KANTOR PELAYANAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA (KP3N) MEDAN Vs.EDWARD P. MANIK

KANTOR PELAYANANPENGURUSAN PIUTANG NEGARA (KP3N) MEDAN berkedudukandi Jalan Diponegoro No. 30 A Medan , dalam hal ini memberi kuasakepada Dr. Indra Surya, SH., LLM., dkk Kepala Biro Bantuan hukumKementrian Keuangan , berkantor di Gedung Djuanda KementerianKeuangan Lantai 3 Jalan Dr. Wahidin Raya No. 1 Jakarta Pusatberdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 29 September 2010,Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi Il/ /Pembanding/ Tergugat V ;melawan:EDWARD P. MANIK,EDYSON MANIK,DRS.

Bahwa pengurusan piutang negara yang dilakukan oleh Panitia UrusanPiutang Negara Cabang Medan (yang selanjutnya diselenggarakan olehKantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara (KP3N) Medan/KantorPelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN Medan)/sekarang KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan, adalahpengurusan piutang negara macet yang dilakukan oleh instansi pemerintah/pejabat tata usaha negara yang proses penyelesaiannya telah diserahkanoleh bank kreditur sesuai dengan UndangUndang

Bahwa dalam pengurusan piutang Negara oleh Panitia Urusan PiutangNegara Cabang Medan yang selanjutnya diselenggarakan oleh KantorPelayanan Pengurusan Piutang Negara (KP3N) Medan/Kantor PelayananPiutang dan Lelang Negara (KP2LN Medan)/sekarang Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan sebagai instansi yangberwenang melakukan proses pengurusan piutang negara macet yang telahdiserahkan pengurusannya oleh penyerah piutang, PT Bank Exim CabangImam Bonjol Medan (Sekarang PT Bank Mandiri

No. 487 PK/Pdt/201116.17.Bahwa pelaksanaan sita oleh Juru Sita pada Kantor Pelayanan PengurusanPiutang Negara (KP3N) Medan/Kantor Pelayanan Piutang dan LelangNegara (KP2LN Medan)/sekarang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang (KPKNL) Medan merupakan sita eksekusi (executorial beslag)sebagai pelaksanaan Surat Paksa yang mempunyai title eksekutorial "DEMIKEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" (vide Pasal11 angka 9 jo.

KANTOR PELAYANAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA(KP3N) MEDAN tersebut;Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/ Tergugat V untuk membayarbiaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesarRp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2012 oleh H. ABDUL KADIRMAPPONG, SH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agungsebagai Ketua Majelis, Prof. Dr.

Bahwa antara Tergugat IV dengan Tergugat terjadi hubungan hukumpemberian fasilitas kredit dengan jangka waktu yang telah ditentukanternyata Tergugat tidak dapat menyelesaikan kewajibannya, sehinggasesuai UU No. 49 Prp tahun 1960, penyelesaian kewajiban Tergugat diserahkan kepada KP3N untuk menyita dan melelang harta agunan kreditguna dijadikan pelunasan kewajiban Debitur/Tergugat 4.

Bahwa dengan penyerahan tersebut maka segala wewenang ataspenyelesaian kredit atas nama Tergugat telah beralih ke KP3N, karenatidak diikutsertakannya pihak KP3N sebagai pihak dalam perkara a quomengakibatkan gugatan kurang pihak ;Eksepsi Tergugat V :1. Bahwa Tergugat V menolak gugatan dengan tegas seluruh dalildalilgugatan Penggugat ;2.

Tergugat kepada KP3N sesuai suratTergugat IV No. SP.7.Mgl/164/2002 tanggal 13 Juli 2002 sehinggaTergugat V secara serta merta tidak lagi memenuhi kewajibannya kepadaTergugat IV ;Bahwa berdasarkan alasan seperti tersebut diatas, mohon PengadilanNegeri Magelang memberikan putusan sebagai berikut:Untuk Eksepsi Tergugat Ill : 1. Mengabukan eksepsi Tergugat III ;2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau dinyatakantidak dapat diterima ;Untuk Eksepsi Tergugat IV : 3.

Sebidang tanah beserta segala sesuatu di atasnya SHM No. 65/Weru Kidul,seluas 351 m2 terletak di Desa Weru Kidul, Kecamatan Weru, KabupatenCirebon ;Bahwa karena kondisi usahanya, Penggugat kesulitan menyelesaikankepada Bank yang jumlahnya Rp. 53.839.958,97 sehingga seluruh jaminanhutangnya tersebut di atas harus disita oleh kantor Pelayanan PengurusanPiutang Negara Cirebon (KP3N) ;Bahwa oleh KP3N Penggugat diberikan kesempatan untuk menyelesaikan hutangnya kepada Bank dengan cara diangsur sebesar

Rp. 7.402.994,setiap bulannya ;Bahwa dalam keadaan demikian, Tergugat, Kepala Desa Cisaat padasaat itu datang dan menyatakan maksudnya untuk membantu terutama agartanah SHM No. 9/Desa Cisaat milik SARIP bin ASDAJA yang diakui sebagaisaudaranya, tidak sampai dilelang oleh KP3N ;Bahwa untuk itu Tergugat akan membayar cicilan Hutang Penggugatkepada Bank dalam jumlah yang bisa diterima oleh KP3N, agar Sertifikat TanahSHM No. 9/Desa Cisaattersebut dapat diambil/ditebus ;Bahwa atas rencana Tergugat tersebut

, dengan segala kemampuanPenggugat pun menyerahkan uang sebesar RP. 5.500.000, (lima juta limaratus ribu rupiah) kepada Tergugat sebagai tambahan untuk cicilannya ;Bahwa akan tetapi ternyata Tergugat tidak menempuh apa yang sudahdirencanakan tersebut, malah yang terjadi tanah yang menjadi agunan hutangPenggugat termasuk tanah SHM No. 9/Desa Cisaat akan dilakukan pelelanganoleh KP3N ;Bahwa menurut Tergugat hal itu tidak jadi masalah karenanantidirinyalah yang akan menjadi pembeli lelang tanah SHM

