Ditemukan 16944 data
Urut Berdasarkan
Register : 31-10-2019 — Putus : 24-01-2020 — Upload : 07-04-2020
Putusan PN MEDAN Nomor 782/Pdt.Sus-KIP/2019/PN Mdn Tanggal 24 Januari 2020 — Penggugat melawan Tergugat
447 — 143
447 — 143
Register : 20-05-2013 — Putus : 27-06-2013 — Upload : 12-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 250 K/TUN/2013 Tanggal 27 Juni 2013 — MUHAMMAD HIDAYAT S VS PEMERINTAH KOTA DEPOK;
77 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
77 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwapenyampaian penyataan keberatan ini diajukan masih dalam tenggangwaktu 14 ( empat belas ) hari kerja sesuai dengan (lampiran 3a dan 3b )sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 48 ayat (1) UndangUndangNomor. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Jo.
fungsional Pemeriksa ;Memberi pertimbangan atas standar akuntansipemerintahan dan;Memberi pertimbangan tas rancangan systempengendalian intern Pemerintahan Pusat/PemerintahanDaerah sebelum ditetapbkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah ;Berdasarkan Undang Undang tersebut menerangkan dokumen pertanggungjawaban yang hanya dapat diberikan kepada BPK selaku auditor sehinggadokumen tersebut merupakan dokumen yang dikecualikan sebagaimana diaturdalam Pasal 17 huruf a UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan
Register : 08-08-2016 — Putus : 05-10-2016 — Upload : 09-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 356 K/TUN/2016 Tanggal 5 Oktober 2016 — KETUA LSM MAKO NUSANTARA KABUPATEN KATINGAN (R. LINO TAHIR, SH) VS SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN (DRS. NIKODEMUS, MM);
229 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
229 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 1 angka 6Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang PelaksanaanUndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan InformasiHalaman 11 dari 16 halaman. Putusan Nomor 356 K/TUN/2016Publik (yang berbunyi : Pemohon Informasi Publik adalah warga negaradan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan InformasiPublik sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang tentang KeterbukaanInformasi Publik) Jo.
Peraturan KomisiInformasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian SengketaInformasi Publik;Memperhatikan pula Penjelasan Atas UndangUndang Nomor 14 Tahun2008 tentang Keterbukaan Informasi PublikI.
Untuk memberikan jaminan terhadap semua orang dalammemperoleh Informasi, perlu dibentuk undangundang yang mengaturtentang keterbukaan Informasi Publik. Fungsi maksimal ini diperlukan,mengingat hak untuk memperoleh Informasi merupakan hak asasimanusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa danbernegara yang demokratis;Halaman 12 dari 16 halaman.
Partisipasi atau pelibatanmasyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan InformasiPublik;Keberadaan Undangundang tentang Keterbukaan Informasi Publiksangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) haksetiap Orang untuk memperoleh Informasi; (2) kKewajiban Badan Publikmenyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepatwaktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana; (3) pengecualianbersifat ketat dan terbatas; (4) kewajiban Badan Publik untuk membenahisistem
Melaluimekanisme danpelaksanaan prinsip keterbukaan, akan terciptakepemerintahan yang baik dan peran serta masyarakat yang transparandan akuntabilitas yang tinggi sebagai salah satu prasyarat untukmewujudkan demokrasi yang hakiki;Dengan membuka akses publik terhadap Informasi diharapkan BadanPublik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi padapelayanan rakyat yang sebaikbaiknya.
Register : 14-12-2015 — Putus : 06-01-2016 — Upload : 01-08-2019
Putusan PT PADANG Nomor 185/PID/2015/PT PDG Tanggal 6 Januari 2016 — Pembanding/Jaksa Penuntut : MUHAMMAD AFDAL, SH
Terbanding/Terdakwa : TASLIM Panggilan TASLIM
43 — 27
Terbanding/Terdakwa : TASLIM Panggilan TASLIM
43 — 27
Register : 06-03-2013 — Putus : 25-04-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 132 K/TUN/2013 Tanggal 25 April 2013 — PEMERINTAH DAERAH KOTA TEGAL VS JUSRI SIHOMBING, S.Si;
53 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
53 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
sekarang Terbanding terhadap informasi berupa salinanSPJ Dana BOS SMP di Kota Tegal Tahun 2011 beralasan menurut hukum;Bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah secarakeliru dan/atau belum memeriksa secara seluruh dalam pertimbangan hukumpengambilan Putusannya (4.19) bahwa penolakan permohonan informasi publikhanya dapat dilakukan dengan alasan tidak sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan, seperti yang diamanatkan oleh Pasal 6 UndangUndangNomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
diletakkan dalam konteksyang lebih berarti dan berguna yang dikomunikasikan kepada penerimauntuk digunakan di dalam pembuatan keputusan;e Andri Kristianto (2003:6) Informasi merupakan kumpulan data yang diolahmenjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerima;e Jogiyanto (1990:8) Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yanglebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerima;Informasi Publik berdasarkan Pasal 1 (Ketentuan Umum) Nomor 1 UndangUndangNomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik adalah informasi yangdihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publikyang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Negara dan/ataupenyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya sesuai dengan UndangUndang tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitandengan kepentingan publik.
