., dan kawankawan, Kepala SubditBantuan Hukum, Direktorat Hukum dan Humas, DirektoratJenderal Kekayaan Negara, Kemenkeu, Kepala Bidang Hukumdan Informasi, Kanwil VIII DJKN Bandung, Kemenkeu, KepalaSeksi Bantuan Hukum I, Il, Ill dan IV, Subdit Bantuan Hukum,Direktorat Hukum dan Humas, Direktorat Jenderal KekayaanNegara, Kemenkeu, Kepala Seksi Bantuan Hukum, Bidang Hukumdan Informasi, Kanwil VIII DJKN Bandung, Kemenkeu, ParaPelaksana Subdit Bantuan Hukum, Direktorat Hukum dan Humas,Direktorat Jenderal

Kekayaan Negara, Kemenkeu, dan PelaksanaKanwil VIII DJKN Bandung, Kemenkeu, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 28 September 2012, Pemohon Kasasi dahuluTurut Tergugat II/Pembanding;melawanAHMAD ASEP MULYAWARDANA, S.E.

Berkat Arihtatertanggal 19 Oktober 2011;1 (satu) lembar surat keterangan pemenang lelang kayu jatidikeluarkan oleh Kajari Tanjung Perak tertanggal 26 Mei 2011;e 1 (satu) lembar surat Kajari Perak perihal pengambilan titipanbarang tertanggal 27 Mei 2011;e 1 (satu) lembar surat keterangan harga limit kayu jati yangdikeluarkan oleh Kajari Tanjung Perak tertanggal 15 Maret2011;e 1 (satu) lembar kwitansi nomor : KW095/WKN.10/KNL.O1/2011 yang dikeluarkan oleh Kemenkeu DijenKekayaan Negara Kanwil X Surabaya

Berkat Arihtatertanggal 19 Oktober 2011 ;1 (satu) lembar surat keterangan pemenang lelang kayu jatidikeluarkan oleh Kajari Tanjung Perak tertanggal 26 Mei2011 ;1 (satu) lembar surat Kajari Perak perihal pengambilan titipanbarang tertanggal 27 Mei 2011 ;1 (satu) lembar surat keterangan harga limit kayu jati yangdikeluarkan oleh Kajari Tanjung Perak tertanggal 15 Maret2011 ;1 (satu) lembar kwitansi nomor : KW095/WKN.10/KNL.O1/2011 yang dikeluarkan oleh Kemenkeu DijenKekayaan Negara Kanwil X Surabaya

Berkat Arihtatertanggal 19 Oktober 2011 ;e 1 (satu) lembar surat keterangan pemenang lelang kayu jatidikeluarkan oleh Kajari Tanjung Perak tertanggal 26 Mei2011;161 (satu) lembar surat Kajari Perak perihal pengambilan titipanbarang tertanggal 27 Mei 2011 ;e 1 (satu) lembar surat keterangan harga limit kayu jati yangdikeluarkan oleh Kajari Tanjung Perak tertanggal 15 Maret2011 ;e 1 (satu) lembar kwitansi nomor : KW095/WKN.10/KNL.O1/2011 yang dikeluarkan oleh Kemenkeu DijenKekayaan Negara Kanwil X

., Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro Bantuan Hukum Kemenkeu;2. SAIFUL HADI, S.H., M.Hum., Kepala Bidang Kepatuhan InternalHukum dan Informasi Kanwil DJKN Jawa Timur;3. SUGENG MEIJANTO POERBA, S.H., M.H., Kepala Sub BagianBantuan Hukum 1 A pada Biro Bantuan Hukum Kemenkeu;4. RIZAL ALPIANI, S.H., Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum 1 C padaBiro Bantuan Hukum Kemenkeu;5. UTAMA TEGUH WIBAWA, S.H., Kepala Seksi Hukum pada BidangKIHI pada Kanwil DJKN JawaTimur;6.

., Pelaksana pada SubBagian Bantuan Hukum 1 A pada Biro Bantuan Hukum Kemenkeu;7. SAHAT B. H. J. PARDEDE, S.H., Pelaksana pada Sub BagianBantuan Hukum 1 A pada Biro Bantuan Hukum Kemenkeu;8. RANDHIKA YOGA PERDATA, S.H., Pelaksana pada Sub BagianBantuan Hukum 1 C pada Biro Bantuan hukum Kemenkeu;9. ARLIANTI VITA, S.H., M.H., Pelaksana Seksi Hukum pada BidangKIHI pada Kanwil DJKN JawaTimur;Halaman 1 dari 24 halaman. Putusan Nomor 429 K/TUN/201710.