1986 adalah merupakan wewenang muitlak Pengadilan TataUsaha Negara untuk memeriksa serta mengadilinya dan bukan wewenangPengadilan Negeri ;Bahwa selain itu berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RINo.1205 K / Sip / 1970 tanggal 17 Januari 1973 dinyatakan pertimbanganhukum mengenai kewenangan (kompetensi) PUPN untuk mengurus PiutangNegara berdasarkan UndangUndang No.49 / Prp / Tahun 1960, bahwa karenapengurusan sengketa mengenai hutang kepada Negara penyerahannya lebihdahulu kepada PUPN / KP3N

No.47 K/Pdt/2007Dengan demikian berdasarkan ketentuanketentuan yuridis tersebutdiatas jelas Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan sudah seharusnya ditolakoleh Pengadilan Negeri Kediri ;Eksepsi Il :Bahwa Piutang macet atas nama Pelawan dengan jaminan antara lainSertifikat Hak Milik No.348, 349, 350, 351, 352, 353 dan 354 / Desa Tanjung,telah Terlawan Ill serahkan penagihannya kepada PUPN / KP3N Malang,sehingga jelas Pelawan telah keliru dengan mengikut sertakan danmenempatkan Terlawan sebagai pihak

Terlawan, karena sesuai denganUndangUndang No.49 / Prp / 1960, setiap Piutang Negara yang telahdiserahkan pengurusannya kepada PUPN / KP3N, maka tanggungjawabpengurusan kredit macet selanjutnya beralih kepada PUPN / KPSN ;Sehingga Perlawanan Pelawan tidak tepat / salah alamat ditujukan kepadaTerlawan (PT.

Indonesia Kantor Cabang Kediri) ;Bahwa oleh karena itu sesuai dengan Yurisprudensi Tetap MahkamahAgung RI (lihat Putusan Mahkamah Agung RI No.296 K / Sip / 1970 tanggal 9Desember 1970) dinyatakan bahwa gugatan yang subyek hukum dari Terlawantidak tepat / salah alamat, harus ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidakdapat diterima ;Bahwa lebih lanjut Pengadilan Negeri Kediri tidak berwenang untukmemeriksa atau mengadili perkara a quo, karena pelelangan sebagaimanadimaksud telah dilakukan oleh KP3N

Surabaya ;Bahwa keberatan atas adanya pelelangan seharusnya langsung ditujukankepada KP3N ;Dengan demikian sesuai Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RItanggal 30 April 1986 No.707 K / Sip / 1984, Perlawanan Pelawan atas sita yangdilakukan oleh PUPN berdasarkan UndangUndang No.49 / Prp / Tahun 1960Pasal 10 ayat 3, oleh karenanya permohonan perlawanan tersebut dalamperkara aquo tidak dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri, sehinggaPengadilan Negeri menyatakan perlawanan tersebut haruslah tidak dapatditerima

., selaku Kepala Kantor PelayananPengurusan Piutang Negara (KP3N) Jakarta II, beralamat diGedung C Lt. Il Jalan DR. Wahidin S No.1 Jakarta Pusat,dalam hal ini memberi kuasa kepada RINI SULISTIASARI,SH.,Pegawai pada Kantor KP3N tersebut, berdasarkan suratkuasa khusus tanggal 24 Oktober 2001 ;4. YUNITA SANDRAJANTI, SH., Notaris/PPAT di Tangerang,beralamat di Jalan TMP Taruna No.17 Tangerang ;5.

/Kepala Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara(KP3N)) mengenai assetasset PT. Gunung Jaya Agung (Dalam Pailit) yangHal. 4 dari 18 hal. Put. No. 178 K/Pdt/2008dikuasai dan dikelola oleh Tergugat Il yang dibuat oleh/dinadapan NotarisYUNITA SANDRAJANTI, SH. (Tergugat IV) (bukti P8) ;bahwa Tergugat Ill (EDY SUSIANTO SH/Kepala Kantor PelayananPengurusan Piutang Negara (KP3N)) sesungguhnya mengetahui bahwaTergugat Il (PT. Suri Karya Kertasindo Industri) tidak dapat dipisahkan/dibedakan dengan PT.

Gunung Jaya Agung yang diserahkan kepada KP3N Jakarta IINo.S739/WPM.03/KP.06/2001 tanggal 12 April 2001 yang telah dilakukanoleh Tergugat III kepada Tergugat II adalah tidak sah dan tidak berharga ;. Menyatakan pembayaran jual beli atas harta kekayaan PT. Gunung JayaAgung (Dalam Pailit) yang telah dilakukan oleh Tergugat II kepada TergugatIll adalah dianggap dan diperhitungkan sebagai pembayaran/pelunasanhutangnya PT. Gunung Jaya Agung (Dalam Pailit) kepada Tergugat III danatau BANK BNI 46 ;.

Tahun 1960 yangmenyatakan terhadap perkaraperkara pengurusan piutang negara yangtelah terlebih dahulu diperiksa PUPN/KP3N dari pada Pengadilan Negeri,maka pengadilan tidak berwenang untuk memeriksanya ;Perkara a quo bukan kewenangan Pengadilan Negeri ;Bahwa perkara a quo terkait dengan perkara pailit yang telah diputusPengadilan Niaga Jakarta sesuai Perkara Nomor : 65/PAILIT/PN.NIAGA.JKT.PST. jo. Nomor: 042 K/N/1999 tanggal 2 Pebruari 2000, yang antaralain memutuskan bahwa PT.

