Menolak permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Walikota Kota Tangerang Selatan Nomor: 648/2754-BP2T/2015 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Rumah Atas Nama Fanny, tanggal 16 Oktober 2015;- DALAM EKSEPSI.Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya. - DALAM POKOK SENGKETA.1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima.2.

berdasarkan Pasal 67 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1986 tentangPengadilan Tata Usaha Negara menyebutkan: Pengggugat dapat mengajukanpermohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selamapemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusanPengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, oleh sebab itu Penggugatdengan ini mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraSerang / Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, kiranyaberkenaan menunda

Bahwa berdasarkan uraian diatas Obyek Gugatan terbukti telah bertentangandenganperaturan perundangan yang berlaku, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 53ayat (1) UUPTUN Obyek Gugatan haruslah dibatalkan dan dinyatakan tidak sah;Dalam Penudaan:18Bahwa berdasarkan uraian di atas, yakni adanya kepentingan yang sangat mendesak yangmengakibatkan kepentingan Para Penggugat dirugikan, maka Penggugat memohon kepadaKetua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang/Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menunda

dijadikandasar dalam memutus sengketa a quo, namun demikian tetap terlampir dalam berkasperkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;Mengingat, UU RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negarasebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 9 Tahun 2004 dan UU RI Nomor 51Tahun 2009, UU RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan danPeraturan PerundangUndangan lain yang berkaitan dengan sengketa in1;MENGADILI102e DALAM PENUNDAAN.Menolak permohonan Penggugat untuk menunda

DALAM PENUNDAAN

• Menolak Permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan Objek Sengketa I dan II;

III. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 450.000,00 (Empat ratus lima puluh ribu rupiah)

DALAM PENUNDAANMenimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya juga memohonkepada Pengadilan agar mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaankeputusan (schorsing) Objek Sengketa dan II serta memerintahkan Tergugatuntuk menunda pelaksanaan Objek Sengketa dan II;Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan telah dinyatakan ditolak olehPengadilan, maka Penggugat sudah tidak lagi berkepentingan mengenaiPenundaan Pelaksanaan Objek Sengketa dan II dan dengan demikianPengadilan berkeyakinan untuk menyatakan Menolak

DALAM PENUNDAAN Menolak Permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaanObjek Sengketa dan II;Hl. DALAM POKOK PERKARA:1. Menolak Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;2.

MENGADILI:DALAM PENUNDAAN;- Menolak permohonan Para Penggugat untuk menunda pelaksanaan obyek sengketa;
DALAM EKSEPSI :- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang kompetensi absolut pengadilan;
DALAM POKOK PERKARA :1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.398.500,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah);

MemerintahkanTERGUGAT untuk menunda setiap tindakan hukum terkaitSertifikat Hak MilikNomor : 87 Surat Ukur Nomor 21 / DesaLembongan, Kecamatan Nusa Penida Kabupaten KlungkungTertanggal 21 Januari 2016 atas Nama Putu Suwindiasampaiadanya Keputusan Pengadilan Yang berkekuatan hukum tetapatas perkara aquo; 22209 nnnnnnnnnnnnBahwa dari dan oleh karena proses jual beli dimaksud tidak sahdan batal demi hukum, maka beralasan hukum bagi PARAHalaman 18 dari 63 Halaman Putusan Nomor: 29/G/2017/ PTUN.DPS19.20.21

1. Mengabulkan Permohonan Termohon Keberatan tersebut ;-----------------------------
2. Menghentikan atau menunda persidangan perkara Nomor 10/Pdt.Sus/KPPU/2017/PN.Pts. hingga adanya petunjuk tertulis dari Mahkamah Agung tentang Pengadilan Negeri mana yang berwenang untuk mengadili perkara keberatan terhadap Putusan KPPU No. 15/KPPU-I/2016 tanggal 28 Agustus 2017 ;-----------------------------------------------------------------------------------------
3. Menetapkan Termohon

Menghentikan atau menunda persidangan perkara Nomor10/Pdt.Sus/KPPU/2017/PN.Pts. hingga adanya petunjuk tertulis dari MahkamahAgung tentang Pengadilan Negeri mana yang berwenang untuk mengadiliperkara keberatan terhadap Putusan KPPU No. 15/KPPUI/2016 tanggal 28Agustus2017 ; 3.

