Ditemukan 359374 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Lembaga pembiayaan ekspor
Lembaga pembiayaan ekspor indonesia
Lembaga pendidikan tanpa ijin
Perizinan usaha
Berbasis resiko
Lembaga oss
Pelanggaran hak ekonomi
Lembaga penyiaran
Pembajakan
Direktur jenderal pajak vs lembaga penjamin simpanan;
Pihak ketiga yang berkepentingan
Permohonan praperadilan
Lembaga swadaya masyarakat
Gugatan pencabutan hibah orang tua; lembaga keuangan syariah
Kepala kantor pertanahan kabupaten aceh tamiang vs yayasan lembaga bantuan hukum indonesia
Lembaga bantuan hukum (ylbhi-lbh) banda aceh;
Register : 13-06-2023 — Putus : 02-10-2023 — Upload : 07-11-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 307 K/TUN/2023 Tanggal 2 Oktober 2023 — ERFAN EFFENDI VS KETUA UMUM PENGURUS YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU;;
69 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
69 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
ERFAN EFFENDI VS KETUA UMUM PENGURUS YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU;;
Register : 18-08-2022 — Putus : 29-09-2022 — Upload : 29-11-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 493 K/TUN/TF/2022 Tanggal 29 September 2022 — LEMBAGA BANTUAN HUKUM MASYARAKAT (LBH MASYARAKAT) VS KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA;;
148 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
148 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
LEMBAGA BANTUAN HUKUM MASYARAKAT (LBH MASYARAKAT) VS KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA;;
Register : 18-06-2019 — Putus : 18-07-2019 — Upload : 13-09-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 334 K/TUN/2019 Tanggal 18 Juli 2019 — PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI PROVINSI ACEH MASA BAKTI 2016-2020 VS TEUKU HAFNIBAR;
86 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
86 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI PROVINSI ACEH MASA BAKTI 2016-2020 VS TEUKU HAFNIBAR;
,S.H., LL.M., dan kawankawan, semuanya kewarganegaraanIndonesia, Para Advokat pada Kantor Lembaga BantuanHukum Advocate Moeslim Indonesia, beralamat di JakartaTimur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus' Nomor15/SKLBH/P/IV/2019, tanggal 8 April 2019:Termohon Kasasi;Halaman 1 dari 6 halaman.
Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan dantindakan administrasi lebih lanjut ternadap:(1)Surat Pengurus Lembaga Pengenbangan Jasa KonstruksiProvinsi Aceh Nomor 266/LPJK01/P/VII/2018 tanggal 6 Juli2018 perihal Surat Pemberhentian Sdr. Ir. T.
Menyatakan batal atau tidak sah:(1)(2)Surat Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa KonstruksiProvinsi Aceh Nomor 266/LPJK01/P/VII/2018 tanggal 6 Juli2018 perihal Surat Pemberhentian Sadr. Ir. T. Hafnibar;Surat Keputusan Pengurus Lembaga Pengembangan JasaKonstruksi Provinsi Aceh Nomor 081/KPTS/LPJKP/D/VII/2018tanggal 9 Juli 2018 tentang Penetapan Manajer EksekutifHalaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 334 K/TUN/2019Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Aceh Tahun20172020:3.
Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:(1) Surat Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa KonstruksiProvinsi Aceh Nomor 266/LPJK01/P/VII/2018 tanggal O6 Juli2018 perihal Surat Pemberhentian Sadr. Ir. T. Hafnibar ;(2) Surat Keputusan Pengurus Lembaga Pengembangan JasaKonstruksi Provinsi Aceh Nomor 081/KPTS/LPJKP/D/VII/2018tanggal 9 Juli 2018 tentang Penetapan Manajer EksekutifLembaga Pegembagan Jasa Konstruksi Provinsi Aceh Tahun20172020:4.
Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kKedudukan Penggugatsebagai Manajer Eksekutif Lembaga Pengembangan JasaKonstruksi Provinsi Aceh;5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukaneksepsi sebagai berikut:1. Kompetensi absolut pengadilan;2.