Gunung Jaya Agung (dalam pailit) yangdalam menjalankan tugasnya menyimpang dari aturan hukum dankepatutan, yaitu mengijinkan Tergugat III/Terbanding III/Termohon Kasasi IIIKepala Kantor Pelayanan Pengurus Piutang Negara (KP3N) menjualbarangbarang budel pailit dari PT. Gunung Jaya Agung yang dibawahpengawasan/pengurusannya kepada Tergugat II/Terbanding II/TermohonKasasi Il (PT. Suri Karya Kertasindo Industri/PT.SKKI) yang notabene PT.SKKI tersebut adalah selaku pengurus dan pengelola dari PT.

Dimana pihak Bank Rakyat Indonesiamemohonkan obyek sengketa pada Kantor Lelang Negara Cabang Kendari ataupada Kantor KP3N Kendari untuk melelang obyek sengketa.

Yang padaakhirnya Tergugat dalam MRekonvensi memenangkan lelang dimaksudsebagaimana Terurai dalam Surat Gugatan;Bahwa oleh karena itikat buruk dan Rame Elim, Freddy dan Bank RakyatIndonesia Cabang Kendari sangat jelas dalam perkara ini, maka sangatberalasan hukum sehingga meminta segala transaksi yang dilakukan baik BankRakyat Indonesia Cabang Kendari maupun Kantor Lelang Negara CabangKendari atau Kantor KP3N Kendari yang berhubungan dengan obyek sengketauntuk dibatalkan karena tidak didasarkan atas

setelah Majelis mempelajari bukti P.1 ternyata bukti P.1 adalah sertifikatHak Milik No. 02453 berupa bukti kepemilikan Hak atas tanah atas nama EddyWiwarsono,Ng dapat diketahu penggugat dalam konpensi adalah pemilik Tanahdan sebuah bangunan permanent yang terletak dikelurahan Kemaraya,Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari;menimbang, bahwa setelah majelis mempelajan bukti P.5 ternyata bukti p.5yaitu. penyerahan pengurusan piutang Negara/Kredit Macet atas namaFREDDY. kepada Ketua Cabang PUPN/Kepala KP3N

No. 5/Kemeraya atas nama RAME ELIM dari KP3N Kendari.Bahwa dari pertimbanganpertimbangan Majelis tersebut diatas bahwa Majelissangat gegabah menentukan kepemilikan oleh karena bukti P.1 adalah hasillelang dari kredit macet Freddy dimana Freddy mengajukan permohonan kreditpada Bank Rakyat Indonesia Cabang Kendari berdasarkan perjanjian bukakredit tanggal 19 Januari 1993 yang dilegalisir Racmatiah Hambu,SH Notaris diKendari dengan legalisasi no. 202/1993 tanggal 19 Januari 1993.

No. 5/ Kemeraya atas nama RAME ELIM dari KP3N Kendari.Bahwa sangat tidak adil jika bukti P14 yaitu surat Perintah Penyitaan KetuaPanitia Urusan Piutang Negara Cabang Kendari, terhadap sebidang tanahperkarangan kosong seluas 892 M2 berikut segala turutannya yang terletak dikelurahan Kemaraya, Kecamatan Kendari barat kota Kendari sesuai SHGB. No.5/Kemeraya atas nama RAME ELIM dari KP3N Kendari. Sedangkan MajelisHakim saat itu telah mengetahui secara pasti bahwa berdasarkan bukti P.

Bahwa terhadap pemberitahuan lelang oleh KP3N Cabang Palu/PUPN Cabang Palutersebut, suami Penggugat sangat keberatan oleh karena selain suami Penggugat tidakmelakukan kelalaian dan masih mampu membayar hutang tersebut juga belum jatuhtempo (nanti per 31 Desember 1994), selain itu KP3N Cabang Palu/PUPN Cabang Palutelah melakukan kesalahan fatal, yaitu melakukan pengumuman lelang melalui surat kabarharian Fajar Ujung Pandang, yang seharusnya diumumkan melalui surat kabar harianlokal Palu;4.

Bahwa terhadap tindakan KP3N Cabang Palu/PUPN Cabang Palu tersebut Penggugatmelakukan gugatan kepada Menteri Keuangan RI di Jakarta, Cq. Kepala KP3N CabangPalu/Ketua PUPN Cabang Palu agar tidak melaksnakan lelang karena Penggugat masihmampu membayar hutang tersebut, dan juga tenggang waktu pembayaran belum jatuhtempo, yang tertuang dalam perkara No. 73/PDT.G/1994/PN.PL;5.

Bahwa walaupun suami Penggugat telah melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Palutersebut, dan oleh Ketua Pengadilan telah melayangkan surat kepada KP3N CabangHalaman 3dari53Palu/Ketua PUPN Cabang Palu untuk tidak melaksanakan lelang sehubungn denganadanya gugatan suami Penggugat tersebut, oleh Kepala KP3N Cabang Palu/Ketua PUPNCabang Palu tidak menghiraukannya dan tetap melaksanakan lelang pada tanggal 27Oktober 1994 dan pemenang lelang tidak lain adalah Ferry Tansil yang sekarang inidalam perkara

Kepala KP3N Cabang Palu/Ketua PUPN Cabang Palu bersama FerryTansil selaku. pemenang lelang, hal im tertuang dalam perkara Perdata No.100/PDT.G/1994/PN.PL, sehingga perkara tersebut diproses berbarengan dengan perkaraNo. 73/PDT.G/1994/PN.PL di Pengadilan Negeri Palu;7.

