Ditemukan 292 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 17-06-2019 — Putus : 31-07-2019 — Upload : 18-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2517 B/PK/PJK/2019
Tanggal 31 Juli 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. BANK CIMB NIAGA, TBK;
5128 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 2019618B, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jalan HR Rasuna Said,Jakarta 12960, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor0110/Ska/DIR/II/2019, tanggal 12 Februari 2019;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT111171.13/2011/PP/M.XVIA
    Putusan Nomor 2517/B/PK/Pjk/2019D58B44N1HPS69CVE atas pembayaran SKPKB PPh Pasal 26Nomor 00019/204/11/091/15, Masa Pajak Juni 2011, pada tanggal26 Februari 2016, wajib dikembalikan ke Pemohon Banding;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 16 Mei 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT111171.13/2011/PP/M.XVIA Tahun 2018, tanggal 9 Oktober 2018,yang telan berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagaiberikut: Mengabulkan seluruhnya
    Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembaliatas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT111171.13/2011/PP/M.XVIA Tahun 2018 tanggal 9 Oktober 2018 yang dimohonkanPemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT111177.13/2011/PP/M.XVIA Tahun 2018, tanggal 9 Oktober 2018, karenaPutusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangandengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku:3.
Register : 23-03-2017 — Putus : 25-04-2017 — Upload : 02-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 661 B/PK/PJK/2017
Tanggal 25 April 2017 — PT. TIGA DUA DELAPAN VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
6142 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ./2016 tanggal15 Agustus 2016;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telahmengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan PengadilanPajak Nomor Put61119/PP/M.XVIA/16/2015, Tanggal 28 April 2015 yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dahulu sebagai Terbanding
    Banding masih memiliki Kelebinan Bayar sebesarRp.2.750.400.000,Besar harapan Pemohon Banding, kiranya permohonan restitusi PPN senilaiRp.2.750.400.000, (Dua milyard tujurh ratus lima puluh juta empat ratus riburupiah) ini dapat segera dikabulkan dan dicairkan mengingat rencana investasipembangunan Mall di kawasan JababekaCikarang Bekasi ini,dapatmenciptakan lapangan pekerjaan dan memberikan kontribusi tambahan bagipendapatan daerah;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put61119/PP/M.XVIA
    20Desember 2010 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juni Agustus 2008 Nomor:00006/207/08/086/09 tanggal 28 Desember 2009, atas nama: PT Tiga DuaHalaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 661/B/PK/PJK/2017Delapan, NPWP: 02.750.697.1086.000, beralamat di Gedung Kawan Lama Jl.Puri Kencana No. 1, Kembangan Selatan, Jakarta Barat.Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put61119/PP/M.XVIA
    Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim PengadilanPajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 61119/PP/M.XVIA/16/2015 tanggal 28 April 2015 tersebut di atas, maka PemohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) dengan ini menyatakanbahwa Majelis Hakim yang telan memeriksa dan mengadili sengketabanding tersebut telah salah dan keliru atau setidaktidaknya telah membuatsuatu kekhilafan baik berupa error facti atau error juris dalam membuatpertimbanganpertimbangan
    TIGA DUA DELAPAN tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put61119/PP/M.XVIA/16/2015, Tanggal 28 April 2015;MENGADILI KEMBALI,Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding sekarangPemohon Peninjauan Kembali;Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam peninjauan kembali ini ditetapbkan sebesar Rp2.500.000,00 (duajuta lima ratus ribu Rupiah).Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agungpada hari : Selasa, tanggal 25 April 2017 oleh Dr
Putus : 19-09-2018 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2073/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 19 September 2018 — PT INDO TAMBANGRAYA MEGAH Tbk VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
5048 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali PT INDO TAMBANGRAYA MEGAH Tbk;Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.88269/PP/M.XVIA/-13/2017, tanggal 31 Oktober 2017;MENGADILI KEMBALI:Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding PT INDO TAMBANGRAYA MEGAH Tbk;
    Putusan Nomor 2073/B/PK/Pjk/2018Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yangbersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.88269/PP/M.XVIA/13/2017, tanggal 31 Oktober 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:1.
