Bahwa Asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338KUH Perdata bukanlah kekebasan tanpa batas karena dalam Pasal1837 KUH Perdata membatasi ketentuan pasal 1338 KUH Perdatatersebut yaitu ; Perjanjian tidak boleh melanggar nilainilai, norma danperaturan per undangundangan yang berlaku di Indonesia.

Asa Kebebasan Berkontrak, asas ini mengandung pengertian bahwasetiap orang mengadakan perjanjian apapun juga baik yang telahdiatur dalam undangundang maupun yang belum diatur dalamundangundang (pasal 1338 KUH Perdata).Asas kekebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan pasal1338 ayat 1 KUH Perdata yang berbunyi semua penanjian yangdibuat secara sah berlaku sebagai undangundang bagi mereka yangmembuatnya.Asas ini merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepadapihak untuk : Membuat atau

dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dansebagainya;Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan ancaman kekerasan MenurutHoge Raad dalam arrestarrestnya masingmasing pada tanggal 5 Januari 1914 dan 18 Oktober1915 mengenai ancaman memakai kekerasan tersebut disyaratkan yaitu :a Bahwa ancaman itu harus diucapkan dalam suatu keadaan yang demikian rupa, hinggadapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahwa yang diancamkan itu benarbenar akan dapat merugikan kekebasan

subunsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan keselurunan unsur dalam pasal inidapat dinyatakan terbukti;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasanadalah mempergunakan tenaga badan atau kekuatan fisik yang tidak ringansecara tidak sah sehingga menjadi tidak berdaya;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalahperbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol ataugerakan tubuh baik dengan atau tanpa sarana menimbulkan rasa takut ataumengekang kekebasan

subunsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan keseluruhan unsur dalam pasal inidapat dinyatakan terbukti;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalahmempergunakan tenaga badan atau kekuatan fisik yang tidak ringan secara tidaksah sehingga menjadi tidak berdaya;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalahperbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol ataugerakan tubuh baik dengan atau tanpa sarana menimbulkan rasa takut ataumengekang kekebasan

;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasanadalah wujud perbuatan yang bersifat fisik, yaitu menggunakan tenaga ataukekuatan jasmani yang mengakibatkan luka, cacat, sakit atau penderitaanpada orang lain;Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.SusAnak/2020/PN KtgMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasanadalah perbuatan yang dilakukan, dapat berupa ucapan, tulisan, gambar,simbol atau gerakan tubuh baik dengan atau tanpa sarana yangmenimbulkan rasa takut atau mengekang kekebasan

dibelakangmenggunakan tali rapia dan kaki saksi Sarda Samosir diikat menggunakan tali tambang,sedangkan mulut saksi Sarda Samosir ditutup dengan lakban dan mata dan telinga ditutupdengan menggunakanMenimbang, bahwa perbuatan Saksi Abdul Rahman dan saksi Ramli Als Laban mengambilbarangbarang milik saksi Sarda Samosir dengan mengikat tangan serta kaki saksi sardaSamosir dan istrinya terlebih disertai pula ancaman dengan menggunakan sebilah parang sertaberkata diam sudah merupakan pengurangan terhadap kekebasan

berkontrak berdasarkanPasal 1321 dan Pasal 1449 KUH Perdata ;Asas kebebasan berkontrak mempunyai arti bahwa setiaporang boleh mengadakan perjanjian apa saja, walaupunbelum atau tidak diatur dalam undangundang ;Walaupun demikian asas ini dibatasi oleh 3 (tiga) hal yaitu ,tidak dilarang oleh undangundang, tidak bertentangandengan kesusilaan, dan tidak mengganggu ketertibanumum ;Sepanjang penandatanganan akteakte dihadapan pejabatNotaris Sunarto, SH dalam perkara aquo tidak ada koridorpembatasan asas kekebasan

bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum diajukankepersidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yakni Kesatumelanggar pasal 114 ayat ( 2 )UURILNo..35 Tahun 2009 tentang Narkotika,ATAU Kedua melanggar pasal 112 ayat ( 2 ) UURILNo.35 Tahun 2009 tentangNarkotika ATAU Ketga melanggar Pasal 131 UURINo.385 Tahun 2009tentang Narkotika ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa oleh jaksa Penuntut Umumdiajukan keperidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif,maka dalam hal ini diberi kekebasan

saksi Sarda Samosir diikat dibelakang menggunakan tali rapia dankaki saksi Sarda Samosir diikat menggunakan tali tambang, sedangkan mulut saksi SardaSamosir ditutup dengan lakban dan mata dan telinga ditutup dengan menggunakanMenimbang, bahwa perbuatan Para terdakwa mengambil barangbarang milik saksi SardaSamosir dengan mengikat tangan serta kaki saksi sarda Samosir dan istrinya terlebih disertaipula ancaman dengan menggunakan sebilah parang serta berkata diam sudah merupakanpengurangan terhadap kekebasan