Kepala KP3N Cabang Palu/KetuaPUPN Cabang Palu selaku pihak yang kalah dalam perkara tersebut telah melakukanupaya hukum Peninjauan Kembali (PK) kepada Mahkamah Agung RI di Jakarta danterdaftar dalan register No. 213 PK/PDT/1998;10. Bahwa terhadap permohonan Peninjauan Kembali (PK) oleh Menteri Keuangan RI Cq.Kepala KP3N Cabang Palu/Ketua PUPN Cabang Palu tersebut, oleh Mahkamah AgungRI menolak permohonan Peninjauan Kembali (PK) tersebut tidak beralasan hukum (videbukti P.7);11.

Karet NO.902/1 Kelurahan milik sitaan KP3N Palembang;Bahwa kemudian oleh saksi Jhon Berty Rays, SH suratTerdakwa Teguh tersebut ditindak lanjuti dengan mengeluarkan kwitansi yang baru dengan Nomor yang sama tanggal yang sama yaituNo.327/ 268/19971998 tanggal 24 Pebruari 1998 akan tetapi isinyaberbeda yakni ditambahkan katakata berikut bangunan diatasnya,"yang lengkapnya tertulis Pembayaran pembelian sebidang tanah luas180 M: berikut bangunan di atasnya terletak di J1.

Devi Kurniawan milik sitaan KP3N Palembang.Bahwa kemudian atas kemenangan lelang tersebutTerdakwa Teguh membuat dan mengajukan surat tanggal 27 Juni 1998secara tertulis kepada saksi Jhon Berty Rays, SH sebagai Kepala KantorLelang Negara Palembang yang isinya berupa surat permohonan untukdibuatkan lagi kwitansi No.327/268/19971998 tanggal 24 Pebruari1998 atas sebidang tanah luas 180 M2 berikut bangunan diatasnyaterletak di JI. Karet No.902/1 Kelurahan 24 Ilir Palembang, SHM.No.62An.

Surat pemberitahuan dari Kepala Kantor KP3N Palembangtanggal 9 Pebruari 1998 No.S192/WPN.02/KP.01/1998 yangditujukan kepada Direktur PT. Way Hitam tentang lelang sebidang tanah luas 180 M2;Tetap dilampirkan dalam berkas perkara.4.

Surat pemberitahuan dari Kepala Kantor KP3N Palembangtanggal 9 Pebruari 1998 No.S192/WPN.02/KP.0I/1998 yangditujukan kepada Direktur PT. Way Hitam tentang lelangsebidang tanah luas 180 M2;Putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telahdibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan putusannyatanggal 11 Januari 2005 No. 125/Pid/2004/PT.Plg. yang amarnyaberbunyi sebagai berikut :1.

Surat pemberitahuan dari Kepala Kantor KP3N Palembangtanggal 9 Pebruari 1998 No.S192/WPN.02/KP.0I/1998 yangditujukan kepada Direktur PT.

Telaga KabupatenGorontalo ;Bahwa setelah Abdullah Mayulu meninggal dunia maka hutang tersebuttelah mengalami penunggakan, sehingga pada tanggal 10 Desember 1993Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Wilayah IX Manado mengeluarkanSurat Perintah Penyitaan Nomor : SPP403/WKPN.09/1993 yang isinyamemerintahkan kepada Jurusita pada KP3N Manado untuk menyita barangjaminan dan/ atau harta kekayaan milik Penanggung Hutang / PenjaminHutang ;Hal. 13 dari 24 Hal.

Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pat.G/2019/PN LboBahwa kemudian pada bulan Pebruari tahun 1994 ahli waris dari Alm.Abdullah Mayulu yakni isteri dan anakanaknya menerima lagi surat dariKantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara ( KP3N ) Manado Nomor :1045/WPN.09/KP.0102/1994 tanggal 9 Pebruari 1994 yang ditujukankepada Abdullah Mayulu/Aminah Lamato, Perihal Panggilan Menghadap /Peringatan Pelunasan Hutang ;Bahwa sebagai ahli waris dari Alm.

Abdullah Mayulu danAminah Lamato di Bank BRI Cabang Limboto yang sudah ditangani olehPUPN / KP3N Manado, yang waktu itu masih sebesar Rp 5.205.652,sebagaimana yang tercantum dalam isi surat dari KP3N Manado tanggal 9Pebruari 1994 ;Bahwa adapun hasil musyawarah mufakat keluarga tersebut adalahsebagaimana yang termuat dalam Surat Pernyataan Ahli Waris Alm.Abdullah Mayulu untuk Penyelesaian Hutang ( Kredit ) pada PT.

Abdullah Mayulu / Aminah Lamato dengan membawa SuratPernyataan Ahli Waris, Surat Perintah Penyitaan, dan Surat PanggilanMenghadap/Peringatan Pelunasan hutang ;Bahwa sebagai tindak lanjut dari hasil musyawarah mufakat dan isi Suratpernyataan Ahli waris serta pertemuan dengan PUPN / KP3N Manado,maka mulai bulan Maret 1994 Tergugat melakukan pembayaran hutangdari Alm.

Marlina Katihokang dan Hamid Ismail jika akan pergi kemanado untuk menitip pembayaran hutang tersebut ke KP3N atau BUPLNManado, sebagaimana bukti KUITANSI Penerimaan PembayaranPIUTANG ;Bahwa setelah dilakukan pembayaran hutang yang dibayarkan olehTergugat terakhir melalui langsung ke rekening KP2LN, kemudian padatahun 2007 Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN ) mengeluarkan SuratNomor : SPPNL 44/PUPNC.28/2007 tanggal 26 September 2007 perihalPernyataan Piutang Negara Lunas yang isinya menyatakan bahwa

Bahwa setelah waktu yang sudah disepakati penggugattidak memenuhi ketentuan dalam surat pernyataanbersama oleh karena itu KP3N Mataram kemudianmenerbitkan Surat Paksa Nomor : SP189/PUPNC/Vil.12/1996 tanggal 10 Oktober 1996.