    26.582.695.980Koreksi Pemeriksa (Sengketa):DPP PPh Pasal 26 atas pembayaran management service fees Rp (26.582.695.980)yang dianggap sebagai dividen terselubungJumlah Penghasilan Kena Pajak cfm Pemohon Banding Rp 0PPh terutang Rp 0Kredit Pajak RpPajak yang tidak/kurang dibayar Rp 0Sanksi Administrasi Rp 0Jumlah PPh yang masih harus dibayar Rp 0Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 3 Februari 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.88269/PP/M.XVIA
    Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.88269/PP/M.XVIA/1 3/2017tanggal 31 Oktober 2017 yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali untuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.88269/PP/M.XVIA/13/2017 tanggal 31 Oktober 2017:MENGADILI KEMBALI:Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2073/B/PK/Pjk/2018. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding, sekarangPemohon Peninjauan Kembali, untuk seluruhnya;.
    pembayaran management service fees yang Rp (26.582.695.980)dianggap sebagai dividen terselubungJumlah Penghasilan Kena Pajak cfm Pemohon Banding Rp 0PPh terutang Rp 0Kredit Pajak Rp Pajak yang tidak/kurang dibayar Rp 0Sanksi Administrasi Rp 0Jumlah PPh yang masih harus dibayar Rp 0Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali:Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan PajakNomor Put.88269/PP/M.XVIA
Register : 08-02-2019 — Putus : 13-03-2019 — Upload : 27-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 712 B/PK/PJK/2019
Tanggal 13 Maret 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. ADITUNGGAL MAHAJAYA;
3826 Berkekuatan Hukum Tetap
  • lantai 30, Jalan MH Thamrin Nomor 51Gondangdia Menteng Jakarta Pusat 10350), yang diwakilioleh Ferdianto Wawolangi, jabatan Direktur PT AditunggalMahajaya;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT118335.99/2017/PP/M.XVIA
    keberatan Penggugat denganmembatalkan Surat Tergugat Nomor S3299/WPJ.29/2017, Tanggal 25Oktober 2017 dan memerintahkan Tergugat untuk melanjutkan prosesKeberatan atas SKPKB Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2015 Nomor00001/206/15/712/17, yang diajukan oleh Penggugat dengan surat Nomor038/ATMKPP/IX/2017, tanggal 5 September 2017;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 28 Desember 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT118335.99/2017/PP/M.XVIA
    Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put 118335.99/2017/PP/M.XVIA Tahun2018, tanggal 22 Mei 2018 yang dimohonkan Pemohon PeninjauanKembali;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put 118335.99/2017/PP/M.XVIA Tahun 2018, tanggal 22 Mei 2018 karena PutusanPengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan fakta danketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3.1.
Putus : 13-05-2019 — Upload : 31-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1148/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 13 Mei 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT BANK CIMB NIAGA Tbk.
3618 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Advokat pada Kantor Hukum RidhoHutapea Law Office (RHLAW), beralamat di Jakarta Selatan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 029/SKa/DIR/I/2018, tanggal 29 Januari 2018;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauankembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT86764/PP/M.XVIA
    Jumlah Jumlah Pajak yang telah dibayar sesuai Nomor 43269/PP/08/M.1/2013Putusan Pengadilan Pajaktanggal 13 Februari 20133.543.736.117,00 Jumlah Pajak sesuai dengan keputusanMahkamah Agung Nomor 115/B/PK/Pjk/2014tanggal 26 Mei 2014105,691.312,00 Jumlah kelebihan pembayaran pajak yang harus dikembalikan 3.438.044.805,00 Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 07 Januari 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT86764/PP/M.XVIA/99/2017, tanggal
    Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.86764/PP/M.XVIA/99/2017,tanggal 19 September 2017 yang dimohonkan Pemohon PeninjauanKembali untuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.86764/PP/M.XVIA/99/2017, tanggal 19 September 2017, karena Putusan Pengadilantersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:1.1.