M E N G A D I L I :

Dalam Penundaan:

• Menolak permohonan Penggugat untuk menunda objek sengketa;

Dalam Eksepsi:

• Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolakgugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugatuntuk membayar biaya perkaraini sejumlahRp317.000,- (tiga ratus tujuh belas ribu rupiah)

MENGADILI Dalam Penundaan:Menyatakan menolak permohonan Para Penggugat untuk menunda berlakunya objek sengketa sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;Eksepsi:Menyatakan menerima eksepsi Tergugat tentang gugatan Para Penggugat prematur dan menyatakan tidak menerima eksepsi selain dan selebihnya;Pokok Perkara:1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;2.

---------------------------------- M E N G A D I L I -----------------------------------DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN :------------------------------------------------------- Menolak permohonan Para Penggugat dan Penggugat Intervensi untuk menunda pemberlakuan objek sengketa ;---------------------------------------------------------------DALAM EKSEPSI :------------------------------------------------------------------------------------- Mengabulkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi

Oleh sebab itu Para PenggugatPutusan Perkara Nomor: 115/G/2015/PTUNBDG, halaman 8 dari 82dengan ini mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraBandung/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, mohonkiranya berkenaan menunda pelaksanaan Keputusan Kepala Kantor PertanahanKabupaten Bekasi atas diterbitkannya Sertipikat Hak Milk (SHM) No. 40/DesaPahlawan Setia dikeluarkan tanggal 13 April 1972, GS No.17/72 sepanjang luas37.893 M?

Bahwa berdasarkan uraian di atas, yakmi adanya kepentingan yang sangat mendesakyang mengakibatkan kepentingan Para Penggugat dirugikan, maka Para Penggugatmohon agar kiranya kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung/MajelisHakim yang memeriksa Perkara a quo untuk menunda pelaksanaan KeputusanKepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi atas diterbitkannya Sertipikat Hak Milik(SHM) No. 40/Desa Pahlawan Setia dikeluarkan tanggal 13 April 1972, GS No.17/72sepanjang luas 37.893 M?

Mewajibkan kepada Tergugat untuk menangguhkan/menunda pelaksanaanterhadap objek sengketa berupa Keputusan Kepala Kantor Pertanahan KabupatenBekasi atas diterbitkannya Sertipikat Hak Milk (SHM) Nomor. 40/PahlawanSetia dikeluarkan tanggal 13 April 1972, GS No.17/72 sepanjang luas 37.893 Mz?yang secara Administrasi diakui Para Penggugat , pemegang terakhir atas namaNj.

diklaim sebagai milk dari Tergugat II Intervensisampai adanya putusan atas perkara a quo mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;Bahwa berdasarkan alasanlasan hukum di atas, mohon dengan hormat kepada Yang MuliaMajelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa dan mengadiliperkara a quo memberikan putusan atas perkara a quo sebagai berikut :DALAM PENUNDAAN PELAKSANAAN 5222o cee soe nescence nenMewajibkan dan memerintahkan kepada TERGUGAT KEPALA KANTORPERTANAHAN KABUPATEN BEKASI untuk menunda

Dalam penundaan:

Menyatakan menolak permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan Surat Tanda Bukti Pencatatan Nomor: 230/2139-HI/IX/2020, tanggal 23 September 2020, atas nama Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Exonindo Multi Product Industri

II. Dalam Eksepsi:

Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat;

III.

Exonindo Multi Product Industri;Bahwa Permintaan Penundan yang di mintakan Penggugatterhadap Surat Tanda Bukti Pencatatan Oleh Kepala DinasKetenagakerjaan Kabupaten Bandung Nomor Bukti Pencatata:230/2139HI/IX/2020, tanggal 23 September 2020, atas namaPimpinan Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT.Exonindo Multi Product Industri untuk menunda VerifikasiKeanggotan Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serikat PekerjaNasional PT.