Register : 26-01-2018 — Putus : 16-04-2018 — Upload : 08-08-2018
Putusan PN BANGKALAN Nomor 28/Pid.B/2018/PN Bkl Tanggal 16 April 2018 — Penuntut Umum:
HENDRA PURWANTO ARIFIN,SH.
Terdakwa:
ACH. SUBAIRI al. SUBAI
60 — 17
HENDRA PURWANTO ARIFIN,SH.
Terdakwa:
ACH. SUBAIRI al. SUBAI
60 — 17
Register : 10-01-2019 — Putus : 11-03-2019 — Upload : 16-08-2021
Putusan PN BANGIL Nomor 19/Pid.B/2019/PN Bil Tanggal 11 Maret 2019 — Penuntut Umum:
ARTHEMAS SAWONG, SH.
Terdakwa:
SANUSI bin TARMAN
102 — 32
ARTHEMAS SAWONG, SH.
Terdakwa:
SANUSI bin TARMAN
102 — 32
Menyatakan terdakwa SANUSI Bin TARMAN terbukti bersalah melakukantindak pidana tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidakmenerbitkan informasi public berupa informasi publik secara berkala,informasi public yang wajib diumumkan secara sertamerta, informasi publicyang wajib tersedia setiap saat, dan/atau informasi public yang harusdiberikan atas dasar permintaan sesuai dengan UndangUndang ini danmengakibatkan kerugian bagi orang lain melanggar pasal 52 UndangUndang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan
informasi dari Pemerintah Kepala DesaPlintahan yang dijabat oleh terdakwa, sedangkan sudah ada putusanincracht tanggal 18 Oktober 2016 dan putusan eksekusi PTUN tanggal09 November 2016; Bahwa bunyi putusan incracht pada tanggal 18 Oktober 2016 yaitumemerintahkan Kepala Desa Plintahan yang dijabat oleh terdakwa untukmemberikan informasi yang wajib diberikan kepada pemohon danputusan eksekusi PTUN tanggal 09 November 2016 yang berbunyi :Putusan KIP (Keterbukaan Informasi Publik) harus dilaksanakan
eksekusi PTUN tanggal 09 November 2016 yang berbunyi :Putusan KIP (Keterbukaan Informasi Publik) harus dilaksanakan olehKepala Desa Plintahan yang dijabat terdakwa;Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwamenyatakan benar dan tidak keberatan;3.
informasi tersebar dalam beberapa pasaldalam UndangUndang RI No. 6 Tahun 2014 tentang Desa., sebagiamanadiatur dalam Pasal 24 huruf d UU RI No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yangmenyatakan bahwa asas penyelenggaraan Pemerintahan Desa salah satunyaadalah keterbukaan.
Selanjutnya dinyatakan pada bagian penjelasan bahwayang dimaksud dengan keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadaphak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidakdiskriminatif tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan tetapmemperhatikan ketentuan peraturan perundangundangan.
Register : 06-03-2019 — Putus : 26-03-2019 — Upload : 23-04-2019
Putusan PN KOTABARU Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Ktb Tanggal 26 Maret 2019 — Penuntut Umum:
1.AGUNG NUGROHO SANTOSO,SH
2.ERLIA HENDRASTA,SH
Terdakwa:
DWI SUSANDI Alias DWI Bin KASRA AAM
87 — 28
1.AGUNG NUGROHO SANTOSO,SH
2.ERLIA HENDRASTA,SH
Terdakwa:
DWI SUSANDI Alias DWI Bin KASRA AAM
87 — 28
Register : 11-04-2023 — Putus : 20-07-2023 — Upload : 31-07-2023
Putusan PN LANGSA Nomor 6/Pdt.Sus-KIP/2023/PN Lgs Tanggal 20 Juli 2023 — Penggugat:
PT Perkebunan Nusantara I
Tergugat:
Yayasan Advokasi Rakyat Aceh
118 — 53
PT Perkebunan Nusantara I
Tergugat:
Yayasan Advokasi Rakyat Aceh
118 — 53
Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik jo.
