Ditemukan 97454 data
Urut Berdasarkan
Register : 13-06-2023 — Putus : 23-10-2023 — Upload : 09-11-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 313 K/TUN/2023 Tanggal 23 Oktober 2023 — MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL VS PT. MELAPI TIMBER;;
223 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
223 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL VS PT. MELAPI TIMBER;;
Putus : 15-09-2004 — Upload : 27-08-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 71/B/PK/PJK/2004 Tanggal 15 September 2004 — Direktur Jenderal Pajak; Pt. Mandau Cipta Tenaga Nusantara
115 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
115 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 04-01-2021 — Putus : 03-03-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 70 K/TUN/2021 Tanggal 3 Maret 2021 — GAHARU KAPITA INDONESIA VS KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL RI;
374 — 203 — Berkekuatan Hukum Tetap
374 — 203 — Berkekuatan Hukum Tetap
GAHARU KAPITA INDONESIA VS KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL RI;
., jabatan Kepala Pusat Bantuan Hukum,Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor2/SK/A.1/2020, tanggal 14 Januari 2020;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Halaman 1 dari 6 halaman.
Menyatakan untuk menangguhkan / menunda pelaksanaan dari SuratKeputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 179Tahun 2019 Tentang Pencabutan Izin Usaha atas nama PT GaharuKapita Indonesia NPWP 76.476.718.2011.000 tertanggal 22 Oktober2019 sampai dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap(in kracht van gewijsde);3. Menangguhkan biaya perkara sampai pada putusan akhir;Dalam Pokok Perkara :1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.
Menyatakan batal atau tidak sah keputusan Tata Usaha Negara yangdikeluarkan oleh Tergugat yang menjadi Objek sengketa dalamperkara ini berupa Surat Keputusan Kepala Badan KoordinasiPenanaman Modal Nomor 179 Tahun 2019 Tentang PencabutanIzZin Usaha Atas nama PT Gaharu Kapita Indonesia NPWP:76.476.718.2011.000 tertanggal 22 Oktober 2019;3.
Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala BadanKoordinasi Penanaman Modal Nomor 179 Tahun 2019 TentangPencabutan Izin Usaha atas nama PT Gaharu Kapita IndonesiaNPWP: 76.476.718.2011.000 tertanggal 22 Oktober 2019;4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;atauApabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan sesuai dengankeadilan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Halaman 2 dari 6 halaman.
Register : 04-01-2021 — Putus : 03-03-2021 — Upload : 27-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 70 K/TUN/2021 Tanggal 3 Maret 2021 — GAHARU KAPITA INDONESIA VS KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL RI;
216 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
216 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
GAHARU KAPITA INDONESIA VS KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL RI;
Putus : 24-10-2007 — Upload : 31-01-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1175K/PDT/2007 Tanggal 24 Oktober 2007 — Budi Koeswoyo; PT. BNI (Persero) Pusat Di Jakarta, Cq. PT. BNI (Persero) Cabang Banda Aceh; Pemerintah R.I, Cq. Departemen Keuangan R.I., Cq. Direktorat Jenderal Piutang Dan Lelang Negara Kantor Wilayah I Medan, Cq. Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang Nanggroe Aceh Darussalam, Cq. Kepala Kantor Pelayanan Piutang Dan Lelang Negara (KP2LN) Banda Aceh; Pemerintah R.I, Cq. Departemen Keuangan R.I., Cq. Direktorat Jenderal Piutang Dan Lelang Negara Kantor Wilayah I Medan, Cq.Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang Nanggroe Aceh Darussalam; Helmi
49 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
49 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 15-02-2024 — Putus : 06-05-2024 — Upload : 20-06-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 128 K/TUN/2024 Tanggal 6 Mei 2024 — WARISAN PUSAKA BANGSA VS MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL;;