BANK RAKYAT INDONESIA Persero Tbk Direktur
Terbanding/Turut Tergugat : KEMENKEU RI cq KANTOR PELAYANAN NEGARA dan LELANG MEDAN

Penggugat:
ZUBAIDI
Tergugat:
PT.BPR DELTA ARTHA PANGGUNG
Turut Tergugat:
Pemerintah RI Cq Kemenkeu Cq DJKN Cq Kanwil DJKN Jatim Cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang

/2014/PATgrs.BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sepertitersebut dibawah ini dalam perkara yang diajukan oleh :Pemohon , umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS(BPK), bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, selanjutnyadisebut sebagai Pemohon ;melawan :Termohon, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1 pekerjaan PNS(Kemenkeu

Penggugat:
PT.SEKAR BENGAWAN
Tergugat:
1.Direktur Jenderal Pajak - Kemenkeu
2.Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pajak Jawa Tengah II
3.Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar

Pemerintah Indonesia cq Kemenkeu RI cq DJKN Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur cq KPKNL Malang

Pemerintah Indonesia cq Kemenkeu Ricq Djkn Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur cqKpknI Malang, bertempat tinggal di JI. S. SupriadiNo. 157, Bandungrejosari, Kec. Sukun, KotaMalang, Jawa Timur, Bandungrejosari, Sukun, KotaMalang, Jawa Timur, sebagai Turut Tergugat ;PENGADILAN TINGGI tersebut ;Telah membaca :1.

Pemerintah Indonesia cq Kemenkeu RI cq DJKN Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur cq KPKNL Malang

Pemerintah Indonesia cq Kemenkeu Ri cq Djkn Kantor WilayahProvinsi Jawa Timur cq Kpknl Malang, bertempattinggal di Jl. S. Supriadi No. 157, Bandungrejosari,Kec.

Halim Thamsurie
Tergugat:
Menteri Keuangan RI, Cq KemenKeu RI DirJen Pajak Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Bangka Belitung
Turut Tergugat:
Kejaksaan Negeri Palembang

SALINAN PUTUSANNomor 3803/Pdt.G/2014/PAJTDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadiliperkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atasperkara Cerai Talak yang diajukan oleh:PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaanPNS Kemenkeu, tempat tinggal di Kota Jakarta Selatan. Dalam hal inimemilin domisili hukum di kantor kuasanya dan memberikan kuasakepada Benny Diksen T.

Menetapkan biaya perkara menurut hukum yangberlaku.AtauApabila Pengadilan Agama Jakarta Timur berpendapat lain, mohonputusan yang seadiladilnya.Bahwa Pemohon sebagai PNS Kemenkeu telah mengurus Surat Izinuntuk melakukan perceraian dari Kementerian Keuangan Republik IndonesiaNomor KM15/SJ.5/UP.9/2014 tanggal 07 November 2014, karena Pemohonsudah memenuhi ketentuan PP Nomor 10 tahun 1983 dan PP Nomor 45 tahun1984..Bahwa pada hari sidang yang ditetapbkan Pemohon didampingi kuasahukumnya dan Termohon

dalildalilnyasemula, bahwa Pemohon tetap berkeinginan bercerai dengan Termohon, danTermohonpun tidak keberatan bercerai dengan Pemohon.Bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan,harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkandalam putusan ini.TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa persidangan maupun di luar persidangan melaluiHakim Mediator namun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah diuraikan di atas.Menimbang, bahwa Permohon sebagai PNS Kemenkeu

BALAI LELANG SURYAdanKEMENKEU RI DIRJEN KEKAYAAN NEGARA KANWIL RIAU, SUMBAR DAN KEPULAUAN RIAU cq KEPALA KPKNL BATAM

Penggugat:
Zulkarnain
Tergugat:
1.Kepala Bidang Layanan Kredit PT.Bank Central Asia Tbk kantor Wilayah Empat Palembang
2.KemenKeu RI Cq DJKN Cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palembang

BANK SUMUT KC Kota Pinang
2.Pemerintah RI cq KemenKeu RI cq Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq Kanwil II Medan cq KPKNL Kisaran

