1. Menyatakan Terdakwa Bambang Prabowo bin Djoko Darsono tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Menampung, Melakukan Penjualan Mineral dan Batubara Yang Bukan Dari Pemegang IUP, IUPK, sebagaimana dalam Dakwaan alternative pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan pidana denda sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila

Menyatakan Terdakwa AGUS CIK Als AGUS Bin MAHMUD, terbukti bersalahmelakukan tindak pidana melakukan Usaha Penambangan tanpa Izin UsahaPertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin UsahaPertambangan Khusus (IUPK) yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal158 UU No. 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Barasebagaimana dalam dakwaan kami.2.

unsur " setiap orang " pada pasal 158 UU No.04 tahun 2009 tentangPertambangan Mineral dan Batubara adalah untuk non badan hukum adalahSiapa Saja baik individu maupun kelompok yang baik secara langsung maupuntidak langsung terlibat dalam kegiatan penambangan dan untuk badan usahaadalah pengurusnya;Bahwa yang dimaksud dengan unsur " yang melakukan usaha penambangantanpa IUP, IPR ayau IUPK " pada pasal 158 UU No.04 tahun 2009 tentangPertambangan Mineral dan Batubara adalah usaha kegiatan yangbermaksud

/bertujuan untuk memproduks/memperoleh mineral dan/atau batubaradan mineral ikutannya tanpa dilengkapi dengan izin untuk melaksanakan usahapertambangan pada wilayah IUP, izin untuk melaksanakan usaha pertambangandalam wilayah IPR (izin pertambangan rakyat) dengan luas wilayah daninvestasi terbatas atau izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di WilayahIzin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPk);Bahwa kegiatan yang dilakukan AGUS CIK Als AGUS Bin MAHMUD selakupemilik tambang merupakan kegiatan penambangan

(Vide Pasal 1 Ayat 1 UndangUndang Nomor 4 Tahun2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara);Menimbang, bahwa yang dimaksud Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnyadisebut IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.

(Vide Pasal 1 Ayat 7UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara)Menimbang, bahwa yang dimaksud Izin Usaha Pertambangan Khusus yangselanjutnya disebut IUPK, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untukmelaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.

Seratus dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 133.000, (Seratustiga puluh tiga ribu rupiah);Bahwa dalam menjalankan aktifitas penambangan pasir timah di lokasi milikterdakwa yang beralamat di Dusun Tekong Foi Desa Bintet Kecamatan BelinyuKabupaten Bangka tersebut, terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yangberwenang;Bahwa perbuatan terdakwa EFENDI als PENDI bin BAHARI tersebut diaturdan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 158 UndangUndang RI Nomor 04Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral

Terdakwa dan tidak mempunyaihubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerjadengan Terdakwa;Bahwa ahli pernah diperiksa sehubungan terdakwa diduga telah melakukantindak pidana penambangan timah;Bahwa usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaanmineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan, umum,eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi penambangan pengolahan danpemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang;Bahwa yang dimaksud dengan mineral

adalah senyawa anorganik yangterbentuk dialam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunankristal teratur atau gabungannya yang berbentuk batuan, baik dalam bentuklepas atau padu;Bahwa yang dimaksud dengan batubara adalah endapan senyawa organikkarbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh tumbuhan;Bahwa penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untukmemproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya.

(WIUP); Bahwa yang dimaksud izin Usaha Pertambangan Rakyat (IUPR) adalah izinuntuk melakukan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyatdengan luas wilayah dan investasi terbatas; Bahwa yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)adalah izin untuk melakukan usaha pertambangan di wilayah izin usahapertambangan khusus; Bahwa orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa dilengkapi IUP,IPR atau IUPK tidak dibenarkan karena melanggar UU Nomor 04 Tahun 2009Tentang Pertambangan Mineral

melakukan usaha pertambangan dalam wilayahpertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas dan yangdimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) adalah izin untukmelakukan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli MUHAMMAD RAHADIAN,ST Bin MAHFUB diperoleh fakta orang yang melakukan usaha pertambangan tanpadilengkapi IUP, IPR atau IUPK tidak dibenarkan karena melanggar UU Nomor 04Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral

dan KepalaBidang Pertambangan Mineral Logam dalam evaluasi ke wilayahpengelolaan dan pengusahaan pertambangan mineral dan logam; Bahwa berdasarkan Undangundang Nomor 3 tahun 2020 tentangperubahan atas undangundang Nomor 04 tahun 2009 tentangpertambangan Mineral dan Batu Bara pasal 1 ayat 19 penambanganadalah kegiatan untuk memproduksi mineral dan Batu Bara danmineral ikutan lainnya; Bahwa berdasarkan Undangundang Nomor 3 tahun 2020 tentangperubahan atas undangundang Nomor 04 tahun 2009 tentangpertambangan