Bahwa dengan dikeluarkannya surat perintahpenyitaan dimaksud, KP3N melaksanakan penyitaanbarang jaminan dan atau utang milik a.n Haji Mansursebagaimana tertuang dalam berita acara penyitaanNomor : BAP 321/WPN.07/KP.02/1997 tanggal 7 Januari1997 dimana barangbarang yang disita didaftarkandalam berita acara pnyitaan.11.

Bahwa guna pengamanan keuangan Negara, makaPUPN Cabang Mataram mengeluarkan surat perintahpenjualan barang sitaan Nomor : SPPBS232/PUPNC/VII.12/1997 tanggal 1 Februari 1997 yangmemerintahkan KP3N Mataram untuk melaksanakanpelelangan barang jaminan dan atau harta kekayaanmilik penanggung utang/penjamin utang milik a.n. HajiMansyur yang telah disita.12.

Bahwa dalam rangka melaksanakan surat perintahdimaksud, Kepala KP3N Mataram mengajukanpermintaan waktu lelang kpada Kepala Kantor LelangNegara (KLN) Mataram, melalui surat Nomor : S148/WPN.O7/KP.02/2000 tanggal 3 Juni 2000 hal permintaanwaktu lelang. Bahwa atas permohonan tersebut KLNMataram dengan suratnya Nomor : S10/WPN.O7/KL.02/2000 tanggal 3 Juni 2000 hal penetapan hari/tanggal pelaksanaan' lelang, telah menyetujuipelaksanaan lelang atas permintaan KP3N mataramtersbut.14.

Pelaksanaan lelang juga telahdiberitahukan oleh Kepala KP3N Mataram kepada HajiMansyur dengan surat nomor S68/WPN.07/KP.02/2000tangggal 8 Juni 2000 hal pemberitahuan pelaksanaanlelang dan permintaan untuk mengosongkan objeklelang.15.

Mengingat PT PGNI(Terlawan VII) tidak mampu membayar/melaksanakan kewajibannyasehingga kreditnya menjadi macet, maka berdasarkan UU No. 49 Prp tahun1960 pengurusan piutang m rik nan/jaminan kreditnya diserahkankepada KP2LN Jakarta 1 (Turut Terlawan) dahulu PUPN/KP3N Jakarta 1 ;e PUPN/KP3N Jakarta 1 melakukan Sita eksekusi atas barang jaminanTerlawan VII (PT PGNI) sesuai Berita Acara Penyitaan Nomor: BA841/PUPNW.III/SPS/1996 tanggal 25 Januari 1996.

tersebut pada saat dijual dalam status bersih daribebanbeban, karena sita jaminan yang sebelumnya dijatuhkan berdasarBerita Acara Sita jaminan No. 232 / Pdt.G/ 1998 / PN.Jkt.Tim jo No. 26/CB/PN.Jkt.Tim telah diangkat/dicabut dengan Putusan No. 232/Pdt.G/1998/PN.Jkt.Tim tanggal 7 Juni 2001 yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 518/PDT/2001/PT.DKI tanggal 16 April2002 dan oleh Putusan Mahkamah Agung RI No.3601 K/Pdt/2002 tanggal 24 Juni 2003 dengan alasan PUPN Cabang Jakarta /KP3N

Penjualan seluruh asset PT PGNI dilakukansendiri oleh Terlawan 7 (PT GAS Nusanara Industri)kepada PT Tirto Bumi AryaTunggal atas persetujuan dari : KP3N Jakarta IJ dengan surat tertanggal 2 Desember1999 Nomor 5.4445/W/PN.03/KP.05/1999 Terlawan 9 (Ny Muliawati Suleman) yangbertindak dalam kedudukan selaku komisaris Perseroan Terbatas PT PGNI tersebutdengan surat tanggal 14 Desember 1999, untuk menjual seluruh asset kepada PT TirtoBumi Adya Tunggal, karenanya perseroan terbatas dalam keadaan tidak

No. 26/CB/PN.Jkt.Tim telah diangkat/dicabutdengan putusan No.232/PDT.G/1998/PN.Jkt.Tim tanggal 7 Juni 2001 yang dikuatkandengan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.518/PDT/2001/PT.DKI. tanggal 6 April2002 dan oleh Putusan mahkamah Agung RI No. 3601 K/PDT/2002 tanggal 24 Juni2003 dengan alasan PUPN Cabang Jakarta/KP3N Jakarta terlebih dahulu meletakkan sitaeksekusi atas asset tersebut; Bahwa dalil Pelawandiatas, sangatlah menyesatkan dan jauh dari kebenaran, dimana uang hasil penjualanasset PT PGNI

S164/WPN.03/KP.01/P/1996 tanggal 12Februari 1996 (Bukti T.T9), dengan permintaan agar dicatat dan tidak mengadakanpemindahan hak (balik nama) atas barang jaminan tersebut sebelum mendapat persetujuandari KP3N Jakarta. Atas barang jaminan dimaksud ternyata juga telah dilakukan sita jaminanoleh PN Jakarta Timur sesuai penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri JakartaTimur No. 232/Pdt.G/1998/PN.JKT.TIM jo.

BADAN URUSAN PIUTANG DANLELANG NEGARA (BUPLN) WILAYAH V DI SEMARANG Ca.KANTOR PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PIUTANGNEGARA (KP3N) DI SEMARANG, bertempat tinggal di JalanImam Bonjol No. 1D (GKN Lantai 4) Semarang,3. NY SUKESI KASMAN, bertempat tinggal di Dusun TampinganRt. 02/Rw. 04 Desa Sukomulyo, Kec.

Tegal (Dahulu oleh KP3N Semarang);b.

Badan Urusan Piutang dari Lelang Negara Wilayah V Semarang cq Kantor Pelayanan dan Penyelesaian Piutang Negara(KP3N) di Semarang, seharusnya adalah: Pemerintah RepublikIndonesia cq. Departemen Keuangan Republik Indonesia cq. DirektoratJenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) Cp Kantor Wilayah VDJPLN cq. Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara;c.

Tegal, dengan kelirunya Penggugatmengajukan Tergugat Il (KP3N) Semarang dalam perkara ini, makaHal. 9 dari 21 hal. Put. No. 359 PK/Pdt/2007Tergugat Il mohon kepada Majelis Hakim agar gugatan Penggugatditolak;4. Gugatan tidak jelas (Obsecuur libel)a.

KANTOR PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PIUTANGNEGARA (KP3N) SEMARANG,, tersebut;Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang No.33/Pdt/2004/PT.Smg tanggal 31 Mei 2004, yang telah memperbaiki putusanPengadilan Negeri Kendal No. 02/Pdt.G/2003/PN.Kdl tanggal 21 Mei 2003;MENGADILI SENDIRI : DALAM KONVENSI : Menolak gugatan Penggugat seluruhnya; DALAM REKONVENSI :1. Mengabulkan gugatan Rekonvesi dari Penggugat Rekonvensi;2.

hutangnya melalui Tergugat Il, maka Penggugat harusdinyatakan beritikad baik untuk mengadakan pelunasan dan grose akta tersebuttidak mempunyai kekuatan eksekusi lagi ;Bahwa selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat Ill tidak pernahdirundingkan kesepakatan hutang Penggugat yang harus dibayar, hal manaPenggugat tidak pernah membuat dan menandatangani pernyataan bersamasebagai dasar untuk mengeluarkan surat paksa termasuk pensitaan danpelelangan atas obyek hipotik tersebut, sehingga tindakan Kepala KP3N

Menyatakan penjualan lelang Kepala Kantor Piutang Lelang Negara(KP3N) Ujung Pandang dengan Perantaraan Kepala Kantor LelangNegara Kelas Il Watampone (Tergugat Ill) kepada Tergugat padatanggal 20 Oktober 1999, risalah lelang No.13/19992000 adalah bataldemi hukum ;Menyatakan penjualan barang jaminan pihak Penggugat oleh pihakTergugat Ill sebagaimana yang tertuang dalam grosse akta/sertifikathipotik serta bangunan yang terdapat diatasnya cacad yuridis dan tidakmengikat ;Menyatakan permohonan eksekusi

Keputusan Tata UsahaNegara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturanperundangundangan yang berlaku, sehingga dalam hal ini sengketadimaksud seharusnya diselesaikan melalui Pengadilan Tata UsahaNegara.Bahwa berdasarkan butir 10, Hasil Rumusan Mahkamah Agung RI danBUPLN mengenai Penyelesaian Pengurusan Piutang dan Lelang Negarayang diselenggarakan di Medan pada tanggal 68 Maret 1996, antaralain disebutkan bahwa gugatan terhadap eksekusi penyitaan danpelelangan yang dilakukan oleh PUPN/KP3N

KANTOR PELAYANAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA (KP3N) KANWIL III JAKARTA, dkk.

KANTOR PELAYANANPENGURUSAN PIUTANG NEGARA (KP3N) KANWIL IllJAKARTA Il, berkedudukan di Jalan Dr.

Tahun 1960 maka Bank Pemerintah wajib menyerahkanpenyelesaian penagihannya kepada BUPLN/KP3N. Berdasarkan surat No.20/1586/Kredit tanggal 2 September 1988 maka TERGUGAT IV telahmenyerahkan penyelesaian penagihannya kepada TERGUGAT V. Dengan telahdiserahkannya pengurusan piutang macet tersebut kepada TERGUGAT V makasesuai ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b Surat Keputusan Menteri KeuanganRepublik Indonesia No. KEP271/MK/74/1971 tanggal 26 April 1971 jo.

YurisprudensiMahkamah Agung RI No. 1205 K/Sip/1971 tanggal 17 Januari 1973 antara lainmenyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa gugatan yangobyeknya menyangkut kredit macet yang terlebin dahulu telah ditanganiPUPN/BUPLN.EKSEPSITERGUGAT V:Kewenangan absolut Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) CabangJakarta IV/Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara (KP3N) Jakarta Il.Bahwa TERGUGAT V melaksanakan pengurusan piutang negara/kredit macetberdasarkan wewenang yang diberikan oleh UndangUndang

KANTOR PELAYANAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA (KP3N)KANWIL Ill JAKARTA Il dan Pemohon Kasasi Ill : BANK MANDIRI (dahuluBANK BUMI DAYA) CABANG KEBON SIRIH) tersebut harus ditolak ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari PemohonKasasi , Il dan Ill ditolak, maka para Pemohon Kasasi , Il dan Ill dihukummembayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang No. 4 Tahun 2004 danUndangUndang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang No. 5

KANTOR PELAYANANPENGURUSAN PIUTANG NEGARA (KP3N) KANWIL Ill JAKARTA Il danPemohon Kasasi Ill BANK MANDIRI (dahulu BANK BUMI DAYA) CABANGKEBON SIRIH) tersebut ;Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkaradalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2008 oleh H.M.

KANTOR PELAYANAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA(KP3N) JAKARTA Il, berkedudukan di Jalan Dr.

dengan Penggugatdan sering berpindahpindah alamat/tempat tinggalsampai kemudian akhirnya tidak lagi diketahui tempat tinggalnya sampaisekarang ini, yang mengakibatkan Penggugat mengalami kesulitan untuk dapatmemperoleh/mengambil kembali sertifikat HGB No. 2011/Kelapa Gading,Gambar Situasi No. 271/1983 atas nama Rachmadi Prayogo dari Tergugat ;Bahwa secara tibatiba pada tanggal 15 Januari 1998 Penggugat sangatdikejutkan surat panggilan dari Tergugat IV Kantor Pelayanan PengurusanPiutang Negara (KP3N

Bank DKI) sebagai Tergugat Il, Richardus NangkihSinulingga, SH. sebagai Tergugat Ill, Kantor Pelayanan Pengurusan PiutangNegara (KP3N) Jakarta Il, sebagai Tergugat IV, Kantor Lelang Jakarta IlDepartemen Keuangan RI Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara KantorWilayah Ill sebagai Tergugat V, Djohan Simina selaku kuasa dari GunawanHuntoro sebagai Tergugat VI, dengan register perkara No. 89/Pdt.G/2000/PN.Jkt.Pst. di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan telah diputus pada tanggal20 Desember 2000 yang

Surat PG.026/WPN.03/KP.06/1998 dariTergugat IV Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara (KP3N) JakartaIl kepada Penggugat adalah tidak mempunyai kekuatan hukum yangmengikat;Menyatakan Surat Permohonan Lelang No.

Instansi yang mengeluarkan produk hukum berupa surat permohonanlelang adalah KP3N Jakarta Il (Pemohon Kasasi), walaupun adahubungan sebab akibat dengan Risalah Lelang No. 761/19992000tetapi bukan Pemohon Kasasi/Pembanding Il/Tergugat IV yangmengeluarkan produk hukum berupa risalah lelang;c.

KANTOR PELAYANAN PENGURUSANPIUTANG NEGARA DAN LELANG (KP2LN) Surabaya II (d/h KP3N Surabaya), berkedudukan di Jl. Indrapura No.5Surabaya3. NEGARA RI Cq. KANTOR LELANG NEGARA MALANG,berkedudukan di JI. Sukarno Hatta, Komplek PTP XXIII No.1Kodya Malang ;4. DEWANTO YUWONO, bertempat tinggal di JI.

Bahwa Turut Tergugat Il/Kepala Kantor Pelayanan Pengurusan PiutangNegara dan Lelang Surabaya II (dh KP3N Surabaya) terpedaya danmelakukan tindakan berupa :5.4.1. Melakukan pemblokiran tanah obyek sengketa dengan suratpemblokiran No.5.987/WPN04/BIK/DOP1/1991 tanggal 7 Agustus1991;.2. Melakukan sita terhadap tanah obyek sengketa pada tahun 1993 ;4.3. Memasang iklan di Harian Jawa Pos sebanyak 2 kali yakni :a. Pengumuman lelang keI, tanggal 2772001;b. Pengumuman lelang keII tanggal 1082001;4.4.

telah melepaskan hakhak yang terkandung didalamnya kepada Turut TergugatIl sehubungan dengan penagihan piutangmacet tersebut ;6Berdasarkan halhal tersebut, maka gugatan yang diajukan terhadap TurutTergugat seharusnya tidak diterima dan Turut TergugatI dikeluarkansebagai pihak dalam perkara tersebut ;Bahwa seharusnya Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan dirinya tidakberwenang memeriksa dan mengadili perkara yang obyeknya menyangkutkridit macet yang tidak ditangani lebin dahulu oleh KP3N/BUPLN/Turut

TergugatIl;Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1205 K/Sip/197Itanggal 17 Januari 1973 yang antara lain menyatakan bahwa Pengadilan Negeritidak berwenang memeriksa gugatan yang obyeknya menyangkut kridit macetyang terlebih dahulu telah diperiksa/ditangani oleh PUPN/KP3N ;Bahwa terhadap tanah Sertifikat Hak Milik No.78 yang merupakan obyeksengketa telah dilakukan pelelangan oleh Turut TergugatlIl dan ditetapkanPemenang lelang yaitu Turut Tergugat IV serta diterbitkan risalah

perkara berikut surat surat lainnya yang berhubungan denganperkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri KlatenNomor. 62/Pdt.G/2017/PN Kin. tanggal 29 Nopember 2017 ;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa para Penggugat/ para Pembanding dengan suratgugatan tertanggal 29 Mei 2017 yang diterima dan didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Klaten pada tanggal 29 Mei 2017, No.62/Pdt.G/2017/PN.KIn.yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :Bahwa sebagaimana surat Tergugat No.07/BPR ASS/KP3N

PENGGUGAT Il TIDAK BERKAPASITAS DALAM MENGAJUKANGUGATANaBahwa dalam posita poin satu, Para Penggugat mendalilkan telahmendapat surat tertanggal O3 Februari 2017 tentang teguranHal. 9 Putusan No.110/PDT/2018/PT.SMGpenyelesaian kewajiban pembayaran angsuran bunga pinjaman dariTergugat kepada Para Penggugat dengan jumlah pinjaman ParaPenggugat sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);Bahwa pada dasarnya Tergugat melayangkan surat teguran No. 07/BPRASS/KP3N//2017 tertanggal O3 Februari

PerjanjianKredit Rekening Koran No. 05 tertanggal 13 Oktober 2016 yangmenyatakan, Bahwa atas pemberian pinjaman tersebut DEBITURdiharuskan membayar kepada Bank : (1) Bunga kepadaKREDITUR sebesar 2 % (dua persen) per bulan, bunga manaharus dibayar oleh Debitur kepada Bank tiaptiap bulannya;Bahwa atas kelalaian yang dilakukan oleh Penggugat dengan tidakmembayar angsuran tepat waktu, Tergugat telah berusaha untukmengingatkan Penggugat atas kewajibannya melalui SuratPeringatan Pertama No. 07/BPR ASS/KP3N

Akan tetapi Surat Peringatan Pertama tersebut tidakditanggapi oleh Penggugat , namun Tergugat tetap berusaha untukHal. 12 Putusan No.110/PDT/2018/PT.SMGmengingatkan Penggugat melalui Surat Peringatan Kedua No.11/BPR ASS/KP3N/IV2017 tertanggal O01 Februari 2017 perihalkewajiban pembayaran angsuran, dan Surat Peringatan Ketiga No.27/BPR ASS/KP3N/I/2017 tertanggal 20 Februari 2017.

KantorPertanahan Jakarta Selatanjuga sebagai pihak yang salah maka dengan sendirinyaTergugat IVharus turut menanggung = akibat dari perbuatantersebut yaitu) mencatat kembali dalam buku tanahSertifikat Hak Milik No. 447/Kebyoran Lamatetap seperti semula ;Bahwa, oleh karena prosedur pembuatan AkteJual Beli No. 4/1987 tanggal 27 November 1987 danAkte Hipotik No. 14/1988/Kebayoran Lama tanggal 14April 1988 dan Akte Hipotik No. 466/Kb.Lama/1994tertanggal 3 September 1994 adalah cacat hukum, makaturut Tergugat (KP3N

) tidak berdasar dan beralasanuntuk melakukan pelelangan atau tindakan apapunterhadap objek yang saat ini disengketakan ;Bahwa, Tergugat II telah salah dan melakukanperbuatan hukum sebab menurut keterangan diperolehdari turut Tergugat (KP3N) bahwa Tergugat hanyameminjam uang sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluhjuta rupiah) dari Tergugat II pada tahun 1988 dankredit tersebut macet, maka Tergugat II menjalankanfungsinya untuk menyelamatkan kerugian Tergugat IIsebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta

(Bukti P6) ;Bahwa, pinajaman yang diperoleh Tergugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dariTergugat Il tersebut di atas juga tidak dilunasioleh Tergugat dan karenanya hutang tersebut diajukan ke Kantor Lelang Negara (turut Tergugat)kira kira pada tahun 1986 dan pad a tanggal 26Oktober 2000 KP3N (turut Tergugat) hendak melakukanlelang atas sebidang tanah berikut turutannyasebagaimana tertera di dalam SHM No. 447/KebayoranLama di Jl.

No. 422K/Pdt/2010 atas SHM No.447/ Kebayoran Lama (tanah obyekperkara) adalah sah dan atas penyerahanpenyelesaian kredit macet CV Santi Jaya merupakanwewenang BUPLN KP3N ;Bahwa gugatan para Penggugat terhadap Tergugat Ilseharusnya tidak dapat diterima dan Tergugat IIdikeluarkan dari perkara ini karena objek perkaramenyangkut barang agunan atas fasilitas kredityang telah dikategorikan macet dan penanganannyatelah diserahkan oleh Tergugat II kepada turutTergugat dengan syarat No.

Pasal 12 ayat 1 UU No. 49 Prp Tahun1960 tentang PUPN jo Pasal 6 ayat 1 KeputusanMenteri Keuangan RI No. 376/KMK.01/1998 tanggal 31Juli tentang Pengurusan Piutang Negara, maka sejakitu. pengurusan hutang CV Santi Jaya kepada negarayang dijamin dengan tanah sertifikat HM No. 447/Kebayoran Lama atas nama Helmy Hutama/Tergugat telah beralih kepada turut Tergugat dan haltersebut sesuai dengan putusan Hakim PengadilanNegeri Jakarta Selatan yangmenyatakan bahwa perkara tersebut merupakanwewenangBUPLN/KP3N

Surat Peringatan No : 18/BPRASS/KP3N/VII/2016 tanggal 01 Juli 2016kepada Pelawan perihal Kewajiban pembayaran Tunggakan angsuran;b. Surat Panggilan No :32/BPR ASS/DIR /VII/2016 tertanggal 29 Juli 2016kepada Pelawan perihal : Surat Panggilan;c. Surat Peringatan II No : 13/BPR ASS/KP3N/VII/2016 tanggal 01 Agustus2016 kepada Pelawan perihal Kewajiban pembayaran Tunggakanangsuran;d.

Surat Peringatan Ill No : 30/BPR ASS/KP3N/VIII/2016 tanggal 11Agustus 2016 kepada Pelawan perihal Kewajiban pembayaranTunggakan angsuran;e. Surat Somasi No : 116/KLF/X/2016/Ska tertanggal 3 Oktober 2016perihal Somasi dari Kartika Law Firm selaku Corporate Lawyer yangditunjuk Pemohon Eksekusi untuk melakukan Penagihan KewajibanPembayaran Angsuran kepada Pelawan;namun tidak ada tanggapan baik berupa pemenuhan kewajiban dariPelawan.

sebagai salah satupihak Tergugat, karena sesuai dengan Undang Undangnomor 49/Prp/tahun 1960 ditegaskan bahwae setiappiutang negara yang telah diserahkan pengurusannyakepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara(BUPLN/KP3N) maka tanggung jawab pengurus kreditmacet selanjutnya beralih kepada PUPN/ KP3N ;Sehingga gugatan Penggugat tidak tepat / salah alamatditujukan kepada Turut Tergugat / PT. BRI (Persero)Kantor Cabang Malang, Martadinata ;6.

Bahwa dengan tidak turut sertanya KP3N/KP2LN Malangyang saat ini sedang memproses pengurusan piutangNegara macet an. Tergugat II dengan salah satu objeklelang SHMNo. 1293 an.

Tergugat II sebagai Tergugatdalam perkara a quo, maka sesuai yurisprudensiMahkamah Agung RI gugatan dalam perkara a quo telahkekurangan pihak, sehingga gugatan Penggugat tidakdapat diterima (vide : yurisprudensi Mahkamah AgungRI No. 151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975).Dengan tidak dimasukkannya KP2LN/KP3N Malang sebagaipihak dalam perkara a quo maka jelas gugatan Penggugattelah kekurangan pihak / pihaknya tidak lengkap sehinggaterhadap gugatan yang demikian sudah seharusnya ditolakatau setidak tidaknya