Exonindo MultiProduct Industri untuk menunda Pembinaan oleh DinasKetenagakeraan):; 222 2222222 Bahwa mengingat pelaksanaan Objek Sengketa secaralangsung juga telah berakibat terlanggarnya hak Penggugatyang sangat merugikan Penggugat ;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, kiranyasangat beralasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata UsahaHalaman 33 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.Negara Bandung yang memeriksa dan mengadili sertamemutus perkara a quo untuk menunda Surat Tanda

P@LIELIPT~~= anno nnn nnn nin nnn nninmnnemnn nnn monnnnmnmanannensBerdasarkan dalildalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepadaMajelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untukdapat memutus dengan amar putusan sebagai berikut:Balint PP @nIUNG iar iss s=sesee ere eeeeee nenaLsMengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan yangdimohonkan oleh Penggugat untuk seluruhnya;Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaanobjek sengketa Surat Tanda Bukti Pencatatan Oleh KepalaDinas Ketenagakerjaan

Dalam Pokok Sengketa:Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat diterima, makaterhadap pokok sengketanya tidak perlu dipertimbangkan lagi, sehinggaGugatan Pengugat haruslah dinyatakan tidak diterima;Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidakditerima, maka permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan objeksengketa a quo, tidak relevan lagi dengan ketentuan Pasal 67 UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga haruslahdinyatakan ditolak;Menimbang

Dalam Penundaan: 722222 nnn nnn nnnMenyatakan menolak permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaanSurat Tanda Bukti Pencatatan Nomor: 230/2139HI/IX/2020, tanggal 23September 2020, atas nama Pimpinan Unit Kerja Kesatuan SerikatPekerja Nasional PT. Exonindo Multi Product Industri;Il. Dalam EkSepSi 222 222222 222Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat;lil. Dalam Pokok Sengketa; 22 nen ene n ene ne nen neem nen nnenens1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;2.

Menetapkan menunda/menangguhkan Pelaksanaan Eksekusi No.1/Pdt.Eks/2015/PN.Pwr sampai adanya Putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap;5. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menolak permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Tangerang Selatan No. 032/Kep.296-DPPKAD/2015 Tanggal 20 Mei 2015 Tentang Persetujuan Pemanfaatan Trotoar Pada Ruang Milik Jalan (RUMIJA) Jalan Bintaro Sektor IIIA Milik Pemerintah Kota Tangerang Selatan Kepada PT. Proteindo Karyasehat Peruntukan Akses ke Persil.- DALAM EKSEPSI.Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya.

Menolak permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Walikota Tangerang Selatan nomor 648/2318-BP2T/2015 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama Fanny tertanggal 07 September 2015- DALAM EKSEPSI.Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya.- DALAM POKOK SENGKETA.1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima.2.

Oleh sebab itu Penggugat dengan ini mengajukan permohonan kepadaKetua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Majelis hakim yang memeriksa danmengadili perkara a quo, kiranya berkenaan menunda pelaksanaan surat keputusanTergugat a quo Nomor:648/2318BP2T/2015 Tentang Izin Mendirikan BangunanAtas Nama Fanny, ditetapkan di Tangerang Selatan pada tanggal 7 09 2015 denganalas an adanya kepentingan Penggugat yang sangat mendesak sebagai berikut :1 Bahwa ada kepentingan Penggugatyang mendesak dengan adanyaterbitnya

telahditetapkan dan telah berlangsungbertahun tahun yaitu untuk satu rumahadalah satu kapling ( 500 Meter) tetapidalam terbitnya IMB ini Satu kaplingdibuat empat rumah sehingga rumahtersebut ukurannya kecil kecil haltersebut melanggar site plan yang telahada.Bahwa berdasarkan uraian di atas, yakni adanya kepentingan yang sangat mendesakyang mengakibatkan kepentingan Penggugat dirugikan, maka Penggugat memohonkepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang JMajelis Hakim yangmemeriksa perkara a quo untuk menunda

dijadikandasar dalam memutus sengketa a quo, namun demikian tetap terlampir dalam berkasperkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;Mengingat, UU RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negarasebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 9 Tahun 2004 dan UU RI Nomor 51Tahun 2009, UU RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan danPeraturan PerundangUndangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;MENGADILIe DALAM PENUNDAAN.Menolak permohonan Penggugat untuk menunda

1. Mengabulkan Permohonan Termohon Keberatan tersebut ;-----------------------------
2. Menghentikan atau menunda persidangan perkara Nomor 9/Pdt.Sus/KPPU/2017/PN.Pts. hingga adanya petunjuk tertulis dari Mahkamah Agung tentang Pengadilan Negeri mana yang berwenang untuk mengadili perkara keberatan terhadap Putusan KPPU No. 15/KPPU-I/2016 tanggal 28 Agustus 2017; ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Menghentikan atau menunda persidangan perkara Nomor9/Pdt.Sus/KPPU/2017/PN.Pts. hingga adanya petunjuk tertulis dari MahkamahAgung tentang Pengadilan Negeri mana yang berwenang untuk mengadiliperkara keberatan terhadap Putusan KPPU No. 15/KPPUI/2016 tanggal 28Agustus 2017; Halaman 3 dari 4 halaman Penetapan. No.9/Pdt.Sus/KPPU/2017/PN.Pts.3.

DALAM PENUNDAAN

• Menolak Permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan Objek Sengketa;

III. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 465.000,00 (Empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).

MENGADILI:

1. DALAM PENUNDAAN

Menolak Permohonan Para Penggugat untuk menunda pelaksanaan Objek Sengketa I dan II;

1. DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kompetensi absolut Pengadilan;

1. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.530.500,00 (lima ratus tiga puluh

Terdakwa tersebut ;- Menguatkan putusan sela Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2018/PN.JKT.PST tanggal 6 Juni 2018 yang dimintakan Perlawanan tersebut ;- Mengembalikan berkas perkara aquo ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;- Memerintahkan kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama terdakwa Edward Seky Soeryadjaya ;- Menunda

Penasehat Hukum Terdakwatersebut ; Menguatkan putusan sela Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 34/Pid.SusTPK/2018/PN.JKT.PST tanggal 6 Juni 2018 yang dimintakanPerlawanan tersebut ; Mengembalikan berkas perkara aquo ke Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ; Memerintankan kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk melanjutkan pemeriksaanperkara atas nama terdakwa Edward Seky Soeryadjaya ; Menunda

Menunda perhitungan biaya perkara dalam Tingkat Pertama sampai putusan akhir;3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menunda perhitungan biaya perkara dalam Tingkat Pertama sampai putusanakhir;3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam TingkatBanding sebesar Rp.150.000, (Seratus lima puluh ribu rupiah);Demikian putusan ini dijatunkan di Semarang pada hari Selasa tanggal 17Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syaban 1485 Hijriyah dalammusyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang dipimpin olehkami, Drs. H. MUHAMMAD NADJIB, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.

M E N G A D I L I :Dalam Eksepsi : Menolak Eksepsi dari Para Terlawan untuk seluruhnya ;Dalam Pokok Perkara : Mengabulkan gugatan Pelawan untuk sebagian ; Menyatakan Pelawan Eksekusi adalah Pelawan yang benar; Memerintahkan untuk menunda eksekusi Putusan Perkara Nomor : 28/Pdt.G/2015/PN.Bta sebagaimana Aanmaning Pengadilan Negeri Baturaja : Tegoran/Aanmaning Nomor: 01/28/Pdt.G/2015/Eks/2017/PN.Bta; Menghukum Para Terlawan secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang

Menolak permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Walikota Kota Tangerang Selatan Nomor: 648/2756-BP2T/2015 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Rumah Atas Nama Fanny, tanggal 16 Oktober 2015;- DALAM EKSEPSI.Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya. - DALAM POKOK SENGKETA.1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima.2.

berdasarkan Pasal 67 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1986 tentangPengadilan Tata Usaha Negara menyebutkan: Pengggugat dapat mengajukanpermohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selamapemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusanPengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, oleh sebab itu Penggugatdengan ini mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraSerang /Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, kiranyaberkenaan menunda