Register : 08-02-2019 — Putus : 13-03-2019 — Upload : 27-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 705 B/PK/PJK/2019
Tanggal 13 Maret 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TANJUNG ALAM JAYA;
5621 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Noor Cahyono, jabatan Direktur PT Tanjung Alam JayaTermohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT109177.16/2012/PP/M.XVIA Tahun 2018, tanggal 22 Mei 2018, yangtelan berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan
    permohonan banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00588/KEB/WPJ.19/2016,tanggal 16 September 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Juni 2012, Nomor 00127/207/12/051/15, tanggal 10 Juli 2015,atas nama PT Tanjung Alam Jaya;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 16 Maret 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT109177.16/2012/PP/M.XVIA
    Pengadilan Pajak Nomor PUT109177.16/2012/PP/M.XVIA Tahun2018, tanggal 22 Mei 2018 yang dimohonkan Pemohon PeninjauanKembali untuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT109177.16/2012/PP/M.XVIA Tahun 2018, tanggal 22 Mei 2018 untuk seluruhnya, karenaPutusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3.1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali:3.2.
Register : 22-02-2019 — Putus : 08-04-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1044 B/PK/PJK/2019
Tanggal 8 April 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. BANK CIMB NIAGA TBK;
9443 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Advokat/PenasehatHukum pada Kantor Hukum Ridho Ribbon Hutapea Law Office,beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Nomor027/SKa/DIR/I/2018 tanggal 29 Januari 2018;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauankembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.86762/PP/M.XVIA
    SKPKB 2 Desember 2011Jumlah Pajak yang masih harus dibayar sesuai sesuai Nomor Put57057/PP/M.IIIA/15/2014putusan Pengadilan tanggal 2 Desember 2011 245.941.649.348 ,00 41.180.989.640,00 Jumlah kelebihan pembayaran pajak yang harus dikembalikan 204.760.659.708,00 Imbalan bunga 24 bulan x 2% x Rp204.760.659.708,00 = Rp98.285.116.660,00;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 13 Januari 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.86762/PP/M.XVIA
    Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.86/762/PP/M.XVIA/99/2017tanggal 19 September 2017 yang dimohonkan Pemohon PeninjauanKembali untuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.86762/PP/M.XVIA/99/2017 tanggal 19 September 2017, karena Putusan Pengadilantersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri :a.
Putus : 16-10-2023 — Upload : 12-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3956 B/PK/Pjk/2023
Tanggal 16 Oktober 2023 — PT XM GRAVITASI DIGITAL VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
300 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-009295.13/2020/PP/M.XVIA Tahun 2022, tanggal 29 Maret 2022;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding;
Register : 14-09-2018 — Putus : 29-10-2018 — Upload : 17-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2687 B/PK/PJK/2018
Tanggal 29 Oktober 2018 —
2723 Berkekuatan Hukum Tetap
  • DOS NI ROHA, beralamat di Wisma Indovision 2 Lantai7, Jalan Panjang, Kompleks Green Garden Blok A8 Nomor1, Jakarta Barat, yang diwakili oleh Paulus, jabatan Direktur;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut90424/PP/M.XVIA
    Putusan Nomor 2687 B/PK/Pjk/2018dan Pajak Masukan sebesar Rp1.183.844,00 dapat dibatalkan seluruhnyasehingga jumlah kelebinan bayar PPN masa Maret 2012 yang seharusnyaadalah Rp25.742.834.061 ,00;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 24 Juni 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut90424/PP/M.XVIA/16/2017, tanggal 14 Desember 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan
    Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put90424/PP/M.XVIA/16/2017tanggal 14 Desember 2017 yang dimohonkan Pemohon PeninjauanKembali untuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut90424/PP/M.XVIA/16/2017 tanggal 14 Desember 2017 untukselurunnya, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuatbertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3. 1.