BANK SUMUT KANTOR CABANG KC KOTA PINANG
2.Pemerintah RI cq KemenKeu RI cq Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq Kanwil II Medan cq KPKNL Kisaran

Pst.dan menyerahkan komitmen pada tanggal 26 Januari 2016,Fandry Gunawan meminta Terdakwa Sofia Hartati Ringoringountuk menyerahkan SKP (Surat Ketetapan Pajak) pada saat yangbersamaan.c) Bahwa atas adanya informasi dari hasil pemantauan komunikasi,penyelidik KPK kemudian menyampaikan kepada IBI Kemenkeu.5) Bahwa sebagai tindak lanjut koordinasi dengan IBI Kemenkeu atasinformasi yang didapat dari Penyelidik KPK maka pada tanggal 26Januari 2018, IBI Kemenkeu dan Penyelidik KPK menurunkan timuntuk memantau

Pst.3) Penyelidik KPK kemudian berkoordinasi dengan unit KordinasiSupervisi Penindakan KPK dan IBI Kemenkeu untuk melaksanakanrapat koordinasi terkait rencana pelimpahan penanganan perkara aquo ke aparat penegak hukum terkait.4) Bahwa kemudian dilaksanakan rapat kordinasi antara KPK, IBIKemenkeu dengan Kejaksaan Agung RI terkait pelimpahan perkaratersebut.

Setelah itu Tim Itjen Kemenkeu meminta dan mendampingiSdr. Fandry kembali ke ruangan menemui Sdri. Sofia;Tim Itjen Kemenkeu membuktikan bahwa di ruangan Sdri. Sofiaterdapat uang di dalam bungkusan plastik hitam yang menurut Sdr.Fandry diberikan kepada Sdri. Sofia dan Sdr. Widhiantoro (Widhi)beberapa saat sebelumnya di ruangan rapat Fungsional PemeriksaPajak di Lantai 3 KPP Pratama Jakarta Cengkareng. Uang tersebutberusaha disembunyikan oleh Sdri. Sofia di kolong meja kerja yangbersangkutan.

Fandry;Tim Itjen Kemenkeu kemudian melakukan pemeriksaan terhadapTim Pemeriksa Pajak, yaitu. Sdri. Sofia, Sdr. Widhi, dan Sadr.Purnomo Adi (Purnomo), serta Sdr. Fandry di Inspektorat BidangInvestigasi Itjen Kemenkeu Lantai 6 Gedung Juanda II KementerianKeuangan. Tim Itjen Kemenkeu juga melakukan peminjaman atashard disk pada personal computer (PC) dan notebook/laptop milikinventaris kantor yang dikuasai oleh Tim Pemeriksa Pajak;Hal. 48 dari 123 Halaman Putusan Nomor 23/Pid.SusTPK/2021/PN. Jkt.

Peraturan KementerianKeuangan tersebut antara lain mengatur bahwa :e Pasal 2 Ayat (1)ASN Kemenkeu memiliki Kewajiban untuk :a. Menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan danberlawanan dengan kewajiban atau tugas yangbersangkutan;b. Melaporkan penolakan gratifikasi kepada Unit PengendalliGratifikasi (UPG);c.

SMS FINANCE Cab.Bengkulu
Tergugat:
1.Kemenkeu RI Dirjen Pajak Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung Cq Kantor Pelayanaan Pajak Pratama Bengkulu
2.SUPRISMAN
3.GILISNI
4.PT. URAM FAMILI

Penggugat:
Hwaliani
Tergugat:
1.Irwan Pribady
2.Pemerintah RI Cq Kemenkeu Cq Dirjen Kekayaan Negara Cq Kanwil DJKN Kalimantan Timur
3.Datu Kerama Wijaya SE
4.Anau Edy Sumarlin

BANK DANAMON, Kantor Cabang Simpang Empat
2.KEMENKEU RI Cq. DIRJEN KEKAYAAN NEGARA KANWIL III PEKANBARU Cq. KPKNL Bukittinngi
Turut Tergugat:
ELIZA BETRI

STANFORD TEKNOLOGI INDONESIA
2.PEMERINTAH RI C.Q KEMENKEU RI C.Q KANTOR WILAYAH DJKN JAWA BARAT C.Q KPKNL BEKASI