44 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
44 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
WARISAN PUSAKA BANGSA VS MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL;;
Register : 06-06-2023 — Putus : 08-08-2023 — Upload : 30-08-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 267 K/TUN/KI/2023 Tanggal 8 Agustus 2023 — HENDRIKUS WORO VS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI PAPUA;;
150 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
150 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
HENDRIKUS WORO VS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI PAPUA;;
Register : 04-04-2022 — Putus : 21-06-2022 — Upload : 26-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 293 K/TUN/2022 Tanggal 21 Juni 2022 — MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL RI VS PT. TOSHIBA INDONESIA;
351 — 249 — Berkekuatan Hukum Tetap
351 — 249 — Berkekuatan Hukum Tetap
MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL RI VS PT. TOSHIBA INDONESIA;
Register : 15-02-2024 — Putus : 06-05-2024 — Upload : 20-06-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 121 K/TUN/2024 Tanggal 6 Mei 2024 — PT GUNUNG BERKAT UTAMA VS MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL RI;;
37 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
37 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT GUNUNG BERKAT UTAMA VS MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL RI;;
Register : 18-08-2023 — Putus : 04-10-2023 — Upload : 23-11-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 432 K/TUN/2023 Tanggal 4 Oktober 2023 — PROSPEK BUMINDO SEJAHTERA vs MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL;;
109 — 107 — Berkekuatan Hukum Tetap
109 — 107 — Berkekuatan Hukum Tetap
PROSPEK BUMINDO SEJAHTERA vs MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL;;
Register : 04-10-2023 — Putus : 27-11-2023 — Upload : 10-01-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 507 K/TUN/2023 Tanggal 27 Nopember 2023 — MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA vs PT. KALLA AREBAMMA;;
133 — 120 — Berkekuatan Hukum Tetap
133 — 120 — Berkekuatan Hukum Tetap
MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA vs PT. KALLA AREBAMMA;;
Register : 04-03-2022 — Putus : 06-04-2022 — Upload : 29-06-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 213 K/TUN/2022 Tanggal 6 April 2022 — KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL VS PT. BUMI BESTARI SEJAHTERA., DAN BUPATI KOLAKA;
190 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
190 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL VS PT. BUMI BESTARI SEJAHTERA., DAN BUPATI KOLAKA;
Register : 09-10-2023 — Putus : 12-12-2023 — Upload : 01-02-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 534 K/TUN/2023 Tanggal 12 Desember 2023 — MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA VS PT DEWI RINJANI;;
102 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
102 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA VS PT DEWI RINJANI;;
Register : 03-02-2020 — Putus : 14-04-2020 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 143 K/TUN/2020 Tanggal 14 April 2020 — KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (BKPM)., II. PT. ADARO INDONESIA;
488 — 270 — Berkekuatan Hukum Tetap
488 — 270 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (BKPM)., II. PT. ADARO INDONESIA;
PENANAMAN MODAL(BKPM)., tempat kedudukan di Gedung ManggalaWanabakti, Blok Lt. 5, Jalan Jenderal Gatot Subroto,Nomor 44, RT. 005, RW. 004, Karet Semangi, Setiabudi,Jakarta Selatan 12930;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa kepada Dr. Riyatno,S.H., LL.M., jabatan Kepala Pusat Bantuan Hukum,Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor6/A.1/2018, tanggal 5 September 2018;ll. PT ADARO INDONESIA, beralamat di Menara KaryaLantai 22 23, Jalan H. R.