Register : 18-10-2019 — Putus : 21-11-2019 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 613 K/TUN/KI/2019 Tanggal 21 Nopember 2019 — YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA (YLBHAI) - LEMBAGA BANTUAN HUKUM PEKANBARU vs PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) UTAMA PEMERINTAH PROVINSI RIAU / ATASAN PPID UTAMA PEMERINTAH PROVINSI RIAU;
155 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
155 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA (YLBHAI) - LEMBAGA BANTUAN HUKUM PEKANBARU vs PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) UTAMA PEMERINTAH PROVINSI RIAU / ATASAN PPID UTAMA PEMERINTAH PROVINSI RIAU;
PUTUSANNomor 613 K/TUN/KI/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA(YLBHI) LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH)PEKANBARU, beralamat di Jalan Kuda Laut Nomor 21,Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru,yang diwakili oleh Aditia Bagus Santoso, S.H., jabatanDirektur:Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Andi Wijaya,S.H., dan
Register : 04-05-2021 — Putus : 02-06-2021 — Upload : 12-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 171 K/TUN/KI/2021 Tanggal 2 Juni 2021 — CAMAT KARAWACI VS LEMBAGA ALIANSI INDONESIA DIVISI BARIKADE KHUSUS DISTRIK-88 CABANG KOTA TANGERANG;
124 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
124 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
CAMAT KARAWACI VS LEMBAGA ALIANSI INDONESIA DIVISI BARIKADE KHUSUS DISTRIK-88 CABANG KOTA TANGERANG;
Register : 07-08-2019 — Putus : 14-10-2019 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 428 K/TUN/2019 Tanggal 14 Oktober 2019 — PENGURUS BESAR LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA (PB LEMKARI) Masa Bakti (Periode) 2016-2020 vs I. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA-RI., II. PENGURUS BESAR LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA (PB LEMKARI);
579 — 395 — Berkekuatan Hukum Tetap
579 — 395 — Berkekuatan Hukum Tetap
PENGURUS BESAR LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA (PB LEMKARI) Masa Bakti (Periode) 2016-2020 vs I. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA-RI., II. PENGURUS BESAR LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA (PB LEMKARI);
KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telan memutussebagai berikut dalam perkara:PENGURUS BESAR LEMBAGA KARATEDO INDONESIA(PB LEMKARI), MASA BAKTI (PERIODE) 20162020,beralamat di Gedung KONI Pusat, Lantai 8, Jalan Pintu Senayan, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Prof. Dr. H.Yuddy Chrisnandi, M.E., dan Metty Murni Wati Ibrahim, S.E.
PENGURUS BESAR LEMBAGA KARATEDOINDONESIA (PB LEMKARI), suatu lembaga organisasiyang didirikan berdasarkan hukum Negara Indonesia,beralamat di Jalan Kramat VII Nomor 17, Jakarta Pusat,yang diwakili oleh Anton Lesiangi, S.E., dan Choiril Anam,S.H., jabatan Katua Umum dan Sekretaris PengurusBesar Lembaga KarateDo Indonesia (PBLEMKARI);Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 428 K/TUN/2019Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa H.
Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU0002712.AH.01.07.Tahun 2017 tentang Pengesahan PendirianBadan Hukum Perkumpulan Lembaga KaretaDo Indonesia,tertanggal 14 Februari 2017 beserta lampirannya;3.
Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Hukumdan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU0002712.AH.01.07.Tahun 2017 tentang Pengesahan PendirianBadan Hukum Perkumpulan Lembaga KaretaDo Indonesia,tertanggal 14 Februari 2017 beserta lampirannya;4. Menghukum Tergugat untuk membayar biayabiaya yang timbuldalam perkara a quo. AtauApabila Yth.
Mewajibkan kepada Termohon Kasasi l/Dahulu Pembandingll/Semula Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan MenteriHukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU0002712.AH.01.07.Tahun 2017 tentang Pengesahan PendirianBadan Hukum Perkumpulan Lembaga KaretaDo Indonesia,tertanggal 14 Februari 2017 beserta lampirannya;4.
Register : 03-08-2020 — Putus : 26-10-2020 — Upload : 16-04-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 424 K/TUN/2020 Tanggal 26 Oktober 2020 — KHOZANAH vs KEPALA BIRO ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA (BOSDM) LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA (LIPI);
146 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
146 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
KHOZANAH vs KEPALA BIRO ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA (BOSDM) LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA (LIPI);
putusan ini;PenggugatMenimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:1,2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Surat Kepala Biro Organisasi danSumber Daya Manusia, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia NomorB.5534/SU.2/KP.04/V/2019, tanggal 21 Mei 2019, Hal Penjelasan atasHalaman 1 dari 5 halaman.
Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Biro Organisasi danSumber Daya Manusia, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia NomorB.5534/SU.2/KP.04/V/2019, tanggal 21 Mei 2019, Hal Penjelasan atasProses Administrasi Jabatan Fungsional Peneliti atas nama Dra.Khozanah;4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkaraini:Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan TataUsaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 145/G/2019/PTUNJKT.
Menyatakan batal atau tidak san Surat Kepala Biro Organisasi danSumber Daya Manusia, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia NomorB.5534/SU.2/KP.04/V/2019, tanggal 21 Mei 2019, Hal Penjelasan atasProses Administrasi Jabatan Fungsional Peneliti atas nama Dra.Khozanah;3.
Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Biro Organisasi danSumber Daya Manusia, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia NomorB.5534/SU.2/KP.04/V/2019, tanggal 21 Mei 2019, Hal Penjelasan atasProses Administrasi Jabatan Fungsional Peneliti atas nama Dra.Khozanah;4.
Putusan Nomor 424 K/TUN/2020Kasasi/Tergugat menerbitkan keputusan tata usaha negara objek sengketasudah sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagaimana dimaksud dalamPeraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 2 Tahun2014 tentang Petunjuk Jabatan Fungsional Peneliti (vide bukti P11, halaman17 angka V.A.)
Putus : 04-08-2022 — Upload : 11-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 147 PK/TUN/2022 Tanggal 4 Agustus 2022 — BUPATI LOMBOK BARAT vs PERKUMPULAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN TRI
DHARMA KOSGORO NUSA TENGGARA BARAT
(P2LPTD)
43 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
43 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
BUPATI LOMBOK BARAT vs PERKUMPULAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN TRIDHARMA KOSGORO NUSA TENGGARA BARAT(P2LPTD)
Register : 26-08-2021 — Putus : 06-10-2021 — Upload : 22-02-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 391 K/TUN/2021 Tanggal 6 Oktober 2021 — BUPATI LOMBOK BARAT VS PERKUMPULAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN TRI DHARMA KOSGORO NUSA TENGGARA BARAT (P2LPTD);
123 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
123 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
BUPATI LOMBOK BARAT VS PERKUMPULAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN TRI DHARMA KOSGORO NUSA TENGGARA BARAT (P2LPTD);
,jabatan Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat DaerahKabupaten Lombok Barat, dan kawankawan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor 180/234/KUM/ 2021, tanggal 11Juni 2021;Pemohon Kasasi;LawanPERKUMPULAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN TRIDHARMA KOSGORO NUSA TENGGARA BARAT(P2LPTD), beralamat di Jalan Pendidikan Nomor 1, KotaMataram, yang di wakili oleh:1. Drs. H. Jacub Ali selaku Wakil Ketua Dewan PengurusPerkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Tri DharmaKosgoro Nusa Tenggara Barat;2. Dr. H.
Dalam Pokok Sengketa;1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor697/72/BPKAD/2020 tentang Pencabutan Keputusan Bupati NomorKep.254/593/287 tentang Penyerahan Penggunaan Tanah yangDikuasai oleh Pemerintah Daerah Tingkat Il Lombok Barat KepadaYayasan Lembaga Pendidikan Tri Dharma Kosgoro Tk. Nusa TenggaraBarat, tanggal 28 September 2020;.
Mewajibkan Tergugat mencabut Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor697/72/BPKAD/2020 tentang Pencabutan Keputusan Bupati NomorKep.254/593/287 tentang Penyerahan Penggunaan Tanah yangDikuasai oleh Pemerintah Daerah Tingkat Il Lombok Barat KepadaYayasan Lembaga Pendidikan Tri Dharma Kosgoro Tk. Nusa TenggaraBarat, tanggal 28 September 2020;.
Putusan Nomor 391 K/TUN/2021Lombok Barat Kepada Yayasan Lembaga Pendidikan Tri DharmaKosgoro Tk. Nusa Tenggara Barat, tanggal 28 September 2020 yangdiajukan oleh Penggugat;Il. Dalam Pokok Sengketa;1. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi untukseluruhnya;2.
Putusan Nomor 391 K/TUN/2021Tingkat Il Lombok Barat Kepada Yayasan Lembaga Pendidikan TriDharma Kosgoro Tk.
Putus : 23-06-2014 — Upload : 22-08-2015
Putusan PT KUPANG Nomor 41/PDT/2014/PTK Tanggal 23 Juni 2014 — VALENTINUS SERAN vs - Kepala Lembaga Pemasyarakatan Dewasa Klas II. A Kupang, Cs.
49 — 23
49 — 23
VALENTINUS SERAN vs - Kepala Lembaga Pemasyarakatan Dewasa Klas II. A Kupang, Cs.