Register : 23-07-2019 — Putus : 27-08-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3046 B/PK/PJK/2019
Tanggal 27 Agustus 2019 — PT. BANK CIMB NIAGA, TBK VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
6031 Berkekuatan Hukum Tetap
  • jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU1067/PJ/2019, tanggal 4 Maret 2019;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT111166.13/2011/PP/M.XVIA
    permohonan banding dariPemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00808/KEB/WPJ.19/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PenghasilanPasal 26 Masa Pajak Januari 2011 Nomor 00015/204/11/091/15 tanggal 30November 2015, atas nama Pemohon Banding;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 24 Mei 2017:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT111166.13/2011/PP/M.XVIA
    terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 23 Januari 2019, dengan disertai alasanalasannya yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 23 Januari2019;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembalidiajukan pada tanggal 23 Januari 2019 sedangkan pemberitahuan putusanyang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu Putusan PengadilanPajak Nomor PUT111166.13/2011/PP/M.XVIA
Putus : 13-09-2018 — Upload : 21-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1979/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 13 September 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT DHANAR MAS CONCERN
2220 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Peninjauan Kembali;LawanPT DHANAR MAS CONCERN, beralamat di JalanCisurungCitepus (Moch Toha KM. 6,8), Pesawahan,Bandung, yang diwakili oleh Jemmy Kartiwa, jabatanDirektur:Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut89047/PP/M.XVIA
    Dalam hal iniPemohon Banding dan supplier Pemohon Banding kurang memahamiperaturan perpajakan yang berlaku;Bahwa demikian permohonan banding ini Pemohon Banding buat denganharapan agar dapat disetujui dan dikabulkan;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 23 Desember 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut89047/PP/M.XVIA/16/2017, tanggal 21 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMengabulkan
    Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put89047/PP/M.XVIA/16/2017tanggal 21 November 2017 yang dimohonkan Pemohon PeninjauanKembali untuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put89047/PP/M.XVIA/16/2017 tanggal 21 November 2017 untuk seluruhnya,karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3. 1.
Register : 02-01-2018 — Putus : 19-02-2018 — Upload : 09-04-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 25 B/PK/PJK/2018
Tanggal 19 Februari 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk;
3517 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., Kuasa Hukum pada Kantor HukumRidno Hutapea Law Office (RHLAW), beralamat di Jakarta,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 037/SKa/DIR/V/2017, tanggal 19 Mei 2017;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT71616/PP/M.XVIA
    M.1/12/20133.278.476.391 ,00sesuai putusan Pengadilan Pajak tanggal 13 Februari 2013 Jumlah Pajak sesuai dengan Nomor 112/B/PK/Pjk/2014 tanggal92.433.450,00keputusan Mahkamah Agung 26 Mei 2014Jumlah kelebihan pembayaran pajak yang harus dikembalikan 3.186.042.941 ,00 e Imbalan bunga 24 bulan x 2% x Rp 3.186.042.941, =Rp 1.529.300.61 1;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 19 Oktober 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT71616/PP/M.XVIA
    Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.71616/PP/M.XVIA/99/2016tanggal 14 Juni 2016 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembaliuntuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.71616/PP/M.XVIA/99/2016 tanggal 14 Juni 2016 untuk seluruhnya, karena PutusanPengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3.1.
Register : 14-09-2018 — Putus : 29-10-2018 — Upload : 19-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2750 B/PK/PJK/2018
Tanggal 29 Oktober 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. BANK CIMB NIAGA TBK d/h PT. BANK LIPPO, TBK;
3934 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 2750/B/PK/Pjk/2018Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT86761/PP/M.XVIA/99/2017, tanggal 19 September 2017 yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum gugatan sebagai berikut:Bahwa berdasarkan
    149.781 075,00 Jumlah Pajak yang masih harusdibayar sesuai putusan Pengadilan 1) put.57056/PP/M.III A/15/2014tanggal 11 November 2014 22.609,885.249,00Pajak dengankeputusan Mahkamah AgungJumlah kelebihan pembayaran pajak yang harus dikembalikan 35.139.845.826,00 e Imbalan bunga 24 bulan x 2% x Rp35.139.845.826,00,00 =Rp16.867.125.996:Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 14 Januari 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT86761/PP/M.XVIA
    Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.86/761/PP/M.XVIA/99/2017tanggal 19 September 2017 yang dimohonkan Pemohon PeninjauanKembali untuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.86/61/PP/M.XVIA/99/2017 tanggal 19 September 2017, karena PutusanHalaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2750/B/PK/Pjk/2018Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3.
