTermohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil ataukuasanya untuk hadir kepersidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patutdengan relass panggilan tanggal 12 Nopember 2013 dan tanggal 21 Nopember 2013,Nomor 390/Pdt.G/2013/PA.Tjg selanjutnya Termohon tidak pula mengirimkaneksepsinya secara tetulis serta tidak ternyata bahwa ketidak hadiran Termohon tersebutdidasari oleh suatu halangan yang sah secara hukum, oleh sebab itu berdasarkanketentuan Pasal 149 ayat (1) joncto

Semua keterangan kedua saksi Pemohontersebut satu sama lain saling berkaitan dan relevan dengan dalildalil permohonanPemohon, oleh sebab itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171176 R.Bg. joncto Pasal308309 R.Bg., Majelis Hakim berpendapat bahwa secara formil dan materil keterangansaksi Pemohon dapat dipertimbangkan;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dihubungkan denganbukti Pemohon baik bukti tertulis maupun saksi di persidangan, Majelis Hakim telahmenemukan fakta yang pokoknya sebagai

sulit didamaikan, indikasi manadiperkuat lagi dengan terlihatnya tekad yang kuat dari Pemohon untuk menceraikanTermohon di persidangan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilaibahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (broken marriage) dansudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan perkawinan aquo sudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan seperti dikehendaki olehPasal 1 UndangUndang Nomor Tahun 1974 tentang Perkawinan joncto

loo 56 Wl goulArtinya Jika para suami telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, makasesungguhnya Allah maha Mendengar lagi maha Mengetahui ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohonsudah tidak dapat didamaikan dan telah cukup alasan perceraian sesuai ketentuan Pasal19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor tahun 1974 tentang Perkawinan joncto

(Lima belas jutarupiah);Perbuatan terdakwa SANAWI PAIDI alias AGUS alias GONDESBIN (Alm) SAPAN sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372KUHP Joncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 218/Pid.B/2017/PN JpaATAUKEDUABahwa terdakwaSANAWI PAIDI alias AGUS alias GONDES BIN(Alm) SAPAN bersama sama dengan Saksi NORKHOLIK BIN (ALM)KARDONO (terdakwa lain dalam berkas terpisah/splitzing), Pada hariJUMAAT Tanggal 09 Juni 2017 sekira pukul 17.00 wib atau setidaktidaknya pada suatu

(Lima belas jutarupiah);Perbuatan terdakwa SANAWI PAIDI alias AGUS alias GONDESBIN (Alm) SAPAN sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378KUHPidana Joncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;Menimbang, bahwa atas dakwaan PenuntutUmumtersebut,terdakwa menyatakan telah mengerti dantidak mengajukan keberatan/eksepsi;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannyaPenuntut Umum telah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1. Saksi MUNYATONAH Binti H.

Tentang Unsur Barang siapa :Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapadalam pasal ini ialah siapa saja sebagai subyek hukum, yangdalam perkara ini ialah Terdakwa Sanawi Paidi Alias Agus AliasGondesBin (Alm) Sapanyang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukansebagai terdakwa di depan persidangan, telah melakukan tindakpidana melanggar PasalPasal 378 KUHPidana Joncto Pasal 55ayat 1 ke 1 KUHP.Setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaansecara teliti dan seksama.

niat yang samadan telah melakukan perbuatan sebagaimana diniatkan Terdakwadan saksi Norkholik dengan demikian perbuatan Terdakwa dansaksi Norkholik adalah perbuatan turut serta sebagaimanadimaksud dalam unsur pasal ini;Menimbang, bahwa berdasarkan alasanalasansebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas, Majelis Hakimberkeyakinan unsuryang menyuruh melakukan atau turut sertamelakukan perbuatan terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal378KUHPidana Joncto

Loyang (Nampan) plastic wamahajai; 1(satu) buah kain taplak meja wama kuning.Barang bukti tersebut adalah barang milik saksi SANAWI PAIDI aliasAGUS alias GONDESBIN (Alm) SAPAN maka sudah sepatutnya apabiladikembalikan kepada saksi SANAWI PAIDI alias AGUS aliasGONDESBIN (Alm) SAPAN.Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhihukuman pidana maka kepada Terdakwa dibebani pula membayar biayaperkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;Memperhatikan Pasal878 KUHPidana Joncto

4hal.Pts.No.1303/Pdt.G/2008/PA.TAistri itu beraneka ragam, kadang hakim memandang dariperspektif mashlahah dalam mengharamkan istri atas suaminya,dan melarang mantan suami untuk rujuk kepada mantan istrinyakarena hakim mengetahui tandatanda i'tikad tidak baik mantansuami serta prediksi mashlahah paska perceraian".Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangandiatas maka gugatan penggugat dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa sesuai pasal 89 (1) Undang UndangNomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama joncto

UndangUndang Nomor 3 tahun 2006, maka biaya perkara ini dibebankankepada penggugat;Mengingat pasal 49 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989tentang Peradilan Agama joncto Undang Undang Nomor 3 tahun2006 dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkaraini;MENGADILI Mengabulkan gugatan penggugat;e Menetapkan jatuh talak satu bain shughro tergugat ataspenggugat;e Membebankan biaya perkara pada penggugat sebesarRp.106.000, (seratus enam ribu rupiah);Demikian putusan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal25