jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU3560/PJ/2019, tanggal 19 Agustus 2019;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT006648.99/2018/PP/M.XVA

Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak YangTerhormat untuk mengabulkan gugatan dari Penggugat sehinggaPenggugat tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai:Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 13 September 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT006648.99/2018/PP/M.XVA Tahun 2019, tanggal 1 April 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak gugatan Pengugat terhadap Keputusan Tergugat

Putusan Nomor 1802/B/PK/Pjk/2018Put.89411/PP/M.XVA/16/2017, tanggal 27 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Meninjau. kembali koreksikoreksi yang masih dipertahankan dalamkeberatan, karena menurut Pemohon Banding perhitungan PPN Kurang(Lebih) Bayar untuk Masa Pajak Juli 2011 seharusnya adalah sebagaiberikut: Uraian SPT Pemohon Banding(Rp)1. Dasar Pengenaan Pajak:a. Ekspor 0b.

Jumlah PPN yang masih harus (Lebih) dibayar Nihil Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 23 September 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.89411/PP/M.XVA/16/2017, tanggal 27 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding NomorKEP00033/KEB/ WPJ.27/2016 tanggal 22 April 2016 tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak

Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.89411/PP/M.XVA/16/2017 yangdiucapkan tanggal 27 November 2017 untuk seluruhnya;3. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.89411/PP/M.XVA/16/2017 yang diucapkan tanggal 27 November 2017dan menetapkan kembali Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasayang kurang dibayar untuk masa Pajak Juli 2011 adalah sebesar Nihil;4.

Jumlah PPN yang masih harus (Lebih) dibayar Rp NihilMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali;Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan PajakNomor Put.89411/PP/M.XVA/16/2017, tanggal 27 November 2017, tidakdapat dipertahankan dan harus dibatalkan.

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.89411/PP/M.XVA/16/2017, tanggal 27 November 2017;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding PTRIGUNAS AGRI UTAMA;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 30 Agustus 2018, oleh Dr. H.M.

diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU323/PJ/2018,tanggal 18 Januari 2018;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut86198/PP/M.XVA

Putusan Nomor 1088/B/PK/Pjk/2018Pemohon Banding mengusulkan dan memohon kepada MajelisHakim di Pengadilan Pajak untuk meninjau kembali dan membatalkan SuratKeputusan Terbanding Nomor KEP1511/WPJ.02/2014 tertanggal 19Desember 2014:Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 19 Juni 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut86198/PP/M.XVA/15/2017, tanggal 28 Agustus 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut

1088/B/PK/Pjk/2018UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, makapermohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yangditerima tanggal 21 November 2017 yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohonkepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:ieMenerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put86198/PP/M.XVA

/15/2017, yangdimohonkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) untuk seluruhnya;Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put86198/PP/M.XVA/15/2017 tertanggal 28 Agustus 2017, terkait perkara a quo karenaPutusan Pengadilan tersebut telan dibuat tidak berdasarkan asaskeadilan yang berkeTuhanan Yang Maha Esa, denganmempertimbangkan faktafakta serta peraturan perundangan yangberlaku:Dengan mengadili sendiri:3.1.

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut86198/PP/M.XVA/15/2017, tertanggal 28 Agustus 2017, atasBanding terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1511/WPJ.02/2014, tertanggal 19 Desember 2014 mengenaiKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Badan untuk tahun Pajak 2007, Nomor0001 1/206/07/217/13 tertanggal 20 November 2013, atas nama:PT Foster Electric Indonesia, NPWP 01.080.781.6217.000,alamat: Jalan Beringin Lot 3 Batamindo Industrial Park, MukaKuning, Batam

Akardia Tower F Lantai 5, Jalan T.B.Simatupang Kavling 88, Kebagusan, Jakarta Selatan, yangdiwakili oleh Marcos Marudut Parasian Samosir, jabatanDirektur;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT114411.15/2014/PP/M.XVA

Biaya dari Luar Usaha Penyesuaian Fiskal Positif13.940.260.987 Penyesuaian Fiskal Negatif Jumlah Penghasilan Netto14.168.890.416 Penghasilan Kena Pajak14.168.890.416 PPh Badan terutang3.542.222.487 Kredit Pajak12.736.843.655 PPh kurang (lebih) dibayar(9.194.621.168) Jumlah yang kurang (lebih) dibayar (9.194.621.168) Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 27 September 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT114411.15/2014/PP/M.XVA

Menerima dan mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put114411.15/2014/PP/M.XVA Tahun2019, tanggal 22 Juli 2019, yang dimohonkan Pemohon PeninjauanKembali:2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put114411.15/2014/PP/M.XVA Tahun 2019, tanggal 22 Juli 2019, karenaPutusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3. 1.

Rp 21.980.254.288,00Kompensasi Kerugian Rp 0,00Penghasilan Kena Pajak Rp 21.980.254.288,00Pajak Penghasilan (PPh) Terutang Rp 5.495.063.500,00Kredit Pajak Rp 12.736.843.655,00PPh Kurang/(Lebih) Bayar Rp (7.241.780.155,00)Jumlah pajak ymh (lebih) dibayar Rp (7.241.780.155,00)Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali;Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak NomorPUT114411.15/2014/PP/M.XVA

Putusan Nomor 2589/B/PK/Pjk/2020PP/M.XVA Tahun 2019, tanggal 22 Juli 2019:MENGADILI KEMBALI:1. Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding: PT CISCOTECHNOLOGIES INDONESIA:2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2020, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H.

Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding Direktorat Jenderal Pajak dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU1659/PJ/2017, tanggal 29 Maret 2018;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut89413/PP/M.XVA

Putusan Nomor 2086/B/PK/Pjk/2018Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 23 September 2016:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut89413/PP/M.XVA/16/2017, tanggal 27 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor: KEP00035/KEB/WPJ.27/2016 tanggal 22 April 2016 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

Putusan Nomor 2086/B/PK/Pjk/2018dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepadaMahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:1.Menerima seluruhnya permohonan peninjauan kembali yang diajukanPemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalamperkara ini:Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.89413/PP/M.XVA/16/2017 yangdiucapkan tanggal 27 November 2017 untuk seluruhnya;Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.89413

Jumlah PPN yang masih harus (Lebih) dibayar Rp NihilMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali:Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak NomorPut89413/PP/M.XVA/16/2017, tanggal 27 November 2017, tidak dapatdipertahankan dan harus dibatalkan.

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put89413/PP/M.XVA/16/2017, tanggal 27 November 2017;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohon banding dari Pemohon Banding: PT RIGUNASAGRI UTAMA:2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkaraHalaman 7 dari 9 halaman.

DirekturKeberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU1666/PJ/2018, tanggal 29 Maret 2018 dan Surat Kuasa Substitusitanggal 5 April 2018;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauankembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut89408/PP/M.XVA

Jumlah PPN yang masih harus (Lebih) dibayar Nihil Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 23 September 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut89408/PP/M.XVA/16/2017, tanggal 27 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor KEP00030/KEB/WPJ.27/2016 tanggal 22 April 2016 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang

Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 89408/PP/M.XVA/16/2017 yangdiucapkan tanggal 27 November 2017 untuk seluruhnya;3. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 89408/PP/M.XVA/16/2017 yang diucapkan tanggal 27 November 2017 danmenetapkan kembali Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa yangkurang dibayar untuk masa Pajak April 2011 adalah sebesar Nihil;4.

Jumlah PPN yang masih harus (Lebih) dibayar NihilTWD FWDFDWDPAWDPFTAWDFTWDFAWDFAWDFADATFTAT ATA DWMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali;Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak NomorPut89408/PP/M.XVA/16/2017, tanggal 27 November 2017, tidak dapatdipertahankan dan harus dibatalkan.

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put89408/PP/M.XVA/16/2017, tanggal 27 November 2017;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding PTRIGUNAS AGRI UTAMA;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 14 Februari 2019, oleh Dr. H. Supandi, S.H.

Putusan Nomor 897/B/PK/PJK/2015telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap PutusanPengadilan Pajak Nomor Put. 51873/PP/M.XVA/12/2014, tanggal 14 April 2014yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding/Tergugat, dengan positaperkara sebagai berikut:1.Latar Belakang;Bahwa dalam Neraca Pemohon Banding terdapat hutang sebesarRp44.276.619.502,00 yang tidak dilaporkan dalam lampiran VI SPTTahunan PPh Badan dan atas hutang tersebut

Bahwa salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.51873/PP/M.XVA/12/2014 tanggal 14 April 2014, atas nama: PT FamleeInvesco (Pemohon Peninjauan Kembali), telah diberitanukan secarapatut kepada Termohon PK. Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini tidakdikirimkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga PemohonPeninjauan Kembali tidak menerima salinan putusan ini dari PengadilanPajak.

Bahwa dengan demikian, pengajuan Memori Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 51873/PP/M.XVA/12/2014tanggal 14 April 2014 ini, masin dalam tenggang waktu yang diijinkanoleh UndangUndang Pengadilan Pajak atau setidaktidaknya antaratenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajaktersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewatHalaman 9 dari 21 halaman.

Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.51873/PP/M.XVA/12/2014 tanggal 14 April 2014: Halaman 33 alinea 7: bahwa dari uraian di atas Majelisberkesimpulan koreksi Terbanding atas objek PPh Pasal 23Masa Pajak Januari s.d Desember 2001 sebesarRp7.801.540.356,00 tetap dipertahankan;f.

Dengan demikianmaka Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.51873/PP/M.XVA/12/2014 tanggal 14 April 2014 tersebut harusdibatalkan:V.

diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU322/PJ/2018,tanggal 18 Januari 2018;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut86196/PP/M.XVA

Putusan Nomor 1087/B/PK/Pjk/2018Memohon kepada Majelis Hakim di Pengadilan Pajak untuk meninjaukembali dan membatalkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP1507/WPJ.02/2014 tertanggal 18 Desember 2014;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 5 Juni 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut86196/PP/M.XVA/15/2017, tanggal 28 Agustus 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MENGADILIMenolak

Putusan Nomor 1087/B/PK/Pjk/2018Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yangditerima tanggal 21 November 2017 yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohonkepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:1.Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put86196/PP/M.XVA/15/2017, yangdimohonkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) untuk seluruhnya;Membatalkan Putusan

Pengadilan Pajak Nomor Put86196/PP/M.XVA/15/2017 tertanggal 28 Agustus 2017, terkait perkara a quo karenaPutusan Pengadilan tersebut telah dibuat tidak berdasarkan asaskeadilan yang berkeTuhanan Yang Maha Esa, denganmempertimbangkan faktafakta serta peraturan perundangan yangberlaku;Dengan mengadili sendiri:3.1.

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut86196/PP/M.XVA/15/2017, tertanggal 28 Agustus 2017, atasBanding terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1507/WPJ.02/2014, tertanggal 18 Desember 2014 mengenaiKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Badan untuk tahun Pajak 2005, Nomor00006/206/05/217/13 tertanggal 10 Desember 2013, atas nama:PT Foster Electric Indonesia, NPWP 01.080.781.6217.000,alamat: Jalan Beringin Lot 3 Batamindo Industrial Park, MukaKuning, Batam

Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU1661/PJ/2018, tanggal 29 Maret 2018;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut89412/PP/M.XVA

Jumlah PPN yang masih harus (Lebih) dibayar Nihil Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanjawaban tanggal 23 September 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut89412/PP/M.XVA/16/2017, tanggal 27 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor KEP00034/KEB/ WP4J.27/2016 tanggal 22 April 2016 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.89412/PP/M.XVA/16/2017 yangdiucapkan tanggal 27 November 2017 untuk seluruhnya;3. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.89412/PP/M.XVA/16/2017 yang diucapkan tanggal 27 November2017 dan menetapkan kembali Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa yang kurang dibayar untuk masa Pajak Agustus 2011 adalahsebesar Nihil;Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1813 B/PK/Pjk/20184.

Jumlah PPN yang masih harus (Lebih) dibayar Rp NihilMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali;Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak NomorPut89412/PP/M.XVA/16/2017, tanggal 27 November 2017, tidak dapatdipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembaliperkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;Halaman 6 dari 9 halaman.

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut89412/PP/M.XVA/16/2017, tanggal 27 November 2017;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan Permohonan Banding dari Pemohon Banding PTRIGUNAS AGRI UTAMA;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 20 September 2018, oleh Dr. H. Supandi, S.H.

Bungo, Jambi;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put114899.16/2013/PP/M.XVA Tahun 2018, tanggal 30 Juli 2018, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dengan petitum

banding sebagai berikut:Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk dapatmempertimbangkan pembatalan keputusan tersebut;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 20 Oktober 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put114899.16/2013/PP/M.XVA Tahun 2018, tanggal 30 Juli 2018, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Halaman 1 dari 8 halaman.

Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put114899.16/2013/PP/M.XVA Tahun2018 tanggal 30 Juli 2018 yang dimohonkan Pemohon PeninjauanKembali untuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put114899.16/2013/PP/M.XVA Tahun 2018 tanggal 30 Juli 2018 untukseluruhnya, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuatbertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3. 1.

Bunga Pasal 13 ayat (2) KUPJumlah PPN yang masih harus dibayar 57.503.920 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali;Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak NomorPut114899.16/2013/PP/M.XVA Tahun 2018, tanggal 30 Juli 2018, tidakdapat dipertahankan dan harus dibatalkan.

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put114899.16/2013/PP/M.XVA Tahun 2018, tanggal 30 Juli 2018;MENGADILI KEMBALI:1. Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding: CV. DEIKHLAS;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021 oleh Dr. H.

Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU1662/PJ/2018, tanggal 29 Maret 2018;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut89407/PP/M.XVA

Jumlah PPN yang masih harus (Lebih) dibayar Nihil Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 23 September 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut89407/PP/M.XVA/16/2017, tanggal 27 Nopember 2017 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding NomorKEP00029/KEB/WPJ.27/2016 tanggal 22 April 2016 tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang

Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 89407/PP/M.XVA/16/2017 yangdiucapkan tanggal 27 November 2017 untuk seluruhnya;3. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 89407/PP/M.XVA/16/2017 yang diucapkan tanggal 27 November 2017 dan menetapkankembali Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa yang kurang dibayaruntuk masa Pajak Maret 2011 adalah sebesar Nihil;Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1807/B/PK/Pjk/20184.

Jumlah PPN yang masih harus (Lebih) dibayar Rp NihilMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali;Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak NomorPut89407/PP/M.XVA/16/2017, tanggal 27 Nopember 2017, tidak dapatdipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembaliperkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;Halaman 6 dari 8 halaman.

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut89407/PP/M.XVA/16/2017, tanggal 27 Nopember 2017;MENGADILI KEMBALI:Mengabulkan banding dari Pemohon Banding;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 30 Agustus 2018 oleh Dr. H. M.

tanggal 18 Oktober 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanCV DEIKHLAS, beralamat di Jalan Sudirman Km. 0, RT008/RW 002, Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo, Jambi:Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari Putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan Kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put114896.16/2013/PP/M.XVA

Tahun 2018, tanggal 30 Juli 2018, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim yang terhormatuntuk dapat mempertimbangkan pembatalan keputusan tersebut:;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 20 Oktober 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put114896.16/2013/PP/M.XVA Tahun 2018, tanggal 30 Juli 2018

Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put114896.16/2013/PP/M.XVA Tahun2018 tanggal 30 Juli 2018 yang dimohonkan Pemohon PeninjauanKembali untuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put114896.16/2013/PP/M.XVA Tahun 2018 tanggal 30 Juli 2018 untukselurunnya, karena Putusan Pengadilan tersebut telan dibuatbertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3. 1.

sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitungkembali menjadi sebesar Rp67.428.800,00; dengan perincian sebagaiberikut:PPN Kurang/(Lebih) Bayar Rp 45.560.000,00Sanksi Bunga Rp 21.868.800,00Sanksi Kenaikan Rp 0,00Jumlah pajak yang masih harus/(lebih) bayar Rp 67.428.800,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali;Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak NomorPut114896.16/2013/PP/M.XVA

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put114896.16/2013/PP/M.XVA Tahun 2018, tanggal 30 Juli 2018;MENGADILI KEMBALI:Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding CV DEIKHLAS;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H.

tanggal 18 Oktober 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanCV DEIKHLAS, beralamat di Jalan Sudirman Km. 0 RT 008RW 002, Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo, Jambi;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put114898.16/2013/PP/M.XVA

Putusan Nomor 968/B/PK/Pjk/2021Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 20 Oktober 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put114898.16/2013/PP/M.XVA Tahun 2018, tanggal 30 Juli 2018, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP00093/KEB/WPUJ.27/2017, tanggal 24Mei 2017, tentang Keberatan Wajid Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang

Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put114898.16/2013/PP/M.XVA Tahun2018, tanggal 30 Juli 2018, yang dimohonkan Pemohon PeninjauanKembali untuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put114898.16/2013/PP/M.XVA Tahun 2018, tanggal 30 Juli 2018, untukseluruhnya, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuatbertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3. 1.

Putusan Nomor 968/B/PK/Pjk/2021Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali;Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak NomorPut114898.16/2013/PP/M.XVA Tahun 2018, tanggal 30 Juli 2018, tidakdapat dipertahankan dan harus dibatalkan.

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put114898.16/2013/PP/M.XVA Tahun 2018, tanggal 30 Juli 2018;MENGADILI KEMBALI:1. Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding CV DEIKHLAS;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU925/PJ/2020, tanggal30 Januari 2020;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put84049/PP/M.XVA

Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5g) 2 Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat uraian bandingtanggal 20 Maret 2014;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put84049/PP/M.XVA/16/2017, tanggal 29 Mei 2017,yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolakbanding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor KEP1339/WPJ.02/2014, tanggal 4 November 2014 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan

Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan PengadilanPajak Nomor Put.84049/PP/M.XVA/16/2017, tanggal 29 Mei 2017 yangdimohonkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (Ssemula PemohonBanding) untuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.84049/PP/M.XVA/16/2017, tanggal 29 Mei 2017;3. Menyatakan bahwa Pajak Masukan yang dapat dikreditkan olehPemohon Peninjauan Kembali adalah sebesar Rp1.563.793.772,;4.

Putusan Nomor 3566/B/PK/Pjk/2020dalam Pasal 91 huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak dan UndangUndangterkait;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali;Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Pajak NomorPut84049/PP/M.XVA/16/2017, tanggal 29 Mei 2017, tidak dapatdipertahankan dan harus dibatalkan.

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put84049/PP/M.XVA/16/2017, tanggal 29 Mei 2017;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon BandingPT ELUANMAHKOTA;Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 3566/B/PK/Pjk/20202. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 15 Oktober2020 oleh Prof. Dr.

./2018, tanggal 29 Maret 2018;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.89415/PP/M.XVA/16/2017, tanggal 27 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan

Putusan Nomor 1821/B/PK/Pjk/2018Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Nomor0001 1/207/11/332/15 tanggal 15 April 2015 Masa Pajak November 2011;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 23 September 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.89415/PP/M.XVA/16/2017, tanggal 27 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor

Put. 89415/PP/M.XVA/16/2017 yangdiucapkan tanggal 27 November 2017 untuk seluruhnya;3. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 89415/PP/M.XVA/16/2017 yang diucapkan tanggal 27 November 2017 dan menetapkankembali Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa yang kurang dibayaruntuk masa Pajak November 2011 adalah sebesar Nihil;4. Membatalkan Keputusan Keberatan Nomor:KEP00037/KEB/WPJ.27/2016 tertanggal 22 April 2016;5.

Jumlah PPN yang masih harus (Lebih) dibayar Nihil Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali:Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak NomorPut.89415/PP/M.XVA/16/2017, tanggal 27 November 2017, tidak dapatdipertahankan dan harus dibatalkan.

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.89415/PP/M.XVA/Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1821/B/PK/Pjk/201816/2017, tanggal 27 November 2017;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding: PT.RIGUNAS AGRI UTAMA:2.

Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU523/PJ/2020, tanggal30 Januari 2020;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put84053/PP/M.XVA

Putusan Nomor 3569/B/PK/Pjk/2020Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put84053/PP/M.XVA/16/2017, tanggal 29 Mei 2017,yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolakbanding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor KEP1343/WPJ.02/2014, tanggal 4 November 2014 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00136/207/11/218/13, tanggal29 Agustus 2013 Masa Pajak Juni 2011, atas nama PT

Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan PengadilanPajak Nomor Put. 84053/PP/M.XVA/16/2017, tanggal 29 Mei 2017 yangHalaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 3569/B/PK/Pjk/2020dimohonkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (Ssemula PemohonBanding) untuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.84053/PP/M.XVA/16/2017, tanggal 29 Mei 2017;3. Menyatakan bahwa Pajak Masukan yang dapat dikreditkan olehPemohon Peninjauan Kembali adalah sebesar Rp. 2.581.571.866, 4.

bersifatmenentukan karenanyapatutkiranyauntukdikabulkankarena terdapatputusan Pengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan denganperaturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diaturdalam Pasal 91 huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak dan UndangUndangterkait;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali;Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Pajak NomorPut84053/PP/M.XVA

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put84053/PP/M.XVA/16/2017, tanggal 29 Mei 2017;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon BandingPT ELUANMAHKOTA;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2020 oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum.

Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU530/PJ/2020, tanggal30 Januari 2020;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put84051/PP/M.XVA

Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5g) Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat uraian bandingtanggal 20 Maret 2014;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put84051/PP/M.XVA/16/2017, tanggal 29 Mei 2017,yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolakbanding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor KEP1341/WPJ.02/2014, tanggal 4 November 2014 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan

Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan PengadilanPajak Nomor Put. 84051/PP/M.XVA/16/2017, tanggal 29 Mei 2017 yangdimohonkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBandingi) untuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.84051/PP/M.XVA/16/2017, tanggal 29 Mei 2017;3. Menyatakan bahwa Pajak Masukan yang dapat dikreditkan olehPemohon Peninjauan Kembali adalah sebesar Rp1.835.779.530, ;4.

Putusan Nomor 3567/B/PK/Pjk/2020dalam Pasal 91 huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak dan UndangUndangterkait;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali;Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Pajak NomorPut84051/PP/M.XVA/16/2017, tanggal 29 Mei 2017, tidak dapatdipertahankan dan harus dibatalkan.

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put84051/PP/M.XVA/16/2017, tanggal 29 Mei 2017;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon BandingPT ELUANMAHKOTA;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkaraHalaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 3567/B/PK/Pjk/2020pada peninjauan kembali sejumlan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2020 oleh Prof. Dr.

./2018 tanggal 29 Maret 2018;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT89414/PP/M.XVA/16/2017, tanggal 27 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum

Jumlah PPN yang masih harus (Lebih) dibayar Nihil Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 23 September 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT89414/PP/M.XVA/16/2017, tanggal 27 November 2017 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP00036/KEB/WPJ.27/2016 tanggal22 April 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan

Put. 89414/PP/M.XVA/16/2017 yangdiucapkan tanggal 27 November 2017 untuk seluruhnya;3. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.89414/PP/M.XVA/16/2017 yang diucapkan tanggal 27 November 2017dan menetapkan kembali Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa yangkurang dibayar untuk masa Pajak Oktober 2011 adalah sebesar Nihil;Halaman 4 dari 10 halaman. Putusan Nomor 1735/B/PK/Pjk/20184. Membatalkan Keputusan Keberatan Nomor KEP00036/KEB/WPJ.27/2016 tertanggal 22 April 2016;5.

Putusan Nomor 1735/B/PK/Pjk/2018Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali;Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak NomorPUT89414/PP/M.XVA/16/2017, tanggal 27 November 2017, tidak dapatdipertahankan dan harus dibatalkan.

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT89414/PP/M.XVA/16/2017, tanggal 27 November 2017;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan Permohonan Banding dari Pemohon Banding PTRIGUNAS AGRI UTAMA;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Halaman 8 dari 10 halaman.

./2018, tanggal 18 Januari 2018;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari Putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put86200/PP/M.XVA/15/2017, tanggal 28 Agustus 2017, yang telah berkekuatanhukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembalidengan

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put86200/PP/M.XVA/15/2017 tertanggal 28 Agustus 2017, terkait perkara a quo karenaPutusan Pengadilan tersebut telah dibuat tidak berdasarkan asaskeadilan yang Berketuhanan Yang Maha Esa, denganmempertimbangkan faktafakta serta peraturan perundangan yangberlaku;. Dengan mengadili sendiri:3.1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding yang diajukanPemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);3.2.

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put86200/PP/M.XVA/15/2017, tertanggal 28 Agustus 2017, atas Bandingterhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP129/WPJ.02/2015, tertanggal 10 Februari 2015 mengenai Keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PenghasilanBadan untuk tahun Pajak 2009, Nomor: 00001/206/09/217/14tanggal 05 Maret 2014, atas nama: PT. Foster Electric Indonesia,NPWP 01.080.781.6217.000, alamat: JI.

Putusan Nomor 1933/B/PK/Pjk/2019PUT100252.15/2009/PP/M.XVA Tahun 2018, tanggal 20 Agustus 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim agarmembatalkan koreksi Terbanding atas biaya lainnya sebesarRp313.799.345,00 dan perhitungan PPh Badan Tahun 2009 yang kurangbayar adalah sebagai berikut: Menurut Terbandin Ditambah/ Menurut PemohonKomipenen (Rp) 9 (Dikurang) (Rp

Menerima dan mengabulkan seluruh Permohonan Peninjauan Kembaliyang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali atas Putusan pengadilanPajak Nomor PUT100252.15/2009/PP/M.XVA Tahun 2018, tanggal 20Agustus 2018;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT100252.15/2009/PP/M.XVA Tahun 2018, tanggal 20 Agustus 2018;Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1933/B/PK/Pjk/20193.

Menyatakan dalam putusannya bahwa Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT100252.15/2009/PP/M.XVA Tahun 2018, tanggal 20 Agustus 2018bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;4.

Putusan Nomor 1933/B/PK/Pjk/2019PPh yang kurang bayar Rp 9.156.983Sanksi ADM Rp 4.395.352 PPh yang masih harus dibayar Rp 13.552.335Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali;Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT100252.15/2009/PP/M.XVA Tahun 2018, tanggal 20 Agustus 2018, tidakdapat dipertahankan dan harus dibatalkan.

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT100252.15/2009/PP/M.XVA Tahun 2018, tanggal 20 Agustus 2018;MENGADILI KEMBALI:Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1933/B/PK/Pjk/20191. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding YAYASANIMELDA;2.