Putus : 16-10-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3291/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 16 Oktober 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT AVIA JAYA INDAH
3221 Berkekuatan Hukum Tetap
  • KhususNomor SKU544/PJ/2015, tanggal 5 Februari 2015:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT AVIA JAYA INDAH, beralamat Perum Citra Blok D 7,Nomor 1415, Kalideres, Jakarta Barat:Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yangbersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.57051/PP/M.XVIA
    Putusan Nomor 3291/B/PK/Pjk/201900009/206/ 07/085/09 tanggal 23 Maret 2009 atas nama PT Avia JayaIndah;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 29 Juli 2010;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.57051/PP/M.XVIA/15/2014, tanggal 11 November 2014 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding PemohonBanding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP139/WPJ
    Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.57051/PP/M.XVIA/15/2014tanggal 11 November 2014 yang dimohonkan Pemohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) untuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.57051/PP/M.XVIA/15/2014 tanggal 11 November 2014, karenaPutusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3.1.
Register : 08-02-2019 — Putus : 13-03-2019 — Upload : 27-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 711 B/PK/PJK/2019
Tanggal 13 Maret 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. ADITUNGGAL MAHAJAYA;
2712 Berkekuatan Hukum Tetap
  • lantai 30, Jalan MH Thamrin Nomor 51Gondangdia Menteng Jakarta Pusat 10350), yang diwakilioleh Ferdianto Wawolangi, jabatan Direktur PT AditunggalMahajaya ;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT118336.99/2017/PP/M.XVIA
    keberatan Penggugat denganmembatalkan Surat Tergugat Nomor S3300/WPJ.29/2017 Tanggal 25Oktober 2017 dan memerintahkan Tergugat untuk melanjutkan prosesKeberatan atas SKPKB PPH Pasal 23 Masa Pajak Desember 2015 Nomor00027/203/15/712/17, yang diajukan oleh Penggugat dengan surat nomor046/ATMKPP/IX/2017 tanggal 5 September 2017;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 28 Desember 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT118336.99/2017/PP/M.XVIA
    Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put 118336.99/2017/PP/M.XVIA Tahun2018, tanggal 22 Mei 2018 yang dimohonkan Pemohon PeninjauanKembali;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put 118336.99/2017/PP/M.XVIA Tahun 2018, tanggal 22 Mei 2018 karena PutusanPengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan fakta danketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3. 1.
Putus : 29-10-2018 — Upload : 18-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2663/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 29 Oktober 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT DOS NI ROHA
21766 Berkekuatan Hukum Tetap
  • DOS NI ROHA, beralamat di Wisma Indovision 2 Lantai7, Jalan Panjang, Kompleks Green Garden Blok A8 Nomor1, Jakarta Barat, yang diwakili oleh Paulus, jabatan Direktur;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut90429/PP/M.XVIA
    Putusan Nomor 2663 B/PK/Pjk/2018sehingga jumlah kelebihnan bayar PPN masa Agustus 2012 yangseharusnya adalah Rp43.104.979.091;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 30 Juni 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut90429/PP/M.XVIA/16/2017, tanggal 14 Desember 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak
    Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put90429/PP/M.XVIA/16/2017tanggal 14 Desember 2017 yang dimohonkan Pemohon PeninjauanKembali untuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut90429/PP/M.XVIA/16/2017 tanggal 14 Desember 2017 untukseluruhnya, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuatbertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3. 1.