Register : 27-08-2020 — Putus : 17-11-2020 — Upload : 18-11-2020
Putusan PN BENGKULU Nomor 390/Pid.B/2020/PN Bgl Tanggal 17 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
YENTI KOSNITA SH
Terdakwa:
PARSINGGIH Als BOY Als SINGGIH Als Pijat seksual Bengkulu Anak Dari SUPARJO
198 — 132
YENTI KOSNITA SH
Terdakwa:
PARSINGGIH Als BOY Als SINGGIH Als Pijat seksual Bengkulu Anak Dari SUPARJO
198 — 132
Register : 26-10-2020 — Putus : 26-11-2020 — Upload : 27-11-2020
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 705/Pid.B/2020/PN Bpp Tanggal 26 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
SITI NUR FATIMAH, SH
Terdakwa:
Dini Hartati Binti Didin Samsudin
173 — 76
SITI NUR FATIMAH, SH
Terdakwa:
Dini Hartati Binti Didin Samsudin
173 — 76
Register : 03-02-2016 — Putus : 07-03-2016 — Upload : 09-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 49 K/TUN/2016 Tanggal 7 Maret 2016 — LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT ALIANSI MASYARAKAT PEMERHATI LINGKUNGAN HIDUP (LSM-AMPUH) VS KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI DKI JAKARTA sekarang berubah menjadi KEPALA DINAS BINA MARGA DAN KEPALA DINAS TATA AIR;
424 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
424 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
informasi publik tersebut memberikan putusan padatanggal 05 Mei 2015 pada sidang yang terbuka untuk umum ;Bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 Mei 2015 Pemohon Keberatan menerimasalinan putusan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Nomor : 0442/X/KIPDKIPS/2015 tanggal 5 Mei 2015 ;Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka pengajuan Gugatan dariPenggugat a quo ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta masihdalam tenggang waktu sesuai ketentuan Pasal 48 ayat (1) UndangUndang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Bahwa UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008tentang Keterbukaan Informasi Publik mengamanatkan bahwa gugatan kePengadilan terhadap Putusan Ajudikasi Komisi Informasi dapat dilakukanhanya apabila para pihak secara tertulis menyatakan tidak menerimaputusan ajudikasi dari komisi dalam waktu 14 (empat belas) hari setelahditerimanya putusan dan adapun pengajuan gugatan dilakukan melaluiPengadilan Tata Usaha Negara apabila yang digugat adalah Badan PublikNegara dan Pengadilan Negeri apabila yang digugat adalah
tidak termasuk informasi publikberdasarkan UndangUndang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaaninformasi publik junto peraturan komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun2013 pasal 1 angka 1 yang berbunyi sebagai berikut :Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikeloladikirim, dan atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan denganpenyelenggara dan penyelenggaraan Negara dan/atau penyelenggara danpenyelenggaraan Badan publik lainnya yang sesuai dengan UndangUndang tentang Keterbukaan
Register : 22-06-2023 — Putus : 13-07-2023 — Upload : 13-07-2023
Putusan PT SURABAYA Nomor 691/PID/2023/PT SBY Tanggal 13 Juli 2023 — Pembanding/Penuntut Umum : Tomy Marwanto S.H.
Terbanding/Terdakwa : KASNO
29 — 13
Terbanding/Terdakwa : KASNO
29 — 13
Putus : 17-06-2019 — Upload : 01-08-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 289 K/TUN/KI/2019 Tanggal 17 Juni 2019 — AGUS SUPRIYANTO VS INSPEKTORAT KOTA TANGERANG SELATAN;
73 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
73 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 08-08-2017 — Putus : 09-10-2017 — Upload : 07-10-2021
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 1335/Pid.B/2017/PN Jkt.Brt Tanggal 9 Oktober 2017 — Penuntut Umum:
Dede Herdiana,SH.
Terdakwa:
MOHAMAD SYAHID ALS AHMAD FATIHUL ALIF
59 — 0
Dede Herdiana,SH.
Terdakwa:
MOHAMAD SYAHID ALS AHMAD FATIHUL ALIF
59 — 0
Register : 03-12-2019 — Putus : 12-03-2020 — Upload : 07-04-2020
Putusan PN BONTANG Nomor 34/Pdt.Sus-KIP/2019/PN Bon Tanggal 12 Maret 2020 — Penggugat:
Yayasan LNG Badak
Tergugat:
1.Haposan Marbun
2.Daud Padang
3.Anang Sugiharto,
4.Achmad Wildan
5.Hendrik Dosayang
6.Suhartanto
7.Benny Lengkong
8.Asikin Usman
9.Rustadji
Turut Tergugat:
Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur
364 — 142
Yayasan LNG Badak
Tergugat:
1.Haposan Marbun
2.Daud Padang
3.Anang Sugiharto,
4.Achmad Wildan
5.Hendrik Dosayang
6.Suhartanto
7.Benny Lengkong
8.Asikin Usman
9.Rustadji
Turut Tergugat:
Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur
364 — 142
Bahwa pada tanggal 29 November 2019 PENGGUGAT telahmengirimkan kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timursurat Nomor: 186/ perihal Tanggapan Putusan kepada TURUTTERGUGAT sehingga gugatan PENGGUGAT TELAH memenuhiHalaman 3 dari 48 Putusan Nomor 34/Pdt.SusKIP/2019/PN Bonsyarat sebagaimana Pasal 48 Ayat (1) UndangUndang Nomor 14tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sehingga gugatana quo patut untuk diterima4.
Bahwa berdasarkan PERMA no 02 Tahun 2011 pasal 10 ayat 2Putusan pengadilan dapat berupa membatalkan atau menguatkanputusan Komisi Infomasi dengan merujuk pasal 49 UU No 14 Tahun2008 tentang keterbukaan Informasi Publik.Ti Bahwa seharusnya PEMOHON KEBERATAN mengajukankeberatan atas putusan Komisi Informasi Kaltim bukan Lembaganyag.
Informasi Publik No 14Tahun 2008 dan PERKI No 1 Tahun 2013 tentang PPSIP dan benarsecara substansi sesuai dengan UU Keterbukaan Informasi Publik No14 Tahun 2008 dan PERKI No 1 Tahun 2010 tentang Standar LayananInformasi Publik.Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor 34/Pdt.SusKIP/2019/PN BonC.Bahwa menurut pasal 36 ayat 1 PERKI NO 1 Tahun 2013 pada poin 8diatas tanggapan atas legal standing pihak Yayasan LNG dan pokokpemeriksaan pendahuluan dapat diuraikan sebagai berikut:.
Bahwa dengan dimatikannya aliran listrik pada tanggal 1 Juni sampai24 hari kedepannya mempunyai dampak langsung dari kebijakanmigrasi listrik tersebut hal itu yang menjadi alasan tujuannyadimintakan permohonan Informasi Publik Bahwa setiap kebijakan yang diambil oleh badan Publik yangberdampak langsung kepada warga maka menjadi hak wargaNegara untuk mengetahuinya seperti pada semangat politik hukumlahirnya UU Keterbukaan Informasi Publik No 14 Tahun 2008.
Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No 02 Tahun 2011Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik diPengadilan Bahwa pasal 1 angka 3 dikatakan Komisi Informasi adalahLembaga sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 14 Tahun2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Bahwa berdasarkan pasal 10 ayat 2 Putusan pengadilan dapatberupa membatalkan atau menguatkan putusan Komisi Infomasidengan merujuk pasal 49 UU No 14 Tahun 2008 tentangketerbukaan Informasi Publik.
Putus : 22-11-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 505 K/TUN/2016 Tanggal 22 Nopember 2016 — PEMERINTAH KOTA SURABAYA vs MADURA CORRUPTION WATCH
74 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
74 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 07-06-2021 — Putus : 02-08-2021 — Upload : 30-09-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 95/Pdt.Sus-KIP/2021/PN Smr Tanggal 2 Agustus 2021 — Penggugat:
PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara
Tergugat:
Dudin Waluyo Asmoro Santo, S.H., M.H.
87 — 17
PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara
Tergugat:
Dudin Waluyo Asmoro Santo, S.H., M.H.
87 — 17
Register : 21-11-2023 — Putus : 12-12-2023 — Upload : 13-12-2023
Putusan PN PEKANBARU Nomor 279/Pdt.Sus-KIP/2023/PN Pbr Tanggal 12 Desember 2023 — Penggugat:
EDWAR PASARIBU Spd SH
Tergugat:
Atasan PPID PT. Bank Riau Kepri Syariah
112 — 0
EDWAR PASARIBU Spd SH
Tergugat:
Atasan PPID PT. Bank Riau Kepri Syariah
112 — 0
Register : 30-09-2014 — Putus : 28-01-2015 — Upload : 03-05-2024
Putusan PN SAMPANG Nomor 215/Pid.B/2014/PN Spg Tanggal 28 Januari 2015 — Jaksa Penuntut:
AKHMAD MISJOTO, S.H.
Terdakwa:
dr. FIRMAN PRIA ABADI, M.M
10 — 3
AKHMAD MISJOTO, S.H.
Terdakwa:
dr. FIRMAN PRIA ABADI, M.M
10 — 3