Bahwa sekalipun asas kekebasan berkontrak mengikatkedua belah pihak untuk bebas membuat materi/isiperjanjian yang harus dihormati kedua belah pihak,namunterkait perpajakan, Pemohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) sesuai dengan amanatPasal 29 ayat (1) UU KUP berwenang melakukanpemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhankewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalamrangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan dengan melihat buku ataucatatan, dokumen yang menjadi dasarnya

PradnyaParamita, Jakarta, hal 223228 menyatakan, Pasal 1320 KUHPerdata menyatakan untuksahnya perjanjian diperlukan 4 syarat:1 Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri;2 Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;3 Suatu hal tertentu;4 Suatu sebab yang halal;Ad. syarat kesepakatan:a Kekebasan bersepakatan;Kebebasan bersepakatan (konsensual) secara tegas dengan mengucapkan kata,seperti yang terjadi antara penjual dengan pembeli, antara peminjam uang denganyang meminjamkan, antara penyewa dengan yang

Subekti, S.H. dalam bukunyaHukum Perjanjian, Penerbit Intermasa, Cetakan ke 17, 1998, Jakarta,halaman 13 alinea ke1 yang berbunyi:hukum perjanjian memberikan kekebasan yang seluasluasnyakepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja,asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan;Oleh karena itu Penggugat mohon agar Pengadilan menyatakanPerjanjian Jual Beli Tanah tanggal 12 Maret 2012 sah menurut hukumdan mempunyai kekuatan mengikat;3.

,MH secara terpaksa karena memang dipaksa dan dilakukan dibawahancaman dan intimidasi, sehingga menurut ketetentuan pokok dalamKitab UndangUndang Hukum Perdata terutama pasal 1328 KUHPerdatadan seterusnya sampai pasal 1330 KUHPerdata, khususnya dalamperaturan UndangUndang tentang syaratsyarat sahnyaperjanjian/kekebasan berkontrak bahwa apa yang dilakukan olehPenggugat bersamasama dengan Notaris Masyuda Nur ahsan, SH., MHyang melahirkan Akta Nomor 22 tertanggal 26 Januari 2012 dimanaproses lahirnya

apabila semua syarat diatastelah terpenuhi maka perjanjian itu bisa dikatakan sah ;Menimbang bahwa apabila perjanjian telah memenuhi kriteria diatas makaperjanjian tersebut adalah sah dan secara otomatis maka mempunyai konsekuensisecara hukum sebagaimana disebutkan dalam pasal 1338 yakni perjanjian yangtelah sah berlaku sebagai Undang Undang bagi para pihak dan tidak dapatdibatalkan secara sepihak dan harus dilakukan dengan itikad yang baik pula ;Menimbang bahwa dalam dunia perdata dikenal asas kekebasan

sematamata mengambil alihpertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri Pinrang tanoa membuat alasanalasan berdasarkan hukum formil;Bahwa kehadiran Pengadilan dalam kehidupan masyarakat, tidak hanyamenerima dan menyeleseaikan sengketa akan tetapi mengandung maknafilosofis yang lebih dari pada itu yakni Pengadilan bertindak sebagai Hakimmasyarakat yang berfungsi sebagai wali dan bapak yang berbudi luhur kepadasemua anggota masyarakat tanpa keberpihakan bagi pencari keadilan;Benar ada kebebasan hakim tetapi kekebasan

diberikesempatan menempati bangunan dan tanah seluas +.100 m2 sebatas usianya ;Menimbang, bahwa Majelis selanjutnya akanmempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhiunsure unsur yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya =;Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umumberbentuk akternatif yaitu didakwa kesatu melanggarPasal 378 KUHP atau kedua melanggar Pasal 12 ayat (1)Undang Undang No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan danPemukiman ;Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut secaraalternatif maka memberi kekebasan

Ancaman itu harus diucapkan dalam suatu keadaan yangdemikian rupa sehingga dapat menimbulkan kesan pada orangyang diancam bahwa yang diancamkan benarbenar dapatmerugikan kekebasan pribadinya;b.

Bahwa dalam pemeriksaan perkara perdata, Hakim tidak boleh terlalu aktif,bahkan cenderung pasif, oleh karena itu Para pihak diberi kekebasan yangseluasluasnya untuk menyampaikan buktibukti yang dapat mendukung ataumemperkuat dalildalilnya;Hal. 41 dari 48 (nomor : 03/Pat.P/2018/PN.Pky)Asumsinya karena perkara adalah kehendak para pihak sehingga hakim tidakperlu mencampuri jalannya perkara.

keberatankeberatan yangdisampaikan hanya merupakan pengulangan dari dalil yang telahdipertimbangkan dengan tepat oleh Judex Factie tingkat pertama.Bahwa Terbanding II/Tergugat II sependapat dengan pertimbangan hukumdari Mejelis Hakim dalam putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN.Wns tanggal 20Mei 2020 yang menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnyakarena sesual persidangan pada tingkat pertama Pembanding/Penggugattidak dapat membuktikan dalil gugatannya dan Majelis Hakim menegaskankedudukan asas kekebasan