Register : 01-11-2018 — Putus : 10-12-2018 — Upload : 18-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3006 B/PK/PJK/2018
Tanggal 10 Desember 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. DOS NI ROHA;
4222 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Direktur;Selanjutnya Dalam hal ini diwakili oleh kuasa ManggalaMahardika, beralamat di Depok, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor 084/ACC/U/2018, tanggal 4 Juni 2018;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT90425/PP/M.XVIA
    Pemohon Banding mohon dapatlah kiranya permohonanbanding Pemohon Banding dapat disetujui, sehingga koreksi ataspenyerahan yang PPNnya dipungut sendiri sebesar Rp5.911.817.598 danPajak Masukan sebesar Rp 13.126.580 dapat dibatalkan seluruhnyasehingga jumlah kelebihan bayar PPN masa April 2012 yang seharusnyaadalah Rp33.573.020.646:Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 28 Juni 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT90425/PP/M.XVIA
    Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.90425/PP/M.XVIA/16/2017tanggal 14 Desember 2017 yang dimohonkan Pemohon PeninjauanKembali untuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.90425/PP/M.XVIA/16/2017 tanggal 14 Desember 2017 untukselurunnya, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuatbertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri3. 1.
Putus : 28-02-2019 — Upload : 27-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 423 B/PK/PJK/2019
Tanggal 28 Februari 2019 — PT. FREEPORT INDONESIA VS GUBERNUR PAPUA u.p. KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROV. PAPUA;
2517 Berkekuatan Hukum Tetap
  • jabatan Kepala Badan Pengelolaan Keuangandan Asset Daerah Provinsi Papua, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/3574/SET,tanggal 23 Maret 2017;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT107556.06/2016/PP/M.XVIA
    berdasarkan alasan dan penjelasan tersebut di atas,Pemohon Banding berpendapat bahwa Pemohon Banding tidak mempunyaikewajiban untuk membayar PAP yang dikenakan oleh Pemerintah ProvinsiPapua melalui SKPDPAP 973/0582, dan oleh karena itu kami mohonkepada Majelis Hakim yang terhormat untuk membatalkan SKPDPAP973/00582 tersebut;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 16 Desember 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT107556.06/2016/PP/M.XVIA
    berdasar dan patut untuk dikabulkan serta bersifatmenentukan karena terdapat putusan Pengadilan Pajak yangnyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e UndangUndangNomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali;Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak NomorPUT107556.06/2016/PP/M.XVIA
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT107556.06/2016/PP/M.XVIA Tahun 2018, tanggal 20 Februari2018;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding: PTFREEPORT INDONESIA;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 28 Februari 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.
Putus : 10-12-2018 — Upload : 19-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3205 B/PK/PJK/2018
Tanggal 10 Desember 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. ABBOT INDONESIA
5446 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.90634/PP/M.XVIA/99/2017tanggal 21 Desember 2017 yang dimohonkan Pemohon PeninjauanKembali untuk seluruhnya.2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.90634/PP/M.XVIA/99/2017 tanggal 21 Desember 2017 untuk seluruhnya, karena PutusanPengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku.3. Dengan mengadili sendiri3. 1.
    Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.90634/PP/M.XVIA/99/2017tanggal 21 Desember 2017 yang dimohonkan Pemohon PeninjauanKembali untuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.90634/PP/M.XVIA/99/2017 tanggal 21 Desember 2017 untuk seluruhnya, karena PutusanPengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3.
Putus : 02-12-2019 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4244/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 2 Desember 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT SRI KUALA
3311 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Lambang Setyo Putro, jabatan DirekturUtama;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT116516.16/2015/PP/M.XVIA Tahun 2018, tanggal 11 Desember 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawanHalaman
    Jumlah Pajak yang masih harus/lebih dibayar 6.807.126 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbandingmengajukan surat uraian banding tanggal 29 November 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT116516.16/2015/PP/M.XVIA Tahun 2018, tanggal 11 Desember 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikutMengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00053/KEB/WPJ.25/2017 tanggal 17 Juli 2017 tentangKeberatan
    Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak NomorPUT116516.16/2015/PP/M.XVIA Tahun 2018, tanggal 11Halaman 3 dari 9 halaman.
    Putusan Nomor 4244/B/PK/Pjk/2019Desember 2018, yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembaliuntuk seluruhnya;Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT116516.16/2015/PP/M.XVIA Tahun 2018, tanggal 11Desember 2018 untuk seluruhnya, karena Putusan Pengadilantersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku;Dengan mengadili sendiri :3.1.