Kepala Lembaga Pemasyarakatan Dewasa Klas II. A Kupang,beralamat di JIn. Matahari Oesapa selatan Kota Kupang ;2Semula sebagai Tergugat I sekarang sebagai Terbanding2. Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia NusaTenggara Timur, beralamat di JI. WJ. Lalamentik No. 98 Kota3. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Cq. DirekturJendral Pemasyarakatan Republik Indonesia, beralamat diJl.
Register : 21-03-2023 — Putus : 20-06-2023 — Upload : 26-07-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 189 K/TUN/2023 Tanggal 20 Juni 2023 — LEMBAGA SANGHA MAHAYANA INDONESIA (SMI);;
108 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
108 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
LEMBAGA SANGHA MAHAYANA INDONESIA (SMI);;
Register : 10-02-2022 — Putus : 31-03-2022 — Upload : 08-06-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 69 PK/TUN/2022 Tanggal 31 Maret 2022 — PENGURUS BESAR LEMBAGA KARATE - DO INDONESIA (PB LEMKARI) MASA BAKTI (PERIODE) 2016-2020 VS I. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI., II. PENGURUS BESAR LEMBAGA KARATE - DO INDONESIA (PB LEMKARI);
493 — 201 — Berkekuatan Hukum Tetap
493 — 201 — Berkekuatan Hukum Tetap
PENGURUS BESAR LEMBAGA KARATE - DO INDONESIA (PB LEMKARI) MASA BAKTI (PERIODE) 2016-2020 VS I. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI., II. PENGURUS BESAR LEMBAGA KARATE - DO INDONESIA (PB LEMKARI);
Register : 18-01-2019 — Putus : 28-02-2019 — Upload : 27-06-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 118 K/TUN/2019 Tanggal 28 Februari 2019 — JOHANNES ESAU LUHULIMA VS LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO RI (LPP RRI) DAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA AMBON;
111 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
111 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
JOHANNES ESAU LUHULIMA VS LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO RI (LPP RRI) DAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA AMBON;
Register : 03-01-2022 — Putus : 24-02-2022 — Upload : 17-03-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2 PK/TUN/2022 Tanggal 24 Februari 2022 — KHOZANAH, SH VS KEPALA BIRO ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA (BOSDM) LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA (LIPI);
58 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
58 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
KHOZANAH, SH VS KEPALA BIRO ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA (BOSDM) LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA (LIPI);
Register : 02-03-2022 — Putus : 14-04-2022 — Upload : 23-06-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 34 P/HUM/2022 Tanggal 14 April 2022 — LEMBAGA KERAPATAN ADA ALAM MINANGKABAU (LKAAM) SUMATERA BARAT VS MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA;
395 — 237 — Berkekuatan Hukum Tetap
395 — 237 — Berkekuatan Hukum Tetap
LEMBAGA KERAPATAN ADA ALAM MINANGKABAU (LKAAM) SUMATERA BARAT VS MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA;
Register : 05-07-2023 — Putus : 04-10-2023 — Upload : 30-10-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 344 K/TUN/TF/2023 Tanggal 4 Oktober 2023 — LEMBAGA SANGHA MAHAYANA INDONESIA (SMI);;
56 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
56 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
LEMBAGA SANGHA MAHAYANA INDONESIA (SMI);;
Register : 14-01-2021 — Putus : 02-03-2021 — Upload : 06-10-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 86 K/TUN/2021 Tanggal 2 Maret 2021 — HANDOKO SIGIT, DKK, Ahli waris almarhum DJAJOESADI VS SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN);
123 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
123 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
HANDOKO SIGIT, DKK, Ahli waris almarhum DJAJOESADI VS SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN);
Register : 01-10-2021 — Putus : 29-11-2021 — Upload : 22-02-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 439 K/TUN/2021 Tanggal 29 Nopember 2021 — LEMBAGA SENSOR FILM., DAN H. RULLY SOFYAN, S.H., DKK;
104 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
104 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
LEMBAGA SENSOR FILM., DAN H. RULLY SOFYAN, S.H., DKK;
., jabatan Jaksa Pengacara Negara, dankawankawan, berdasarkan Surat Kuasa SubstitusiNomor SK071/A/JA/08/2020, tanggal 24 Agustus 2020;LEMBAGA SENSOR FILM, diwakili oleh Rommy FibriHardianto, Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanKetua Lembaga Sensor Film, alamat kantor di JalanM.H. Haryono Kav. 47, 48, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Dian Wahyuni, S.H.
Menyatakan batal atau tidak sah keputusan yang diterbitkan olehTergugat berupa Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39/PTahun 2020 tanggal 13 April 2020, tentang Pemberhentian DenganHormat dan Pengangkatan Anggota Lembaga Sensor Film;3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan TergugatPresiden Republik Indonesia Nomor 39/P Tahun 2020 tanggal 13 April2020, tentang Pemberhentian Dengan Hormat dan PengangkatanAnggota Lembaga Sensor Film;4.
27 April 2021 dan putusan PengadilanTata Usaha Negara Nomor 125/G/2021/PTUN.JKT, tanggal 14 Januari2021;Mengadili Sendiri: Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat; Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Presiden Nomor 39/P Tahun2020 tentang Pemberhentian Dengan Hormat dan Pengangkatan AnggotaLembaga Sensor Film; Mewajibkan kepada Termohon Kasasi untuk mencabut KeputusanPresiden Nomor 39/P Tahun 2020 tentang Pemberhentian DenganHormat dan Pengangkatan Anggota Lembaga
hakdan/atau kewajiban baru; Bahwa terkait dengan terbitnya keputusan objek sengketa, secara nilaitidak ditemukan adanya suatu hak dan/atau kewajiban yang baruataupun hak dan/atau kewajiban yang hilang dari keadaan hukum ParaPenggugat; Bahwa terkait dengan terbitnya keputusan objek sengketa, secaraproses juga tidak ditemukan kepentingan langsung yang dirugikan,karena apabila gugatan Para Penggugat dikabulkanpun, tidak menjaminbahwa Para Penggugat merupakan subjek hukum yang berhak menjadianggota Lembaga
Putus : 03-03-2011 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 12 K/TUN/2011 Tanggal 3 Maret 2011 — LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DEWAN PIMPINAN PUSAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ADIL SEJAHTERA KUANTAN SINGINGI (PERMATA KUANSING vs BUPATI KUANTAN SINGINGI
72 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
72 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DEWAN PIMPINAN PUSAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ADIL SEJAHTERA KUANTAN SINGINGI (PERMATA KUANSING vs BUPATI KUANTAN SINGINGI
PUTUSANNo. 12 K/TUN/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambilputusan sebagai berikut dalam perkara :LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DEWANPIMPINAN PUSAT PEMBERDAYAAN MASYARAKATADIL SEJAHTERA KUANTAN SINGINGI (PERMATAKUANSING, diwakili oleh JUNAIDI AFFANDI. SR.
Hal inikarena Penggugat selaku Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (PermataKuansing) mencoba melakukan gugatan dengan mewakili kepentingan orangbanyak atau setidaktidaknya orangorang yang disebutkannya dalamgugatannya seperti dalam halaman 3 dan 4 gugatannya.
Junaidi Afandi, SR adalah mewakili atau bertindak untuk danatas nama Lembaga Swadaya Masyarakat Dewan Pimpinan PusatPemberdayaan Masyarakat Adil Sejahtera Kuantan Singingi (PermataKuansing), atau dengan kata lain Sdr. Junaidi Afandi, SR bukan mewakilidiri sendiri maupun mewakili orang lain, akan tetapi Sdr.
Junaidi Afandi, SRadalah mewakili suatu lembaga LSM ;Bahwa menurut ketentuan hukum dalam mengajukan gugatan padasengketa Tata Usaha Negara ini yang bisa menjadi subjek ditentukan yaknisesuai dengan bunyi Pasal huruf d UndangUndang Peradilan Tata UsahaNegara (UndangUndang No. 5 Tahun 1986) menyebutkan yang dapatHal. 17 dari 21 hal. Put.
JunaidiAfandi, SR maju di persidangan ini adalah mewakili suatu lembaga LSM.Jika demikian seharusnya Sdr. Junaidi Afandi SR harus mendapat KuasaKhusus dari Lembaga LSM itu, karena memang demikianlah yang diaturoleh undangundang. Akan tetapi dalam perkara a quo pihak yang mewakilitidak mendapatkan Surat Kuasa dari Penggugat in person (LSM PermataKuansing) walaupun dalam gugatan disebutkan Sdr.
Register : 23-08-2021 — Putus : 05-10-2021 — Upload : 13-01-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 388 K/TUN/2021 Tanggal 5 Oktober 2021 — LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT BARISAN ORANG-ORANG BERKEADILAN RAKYAT INDONESIA (LSM BONGKAR INDONESIA) VS KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TIMUR;
386 — 137 — Berkekuatan Hukum Tetap
386 — 137 — Berkekuatan Hukum Tetap
LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT BARISAN ORANG-ORANG BERKEADILAN RAKYAT INDONESIA (LSM BONGKAR INDONESIA) VS KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TIMUR;