Dalam penangguhan/penundaan pelaksanaan objek sengketa dalamsengketa a quo:a.Mengabulkan permohonan Penundaan Pelaksanaan ObjekSengketa dalam sengketa a quo yaitu Keputusan Badan KoordinasiPenanaman Modal Nomor 1/7/1/IPPKH/PMA/2017 Tanggal 02Agustus 2017 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk JalanProduksi Dan Sarana Pendukungnya Pada Kawasan Hutan ProduksiTetap Dan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi AtasNama PT Adaro Indonesia, di Kabupaten Barito Timur DanKabupaten Barito Selatan
Provinsi Kalimantan Tengah Seluas (+)381,69 (tiga ratus delapan puluh satu dan enam puluh sembilanperseratus) hektar:Memerintahkan kepada Tergugat menunda Pelaksanaan ObjekSengketa dalam sengketa a quo yaitu Keputusan Badan KoordinasiPenanaman Modal Nomor 17/1/IPPKH/PMA/2017 tanggal 02Agustus 2017 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk JalanProduksi dan Sarana Pendukungnya Pada Kawasan Hutan ProduksiTetap Dan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi AtasNama PT Adaro Indonesia, di Kabupaten
Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan Keputusan KepalaBadan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 17/1/IPPKH/PMA/2017Tanggal O2 Agustus Tahun 2017 Tentang Izin Pinjam PakaiKawasan Hutan Untuk Jalan Produksi Dan Sarana Pendukung NyaPada Kawasan Hutan Produksi Tetap Dan Kawasan Hutan ProduksiYang Dapat Dikonversi Atas Nama PT Adaro Indonesia, diKabupaten Barito Timur dan Kabupaten Barito Selatan ProvinsiKalimantan Tengah Seluas (+) 381,69 (tiga ratus delapan puluh satudan enam puluh sembilan perseratus
Memerintahkan Tergugat untuk mencabut surat Keputusan KepalaBadan Koordinasi Penanaman Modal Nomor = 1//1/IPPKH/PMA/2017, tanggal 02 Agustus Tahun 2017 Tentang Izin PinjamPakai Kawasan Hutan Untuk Jalan Produksi Dan Sarana PendukungNya Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap Dan Kawasan HutanProduksi Yang Dapat Dikonversi Atas Nama PT Adaro Indonesia, diKabupaten Barito Timur Dan Kabupaten Barito Selatan ProvinsiKalimantan Tengah Seluas (+) 381,69 (tiga ratus delapan puluh satudan enam puluh sembilan perseratus
Register : 05-10-2023 — Putus : 27-11-2023 — Upload : 01-02-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 545 K/TUN/2023 Tanggal 27 Nopember 2023 — MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA VS PT KEMILAU NUSANTARA KHATULISTIWA;;
92 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
92 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA VS PT KEMILAU NUSANTARA KHATULISTIWA;;
Register : 18-08-2023 — Putus : 23-10-2023 — Upload : 15-11-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 449 K/TUN/2023 Tanggal 23 Oktober 2023 — MENTERI INVESTASI REPUBLIK INDONESIA / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL VS PT SWARA KALTIM ABADI;;
89 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
89 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
MENTERI INVESTASI REPUBLIK INDONESIA / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL VS PT SWARA KALTIM ABADI;;
Register : 01-03-2022 — Putus : 29-03-2022 — Upload : 26-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 196 K/TUN/2022 Tanggal 29 Maret 2022 — KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL VS PT. NILA UTAMA NUSANTARA DAN BUPATI KOLAKA UTARA;
109 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
109 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL VS PT. NILA UTAMA NUSANTARA DAN BUPATI KOLAKA UTARA;
Register : 04-10-2023 — Putus : 27-11-2023 — Upload : 27-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 502 K/TUN/2023 Tanggal 27 Nopember 2023 — MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA VS PT. SHENNIU MINNING INDONESIA;;
123 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
123 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA VS PT. SHENNIU MINNING INDONESIA;;
Register : 17-07-2023 — Putus : 23-10-2023 — Upload : 23-11-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 396 K/TUN/2023 Tanggal 23 Oktober 2023 — MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA vs PT. BINTANGDELAPAN ENERGI;;
96 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
96 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA vs PT. BINTANGDELAPAN ENERGI;;
Register : 18-08-2023 — Putus : 23-10-2023 — Upload : 15-11-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 444 K/TUN/2023 Tanggal 23 Oktober 2023 — PINAPAN GALI MAS VS MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA;;
108 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
108 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
PINAPAN GALI MAS VS MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA;;