Mineral dan Batu Bara pasal 1 ayat 4 pertambanganMineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijiatau batuan,diluar panas bumi,minyak dan gas bumi serta air tanah; Bahwa berdasarkan Undangundang Nomor 3 tahun 2020 tentangperubahan atas UndangUndang Nomor 04 tahun 2009 tentangpertambangan Mineral dan Batu Bara pasal 1 ayat 6 usahapertambangan adalah kegiatan dalam rangka penyelidikan umum,eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi,oenambangan,pengolahandan pemurnian, pengangkutan dan penjualan

(Vide Pasal 1 Ayat 1 UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara);Menimbang, bahwa yang dimaksud Izin Usaha Pertambangan yangselanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan usahapertambangan.

Prov.Bangka Belitung yaitu membantu tugas kepala SeksiPengembangan Wilayah dan Kepala Bidang Pertambangan Mineral Logam dalamevaluasi ke wilayah pengelolaan dan pengusahaan pertambangan mineral dan logam;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli DEDDI AGUSTA,STdipersidangan diperoleh fakta berdasarkan Undangundang Nomor 3 tahun 2020 tentangperubahan atas undangundang Nomor 04 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral danBatu Bara pasal 1 ayat 19 penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi mineral

danBatu Bara dan mineral ikutan lainnya dimana kegiatan yang dilakukan oleh terdakwaadalah kegiatan pertambangan Mineral dan Batu Bara;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli DEDDI AGUSTA,STdipersidangan diperoleh fakta izin yang harus dimiliki oleh terdakwa dalam melakukankegiatan pertambangan adalah IUPIUPK dan IPR dan terdakwa dapat melakukankerjasama dengan pemegang IUP yang ada bila lokasi yang akan ditambang masukdalam IUP perusahaan melalui program kemiteraan dimana terdakwa tidak memiliki

BERAU COAL telah mengalami kerugianbaik secara materiil dan imateriil;Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 162 UURI No.4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara jo. Pasal55 ayat (1) ke1 KUHP;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut ParaTerdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut Penuntut umum telahmengajukan tuntutan pidana terhadap Terdakwa tersebut sebagai berikut:1.

Bahwa adapun keberatankeberatan terdakwa adalah sebagai berikut:a.Dari penerapan Pasal 162 Ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP ParaPemohon keberatan karena baik dari unsur Pasal 162 Ayat (1) UURINomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara terkaitmenghalanghalangi, Para Pemohon tidak pernah memerintahkanlangsung untuk memberhentikan kegiatan pertambangan..

Bahwa Pengadilan Negeri Tanjung Redeb telah memutus denganmemidana karena suatu perbuatan yang tidak terdapat dalam Pasal 162Ayat (1) UURI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara joPasal 55 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan subsider, sebagaimanadiurai di bawah ini..

Bahwa pada dakwaan subsider, Terdakwa telah didakwa melanggarPasal 162 UURI No.4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu BarajoPasal 55 Ayat (1) KUHP.Bahwa akan tetapi di dalam putusan a quo telah menjatuhkan pidanapada Terdakwa karena melakukan perbuatan menyuruh menghentikankegiatan pertambangan yang sebenarnya para pembanding tidakpernah melakukan seperti apa yang didakwakan kepada parapembanding, hal tersebut pada saat pembuktian dipersidangan parapembanding keberatan atas keteranganketerangan saksi

Bahwa dalam surat dakwaan tidak dijelaskan secara tepat dan terangbahwa diantara dulunya Para Terdakwa sekarang para pembandingHalaman 11 dari 16 Putusan Nomor 47/PID/2020/PT.SMRterkait unsur Pasal 162 UURI Nomor 4 tahun 2009 tentang mineral danbatu bara termasuk unsur Pasal 55 Ayat (1) KUHP.Andaikata disebut dalam surat dakwaan secara tegas dan terang,namun dalam putusan a quo sama sekali tidak ada pertimbanganhukum yang mempertimbangkan perihal pembuat mengajak denganmerinci kualitas dan sejauh

Menyatakan terdakwa OTTO AMAT Als BAPAK SUKUR Bin BASRITUKACIL, terbukti bersalah melakukan tindak pidana melakukan usahapenambangan tanpa IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (IzinPertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus)sesuai Pasal 158 Undangundang RI Nomor 4Tahun 2009 tentangPertambangan Mineral dan Batubara2.

Kalteng dan diketahui bahwa arealtersebut berada di dalam Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi untukbahan tambang mineral batuan berupa pasir atas nama LIDEN ARANG(hasil overlay/pemetaan terlampir). Bahwa benar berdasarkan data yang ada di Dinas ESDM Prov.