Bahwa berdasarkan uraian diatas Objek Gugatan terbukti telah bertentangandenganperaturan perundangan yang berlaku, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 53ayat (1) UUPTUN Objek Gugatan haruslah dibatalkan dan dinyatakan tidak sah;Dalam Penudaan:18Bahwa berdasarkan uraian di atas, yakni adanya kepentingan yang sangat mendesakyang mengakibatkan kepentingan Para Penggugat dirugikan, maka Penggugatmemohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang/Majelis Hakim yangmemeriksa perkara a quo untuk menunda

terlampir dalam berkasperkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;Mengingat, UU RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negarasebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 9 Tahun 2004 dan UU RI Nomor 51Tahun 2009, UU RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan danPeraturan PerundangUndangan lain yang berkaitan dengan sengketa in1;MENGADILIHalaman 101 dari 103 halaman, Putusan No. 51/G/2015/PTUNSRGe DALAM PENUNDAAN.Menolak permohonan Penggugat untuk menunda

MENGADILIDalam Penundaan - Menolak Permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan: Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor : 880/Kep.86-BKD/2017 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Ade Burhanudin, SE., MM ; NIP. 197609062001121003 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Penjabat Gubernur Banten tanggal 04 April 2017;Dalam Eksepsi : - Menolak eksepsi Tergugat ;Dalam Pokok Sengketa :- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Dalam Penundaan.Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaanKeputusan Gubernur Banten Nomor : 880/Kep.86BKD/2017Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PegawaiNegeri Sipil Atas Nama Ade Burhanudin, SE., MM; NIP.19760906200112 1 003 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh PenjabatGubernur Banten tanggal 04 April 2017, sampai putusan yangberkekuatan hukum tetap;2. Dalam Pokok Perkara/Sengketa.a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;b.

ADE BURHANUDIN, S.E., M.M.sudah diberhentikan menjadi Pegawai Negeri Sipil, sesuai denganketentuan Pasal 67 ayat (1) UU Nomor 5 tahun 1986 tentangPERADILAN TATA USAHA NEGARA, yang menyatakan "Gugatantidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya KeputusanBadan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atauPejabat Tata Usaha Negara yang digugat;Sehingga kami mohon kepada majelis yang memeriksa danmengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan yang benardan adil menurut hukum;Dan atau

Bahwa, dimohon perhatian Pengadilan Tata Usaha Negarabahwa gugatan Penggugat diajukan dengan motif yangberitikad kurang baik, sebagai :1) Usaha penggugat untuk tetap menduduki tugas danjabatannya yang telah dicabut;2) Untuk tetap memperoleh segala penghasilan dantunjangan tunjangan jabatan lainnya;3) Untuk menunda dan menghalangi pelaksanaan SuratKeputusan Gubernur Banten Nomor : 880/Kep. 86 BKD/2017;4) Tuntutan tuntutan lain yang tidak perlu;12.

Menolak permintaan Penggugat untuk menunda, pelaksanaan ataupemberlakuan Keputusan Gubernur Banten Nomor : 880/Kep. 86 BKD/2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat SebagaiPegawai Negeri Sipil Atas Nama Ade Burhanudin, S.E., M.M.

Menolak semua tuntutan penggugat yang lain dan selebihnnya karenaGugatan Penggugat tidak menunda dan menghalangi pelaksanaanKeputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara;8. Membebankan seluruh biaya perkara ini kepada PENGGUGAT;9.

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Termohon Keberatan tersebut ;
2. Menghentikan atau menunda persidangan perkara Nomor 8/Pdt.Sus.KPPU/2017/PN Pts, hingga adanya petunjuk tertulis dari Mahkamah Agung tentang Pengadilan Negeri mana yang berwenang untuk mengadili perkara keberatan terhadap Putusan KPPU No. 15/KPPU-I/2016 tanggal 28 Agustus 2017 ;
3. Menetapkan Termohon Keberatan untuk membayar biaya yang timbul dalam penetapan ini sebesar Rp. 19.000

Menghentikan atau menunda persidangan perkara Nomor8/Pdt.Sus.KPPU/2017/PN Pts, hingga adanya petunjuk tertulis dari MahkamahAgung tentang Pengadilan Negeri mana yang berwenang untuk mengadiliperkara keberatan terhadap Putusan KPPU No. 15/KPPUI/2016 tanggal 28Agustus 2017 ; eee 3.