Kaltengbahwa Walikota Palangka Raya atau Gubernur Kalteng bahwa lokasitersebut ada diterbitkan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi untuk bahantambang mineral batuan berupa pasir atas nama LIDEN ARANGsebagaimana hasil pengecekan lokasi tersebut di atas. Bahwa benar ahli menjelaskan sebagai berikut:Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2018/PN PIka.

dimaksud dalam Pasal 158 UndangUndang RI Nomor: 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral danbatu bara yaitu Setiap orang yang melakukan usaha penambangantanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37,Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atauayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (Sepuluh) tahundan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (Sepuluh miliarrupiah).

Yang melakukan Usaha Penambangan Tanpa IUP, IPR atau IUPK;Sebagaimana ketentuan pasal 1 nomor 19, 10 dan 12 UndangUndangNomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Baramemberikan definisi Penambangan adalah bagian kegiatan usahapertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineralikutannya;IUP (Izin Usaha Pertambangan) adalah jjin untuk melaksanakan usahapertambangan;Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2018/PN PIkIPR (jin Pertambangan Rakyat) adalah jjin untuk

RAMLI terbukti secara sahdan meyakinkan melakukan tindak pidana Melakukan usaha penambangantanpa izin usaha pertambangan (IUP), izin pertambangan rakyat (IPR) atauizin usaha pertambangan khusus (IUPK) sebagaimana diatur dan diancampidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yakniPasal 158 Undangundang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MIFTA FARID Bin H.

dan batubara yang meliputi penyelidikanumum eksplorasi studi kelayakan, konstruksi penambanganpengelolahan dan pemurnian pengangkutan dan penjualan, sertakegiatan pasca tambang, hal ini juga tercantum dalam pengertian usahapenambangan yaitu bagian dari kegiatan usaha penambangan untukmeningkatkan mutu mineral dan atau batubara serta untukmemanfaatkan dan memperoleh mineral ikutannya, sesuai Pasal 1 angka19 Undangundang Nomor 4 Tahun 2009;Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2018/PN BarAtas

Unsur Yang melakukan usaha penambangan tanpa Ijin UsahaPertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau IjinUsaha Pertambangan Khusus (IUPK);Bahwa dalam pasal 1 angka 6 UndangUndang Nomor 4 tahun 2009tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud Usahapertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral ataubatubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studikelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian,pengangkutan dan penjualan serta

pasca tambang;Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2018/PN BarPada pasal 1 angka 19, penambangan adalah bagian kegiatan usahapertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineralikutannya;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, keteranganTerdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh faktafaktasebagai berikut: Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekitar pukul 15.30WITA, bertempat di Jalan M.lIdris, Kelurahan Sumpang Binangae,Kecamatan

Hal tersebut juga tercantum dalampengertian usaha penambangan yaitu bagian dari kegiatan usahapertambangan untuk meningkatkan mutu mineral ikutannya, sesua pasal 1angka 19 UU No. 4 tahun 2009;Dengan demikian unsur Yang melakukan usaha penambangan tanpalin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin UsahaPertambangan Khusus (IUPK) inipun telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 UndangUndang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubaratelah

Menyatakan Terdakwa Saidin Ali Belen alias Ali dan Terdakwa II HendriMiftul Anam alias Hendri bersalah melakukan tindak pidana "mereka yangmelakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukanusaha pertambangan tanpa izin sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 158 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020Tentang Perubahan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 4Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN NlaTahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Yang melakukan penambangan tanpa izin;Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara,yang dimaksud dengan: Ayat (1)Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalamrangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputipenyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan,pengolahan dan/atau. pemurnian atau

pengembangan dan/ataupemanfaatan, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang; Ayat (2)Mineral adalah adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yangmemiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta Susunan kristal teratur ataugabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.

dan/ataubatubara dan mineral ikutannya;Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat UndangUndang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral DanBatubara, dijelaskan beberapa hal sebagai berikut; Ayat (1):Usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dariPemerintah Pusat; Ayat (2):Perizinan Berusaha dilaksanakan melalui pemberian; Nomor indukberusaha, Sertifikat standar dan/atau Izin; Ayat (8):Izin

25/Pid.Sus/2021/PN Nla Ayat (2)IUP Operasi terdiri atas; mineral logam, batubara, mineral bukan logamdan/atau batuanMenimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 PeraturanPemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan UsahaPertambangan Mineral dan Batubara dijelaskan bahwa izin yang harus dipenuhiuntuk dapat melakukan usaha pertambangan adalah IUP Operasi Produksi atauIUP Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan pemurnian;Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan ParaTerdakwa